Gerakan Revolusi Mental Harus Menyentuh Hal Substantif Featured

Jakarta – Gerakan Revolusi Mental dianggap masih belum menyentuh substansi persoalan karena hanya melakukan perombakan yang sifatnya institusional dan belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Hal ini terbukti dari sikap para birokrat yang seharusnya menjadi aktor untuk memperbaiki layanan publik namun kenyataannya masih belum responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Aparat birokrasi yang bertugas memberikan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk dan pelaksanaan) sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya,” kata Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Dr. Muhammad Idris, M.Si dalam Acara Pembukaan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Angkatan I di Graha Wisesa, Kampus PPLPN LAN Pejompongan Jakarta.

Padahal, menurut dia, perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian semua pihak. Karena birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara di era global.

“Apalagi saat ini masyarakat kita kian cerdas dan melek teknologi. Sudah sewajarnya birokrat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat dan akuntabel juga dengan biaya yang murah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Idris menjelaskan bahwa dalam memperbaiki layanan publik tidak hanya sebatas mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya tidak dapat diimplementasikan bahkan dibatalkan karena dianggap tidak efisien dan efektif.  Menurut dia, cara pandang revolusi mental untuk pelayanan publik adalah mampu mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik di instansi, mengubah cara berpikir dalam penyelesaian pelayanan publik di instansinya serta memberikan inovasi dalam rangka pemecahan permasalahan. “Ini juga kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap ASN di negeri ini,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Gerakan Indonesia Melayani yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN & RB, Deputi Bidang Diklat Muhammad Idris mengatakan banyak sekali program yang dijalankan. Salah satunya melalui pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik.

“Namun poin penting dari Gerakan Indonesia Melayani ialah birokrasi yang kuat untuk melakukan perubahan mindset terhadap pelayanan publik itu sendiri,” tegasnya.

Idris berharap peserta pelatihan revolusi mental dapat menjadi agen yang efektif dalam mempercepat revolusi mental di instansinya dengan merespon permintaan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang baik dan responsif. (choky/budiprayitno/humas)

 

 

 

 

 

 

Last modified on Rabu, 17 Mei 2017 09:32