Dwelling Time Ditargetkan Hanya Dua Hari Featured

Jakarta – Pemerintah menargetkan proses pengeluaran barang (dwelling time) dari pelabuhan hanya membutuhkan waktu dua hari pada akhir tahun ini dari sebelumnya selama 2,9 hari. Hal ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan resiko tunggal dan Pelayanan Satu Pintu (Indonesia National Single Window).

Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putera Irawady mengatakan optimis dengan target tersebut.

“Pasti tercapai karena sekarang kuncinya itu satu, yaitu 'single risk management',” jelasnya dalam Dialog Media yang bertajuk “Mengurai Benang Kusut Arus Logistik di Pelabuhan Indonesia” yang digelar Kedeputian Bidang Kajian Lembaga Administrasi Negara, Rabu (26/4/).

Menurut Edy, salah satu hal yang membuat proses di pelabuhan membutuhkan waktu lama adalah masalah ekspor-impor. Dengan pengelolaan risiko tunggal, risiko ekspor-impor barang terkait 15 instansi sudah tidak ada lagi.

“Tadinya risiko itu ada di 15 kementerian/lembaga, kalau risiko itu diserahkan ke pelabuhan dan ada di pelabuhan semua menjadi lebih simpel,” jelasnya.  

Saat ini, lanjut Edy, penerapan pelayanan satu pintu (Indonesia National Single Window) sebagai salah satu upaya rasionalisasi ekspor-impor sudah berjalan di 21 pelabuhan.

 “Ke depannya akan diterapkan di lebih banyak pelabuhan,” katanya.

Edy mengungkapkan, saat ini rata-rata "dwelling time" di pelabuhan-pelabuhan besar, yaitu 2,9 hari dan Pelabuhan Makassar memiliki waktu lebih cepat, yaitu dua hari.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara tetangga capaian tersebut masih di bawah rata-rata, seperti Singapura 0,5-1,5 hari dan Malaysia dua hari.

“Tapi kita masih lebih baik dari Thailand karena masih tiga atau empat hari, Singapura lebih cepat tapi ongkos logistik tinggi,” katanya.

Edy menambahkan kunci dalan penurunan "dwelling time", yaitu regulasi, manajemen sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikask serta pelaku dan penyedia jasa logistik.

"Artinya setiap pelabuhan harus berbenah karena setiap pelabuhan banyak orang di luar kompetensinya," katanya.

Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Dalam Negeri Kemenhub Wigyo mengatakan tahun ini akan diterapkan sistem Inaportnet di 12 pelabuhan. Dengan demikian, pelayanan izin berlayar, sistem informasi manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut serta kepelabuhanan akan dilakukan secara elektronik.

“Dengan penerapan sistem elektronik itu pasti akan mempersempit ruang pungutan liar,” pungkasnya. (budiprayitno/humas)

Last modified on Kamis, 27 April 2017 11:22