Efektifitas Pemerintahan Cermin Profesionalisme ASN Featured

Bandung – Visi dan misi pembangunan aparatur sipil negara saat ini difokuskan dalam rangka mendukung efektifitas pemerintahan. Hal ini penting mengingat efektifitas pemerintahan menjadi tolok ukur profesionalisme aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sesuai dengan indikator efektifitas pemerintahan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, setidaknya ada beberapa indikator yang diukur, antara lain : kualitas pelayanan publik, pelayanan aparatur, kemandirian dari tekanan politik, rumusan kebijakan dan kredibilitas komitmen pemerintah,” jelas Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN – RB Setiawan Wangsaatmaja saat memberikan materi Konferensi Nasional Ilmu Administrasi bertema : Kebijakan ASN dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa, yang diselenggarakan STIA Lembaga Administrasi Negara, Rabu (18/7).

Menurut dia, dari hasil evaluasi yang dilakukan Bank Dunia terhadap sejumlah indikator itu, posisi Indonesia saat ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan Asia, seperti Vietnam, India, Philipina, maupun Malaysia.

“Dibandingkan dengan Jepang atau Singapura, posisi efektifitas pemerintahan kita sangat jauh. Jika berpijak pada penilaian itu, masih banyak yang harus kita benahi dari aspek SDM aparatur kita,” jelasnya.

Setiawan mengatakan, langkah konkret yang saat ini ditempuh untuk memperbaiki kualitas aparatur agar dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara di kawasan adalah membangun sistem merit bagi ASN. Menurut dia, hal ini sudah dirumuskan melalui milestone arah pembangunan nasional dan ASN.

“Sesuai RPJM hingga 2024 mendatang, merit sistem yang dibangun ini diharapkan akan menghasilkan keunggulan kompetitif, SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK, serta mendorong perekonomian berbasis sumber daya aparatur. Jadi pada akhirnya ASN akan menjadi human capital bagi pembangunan bangsa ini menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Lembaga Administrasi Negara,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Unpad Budiman Rusli mengatakan, konsepsi ideal mengenai pembangunan sumber daya aparatur sipil negara masih dihadapkan pada beberapa persoalan. Ia menyebut arogansi kekuasaan seringkali membuat birokrasi menjadi susah profesional karena adanya intervensi politik.

“Birokrasi menjadi tidak bebas nilai dan dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Misalnya saja dalam kasus mutasi maupun promosi jabatan yang seringkali menabrak aturan-aturan yang ada. Tapi karena ada unsur kedekatan dengan penguasa, maka kualifikasi dan kompetensi jabatan menjadi dikesampingkan,” jelasnya.

Budiman menilai, upaya untuk mendorong profesionalisme aparatur sipil negara merupakan pekerjaan berat. Bukan karena hanya faktor politik semata, namun juga berkaitan dengan ketrampilan kerja secara fisik serta psikis.

“Disinilah peran LAN sebagai instansi pemegang mandat pengembangan kompetensi ASN untuk terus melakukan pembaharuan terhadap kurikulum dan bahan ajar diklat sesuai dengan dinamika yang berkembang. Sehingga ke depan, aparatur sipil negara benar-benar mampu menjadi penopang pembangunan nasional,”tutupnya. (budiprayitno/choky)