Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam waktu dekat akan mulai menerapkan kartu kredit perusahaan (corporate card) untuk transaksi keperluan dinas demi peningkatan efisiensi penggunaan dan akuntabilitas anggaran.

“Penerapan corporate card ini akan semakin memudahkan organisasi saat menghadapi audit BPK. Karena semua transaksi akan terekam dengan jelas di sistem perbankan,” jelas Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK, SH., MBA., saat memberikan sambutan pada acara “Sosialisasi Uji Coba Penggunaan Corporate Card dalam Rangka Uang Persediaan”, di Ruang Kelas A dan Ruang Kelas B, LAN Veteran, Rabu (24/10).

Menurut dia, penerapan corporate card ini akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu masa peralihan. Namun ke depan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan kedinasan dan operasional organisasi nantinya akan menggunakan sistem baru ini secara permanen.

“Untuk masa permulaan ini, penggunaan dan pemilikan corporate card di LAN masih dibatasi. Namun, secara bertahap nantinya seluruh transaksi akan menggunakan sistem ini,” jelas dia.

Menurut Sri Hadiati, keputusan membatasi penggunaaan dan pemilikan corporate card ini dilatar belakangi alasan yang cukup mendasar. LAN ingin agar seluruh pegawai terlebih dulu mengetahui teknis dan beban tanggung jawab dari penggunaan corporate card.

“Untuk sementara ini memang masih terbatas. Kita masih menggunakannya untuk keperluan perjalanan dinas saja, misalnya untuk transportasi dan akomodasi hotel. Namun, saya harap pada akhirnya nanti semua transaksi akan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ini sehingga akhirnya tidak ada lagi cash yang beredar di tangan pegawai,” kata Sekretaris Utama. 

Selain masih dibatasi untuk transaksi tertentu, kata Sestama, personel yang dapat memiliki corporate card untuk saat ini juga masih pegawai tertentu saja. Pegawai-pegawai yang diprioritaskan untuk mendapat corporate card pada masa transisi awal ini adalah mereka yang memiliki frekuensi tugas perjalanan dinas tertinggi. Selain itu, para pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi juga termasuk pegawai yang diprioritaskan memperoleh corporate card.

“Saya ingin kita semua menyadari bahwa kita harus pandai dalam menggunakan kartu ini. Jangan sampai kita mudah menggesek, tapi kemudian lupa pada kewajiban untuk membayar,” pungkasnya.

Jakarta - Widyaiswara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan kompetensi PNS. Untuk itu, Widyaiswara harus mendidik dan melatih PNS dengan pola pembelajaran yang konstruktif sesuai dengan perkembangan jaman.

“Sekarang kita menuntut para Widyaiswara untuk memiliki pemikiran yang lebih konstruktif serta kontekstual dengan dinamika yang saat ini berkembang cepat. Widyaiswara harus berkontribusi bagi pengembangan kompetensi ASN,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si pada pidatonya di hadapan 13 Widyaiswara Ahli Utama dalam acara “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (23/10).

Menurut Kepala LAN, Widyaisara merupakan garda terdepan dalam pembentukan karakter PNS yang profesional. Apalagi Widyaiswara Utama yang saat ini baru saja dikukuhkan, tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi.

“Bagaimana pun ketika seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan yang tinggi, dia akan dilihat banyak orang. Widyaiswara Ahli Utama sebagai jenjang tertinggi adalah guru bangsa sehingga harus bisa menjadi contoh dan memberi teladan untuk yang lainnya,” katanya.

Selain memiliki tanggung jawab etika yang berkaitan dengan jabatannya, menurut Kepala LAN, Widyaiswara Ahli Utama juga dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaik.

“Widyaiswara Ahli Utama harus mampu menghasilkan berbagai terobosan serta cara baru dalam mengembangkan bahan ajar. Mereka juga harus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana kita harus mengembangkan metode pelatihan,”kata dia.

Menurut Kepala LAN, perubahan pendekatan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sangat diperlukan karena adanya gerak laju perubahan di era revolusi industri 4.0. Hal ini menyebabkan semua pihak harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

“Kondisi ini menuntut adanya terobosan baru dalam bekerja, penggunaan cara-cara baru untuk memecahkan masalah, serta keharusan untuk memperhitungkan lagi dengan jeli dan detail kemampuan yang dimiliki dan kemungkinan-kemungkinan aspek apa saja yang bisa kita kembangkan,” jelas dia.

Ke depannya, untuk pengelolaan jabatan Widyaiswara, Kepala LAN mengungkapkan keinginan agar Widyaiswara bisa mendapatkan gelar profesor. Hal ini didasari oleh banyaknya Widyaiswara dengan kualitas yang bagus, telah mampu menghasilkan terobosan luar biasa, dan banyak memberikan sumbangsih pada bangsa dan negara dalam bidang pendidikan untuk pengembangan kompetensi ASN.

“Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan agar sekaligus menjadi motivasi bagi kawan-kawan Widyaiswara selain juga sebagai reward atas prestasi,” kata dia. (ima/budiprayitno)

 

 

 

Jakarta - Belum meratanya sebaran aparatur sipil negara (ASN) dinilai sebagai penyebab tak kunjung membaiknya mutu pelayanan publik. Sebagian besar ASN saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Padahal, pemerataan sebaran ASN dan kompetensi aparatur menjadi kunci perbaikan kinerja birokrasi.

“Sebaran konsentrasi PNS di kota-kota besar ini menjadi persoalan yang dilematis. Karena akhirnya mereduksi kehadiran negara, khususnya di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan pelayanan,” kata Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara “Pameran Inovasi dan Budaya Nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. I Angkatan XXXIX, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (23/10).

Menurut Kepala LAN, perlu ada upaya penataan ulang terhadap distribusi PNS. Dengan demikian, setiap warga negara mampu merasakan kehadiran peran negara melalui aparaturnya di setiap wilayah, termasuk wilayah terluar ataupun terpencil.

Gelaran pameran inovasi dan budaya nasional yang saat ini kita pamerkan, lanjut Kepala LAN, menjadi cerminan bahwa Indonesia itu sangat luas. Wilayahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai keragaman suku, agama, budaya, dan karakteristiknya.

“Pameran ini memberikan gambaran bahwa penyebaran ASN harus merata dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia,” tambah dia.

Menurut Kepala LAN, pameran inovasi dan budaya ini juga mengandung pesan bahwa peserta Diklat Kepemimpinan Nasional Tk. I yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah daerah harus memiliki pemikiran yang holistik dalam memandang persoalan bangsa. Selain itu, pelatihan kepemimpinan ini juga menjadi wujud keseriusan pemerintah untuk mencetak para pimpinan nasional meskipun terhalang oleh kendala geografis maupun budaya.

“Jadi kendala geografis maupun budaya bukanlah halangan tapi menjadi pendorong bagi kita semua bahwa pengembangan kompetensi itu merupakan hak setiap aparatur. Dengan demikian pemerataan kompetensi menjangkau ke semua wilayah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si juga meninjau stand pameran para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang berisi hasil proyek perubahan dan inovasi yang dilakukan para peserta. Selain itu, stand pameran itu juga dihias dengan tema budaya sesuai dengan asal wilayah para peserta pelatihan. (choky/budiprayitno)

Jakarta – Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang kini sedang bergulir, Indonesia masih menghadapi sejumlah problematikan khususnya dalam memperbaiki kualitas manajemen sumber daya aparatur PNS dalam birokrasi pemerintahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perbaikan kualitas sumber daya aparatur mendesak dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. LAN melalui Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) saat ini tengah menyusun grand design untuk jabatan fungsional di Indonesia.

“Ada sejumlah problem mendasar dalam pengembangan jabatan fungsional di kita, yakni sistem pengembangan karirnya yang belum jelas serta bentuk penghargaan bagi jabatan fungsional yang masih dianggap tidak menarik,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat memberikan sambutan di acara Seminar Nasional “Grand Design Jabatan Fungsional”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPAA, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, saat ini jumlah PNS di Indonesia per tahun 2017 mencapai lebih dari empat juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 51,25 % menduduki Jabatan Fungsional. Namun belum ada sistem pengelolaan jabatan fungsional yang memadai.

“Masih ada sejumlah persoalan dalam sistem perekrutan untuk jabatan fungsional. Dari 152 jenis jabatan fungsional, baik keahlian maupun keterampilan, sejuah ini juga belum ada standardisasi dalam proses perekrutan jabatan-jabatan tersebut,” kata dia.

Akibatnya, lanjut Kepala LAN, sistem rekrutmen per jabatan fungsional saat ini berbeda-beda. Ada yang sangat ketat namun ada juga yang terlalu mudah.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jabatan fungsional bisa kehilangan daya tarik dan kekhasannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kajian Grand Design Jabatan Fungsional yang ditawarkan oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) menghasilkan sejumlah rekomendasi, khususnya menyangkut desain organisasi dan manajemen SDM jabatan fungsional. (ima/budiprayitno)

Jakarta – Keputusan dan kebijakan politik akan jalan ditempat apabila tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang memadai. Apalagi kompetensi aparatur saat ini menjadi kunci dalam pengembangan ASN sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014.

“Di era persaingan global sekarang ini, semua kinerja dinilai dengan indeks. Ini berarti tidak peduli sehebat apa pun keputusan dan kebijakan politik akan jalan di tempat kalau tidak didukung oleh sumber daya dengan skill luar biasa,” kata Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN Dr. Muhammad Idris, M.Si  di acara Forum Komunikasi BPSDM dan BKD se-Kalimantan, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/10). Acara Forum Komunikasi BPSDM dan BKD se-Kalimantan sendiri merupakan rangkaian kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan 2018, yang diselenggarakann di Pontianak, Kalimantan Barat 9-13 Oktober 2018.

Menurut Idris, pengembangan kompetensi ini sangat vital. Karena itu setiap instansi pemerintah harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya untuk membangun kompetensi ASN.

Idris meminta agar pengembangan kompetensi ASN di daerah jangan sampai tertinggal karena tuntutan ke depan adalah bagaimana menghasilkan smart ASN.

“Sekarang ini sudah mulai ada pergeseran isu, tidak hanya good governance saja namun juga bagaimana pemerintah mewujudkan smart ASN. Untuk itu lembaga diklat di daerah pun harus mampu merancang program untuk mempersiapkan masa depan,” jelasnya.

Idris juga menyinggung permasalahan yang masih banyak ditemui, yaitu kebijakan yang saling tumpang tindih, termasuk di antaranya kebijakan dan peraturan yang seharusnya menaungi ASN dan pengembangan ASN. Kebijakan dan peraturan dari pusat yang seharusnya diturunkan menjadi peraturan daerah menjadi sulit dilakukan dan tidak efektif.

“Terlalu banyak kebijakan dari pusat yang menyita waktu karena kita harus memilah-milah kebijakan tersebut. Padahal bangsa yang kuat itu salah satunya karena mampu menerjemahkan keputusan nasional pada level sub nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Idris meminta seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN untuk mulai meninggalkan mindset kedaerahan dan harus mulai berpikir ke depan.

“Kita harus mulai mengadopsi gaya birokrasi ala perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang selalu berusaha mengonstruksi masa depan,” pungkasnya. (mus/ima)

 

Jakarta - Salah satu kekuatan suatu bangsa terletak pada kemampuannya mengelola aset intelektual dan mengaplikasikannya untuk pembangunan. Salah satu aset intelektual itu adalah hasil kajian maupun riset yang memiliki manfaat bagi orang lain dan lingkungan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pentingnya hasil kajian atau riset itu harus disertai dengan promosi dan pengelolaan yang terencana dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar hasil kajian dan riset tidak berhenti menjadi karya akademis semata namun juga menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

“Dalam rangka menjaga kualitas hasil kajian dan risetnya inilah LAN menganggap perlu ada suatu forum untuk sarana kontrol penyempurnaan hasil kajian di LAN,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Forum Ekspose Kajian, Inovasi dan Kebijakan Strategis 2018, di Graha Makarti Bakti Nagari, LAN Pejompongan, Selasa (16/10).

Menurut Adi Suryanto, forum ekspose ini tidak hanya sebagai wadah memamerkan hasil-hasil kajian dan inovasi unit kerja di LAN, tetapi juga kesempatan untuk melakukan review dan masukan kepada hasil-hasil kajian.

“Karena riset LAN bukan semata pure research, tapi juga merupakan kajian kebijakan dan memiliki keterkaitan dengan proses penyusunan kebijakan,” kata dia.

Adi Suryanto berharap apa yang dihasilkan oleh LAN sepanjang tahun 2018 mampu memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, terutama yang terkait administrasi negara.

“Forum ini, selain diharapkan mampu memberi masukan-masukan dari para narasumber, dapat pula menjadi wadah bertukar pikiran dan berbagi pengalaman bagi para peneliti kita demi pengembangan karir mereka ke depannya,” ujar Kepala LAN.

Kepala LAN berharap hasil kajian dan penelitian yang dihasilkan setiap unit di LAN akan lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Apalagi menjelang perubahan struktur organisasi LAN, maka tentunya akan ada perubahan pada tugas fungsi serta keharusan untuk menyesuaikan program. Namun, itu tidak boleh sampai membuat LAN melupakan hasil-hasil kajiannya.

“Bukan berarti nanti dengan struktur dan tugas maupun fungsi baru kita akan melupakan kajian-kajian selama ini. Justru ini akan menjadi pondasi bagi kita melangkah lebih jauh ke depan karena fungsi penelitian, fungsi kajian, dan fungsi pengembangan inovasi harus tetap ada,” jelasnya.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini mengundang beberapa narasumber handal dari berbagai instansi. Bertindak sebagai reviewer dalam Forum Ekspose hari pertama adalah Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA (Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Vishnu Juwono (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Chanif Nurcholis (Universitas Terbuka). (ima/mus)

 

 

 

Bandung – Kemajuan teknologi informasi digital saat ini telah melanda seluruh belahan dunia. Kondisi ini memaksa pemerintah di seluruh dunia melakukan reposisi peran dan fungsinya agar mampu bersaing. Birokrasi sebagai tulang punggung pemerintah secara otomatis harus menyesuaikan berbagai perubahan tersebut agar tidak menjadi beban bagi pemerintah.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis Yanuar Nugroho mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah mengubah lanskap zaman. Hal ini ditandai dengan konsep jarak, ruang dan waktu yang semakin tereduksi karena teknologi.

“Apa yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita ketahui secara langsung melalui berbagai platform aplikasi yang tersedia. Hal ini ditunjang dengan perkembangan ponsel pintar, internet, media sosial, serta peningkatan penggunanya,” jelasnya saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Ilmu Administrasi dengan tema “Strategi Administrasi Pembangunan dalam Merespon Revolusi Industri 4.0, yang digelar STIA LAN Bandung, Rabu (17/10).

Menurut Yanuar, Indonesia yang merupakan negara berkembang juga tak lepas dari perkembangan tersebut. Masyarakat kini banyak mengadopsi cara baru dalam aktivitas sehari-hari, misalnya dalam hal belanja yang kini dilakukan secara on line, mengurangi penggunaan uang tunai karena memanfaatkan uang digital, serta berbagai aplikasi untuk memudahkan aktivitas.

“Hal ini menjadi penanda pokok telah terjadinya pergeseran menuju industri 4.0, dimana ada penyatuan antara dunia fisik, digital dan biologi secara on line. Industri 4.0 juga ditandai dengan pemanfaatan komputasi dalam suatu jaringan internet untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama.

Adanya revolusi industri 4.0, menurut Yanuar, telah menyebabkan banyak sekali dampak, baik itu positif ataupun negatif. World Economic Forum memperkirakan, selama kurun waktu 2015-2020 diperkirakan jutaan pekerjaan akan berkurang dan digantikan dengan mesin, robot, artificial intelligence, serta perangkat komputasi lainnya.

“Sekarang ini digitalisasi adalah masa depan, dan ekonomi digital menjadi penggerak perekonomian. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana birokrasi kita mempersiapkan diri terhadap tantangan globalisasi dan digitalisasi ini,” jelasnya.

Menurut Yanuar, dengan kondisi ASN sebanyak 4,37 juta orang dengan tingkat demografi yang masih belum ideal merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Belum idealnya demografi PNS itu tercermin dari sebanyak 43 persen PNS yang merupakan kelompok fungsional administrasi umum dengan modus usia di kisaran 51 tahun sebanyak 20,36 persen. Masalah lain yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah adalah rendahnya kompetensi dan performa para Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 34,5 persen.

“Sektor birokrasi kita masih banyak masalah, khususnya kualitas SDM. Padahal alokasi belanja pegawai trennya meningkat terus dari tahun ke tahun tetapi out come-nya tidak jelas. Hal ini juga diperkuat dengan Indeks Efektivitas Pemerintah kita yang cenderung stagnan. Bahkan diantara negara ASEAN, Indonesia masih berada di peringkat lima, sedangkan di dunia peringkat ke 95. Ini menjadi penanda bahwa mesin birokrasi kita masih lambat,” jelasnya.

Kebijakan Pemerintah

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam revolusi industri 4.0 itu, menurut Yanuar, dijawab pemerintah dengan memerintahkan exercise dan redistribusi ASN untuk memperluas akses layanan sampai ke pelosok tanah air.

“Pemerintah berupaya hadir dengan menempatkan para tenaga kesehatan, dokter dan tenaga pendidikan hingga ke pulau-pulau terluar dan terpencil. Selain itu, berbagai pelayanan publik juga dihadirkan di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini sebagai upaya pemerataan terhadap hasil pembangunan,” kata dia.

Hal lain yang juga menjadi fokus pemerintah adalah penguatan tata kelola dan manajemen ASN, implementasi e-govt terintegrasi, serta kualitas dan inovasi pelayanan publik. Persoalan lain yang juga tak kalah penting adalah penguatan akuntabilitas dan sistem pengawasan internal.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono mengatakan pemerintah berupaya melakukan sejumlah langkah strategis dengan melakukan perbaikan terhadap kerangka kebijakan, kelembagaan, pendanaan, serta regulasi.

Slamet merinci, pada aspek kerangka kebijakan, pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan berusaha dengan mengeluarkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kebijakan e-government, kebijakan satu data, kebijakan satu peta serta open government Indonesia. Sementara dalam kerangka kebijakan, pemerintah melakukan penguatan terhadap kapasitas SDM dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Keseriusan itu diwujudkan dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha secara Elektronik. Ini sejumlah langkah yang dilakukan dalam menghadapi era Industri 4.0,” jelasnya. (budiprayitno)

 

 

Jakarta - Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membuat negara hadir melalui pelayanan publik yang lebih professional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hingga kini hal itu masih belum terwujud karena masih ada persoalan dalam distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kunci utama berjalannya pelayanan publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, problematika distribusi ASN yang terpusat di kota besar mengakibatkan pelayanan publik yang diterima masyarakat tidak merata. Padahal, dalam kondisi apapun hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Negara pada intinya harus hadir di manapun warga negaranya membutuhkan. Apalagi setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian  juga dengan pelayanan publik,” kata dia saat menyampaikan paparan pembuka di acara “Diskusi Terbatas : Strategi Optimalisasi Jabatan Fungsional Tertentu di Pemerintah Pusat dan Daerah”, bertempat di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Jumat (19/10).

Menurut Taufiq, alpanya pelayanan publik itu salah satunya karena distribusi dan komposisi PNS di Indonesia yang didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh daerah, sangat diperlukan pegawai yang memiliki keahlian khusus, seperti tenaga medis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Selain dominannya populasi jabatan fungsional umum, masalah distribusi pegawai juga mengakibatkan sebaran jabatan fungsional tertentu dengan keahlian tidak merata. Bahkan terjadi kesenjangan antar daerah terkait jumlah jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini tentunya ikut memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan,” jelasnya.

Meski begitu, Taufik tidak menafikan bahwa masalah distribusi pegawai bukan satu-satunya penyebab kesenjangan sebaran jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Adanya tren urbanisasi pelayanan di mana tenaga professional dalam pelayanan cenderung memilih tinggal di kota ikut menyumbang masalah besarnya kesenjangan pelayanan di perkotaan dan pedesaan.

“Banyak para pegawai yang kemudian memilih daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur lebih maju. Daerah-daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal, umumnya pemerintah daerahnya kesulitan menarik minat para calon JFT untuk mendaftar. Bila mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja yang umum seperti ini tanpa ada strategi distribusi pegawai, tentunya kondisi kesenjangan pegawai dan kualitas pelayanan akan semakin besar dan berlangsung terus menerus,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini posisi JFT masih dipandang kurang menarik karena berbagai alasan. Misalnya karena prosedur kenaikan pangkat yang lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan JFU dan Jabatan Struktural.

“Karena bagi JFT, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengumpulkan angka kredit, ditambah persyaratan lainnya. Untuk para JFT di daerah yang lumayan jauh atau berada di remote area, akan lebih kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat dibandingkan dengan JFT di daerah yang infrastrukturnya sudah established,” katanya.

Skenario yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, kata Taufik, yaitu melalui tour of duty untuk perpindahan pegawai dari satu jenis profesi ke profesi lainnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan para pegawai dari posisi JFU ke JFT keahlian dan keterampilan yang mendukung perbaikan pelayanan di daerah.

Dalam prosesnya nanti tetap akan ada penentuan kriterianya mulai dari tes kompetensi hingga menyusun program pengembangan kompetensi yang akan mampu mengubah keahlian yang sifatnya umum dari para JFU tersebut menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh JFT.

Bukan hanya sekadar mengalihkan JFU menjadi JFT, tapi dalam pengelolaannya juga diadakan pemilahan antara JFT utama yang akan menggerakkan perbaikan pelayanan dasar dengan JFT yang sifatnya pendukung atau penunjang. (ima/budiprayitno)

 

 

Jakarta – Peningkatan kinerja pemerintah daerah bisa dilakukan melalui inovasi sektor publik untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Program inisiasi dalam pelayanan yang dibangun juga harus membawa manfaat bagi semua pihak. 

“Sebagai bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat, pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang terbaik melalui berbagai terobosan dan inovasi baru,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si pada acara “Apresiasi Inovasi dan Forum Replikasi Inovasi,” di Graha Makarti Bhakti Nagari, Jakarta, Selasa (30/10).

Menurutnya, inovasi sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemimpin. Komitmen dan kapasitas personal seorang pemimpin dalam membawa perubahan menjadi faktor kunci keberhasilan perubahan atas inovasi yang dihasilkan.

“Saya sangat mengapresiasi kepala daerah yang telah berhasil mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang telah diciptakan,” ujarnya.

Adi Suryanto mengungkapkan, LAN selama ini terus mendorong inovasi sektor publik melalui program advokasi laboratorium inovasi. Tidak hanya itu saja, melalui Diklat Kepemimpinan di semua level, LAN juga mendorong setiap peserta diklat kepemimpinan untuk menghasilkan proyek perubahan.

“Perubahan pola diklat kepemimpinan ini juga menjadi salah satu cara LAN mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di sektor publik. Hingga kini setidaknya 80.000 inovasi telah tercipta,” kata dia.

Menurut Adi, jika ingin berhasil mewujudkan birokrasi berkelas dunia, pemerintah baik di pusat maupun daerah harus mulai berbenah dengan melakukan perbaikan terhadap semua aspek pemerintahan, khususnya dalam menghadapi era artificial intelegence saat ini.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan INAGARA Award kepada 26 kabupaten/kota yang telah berhasil mengembangkan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik di daerahnya. (choky/budiprayitno)

 

 

Sumedang – Pengembangan kompetensi ASN di Indonesia selama ini masih belum optimal dan dilakukan hanya sebagai prasyarat untuk memenuhi peraturan perundang-undangan saja.

Penilaian itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka lokakarya “Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” yang digelar Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN, di Gedung Serba Guna PK2A I LAN Jatinangor, Rabu (31/10).

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu antara lain : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Ketua KADIN Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno, Direktur Digital Service Portofpolio PT. Telkom David Bangun serta Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Muhammad Taufiq, DEA.

Menurut Adi Suryanto, pengembangan kompetensi ASN seharusnya tidak lagi dipandang sebagai prasyarat untuk memenuhi undang-undang, misalnya promosi jabatan saja. Namun pengembangan kompetensi ASN harus menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah kepada para pegawainya.

“Apalagi pengembangan kompetensi ASN saat ini menjadi hak bagi setiap ASN sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.

Selanjutnya Ia menambahkan bahwa birokrasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat masih harus menempuh jalan panjang untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Hal ini terlihat dari komposisi ASN yang masih didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal, dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan ASN yang memiliki keahlian tertentu.

“Komposisi ASN di Jawa Barat masih didominasi oleh fungsional umum. Butuh waktu beberapa tahun untuk menciptakan kondisi SDM aparatur yang ideal,” jelasnya.

Menurut Adi, upaya itu bukan hal yang mustahil. Dia yakin pemerintah provinsi Jawa Barat mampu menciptakan aparatur yang profesional apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam pengembangan SDM aparatur.

Selain disandarkan pada instansi pemerintah, menurut Adi, pengembangan kompetensi ASN juga dimulai dari kesadaran diri masing-masing pegawai. Apalagi di tengah laju Revolusi Industri 4.0 yang kini kian masif memengaruhi semua sektor.

“Sudah bukan waktunya bagi birokrasi berbicara mengenai melayani atau dilayani. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana di era sekarang ini mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi publik,” kata dia.

Menurut dia, saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang praktis dan cepat. Birokrasi sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang responsif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni.

“Hal itu tentu akan susah terwujud apabila kompetensi SDM aparatur masih jauh dari yang diharapkan,” imbuhnya. (choky/budiprayitno)

.