Jakarta - Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih belum rinci. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program. Urusan pemerintah yang bersifat konkuren pun rentan inefisiensi biaya dan tak akuntabel. Sistem pengawasan di daerah juga kurang maksimal.

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (LAN) Hary Supriadi mengatakan, di sejumlah sektor pun selama ini ada pembagian kewenangan yang masih belum jelas antara pusat dan daerah. Contohnya adalah sejumlah sektor yang dikerjakan secara bersama-sama dengan anggaran berbeda.

“Dengan konkuren ini ada potensi tumpang tindih. Contohnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, masih ada dana alokasi khusus. Artinya, ada intervensi sectoral. Tetapi, pembangunan di tiga sektor itu ada pendekatan sektoral dan regional, yang masih belum jelas pembagiannya. Karena itu, ada potensi biaya-biaya yang tak efisien.” ujar Hary dalam diskusi “Quo Vadis Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren” di Kantor Lan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hadir dan sebagai pembicara, antara lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) Remigo Yolando Berutu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan I Kementerian Dalam Negeri Edison Siagian, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng.

Menurut Hary, urusan pemerintah yang bersifat konkuren harus mengedepankan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. “Harus ada rencana besar pembagian kewenangan agar arahnya jelas,” ujarnya.

Remigo Yolando Berutu membenarkan bahwa pemimpin di Pemerintah Kabupaten kerap merasa bingung soal pembagian kewenangan. Sektor pendidikan sekolah menengah, misalnya, menjadi kewenangan provinsi, tetapi masalah pendidikan di daerah lebih sering diadukan ke Kabupaten daripada provinsi. Contoh lain di sektor perhutanan. Disayangkan tidak ada unit pengelola teknis yang seharusnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Implikasinya, koordinasi pelayanan publik jadi jauh. Pengawasan jadi tidak maksimal karena pemerintah provinsi dan pusat sulit sulit rasanya mengontrol situasi di kabupaten,” ujar Remigo. Ia berharap pemerintah pusat mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur detail pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih dan pelayanan kepada masyarakat terjamin.

Edison Siagian menambahkan, sebenarnya pembagian kewenangan yang konkuren sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Namun, pembagian kewenangan itu masih belum detail sehingga akan dikeluarkan RPP.

“Aturan saat ini masih belum optimal. Untuk itu, RPP masih dibahas sekarang di tingkat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Harus ada aturan jelas dan rinci agar daerah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujar Edison. (Berita di Harian Kompas)

Jakarta – Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang kini sedang bergulir, Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika khususnya dalam memperbaiki kualitas manajemen sumber daya aparatur dalam birokrasi pemerintahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perbaikan kualitas sumber daya aparatur mendesak dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. LAN melalui Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) saat ini tengah menyusun grand design untuk jabatan fungsional di Indonesia.

“Ada sejumlah problem mendasar dalam pengembangan jabatan fungsional di kita, yakni sistem pengembangan karirnya yang belum jelas serta bentuk penghargaan bagi jabatan fungsional yang masih dianggap tidak menarik,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat memberikan sambutan di acara Seminar Nasional “Grand Design Jabatan Fungsional”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, jumlah PNS di Indonesia per tahun 2017 mencapai lebih dari empat juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 51,25 % menduduki Jabatan Fungsional. Namun belum ada sistem pengelolaan jabatan fungsional yang memadai.

“Masih ada sejumlah persoalan dalam sistem perekrutan untuk jabatan fungsional. Dari 152 jenis jabatan fungsional, baik keahlian maupun keterampilan, sejauh ini juga belum ada standardisasi dalam proses perekrutan jabatan-jabatan tersebut,” kata dia.

Akibatnya, lanjut Kepala LAN, sistem rekrutmen per jabatan fungsional saat ini berbeda-beda. Ada yang sangat ketat namun ada juga yang terlalu mudah.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jabatan fungsional bisa kehilangan daya tarik dan kekhasannya,” jelasnya.

Kajian Grand Design Jabatan Fungsional yang ditawarkan oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) menghasilkan sejumlah rekomendasi, khususnya menyangkut desain organisasi dan manajemen SDM jabatan fungsional.

Dari aspek desain organisasi, perbaikan dan penguatan dapat dimulai dengan upaya membangun desain organisasi yang dinamis dan berbasis fungsional. Tujuannya agar terjalin konektivitas antara karir fungsional dan struktural.

Sementara perbaikan dan penguatan manajerial SDM Jabatan Fungsional harus dilakukan di semua tahapan dengan diawali sejak tahapan seleksinya. Dalam proses seleksi, harus dilakukan dengan fokus pada keahlian yang dibutuhkan oleh suatu jabatan fungsional untuk menjamin orang yang tepat menempati jabatan yang sesuai (right man on the right place).

Tidak hanya tahapan seleksi, manajemen SDM Jabatan Fungsional yang baik juga harus memiliki sistem penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir yang terintegrasi dalam sistem pembinaan jabatan fungsional. Sistem penilaian kinerja harus representatif dengan didasari oleh Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Fungsional yang jelas dan terkait langsung dengan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator agar Jabatan Fungsional dalam bekerja tidak terjebak dalam kinerja individual demi perolehan angka kredit semata.

Pola pengembangan karir Jabatan Fungsional juga harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pemegang jabatan fungsional untuk melakukan perpindahan/lintas Kementerian/ Lembaga. Dan untuk menunjang hal ini, dibutuhkan pula suatu pengembangan kompetensi yang riil yang mampu menghasilkan pejabat fungsional dengan kemampuan yang aktual dan aplikatif.

Dengan melaksanakan perbaikan dan penguatan ada dua aspek tersebut, diharapkan peran Jabatan Fungsional akan semakin optimal. Kontribusinya pun akan semakin kuat dalam mendorong terwujudnya world class bureaucracy di Indonesia. (ima/budiprayitno)

Jakarta - Pengembangan inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif sehingga pengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak pegawai mutlak diperlukan. Pengembangan kompetensi ASN diperlukan mengingat tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pengembangan kompetensi ASN mendesak dilakukan agar mampu mengimbangi perkembangan jaman. Apalagi saat ini memasuki era disruptif, dimana pemerintah dituntut untuk lebih cepat, responsif dan adaptif terhadap seluruh tuntutan kebutuhan masyarakat. 

“Pengembangan kompetensi ASN ini mendesak karena kita menyadari kompetensi ASN kita masih terbatas dalam merespon perkembangan yang begitu cepat dan dinamis,” kata dia saat membuka Workshop Pengembangan Kompetensi ASN, di Graha Makarti Bhakti Nagari, PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, pengembangan kompetensi  merupakan hak  setiap ASN, sebagaimana telah diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan secara tegas bahwa setiap ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun.

“Aturan ini juga diwadahi dalam Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kompetensi ASN. Peraturan ini saya harap mampu menjadi pedoman dalam memperbaiki kualitas kompetensi ASN di negeri ini,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, dengan adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi, maka diharapkan setiap ASN memiliki kompetensi untuk mengimbangi perkembangan yang ada.

“Pengembangan kompetensi pegawai ini tidak harus melalui diklat yang bersifat klasikal saja, namun dapat disiasati dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan non klasikal, seperti penugasan, bimbingan, magang, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan bagi instansi yang minim anggaran pengembangan pegawai,” tutup dia. (choky/budiprayitno)

Setelah sukses menyelenggarakan Asian Games, Indonesia masih akan menyelenggarakan kompetisi olahraga multi-event dengan nama Asian Para Games. Keduanya sama-sama merupakan kompetisi olahraga multi-event yang terbesar di Asia tapi untuk Asian Para Games diselenggarakan khusus untuk atlet penyandang disabilitas.

Asian Para Games 2018 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah di Guangzhou, China, pada tahun 2010 dan di Incheon, Korea Selatan pada 2014. Berbeda dengan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di dua kota yakni Jakarta dan Palembang, untuk Asian Para Games hanya diselenggarakan di Jakarta saja.

Di Guangzhou saat itu Indonesia menempati peringkat 14 dari 30 peserta, mengantongi 1 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Sedangkan di Incheon dengan total 38 medali yakni 9 emas, 11 perak, dan 18 perunggu Indonesia berada di peringkat 9 dari 32 peserta.

Untuk cabang olahraga total akan ada 18 yang dipertandingkan yakni Panahan, Para Badminton, Boccia, Catur, Menembak, Blind Judo, Lawn Ball, Goal Ball, Anggar, Para Atletik, Angkat Besi, Voli Duduk, Tenis Meja, Bowling, Basket Kursi Roda, Tenis, Balap Sepeda, dan Renang.

Beberapa cabang olahraga tersebut merupakan penyesuaian untuk penyandang disabilitas. Voli duduk misalnya, sesuai dengan namanya ini adalah pertandingan voli tapi dilakukan dengan cara duduk. Contoh lainnya adalah basket kursi roda yaitu bermain basket dengan penyesuaian aturan karena dilakukan sembari menggunakan kursi roda.

Namun ada juga cabang olahraga yang hanya khusus dimainkan penyandang disabilitas seperti boccia dan goal ball. Boccia adalah olahraga yang dimainkan oleh orang dengan keterbatasan kemampuan motorik. Cara bermainnya adalah melemparkan bola merah melawan bola biru agar dekat dengan bola target berwarna putih.

Sedangkan goalball dimainkan oleh penyandang tuna netra. Tujuan permainannya adalah melemparkan bola agar masuk ke gawang. Ketika bola dilempar maka tim lawan akan bertindak sebagai penjaga gawang dan dilakukan secara bergantian. Karena tidak bisa melihat bola maka di dalam bola tersebut akan diberi semacam lonceng.

Total 18 cabang olahraga tersebut 15 di antaranya juga akan dipertandingkan pada Paralimpiade Tokyo 2020 mendatang, yang tidak termasuk adalah Lawn ball, bowling, dan catur. Dukungan langsung dari masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menargetkan 16 medali pada Asian Para Games 2018 dan berada di peringkat 8.

*Biro Humas dan Hukum Kemenpora bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

#AyoIndonesia 

Nusadua, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, selaku ketua panitia nasional,  menyatakan Annual Meetings Internasional Montery Fund-World bank Group (AM IMF-WBG) 2018 di Bali lebih hemat dibandingkan gelaran sebelumnya di negara lain.

Sampai saat ini, katanya, panitia hanya menghabiskan sebagian dari dana yang dianggarkan APBN. Anggaran penyelenggaraan di Bali ini Rp855,6 miliar yang berasal dari APBN tahun anggaran 2017 dan 2018. “Total anggaran baru digunakan Rp566 miliar dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 192,1 miliar,” urai Luhut dalam dalam konferensi pers  di Nusa Dua, Nali, Senin (8/10).

Ia mengaku siap menerima para tokoh yang selama ini memberikan kritik terkait dengan anggaran pelaksanaan IMF-World Bank (WB) 2018 di Bali. Ia juga meminta  para tokoh jangan mengkritik bila  memang tidak tahu informasi yang sebenarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani  menolak tegas tudingan  Indonesia berniat untuk mendapatkan utang dengan cara menjadi tuan rumah AM IMF-WBG 2018.

“IMF itu tidak akan memberikan utang kepada negara yang tidak mengalami krisis, karena mandate IMF itu memang untuk negara yang krisis, itu pun jika diminta. IMF itu berfungsi seperti layaknya koperasi saja yang memberikan pinjaman sementara untuk menyelamatkan perekonomian anggotanya,” tegas Sri.

Menkeu menegaskan  saat ini Indonesia tidak dalam keadaan krisis. “Perbankan kita terjaga dengan sehat, GDP kita masih tumbuh sekitar 5%, defisit APBN menurun, inflasi terjaga rendah, dan moneter stabil. Kami meyakini bila fleksibilitas ekonomi bisa kita jaga, maka kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global yang terjadi saat ini,” paparnya.

AM IMF-WBG 2018  di Nusa Dua, Bali pada 8-15 Oktober 2018 merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi. Hadir dalam pertemuan ini lebih dari 34.000 peserta dari 189 negara. Mereka yang hadir adalah pemimpin lembaga keuangan dunia, menteri-menteri yang membidangi urusan ekonomi dan moneter, serta pengusaha-pengusaha dari berbagai sektor.

Indonesia menjadi negara di Asia keempat yang terpilih menjadi tuan rumah, setelah Singapura, Thailand, dan Filipina. Proses pemilihan sebagai tuan rumah dimulai sejak Indonesia mengajukan proposal pada September 2014 hingga penetapan pada kuartal akhir 2015.

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti manajemen krisis para kepala daerah dan pejabat birokrasi di daerah. Setiap bencana dan masyarakat sangat memerlukan, pemerintah justru tidak muncul.

“Minggu lalu saya ke Palu melihat (penanganan) bencana. Semua yang memegang kendali tentara. Semua bantuan lewat korem, satgas korem, yang mengatur tentara. Kemana aparat sipil?Kemana Kantor Gubernur?Kemana kantor Wali Kota?” ujar Wapres Kalla saat memberikan pembekalan kepada 88 birokrat pemegang jabatan pimpinan madya dan calon pemegang jabatan pimpinan madya peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXXVIII, XXXIX, dan XL, Senin (8/10/2018). Pembekalan yang diadakan di Istana Wapres itu bertema “Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Berbasis Kolaborasi”.

Wapres Kalla menyatakan, mungkin saja ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban dan masih mengurus keluarganya. Namun, pemerintah daerah (pemda) harus segera berfungsi. Justru di saat kritis pemerintah sangat diperlukan.

Akibat pemda tak berfungsi, kata Kalla, semua didatangkan dari Jakarta. Bahkan operator penjual bahan bakar minyak pun dari daerah lain.

“Kemarin setelah seminggu, (pemda) baru apel. Kalau tentara, baru hari pertama sudah apel. Sipil, (setelah) satu minggu baru apel,” ujar Kalla.

Pemerintahan sipil, kata Kalla, terlalu dimanjakan fasilitas, seperti telepon pintar dan listrik. Akibatnya ketika listrik dan komunikasi melalui telepon pintar terputus, semua lumpuh.

Pelajaran khusus

Lumpuhnya koordinasi, kata Wapres, juga disebabkan kurangnya kepemimpinan, baik kepala daerah maupun ASN di bawahnya. Karena itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional disarankan memberikan pelajaran manajemen krisis. Di saat krisis diperlukan kepemimpinan dan kemampuan mengelolanya.

Meskipun bencana menimbulkan trauma, pemda tetap harus hadir. Justru warga kian trauma ketika pemimpin tidak hadir. Gubernur atau walikota ada, tetapi tanpa ASN membuat pemerintahan tak berjalan.

Hal ini, menurut Kalla, terjadi tidak hanya di Sulawesi Tengah. Di beberapa wilayah, seperti kasus tsunami Aceh 2004, manajemen krisis pemda tak muncul. Manajemen krisis untuk semua pemda.

“Ini pelajaran yang baik, bagaimana kepemimpinan yang baik dalam keadaan normal dan tidak normal,” ujarnya. (Dimuat di Harian Kompas/humas)

Jakarta – Era keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan signifikan pada pola interaksi yang dijalankan pemerintah dengan semua pihak. Pemimpin birokrasi pun harus mereposisi peran dan fungsinya agar sesuai dengan tuntutan jaman.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan pembekalan kepada peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVIII dan XL, di Istana Wapres Jakarta, Senin (8/10).

Jusuf Kalla mengatakan, di era keterbukaan informasi sekarang ini para pemimpin harus bertindak hati-hati. Birokrat tidak bisa lagi berbuat macam-macam karena tingkah polah mereka gampang diketahui publik.

“Tidak bisa lagi mengatakan saya (ini) atasan. Kalau anak buah tidak suka, dia bikin di medsos (media sosial) macam-macam, gampang saja semua orang tahu," kata dia.

Kondisi saat ini, menurut Kalla sangat berbeda dibandingkan dengan birokrasi di era 90 -an. Saat itu pejabat negara bisa memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi tingkahnya.

“Sekarang berbeda karena ada keterbukaan, jadi pemimpin itu harus lebih pintar, bijaksana, dan mengayomi anak buah, memberikan contoh,” jelas Kalla.

Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla juga meminta agar para pemimpin birokrasi lebih inovatif. Birokrasi di Indonesia harus menjadi lebih ringkas dan cepat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Kalla, perkembangan tekonologi dan kebutuhan masyarakat harus dijadikan dasar bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk mempercepat pelayanan mereka kepada masyarakat.

“Kemajuan teknologi telah mengubah banyak hal. Anda tidak perlu lagi administrasi yang banyak, tidak perlu lagi arsip, tidak perlu lagi operator telepon, tidak perlu lagi segala macam kepala seksi. Oleh karena itu, birokrasi juga harus menjadi lebih singkat,” urainya.

Menurutnya, panjangnya urusan di birokrasi dapat menghambat pelayanan serta berpotensi adanya celah korupsi. Wapres menjelaskan tingkatan birokrat yang berbelit-belit tersebut menyebabkan dakwaan korupsi di tingkat kementerian, misalnya, melibatkan pegawai di tingkat bawah.

"Akhirnya yang bertanggung jawab yang di bawah. Padahal yang seharusnya tanggung jawab itu siapa yang teken, bukan siapa yang paraf. Bahwa prinsipnya, siapa yang teken, itu memang soal tanggung jawab," jelasnya.

Wapres menegaskan rata-rata pelayanan birokrasi di kantor pemerintahan, baik di pusat dan daerah, melibatkan tingkatan jabatan sedikitnya empat level. Sehingga, hal itu menyebabkan lambannya proses pelayanan di kantor tersebut.

"Birokrasi lambat sekali, karena empat (orang) harus paraf. Jadi walaupun berubah kondisi, dibutuhkan juga kecepatan. Ya lebih cepat, lebih baik kan? Oleh karena itu, saya minta menteri dan dirjen saja (yang tanda tangan); sementara yang di bawah konseptor saja," ujarnya.

Pemimpin Perubahan

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga menekankan agar seorang pemimpin harus adaptif terhadap perubahan dan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik.

Menurut dia, seorang pemimpin harus bisa memimpin bukan hanya dalam situasi normal, namun justru harus bisa diandalkan dalam keadaan krisis. Kejadian di Palu dan beberapa daerah lain yang terkena bencana menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, Diklat yang dilakukan LAN bertujuan untuk membangun kepemimpinan kolaboratif. (irene/ima/budiprayitno)

 

Jakarta – Keberpihakan sejumlah kepala daerah kepada salah satu pasang calon di Pilpres 2019 dikhawatirkan akan berdampak pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain berpotensi menyeret ASN dalam ranah politik praktis, hal ini juga mendorong terjadinya praktek politisasi birokrasi.

Hal ini mengemuka dalam  diskusi media bertajuk “Netralitas Kepala Daerah dan ASN di Pemilu 2019” di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (4/10/18).

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Hary Supriadi mengatakan, peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangat sentral. Selain sebagai pejabat politik, kepala daerah juga sebagai pejabat pemerintahan yang harus mampu membedakan posisinya.

“Bisa dibayangkan bagaimana di satu sisi kepala daerah itu memiliki hak politik, tapi di sisi lain juga harus netral terhadap aparat di bawahnya. Kepala daerah tentunya memiliki hak politik namun di saat bersamaan dia juga harus memastikan tidak ada potensi konflik di birokrasinya. ASN sendiri sekarang ada pada posisi sulit karena rawan terseret kepentingan politik,” kata dia.

Potensi politisasi birokrasi ini diamini Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nurhasni. Menurut dia, Pilpres 2019 disinyalir akan membuka ruang politisasi birokrasi. Indikasi ini terlihat dari terlibatnya 900 lebih ASN yang diduga tidak netral ataupun melakukan pelanggaran kampanye dalam Pilkada serentak kemarin.

“Sekarang ada 900 lebih ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Baik moral etika dan disiplin,” kata dia.

Nurhasni mencontohkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan ASN, antara lain terlibat kampanye di media sosial, berfoto bersama pasangan calon, ikut dalam deklarasi dan menjadi tim sukses.

“Jika hal demikian terjadi, KASN tidak akan tinggal diam. KASN akan melaporkan pelanggaran itu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  Hanya saja, banyak laporan dari KASN tidak ditindak lanjuti oleh para PPK di daerah yang juga pejabat politik dan berasal dari partai politik,” jelasnya.

Dalam rangka menjaga indepensi ASN, Nurhasni mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 42 tahun 2004 mengenai kode etik ASN.

Alasannya, dari 500 daerah hanya 71 yang baru membangun peraturan bagi ASN. Oleh sebab itu, perlu dibuat aturan yang kekikinian agar ASN lebih patuh dan jika melanggar langsung diberi sanksi.

“Dari 500 daerah yang kita monitoring hanya 71 daerah yang mempunyai peraturan kode etik. Ini ada apa? Kami sudah mendorong kepada Kemenpan untuk merevisi supaya bisa kekinian dengan UU KASN. Kalau bisa jangan sampai moral saja, tapi juga pelanggaran sanksi yang tegas. Jangan di pisahkan,” kata dia. (ima/budiprayitno)

 

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, MSi kembali melakukan pelantikan terhadap para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan LAN. Pelantikan yang dilakukan di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (2/10), itu dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong.

Menurut Kepala LAN, rotasi, mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam organisasi. Apalagi tantangan organisasi kini kian kompleks dengan adanya era industri 4.0.

“Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa dalam organisasi akibat kebutuhan dan tantangan jaman. Karena itu dibutuhkan pegawai-pegawai yang kompeten,” jelasnya.

Tidak banyak yang disampaikan dalam pelantikan tersebut, namun Kepala LAN Dr. Adi Suryanto berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat beradaptasi secara cepat dan menunjukkan kinerja yang maksimal bagi organisasi.

Berikut beberapa pejabat yang dilantik :

  1. Novel Saleh Seff, S.Sos, MAP sebagai kepala bagian administrasi pada Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional.
  2. Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si sebagai Dosen (lektor) yang diberi tugas tambahan sebagai Puket III bidang administrasi kemahasiswaan pada STIA LAN Jakarta.
  3. Mala Sondang Silitonga, SIP, MA sebagai kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan pada STIA LAN Jakarta
  4. Kurnia Angraeni Dewi, ST sebagai kepala sub bagian keuangan pada bagian administrasi PKP2A I LAN Jatinangor.
  5. Betha Miranti Andalina, SIP sebagai kepala sub bagian umum dan SDM pada Bagian Administrasi PKP2A III Samarinda
  6. Fikri Aditya Tri Andikaputra, S.Kom sebagai kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga pada Bagian Administrasi Umum STIA LAN Bandung

 

 

 

Jakarta – Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam pelajaran per tahun sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung. Bahkan atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya.

Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK mengatakan, tanggung jawab pengembangan kompetensi pegawai yang terbesar terletak di tangan atasan langsung (line manager).

“Jadi kebijakan pengembangan pegawai bukan semata-mata urusan Sekretariat atau Bagian SDM saja tetapi tanggung jawab semua pihak,” kata dia saat memberikan sambutan “Sosialisasi Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil” kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi, administrator, serta pengawas di lingkungan LAN,  di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (3/10).

Menurut dia, ada tiga pihak yang bertanggung jawab, yakni unsur organisasi yang biasanya diwakili oleh Biro, line manager atau atasan langsung yang mengetahui kemampuan langsung dari para pegawai yang ada dibawah koordinasinya, serta pegawai yang bersangkutan.

Sri Hadiati merinci, persentase tanggung jawab pengembangan pegawai yang terbesar ada di tangan line manager atau atasan langsung yang berkontribusi sebesar 60 persen. Sedangkan tanggung jawab organisasi dan individu masing-masing berkontribusi sebesar 20 persen. 

“Jadi atasan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan kompetensi dan kapasitas anak buahnya,” jelasnya.

Menurut dia, dengan adanya kewajiban pengembangan pegawai sebanyak 20 jam pelajaran per tahun dan minimnya anggaran pengembangan, maka setiap pimpinan harus mengembangkan potensi anak buahnya melalui berbagai cara. Tidak harus melalui diklat namun bisa melalui metode pengembangan kompetensi yang lain.

“Ada banyak bentuk pengembangan kompetensi seperti belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, magang, serta bentuk pelatihan non klasikal lainnya,” jelasnya. (choky/budiprayitno)