Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Jakarta - Arsip memiliki peranan vital di dalam kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu pengelolaan arsip harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan mewujudkan budaya tertib arsip. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN, Tri Atmojo Sejati, S.T., SH., M.Si pada kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh Tim Pengawas dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Rapat Administrator Lantai 3, Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta, Senin dan Selasa (6-7/2).

"Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kearsipan, dibutuhkan pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal, guna mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan, khususnya di lingkungan LAN," ujarnya.

Lebih lanjut, Tri Atmojo berharap bahwa kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan lancar dan dicapai hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2019, LAN telah menerima penghargaan atas Pencapaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 dengan Nilai “AA” Kategori Sangat Baik dan meraih Juara Harapan III dalam Pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Terbaik Nasional Tahun 2019.

“Kita tidak boleh terlena atas penghargaan terkait kearsipan yang telah diraih oleh LAN. Melainkan, dengan diraihnya beberapa penghargaan pada tahun 2019, tugas dan tanggungjawab yang kita miliki akan semakin besar, karena kita harus mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi kita di bidang kearsipan,” tambahnya.

Sementara itu, Ardiani, Arsiparis Ahli Muda dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), selaku Ketua Tim Pengawas Kearsipan Eksternal menyampaikan bahwa LAN menjadi salah satu instansi yang diprioritaskan dalam kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal berdasarkan kepatuhan instansi dalam mengumpulkan formulir beserta bukti dukung kearsipan. Hal tersebut juga menjadi nilai tambah bagi penilaian Pengawasan Kearsipan Eksternal.

"Oleh karena adanya pandemi Covid-19, maka pada tahun ini pengawasan kearsipan eksternal dilakukan melalui dua cara, yakni monitoring aktif dengan melakukan verifikasi lapangan dan monitoring pasif dengan melakukan pengecekan terhadap bukti dukung yang telah dikumpulkan," tutupnya. 

Proses Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2020 di lingkungan LAN dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun tahapan tersebut adalah entry meeting, verifikasi bukti dukung menggunakan instrumen monitoring, wawancara terhadap objek pengawasan, pengamatan langsung, penyusunan risalah hasil monitoring dan exit meeting yang diakhiri dengan pemaparan risalah hasil monitoring dan penandatanganan Berita Acara Pengawasan Kearsipan Eksternal. (humas)

Jakarta - Dalam suatu negara, birokrasi yang korup dan proses penegakan hukum yang lemah tidak boleh terjadi. Dalam negara hukum, setiap birokrasi yang dijalankan pada hakekatnya merupakan tindakan atau upaya penegakan hukum. Oleh sebab itu, birokrasi yang bersih merupakan cerminan dari proses penegakan hukum yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, didampingi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si., pada acara Ceramah Isu Strategis Kebijakan Nasional bertajuk ‘Optimalisasi Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi’ dihadapan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Tahun 2020 melalui fasilitas video conference, Selasa (7/7).

“Penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jika ada konflik, maka hukum ditegakkan melalui pengadilan. Namun, jika tidak ada konflik, maka penegakan hukum ada di birokrasi. Jadi birokrasi pemerintahan merupakan pelaksanaan penegakan hukum yang ada dalam kegiatan sehari-hari sebagai upaya menjalankan roda pemerintahan”, tambah Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan bahwa jenis pengadilan hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi empat. Pertama, Peradilan Umum yaitu peradilan yang berhubungan dengan pidana perdata. Kemudian yang kedua adalah Peradilan Militer yaitu peradilan yang khusus mengadili aparat TNI dan orang yang disamakan kedudukannya dengan TNI. Ketiga, Peradilan Agama yang berhubungan dengan urusan agama seperti kasus pernikahan, perceraian, ahli waris, dan perwakafan. Keempat, Peradilan Tata Usaha Negara yaitu peradilan yang mengadili sengketa administratif yang timbul antara orang biasa melawan pejabat birokrasi sebagai akibat dikeluarkanya keputusan. Biasanya sengketa tersebut bersifat konkret, individual dan final. Konkret yaitu jelas masalahnya, sedangkan individual adalah jelas orangnya atau pihak yang dituju, dan keputusan tersebut sudah bersifat final tidak bisa dinegosiasikan kembali di ranah internal.

“Sebagai seorang pemimpin dan birokrat harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, jangan sampai keputusan yang dibuat menciptakan sebuah konflik hukum. Oleh sebab itu, dalam membuat keputusan perlu diperhatikan beberapa hal seperti: tidak melanggar peraturan yang jelas berlaku, jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power, dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang agar tidak membuat seseorang digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara” terang Mahfud MD.

Mahfud MD juga menyampaikan bahwa masalah birokrasi sudah ada sejak dulu. Sejarah kelam Bangsa Indonesia pernah menggunakan birokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga tugas pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi bias dan kurang maksimal. Pasca reformasi telah disuarakan good governance sebagai tata kelola baru dalam pemerintahan yang lebih baik. Namun, masalah lama seperti korupsi, kolusi dan nepotisme masih tetap saja ada. Maka dibentuklah lembaga dan komisi baru yang berfungsi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Sampai akhirnya kini Pemerintah/Presiden mengamanatkan untuk memangkas birokrasi sebagai langkah perbaikan birokrasi.  Pada awalnya eselonisasi dibuat untuk memperlancar dan mempermudah jalannya urusan. Namun, yang terjadi di negara kita hal tersebut tidak berlaku dan banyak urusan-urusan macet di level eselon 2 dan 3.  

“Birokrasi yang korup dapat diminimalkan melalui 3 hal seperti: mekanisme kontrol yang baik melalui pengawasan dan pembagian tugas yang jelas, pembenahan substansi hukum atau aturan-aturan yang dapat menciptakan clean government, dan internalisasi budaya sadar hukum. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menanamkan sikap sadar hukum yang mengedepankan birokrasi yang baik untuk melayani dan tidak mentolerir birokrasi yang koruptif, sehingga perubahan yang komprehensif ke arah yang lebih baik lagi dapat kita capai bersama”, tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si membuka ceramah ini sekaligus menyampaikan bahwa isu strategis tentang kebijakan nasional ini merupakan salah satu mata pelatihan dalam agenda manajemen strategis yang akan membekali para Peserta PKN Tk. II Angkatan X dengan pengetahuan tentang isu strategis untuk mengembangkan kepemimpinan strategis. Dengan pembelajaran tentang isu strategis kebijakan nasional ini, diharapkan para pimpinan birokrasi mampu meningkatkan kualitas birokrasi yang berorientasi masa depan dengan wawasan dan isu-isu strategis terkini. Acara ceramah ini dihadiri oleh 60 Peserta PKN Tk. II Angkatan X Tahun 2020 yang berasal  dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan komposisi 54 orang telah menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 6 orang lainnya akan diproyeksikan menduduki jabatan tersebut. (humas)

Jakarta - Dalam masa pandemi Covid-19, birokrasi dituntut untuk terus berkinerja melakukan pelayanan prima terhadap masyarakat. Untuk itu, beberapa langkah inovatif perlu dilakukan seorang pemimpin agar dapat beradaptasi menuju tatanan kenormalan baru (new normal). Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Basseng, M.Ed saat membuka Web Expo Festival Inovasi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIV LAN tahun 2020 di Auditorium Prof Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jln. Veteran, Jakarta, Senin (7/7).

“Disinilah pemimpin memiliki fungsi strategis untuk melakukan terobosan-terobosan baru, menemukan gagasan-gagasan baru yang inovatif serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus menerus berubah setiap saat” tambah Basseng.

Basseng juga menyampaikan, kegiatan Web Expo Festival Inovasi merupakan ajang pembuktian bagi peserta PKN I untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan membawa perubahan nyata di sektor publik. Selain itu, kegiatan ini juga membuktikan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, ASN tetap berkinerja dan mampu menciptakan ide dan gagasan baru.

“Di tengah krisis saat ini, kita membutuhkan pemimpin sebagai agen perubahan yang membiasakan diri membawa kultur inovasi di instansinya masing-masing. Adanya kebiasaan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja yang inovatif, hal itu setidaknya menjadi langkah awal bagi seluruh ASN untuk menggerakkan gerbong reformasi birokrasi yang saat ini terus bergulir” jelasnya.

Tidak hanya itu, menurut Basseng, kemampuan komunikasi yang efektif juga mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin perubahan. Hal ini berkaitan dengan cara seorang pemimpin mampu menyampaikan gagasan proyek perubahannya kepada stakeholders, sehingga secara bersama-sama dapat tercapai tujuan yang diinginkan.

“Saya yakin inovasi yang telah digagas para peserta ini dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Apalagi jika proyek perubahan ini bisa diaplikasikan dan dikembangkan oleh instansi-instansi lain tentu manfaatnya akan bertambah” tambahnya.

Basseng berharap inovasi yang lahir dari para pemimpin perubahan dapat memicu pertumbuhan inovasi lain di instansi asal peserta. Selain menjadi ajang promosi inovasi, kegiatan Web Expo Festival Inovasi tersebut juga menjadi arena pembelajaran bagi peserta.

“Para calon pemangku jabatan pimpinan tinggi madya diharapkan tidak hanya mampu melahirkan inovasi, tetapi juga dituntut mampu memimpin penerapan inovasi tersebut,” tutupnya

Kegiatan Web Expo Festival Inovasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi para peserta yang hadir Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menyaksikan secara langsung inovasi-inovasi yang digagas peserta PKN tingkat I ini melalui fasilitas youtube dan zoom meeting. Dalam kesempatan ini ditayangkan 40 video pendek yang berisikan proyek perubahan para peserta PKN Tingkat I Angkatan XLIV Tahun 2020.

Jakarta – Widyaiswara merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Mengemban tugas tersebut, widyaiswara memiliki peran strategis sebagai motor dalam menentukan kualitas dan profesionalitas ASN. Hal tersebut diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si pada acara “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama”, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jalan Veteran Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

"Diharapkan setelah dikukuhkan menjadi Widyaiswara Ahli Utama, tidak hanya berhenti pada tangga tertinggi, namun justru meningkatkan komitmen dan rasa tanggung jawab yang semakin besar untuk memberikan contoh dan menjadi panutan bagi widyaiswara lainnya," tambah Adi..

Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa LAN saat ini sedang mengembangkan platform ASN Unggul yang menampung seluruh bentuk pelatihan yang berlangsung di berbagai lini, mulai dari proses pembelajaran, sharing pengetahuan, dan uji kompetensi yang dapat diakses melalui platform tersebut. Hal tersebut menuntut para widyaiswara untuk tidak hanya berkutat dalam lingkup kelas ajar, melainkan harus mengembangkan metode pembelajaran yang beyond limit, dengan mengubah mindset dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pengajaran widyaiswara.

“Saat ini kita dihadapkan pada beragam generasi yang ada di dalam organisasi, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, hingga generasi milenial yang banyak mendominasi. Oleh karenanya, para widyaiswara harus mampu beradaptasi dengan situasi ini, dengan selalu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam metode pembelajaran berbasis media yang beragam,” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut, terdapat 10 widyaiswara yang melakukan Orasi Ilmiah dan dikukuhkan sebagai Widyaiswara Ahli Utama. Adapun kesepuluh widyaiswara tersebut adalah:

  1. Drs. H. Rusdjiman Soemaatmadja, M.Si - BPSDMD Provinsi Banten
  2. Dr. H. Suhardjo, M.Si - BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan
  3. Dr. Hj. Wiwin Winarni, M.M.Pd - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
  4. Ir. Moch. Toha Khuseno, M.Si - Balai Pelatihan Teknis Pertanian, Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  5. Dr. Sopan Adrianto, S.E., M.M., M.Pd. - BPSDM Provinsi DKI Jakarta
  6. Dr. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si., M.H. - BPSDM Provinsi Jawa Barat
  7. Ir. H. Baharuddin, MM - BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
  8. Dr. Ir. Syahrin Daulay, M.Eng.Sc. - BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
  9. Dra. Nelly Nurmelly, M.M. - Balai Diklat Keagamaan Palembang
  10. Drs. H.M. Samir Patsan, M.Ag. - Balai Diklat Keagamaan Makassar

Jakarta - Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada potensi desa akan memiliki dampak bagi peningkatan perekonomian apabila fasilitasi yang dilakukan dikelola dengan baik dan dilaksanakan berkelanjutan. Namun sayangnya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) terkadang masih bersifat parsial. Tidak jarang Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi yang sama di satu tempat, sehingga  terjadi pengulangan. Berdasarkan hal tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) berinisiatif membuat inovasi Village Preneurship yang bertujuan membangun kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendorong kreativitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat presentasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menuju Top 45 secara virtual di hadapan Tim Panel Independen, Kamis (2/7).

“Inovasi ini merupakan upaya dalam rangka mengikis ego sektoral sebagaimana mandat atau arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita tidak boleh lagi mengedepankan ego institusi dan ego daerah untuk melakukan kerja tim secara bersama-sama”, tambah Adi Suryanto.

Adi Suryanto juga menyampaikan, LAN telah melakukan fasilitasi di dua desa di Kabupaten Purwakarta untuk melakukan village preneurship dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: Idea, Product, dan Market (IPM). Kita tidak bisa mengembangkan produk kalau tidak memiliki ide yang cocok dan tidak bisa melakukan marketing kalau tidak punya produk. Untuk itu maka, IPM ini merupakan tahapan penting bagi dalam men-deliver proses inovasi di Kabupaten Purwakarta.

“Desa Pesanggrahan dan Desa Sukamulya adalah dua desa yang unik, karena bukan desa yang berstatus mandiri, tetapi bukan yang berstatus tertinggal juga. Dalam kegiatan ini yang paling penting adalah bagaimana  membangun komitmen  Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan beberapa stakeholder di Pemerintah Pusat dan juga kawan-kawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa memfasilitasi untuk bersama-sama bergerak. Selain itu, LAN juga melakukan pendekatan secara langsung kepada para aparat Desa tersebut, ajak berbicara dari hati ke hati. Hasilnya kami mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat sehingga pelan-pelan kami mencoba merubah mindset mereka bahwa apapun yang kita mimpikan dapat terwujud jika disertai dengan kemauan kuat. Secara singkat, langkah pertama yang kami lakukan adalah memetakan potensi desa, mengusulkan ide usaha dan juga merencanakan usaha. Selanjutnya yang kedua kami selenggarakan workshop untuk mengembangkan produk-produk unggulan tadi. Kami mengajak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Purwakarta, dan narasumber dari Yogyakarta untuk sharing pengetahuan dan pengalaman suksesnya”, ungkap Adi Suryanto.

Lebih lanjut, Adi Suryanto mengatakan, pada tahap ketiga kegiatan ini LAN memberikan pelatihan untuk memasarkan produk mereka mulai dari packaging, branding, dan menjual produk mereka, baik melalui media sosial BUMDES, e-commerce, maupun marketplace. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak kegiatan tersebut. Salah satu contohnya adalah olahan gula yang diolah menjadi gula semut dapat dijual dengan harga Rp. 40.000 yang sebelumnya hanya dapat dijual dengan harga Rp. 18.000. Hal ini merupakan nilai tambah yang luar biasa bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan potensi dan peluang lapangan pekerjaan bagi para ibu rumah tangga, pemuda desa, dan komponen masyarakat lainnya.  Yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana inovasi ini telah menumbuhkan jiwa wirausaha baru. Banyak usaha-usaha baru yang muncul dengan mereplikasi cara-cara kami dalam mengembangkan usaha. Bahkan dari Deputi Jasa Ilmiah LIPI, Tanoto Foundation, dan ASTRA sudah memberikan komitmen untuk bergabung dalam program ini.

“Peran LAN adalah bagaimana membangun mindset masyarakat dan mengkolaborasikan kompetensi-kompetensi yang tersebar di banyak institusi melalui pendekatan inovasi kolaboratif ini. Kita percaya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong kita bisa bersatu membangun Desa, tutup Adi Suryanto.

Pada kesempatan tersebut salah satu tim panel independen Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A. yang peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI menyampaikan dukungannya atas inovasi yang dilakukan oleh LAN. Karena nantinya inovasi ini bisa membangun smart ekonomi di desa. 

“Saya setuju ada gerakan membangun Indonesia dari desa, jadi kalau LAN bisa membumikan itu sangat luar biasa. Bukan secara fisik, tetapi nuansa kolaboratif dan sinergis antara stakeholders, masyarakat dan juga pemerintah desa itu yang ditonjolkan. Nantinya untuk membangun masyarakat unggul level desa perlu dibangun roadmapnya, untuk bisa nanti digerakkan ke seluruh Indonesia.” ungkap Siti Zuhro

 

Sebagai tambahan informasi, dari 2250 proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi, inovasi Village Preneurship "Sinergi Antar Stakeholders dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" yang digagas Pusat Inovasi Administrasi Negara LAN terpilih menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada KIPP Tahun 2020. Acara ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo, MA, Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM., dan Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara Dra. Isti Heriani, MBA.(humas)

Jakarta - Di tengah era disrupsi teknologi, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi digital bagi para Widyaiswara sangat diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, maka diharapkan dapat menjadi ‘jembatan’ bagi para Widyaiswara dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dalam mendapatkan akses informasi dan bahan pengajaran yang berkualitas, sehingga diharapkan akan tercipta ASN yang unggul dan profesional. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Aswad, M.Si. saat membuka Community of Practice (CoP) Widyaiswara Edisi Ketiga yang bertema “Langsung Praktik Bikin Video dalam 15 Menit”, dengan fasilitas video conference, Senin (29/6).

“Widyaiswara haruslah memiliki kemampuan yang mumpuni serta harus update dengan teknologi yang terkini. Dengan demikian, Widyaiswara akan dapat bersaing secara global dan menjadi pilar kemajuan bangsa, terutama dalam memajukan ASN di seluruh Indonesia,” tambah Aswad.

Lebih lanjut, Aswad menjelaskan bahwa saat ini LAN memfasilitasi penerbitan regulasi terkait CoP dan pembangunan sistem yang akan menjadi sarana bagi para Widyaiswara untuk saling belajar. Pembangunan sistem yang bernama Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia (RCWI) tersebut saat ini telah mencapai 75% dan rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun 2020.

“Sebagai instansi pembina Widyaiswara, LAN ingin membudayakan interaksi antar instansi pembina, Widyaiswara dan ASN yang berjalan terus-menerus. Diharapkan dengan adanya transfer knowledge yang dilaksanakan secara berkala melalui sistem tersebut, maka akan tercipta Widyaiswara yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia (DPP IWI), Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME, menyatakan bahwa pembangunan RCWI sejalan dengan gagasan dan program kerja DPP IWI, yakni pengembangan ruang belajar dari, oleh, dan untuk Widyaiswara serta menjadi ruang komunikasi antara Widyaiswara dengan ASN. 

“Kunci kesuksesan RCWI tergantung pada komitmen dan keaktifan Widyaiswara dalam memproduksi konten. Konten yang ada pada RCWI harus secara berkala dikembangkan dalam berbagai lini kompetensi, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural,” tambahnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN ini merupakan forum ketiga setelah forum pertama yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2020 dan forum kedua yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2020 lalu. Kegiatan yang dimoderatori oleh Ir. M. Maliki Moersid, MCP., (Wakil Ketua DPP IWI) ini dihadiri oleh 264 Widyaiswara dari seluruh Indonesia. (humas)

Jakarta - Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi ranah teknologi dan sistem pemerintahan dan menjadikan negara-negara di seluruh dunia, melaksanakan penyesuaian untuk mewujudkan kualitas pejabat publik yang lebih adaptif melalui pemanfaatan teknologi agar dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal, efisien, dan efektif. Hal tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Kondisi saat ini, lebih dari 1,6 juta  ASN hanya memiliki kemampuan  sebatas administrasi. Kondisi demikian dapat mengurangi percepatan reformasi birokrasi yang saat ini tengah berjalan. Hal tersebut diungkapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumulo, SH pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN yang mengambil tema “Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN di Era New Normal” yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (30/6)

“Jadi saya tekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam visi tersebut, pengembangan ASN menjadi salah satu prioritas kerja 5 tahun ke depan. Presiden menginginkan SDM aparatur yang bekerja keras, melayani masyarakat, dinamis, terampil serta memiliki kemampuan dalam  penguasaan IPTEK, hal ini menjadi dasar untuk mewujudkan ASN berkelas dunia pada tahun 2024” ungkapnya.

Tjahjo juga menyampaikan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) harus memiliki strategi untuk membangun pola pikir ASN yang komprehensif integral, memiliki integritas yang tinggi, profesional dan melayani. Terlebih di tengah situasi krisis pandemi covid-19, pola pelatihan yang diselenggarakan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Dalam forum Rakornas ini, kita harus memunculkan ide, gagasan dan terobosan baru. ASN harus lebih produktif dengan menerapkan protokol kesehatan. Strategi baru adalah dengan menerapkan protokol Kesehatan. Kunci ke depan: meningkatkan profesionalisme, peningkatan skill teknologi informasi, taat kebijakan pemerintah pusah dan daerah.” tutupnya.

Sejalan dengan itu, Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya menjelaskan bahwa LAN telah mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan pengembangan kompetensi ASN terutama di masa pandemi Covid-19.Salah satu yang dikembangkan di LAN adalah melalui pendekatan flexible learning yaitu pembelajaran dilakukan lebih lentur, fleksibel, dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Flexible learning digunakan oleh LAN sebagai strategi pengembangan kompetensi yang menfaatkan TIK baik synchronous maupun asynchronous.

“Lembaga pelatihan dapat mengembangkan TIK nya. Masa pandemi mengajarkan kita untuk bekerja dan belajar secara gesit (agile), dimana saja dan kapan saja. Memasuki New Normal, metode distance learning akan terus dikembangkan dengan memberikan opsi yang lebih fleksibel kepada lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan secara jarak jauh baik online ataupun offline.” ungka Adi

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA menyampaikan beberapa metode pengembangan kompetensi dalam kondisi new normal. Beberapa metode tersebut antara lain fulltime online, distance learning online dan offline, micro mobile learning, working place learning dan juga corporate university. Untuk mendukung beberapa metode tersebut dibutuhkan kesiapan fasilitator widyaiswara dana juga kesiapan dari lembaga pelatihan tersebut.

“Kami telah mengeluarkan kebijakan, maka para WI perlu dibekali, misalnya ada Community of Practive untuk WI saling share dan beradaptasai dengan situasi yang ada. Karena virtual ini sangat beda dengan klasikal. Selain itu, kesiapan lembaga pelatihan seperti masalah internet atau device untuk komunikasi perlu disiapkan dengan lebih baik lagi.” tambah Taufiq

Sejalan dengan itu Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN, Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm menyampaikan secara garis besar sudah banyak kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi pada masa pandemi. Sejauh ini, distance learning adalah yang paling aman dan banyak digunakan, nantinya kalau memang daerah lembaga pelatihan sudah hijau maka fleksibel bagi lembaga pelatihan tersebut untuk menyelenggarakan pelatihan secara normal seperti sebelumnya. Fleksibel diberikan sepenuhnya untuk tataran kebijakan ini. (humas)

Jakarta - Dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumulo, SH mengajak seluruh pimpinan tinggi di jajaran instansi pemerintah untuk lebih gesit dalam bertindak dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang berdampak luas bagi masyarakat. Pada masa pandemi ini, birokrasi harus lebih fleksibel dan agile terhadap segala perubahan. Terlebih, saat ini kita dihadapkan pada masa pandemi covid-19 yang memaksa kita agar mampu berpikir dan bertindak secara cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan Menpan RB saat memberikan ceramah umum di hadapan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLIV Tahun 2020 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pejompongan, Jakarta, Senin (29/6).

“Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, kami telah mengeluarkan tujuh kebijakan dalam rentang waktu cukup singkat yang tertuang dalam Surat Edaran terkait penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa pandemi menuju tatanan normal baru. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan melihat kondisi perkembangan yang terjadi” ujarnya.

Tjahjo juga menegaskan, hal tersebut dapat diikuti oleh beberapa pimpinan organisasi yang dituntut untuk tanggap dan bertindak cepat ketika dihadapkan pada permasalahan organisasi. Disinilah dibutuhkan pemimpin yang adaptif menghadapi perubahan. Pemerintah juga telah  memiliki target membentuk pemimpin yang memiliki kompetensi paripurna  dalam rangka mewujudkan birokrasi yang unggul dan berkelas dunia (world class bureaucracy) tahun 2024. Sehingga, atas dasar tersebut, Tjahjo mengungkapkan, langkah penting untuk menciptakan ASN yang unggul pasca-pandemi adalah mengubah sistem pengembangan pegawai yang berbasis pada literasi digital.

“ASN harus beradaptasi terhadap perkembangan dunia digital, karena di masa depan sistem kerja pemerintahan akan berbasis pada elektronik. Mulai dari sistem aplikasi perencanaan penganggaran, monitoring dan evaluasi, sistem informasi kepegawaian, e-office dan lain sebagainya” tambahnya.

LAN sendiri telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan kompetensi ASN masa pandemi. Terobosan yang diambil dalam mewujudkan ASN unggul dengan merubah pola pengembangan kompetensi melalui distance learning dan e-learning.

“Pandemi ini adalah momentum yang tepat bagi LAN untuk terus melakukan langkah-langkah inovatif tersebut, hal ini untuk memastikan pengembangan pegawai tidak terhenti pada masa krisis pandemi saat ini” tutup Menteri PANRB.

Ceramah umum yang dimoderatori oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto ini merupakan kegiatan pembelajaran klasikal pertama yang diselenggarakan LAN pada masa pandemi Covid-19 dengan mengutamakan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta mewajibkan setiap panitia dan peserta pelatihan untuk menggunakan masker dan penutup wajah (face shield).

Jakarta - Tatanan kenormalan baru (new normal) menuntut pemerintah untuk menemukan cara baru dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang telah di tetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah mengambil langkah untuk membuka kembali aktivitas perekonomian yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat juga tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi new normal. Hal ini diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka kegiatan Webinar Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKAPIMNAS) yang bertema “COVID-19 dan Tantangan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan melalui video conference, Sabtu (27/6).

"Statanan normal baru menekankan pada produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Hal tersebut berlaku pula pada penyelenggaraan pemerintahan, yang mengharuskan instansi pemerintahan untuk menyesuaikan kebijakan agar survive dalam menjaga kinerjanya terutama memberikan pelayan publik kepada masyarakat. Work From Home (WFH) merupakan salah satu wujud penyesuaian birokrasi dalam upaya menuju tatanan kenormalan baru” ungkapnya.

Adi juga menambahkan pemimpin yang merupakan pionir-pionir agen perubahan dalam birokrasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Diibaratkan seperti anak panah yang melesat menuju sasaran yang telah ditentukan, seorang leader harus adaptif menghadapi perubahan, cepat merespon masalah, dan tepat memberikan solusi. Pandemi ini merupakan momentum pimpinan dalam birokrasi untuk menemukan inovasi baru dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih efisien dan efektif.

“LAN membekali para alumni pelatihan kepemimpinan nasional dengan kompetensi kepemimpinan adaptif yang diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan besar menuju tatanan kenormalan baru” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Suhariyanto yang menjadi narasumber pada acara ini menyampaikan hasil survey yang dilakukan BPS kepada 87.000 (delapan puluh tujuh ribu) responden terkait kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap tingkat mobilitas, pendapatan, dan pola konsumsi pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu merubah pola pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB, antara lain pengaturan pembagian sistem kerja pegawai, penerapan protokol kesehatan dalam pelayanan masyarakat, penerapan aplikasi layanan administrasi pemerintah yang berbasis pada elektronik, dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam peningkatan pelayanan publik.

Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko, yang menyatakan bahwa pada tahun ini pemerintah mengakselerasi pembangunan berkelanjutan pada sektor kesehatan dan jaringan pengaman sosial, serta stabilitas ekonomi.

Sementara pada tatanan daerah, Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M Nurdin Abdullah mengatakan masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya masyarakat yang rentan miskin, sehingga pemerintah daerah khususnya terus berupaya menanggulangi permasalahan tersebut

Jakarta - Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan New Normal yaitu tatanan baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh sebab itu, kerjasama dan peran dari seluruh stakeholders dalam upaya melawan Covid-19 senantiasa kita perbaiki dan tetap berlaku disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan tetap aman dari Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, S.H., didampingi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si., pada acara Webinar bertajuk "Learning from Covid-19 Experiences: State and Society's Perspective" yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta melalui fasilitas video conference, Sabtu (27/6).

“Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya agar tingkat kesembuhan masyarakat selalu meningkat dan dapat dijalankan secara maksimal. Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo telah mengambil kebijakan yang berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu: kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk memutus mata rantai Covid-19. Pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memilih melakukan lockdown namun membatasi kegiatan sosial dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, penambahan jumlah kapasitas pemeriksaan tes swab terus ditingkatkan”, tambah Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan pemerintah terkait aspek ekonomi adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran kredit, diskon pembayaran pajak, pembebasan pembayaran listrik untuk golongan miskin, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini dengan pemberian bantuan langsung setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Dengan apa yang telah dilakukan tersebut diharapkan kurva dapat menjadi landai sehingga pada bulan Agustus pemerintah dapat melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kehidupan new normal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak melakukan lockdown namun memberlakukan PSBB dan menganjurkan bagi para karyawan kantor untuk dapat memulai bekerja dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain bantuan tunai, ada juga program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dijalankan di Ibukota dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. KSBB sendiri merupakan gerakan bantu sesama yang membutuhkan bantuan pangan di tengah masa pandemi Covid-19. Penerima manfaat program ini meliputi warga kurang mampu, anak-anak di panti asuhan dan pesantren, panti jompo dan panti sosial lainnya.

“Sebagai komitmen Pemerintah dalam melawan Covid-19 beberapa agenda besar seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 harus ditunda, karena dinilai berisiko memicu penyebaran Covid-19 yang melibatkan banyak orang”, jelasnya

Dari Korea Selatan, Dr. Young Hoon Ahn (Korea Research Institute for Local Administration) mengatakan bahwa dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Korea Selatan dibuatlah smart quarantine framework untuk mengetahui persebaran virus Covid-19. Kinerja sistem ini didasarkan pada informasi yang diterima menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat terpetakan mengenai informasi tentang kedatangan seseorang dari berbagai negara yang terpapar Covid-19. Informasi ini kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah setempat, penyedia jasa telekomunikasi, perusahaan asuransi, dan Pusat Pencegahan dan Penanganan Bencana Korea Selatan untuk ditindaklanjuti, sehingga yang bersangkutan harus dikarantina jika terpapar Covid-19 atau dapat melanjutkan perjalanan apabila negatif.

“Pemerintah Korea Selatan telah memperbaharui alat tes rapid PCR, sehingga dapat diketahui hasilnya setelah 30 menit. Alat ini lebih cepat dari yang sebelumnya yang harus menunggu 6 jam. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan sangat bergantung dengan penggunaan teknologi digital untuk memantau perilaku masyarakatnya. Pemerintah dapat melacak pergerakan masyarakatnya menggunakan smart phone”, jelasnya.

Beralih ke Filipina, Dr. Eva Tuzon dari Kementerian Reformasi Agraria (Ministry of Agrarian Reform) mengatakan bahwa sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, pemerintahnya juga harus melakukan revisi anggaran yang sebagian besar telah teralokasikan untuk masyarakat golongan miskin dan masyarakat yang terinfeksi Covid-19. Kebijakan lockdown yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina telah berdampak pada menurunnya pendapatan terutama bagi masyarakat kelas bawah. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Filipina memberikan sejumlah paket makanan lengkap dan desinfektan.

“Program Recover as One” merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina dalam rangka mempersiapkan new normal dengan berfokus pada program fiskal, pertanian dan perikanan, UMKM, dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Filipina sangat mendorong para petani untuk tetap produktif dengan memberikan beberapa stimulus yang dimaksudkan agar ketahanan pangan tetap terjaga”, tambahnya.

Lanjut ke India, Dr. Vasanthi Rajendran (Director, Information & Communication Div. of CIRDAP) menjelaskan bahwa Negara India saat ini merupakan salah satu negara dengan kasus Covid-19 paling tinggi di wilayah Asia. Kasus infeksi Covid-19 itu sendiri bermula dari wilayah India bagian selatan bernama Kerala dengan kasus penyebaran yang sangat cepat. Namun yang menarik di sini adalah bagaimana Pemerintah Daerah dapat segera melakukan tindakan cepat, sehingga mampu membalikkan keadaan menjadi daerah dengan kasus infeksi penularan Covid-19 rendah dan tingkat angka kesembuhan tertinggi di India.

“Pemerintah segera melakukan rencana dan aksi yang responsif dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Segera setelah kasus pertama muncul, Pemerintah India secara intensif melacak siapa-siapa saja yang telah melakukan kontak dan dibuatlah semacam map untuk memudahkan Pemerintah mengontrol penyebaran Covid-19. Langkah selanjutnya Pemerintah India memberlakukan lockdown untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Pemerintah India telah menggelontorkan paket bantuan senilai 303 juta Dollar Amerika berupa beras, masker, dan disinfektan secara gratis kepada masyarakat dengan golongan pendapatan rendah”, tambahnya.

Sementara itu, Dr. Shahbaz Hossein dari Kementerian Pembangunan Desa (Ministry of Rural Development) dari Iran mengatakan bahwa saat ini kondisi yang sulit. Disamping masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19, Iran juga harus bertahan dari hukuman embargo Amerika Serikat. Dalam upaya melawan Covid-19, Pemerintah Iran secara intensif memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Covid-19, bagaimana gejalanya, bagaimana cara melindungi diri dari infeksi virus, apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang terinfeksi, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait rumah sakit rujukan.

“Pemerintah Iran juga sangat gencar mengkampanyekan “We Stay at Home” atau anjuran untuk tetap tinggal di rumah dengan beberapa kebijakan seperti menggratiskan jaringan internet rumahan, mengurangi jam kerja bagi para karyawan, menutup restoran dan pertokoan, mengurangi volume transportasi publik dan menutup tempat peribadatan. Selain itu, Pemerintah Iran juga mendukung produksi masker dan desinfektan secara mandiri, memberikan bantuan tunai kepada para masyarakat yang terdampak, dan menggratiskan biaya perawatan”, ungkapnya.

Terakhir, Dr. Durga Paudyal (Former Director General of CIRDAP in 2004-2012) dari Nepal mengatakan bahwa penanganan terhadap Covid-19 di Nepal dirasa kurang dibanding negara-negara lainnya. Kendala proses pelacakan dan rapid test merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Nepal. Masalah lain yang muncul adalah tempat karantina yang tidak mempunyai fasilitas layak untuk pasien Covid-19 seperti toilet yang tidak terpisah dan ketersediaan air bersih.

“Pemerintah Nepal mengalami kesulitan dalam upaya mengontrol pergerakan masyarakat. Sebagai contoh, orang dapat dengan bebas pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya untuk alasan melakukan bisnis. Kebanyakan masyarakat Nepal bekerja di kota dan kembali lagi ke daerah pinggiran. Pemerintah Nepal saat ini sedang bersiap untuk mengantisipasi kedatangan warganya yang akan kembali setelah bekerja dari luar negeri”, tutupnya.