Ekonomi Hijau Belum Banyak Dipahami Featured

Jakarta -  Aparatur Sipil Negara dinilai belum memahami konsep pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi hijau. Padahal, upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

“ASN itu aktir penting pembangunan pada pemerintahan. Mereka yang mengonsepkan pembangunan. Masalahnya, mereka tidak punya cara berpikir pertumbuhan ekonomi hijau. Sehingga masih banyak pembangunan yang tidak memikirkan faktor lingkungan dan sosial,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto seusai acara peresmian peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau, Selasa (19/9) di Kampus PPLPN LAN, Jakarta Pusat.     

Adi mengatakan, ASN harusnya fokus pada konsep pertumbuhan ekonomi hijau, di mana pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Para pengambil keputusan juga perlu mempertimbangkan daya dukung alam. Sebab, jika tidak memikirkan itu, malah bisa menjadi bencana alam,” kata Adi.

Menurut Adi, ASN masih memfokuskan pertumbuhan hanya dari sisi ekonomi, tanpa memikirkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Tidak bisa memikirkan ekonomis saja, Mereka sering melepas tanggung jawab pembanguna ke pihak swasta karena hanya memedulikan uang. Setelah itu, mereka tidak mengontrol pembangunan itu, yang bisa saja merusak lingkungan,” katanya.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengakui, selain ASN, kepala daerah juga masih sedikit yang memikirkan ekonomi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Hal itu dikarenakan sebagian besar masih mengejar pendapatan asli daerah sebagai sumber pemasukan APBD.

“Sehingga kurang memikirkan keberlanjutan daerahnya,” ujarnya.

Nirwono menambahkan, masa kepemimpinan yang hanya lima tahun dan waktu kerja optimal tiga tahun membuat kepala daerah kerap memilih kebijakan yang instan, seperti kemudahan perizinan dengan biaya kompensasi tinggi. Namun, mereka tidak memikirkan dampak perizinan pembangunan tersebut.

“Seperti reklamasi dan permukiman yang memakan persawahan,” kata Nirwono.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas Josaphat Rizal Primana mengatakan, untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN), setiap pembangunan harus bertumpu pada tiga syarat, yaitu bertumbuh, berkualitas dan hijau.

“Pertumbuhan kita saat ini sudah 5,1 persen. Namun, belum tentu semuanya berkualitas dan hijau. Padahal untuk bisa jadi pembangunan jangka panjang, dibutuhkan dua syarat itu,” ujar Josaphat.  (Sumber : Harian Kompas)

Last modified on Senin, 25 September 2017 02:46