Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus berkomitmen melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk menjawab tantangan jaman dalam upaya pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara pembukaan puncak peringatan HUT LAN yang Ke-61 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Jakarta, Senin (6/8).

”Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus berikhtiar mencari terobosan guna menjawab berbagai tantangan jaman untuk melahirkan sejumlah agenda-agenda perubahan di bidang pengembangan kompetensi ASN,” kata dia.

Adi Suryanto mengatakan, sejumlah langkah strategis telah ditempuh LAN dalam pengembangan kapasitas ASN dengan digagasnya konsep ASN Corporate University.

“Konsep ini diawali dari pemikiran bahwa saat ini kita memiliki kurang lebih 737 lembaga diklat yang tersebar di seluruh instansi pemerintah baik daerah maupun pusat. Namun lembaga diklat itu tidak terintegrasi sebagai suatu kekuatan yang luar biasa sehingga perlu direformulasi ulang,” jelasnya.

Adi Suryanto juga mengajak seluruh pegawai LAN untuk bersama-sama meningkatkan komitmen, dedikasi dan semangat dalam mengabdi dan mendedikasikan diri demi kemajuan bangsa dan negara.

“Usia 61 tahun merupakan usia yang cukup matang bagi perjalanan sebuah institusi pemerintah. LAN telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dengan berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi. Semakin hari tantangannnya semakin luar biasa,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh mitra kerja, pegawai, widyaiswara, analis kebijakan serta seluruh Kementerian, Lembaga dan Daerah atas dedikasinya untuk bersama-sama mengembangkan penguatan kapasitas ASN melalui beberapa penghargaan, yaitu: Penganugerahan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

“Apresiasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang kita undang secara khusus karena LAN punya pertimbangan khusus untuk memberikan penghargaan atas dedikasi dan perhatiannya yang luar biasa terhadap upaya pengembangan kompetensi ASN. Keduanya juga sebagai alumni terbaik diklatpim. Terima kasih atas progress pengelolaan BPSDM di jatim yang semakin baik. Mudah-mudahan pemikiran karyanya bisa ditularkan,” jelasnya.

Selain itu LAN juga memberikan penghargaan kepada  Widyaiswara Terbaik, pemenang Inovasi Administrasi Negara (INAGARA), Penganugerahan Analis Kebijakan Untuk Indonesia (AKUI) Award, Penganugerahan Lembaga Diklat Terbaik dengan tema Techno Training Center, mahasiswa STIA LAN terbaik untuk program sarjana dan magister dan unit kerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, teknologi informasi dan media sosial. Penganugerahan tersebut merupakan puncak dari seluruh rangkaian acara peringatan HUT Ke-61 LAN. (irena/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Penanaman perspektif Whole of Governance kepada calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan publik.

“Penanaman nilai-nilai Whole of Governance sejak masih ASN sangat penting karena saat ini kita dihadapkan pada tidak adanya sinergi yang kuat antar instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada upacara pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II Tahun 2018, di Aula Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jumat (28/6).

Menurut Kepala LAN, kurangnya sinergi antar instansi ini karena birokrasi pemerintah belum menjadi satu bagian tunggal akibat mental blok antar satu lembaga dengan lembaga lain.

“Melalui pelatihan dasar ASN ini, kita berupaya mempersiapkan calon ASN-ASN yang mampu bersinergi untuk menjadi ASN yang memiliki karakter dan memiliki perspektif utuh tentang pemerintahan,” jelasnya.

Kepala LAN dihadapan para calon ASN juga mengingatkan kedudukan dan peran ASN yang harus dipenuhi antara lain : ASN sebagai pelaksana kebijakan; ASN sebagai pelayan publik; serta ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang mampu mengelola permasalahan keragaman sosio kultural.

“Ketiga kedudukan dan fungsi itu menuntut ASN untuk selalu menjaga netralitasnya. Salah satunya bijak dalam menggunakan media sosial karena segala tindak tanduk kita diatur oleh kode etik ASN,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN berpesan kepada 240 peserta Latsar untuk terus mengembangkan diri dalam upaya meningkatkan kualitas ASN yang unggul dan berkelas dunia. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai salah satu instansi pembina diklat instansi pemerintah memiliki target yang besar dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance). Karena itu dibutuhkan dasar yang kuat tentang bagaimana nilai organisasi dipahami secara baik oleh seluruh pegawainya.

“Internalisasi nilai-nilai organisasi harus diberikan sedini mungkin kepada calon-calon pegawai. Dengan demikian akan muncul kader-kader baru yang akan meneruskan kiprah Lembaga Administrasi Negara ke depan dengan lebih baik,” kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol LAN Dra. Reni Suzana, MPPM saat memberikan sambutan pada acara “Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi untuk CPNS LAN RI 2018’, di Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Jakarta, Jumat (29/6).

Menurut dia, internalisasi nilai-nilai organisasi LAN seperti Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli atau disingkat IPIP sangat penting dilakukan. Selain menjadi nilai dasar yang harus dimiliki setiap pegawai di LAN, nilai-nilai organisasi ini juga menjadi pondasi dasar bagi organisasi untuk bergerak dan berubah menjadi lebih baik ke depannya.

Reni Suzana menuturkan, bagaimana nilai organisasi seperti Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli berhasil dirumuskan setelah melalui pergulatan pemikiran di era kepemimpinan alm. Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA. Proses nilai organisasi itulah yang menjadi dasar bagi LAN hingga bertransformasi seperti sekarang ini.

“Sebagai generasi penerus pilihan, maka organisasi wajib membekali calon ASN LAN dengan cara menginternalisasi nilai-nilai IPIP sebagai acuan bagaimana berkinerja dan memotivasi diri bahkan dapat menjadi contoh bagi yang lain,” kata dia.

Dia merinci, nilai organisasi seperti Intergritas tidak hanya terkait loyalitas terhadap organisasi namun juga integritas terhadap kinerja. Demikian juga dengan nilai Profesional yang mensyaratkan adanya standar kompetensi dari setiap entitas di LAN agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan organisasi demi tercapainya standar kinerja yang diharapkan.

“Dua hal lain yang tidak kalah penting ialah Inovatif dan Peduli,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro PH2P juga menjelaskan bahwa pola pembelajaran dalam internalisasi nilai-nilai organisasi ini tidak hanya berdasarkan teori dan bersifat klasikal semata. Namun juga ada berbagai simulasi yang nantinya akan memperlihatkan seberapa besar para CPNS dapat mengaktualisasi nilai Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli dalam pola kerja kedepannya.

Pada kesempatan itu CPNS LAN dari seluruh satuan kerja di Indonesia memperoleh materi pembelajaran dari Syafrudin Irfan atau yang akrab disapa “Kang Ojie” beserta tim Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia. (mustofa/budiprayitno)

 

Jakarta - Dalam rangka akreditasi program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (APN), tim asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi melakukan visitasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Kamis (5/7).

Visitasi tersebut menghadirkan dua asesor yakni Prof Paulus Israwan Setyoko, M.S. dari Universitas Soedirman dan Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S. dari Universitas Padjajaran. Kedatangan tim tersebut diterima oleh Ketua STIA LAN Jakarta Dr. Makhdum Priyatno, M.A beserta jajaran, di Ruang Prayudi Atmosudirdjo.

Pada kesempatan itu, Makhdum menceritakan sejarah berdirinya STIA LAN Jakarta pada tahun 1960 dengan nama Perguruan tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PT DIAN) berdasarkan keputusan Menteri Pertama RI No. 578/MP/1960. Kemudian pada tahun 1964 berdiri pula akademi Ilmu Administrasi dan yang kemudian dengan PT DIAN berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

Dalam proses visitasi ini, tim asesor melakukan klarifikasi terkait isi borang yang mereka terima dengan melihat secara faktual terutama terkait dengan fasilitas pembelajaran.  Pada kesempatan yang sama, Ketua STIA LAN Jakarta menjelaskan pihaknya telah melakukan persiapan dalam rangka re-akreditasi ini.

Selain melakukan komunikasi, Tim Asesor melakukan tanya jawab dan pemeriksaan bukti fisik kegiatan akademik di Jurusan, Program Studi dan juga melakukan peninjauan pada sarana kampus yang ada seperti ruang perkuliahan, perpustakaan, laboratorium serta prasarana penunjang lainnya.

Proses visitasi ini berguna untuk meningkatkan mutu pengelolaan akademik di instansi kependidikan agar lebih baik lagi kedepannya. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh kedua asesor terhadap data yang telah tertulis di borang yang diajukan. Dan harapan program Magister Terapan APN segera mendapatkan akreditasi. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta - Pemerintah saat ini terus berupaya membawa Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain. Untuk itu pemerintah mengharapkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru direkrut untuk menjadi aset negara yang memberikan manfaat untuk negara bukan malah menjadi beban negara.

"Anda semua sebagai human capital, mulai dari rekrutmen sampai dengan latihan dasar merupakan bentuk investasi yang dilakukan negara. Sehingga pada saat nanti bekerja, negara kita tidak kalah bersaing dengan negara lain,” kata Menteri PAN & RB, Asman Abnur saat melakukan audiensi dan memantau pelaksanaan Latsar CPNS di Auditorium Wicaksana, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (5/7).

Asman mengatakan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan dalam sistem rekrutmen CPNS. Langkah ini ditempuh untuk mendapatkan calon pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

“Selain sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan bagi ASN juga terus disempurnakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dengan demikian, calon pegawai dari berbagai instansi nantinya betul-betul bermanfaat untuk negara,” kata dia.

Asman menuturkan, tingkat keberhasilan pegawai pada masa mendatang dapat dilihat dari bagaimana pegawai itu bermanfaat untuk unit kerjanya.

"Apa kontribusinya terhadap outcome yang dilakukan unit kerjanya. Jadi tidak boleh seseorang itu hadir dalam suatu unit kerja tetapi tidak ada manfaatnya," tambah Menpan.

Terakhir Menpan berpesan, selain kinerja seorang ASN harus mempunyai keberanian untuk melakukan inovasi dan membuat perubahan-perubahan.

"Di jaman yang milenial sekarang perubahan itu begitu cepat, tidak bisa kita bendung, kita harus menjadi bagian dari perubahan, jangan hanya jadi pengikut tapi kita menjadi bagian yang membuat perubahan" tutup Menpan. (Mustopa/budiprayitno)

Jakarta – Sumber daya aparatur merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik agar mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pelayanan publik. Pemerintah saat ini juga terus mendorong reformasi birokrasi di semua tingkatan agar birokrasi pemerintah lebih profesional.

“Tata kelola SDM aparatur saat ini sudah diarahkan ke Integrated Human Resource Management (HRM). IHRM atau pendekatan administrasi personil ini memandang bahwa sumber daya aparatur sebagai asset negara harus dikelola, dihargai dan dikembangkan dengan baik sejak masuk menjadi ASN hingga pensiun,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur saat memberi sambutan Upacara Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVIII dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan III, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (5/7).

Asman mengatakan, selain konsep IHRM dalam manajemen ASN, ke depan juga akan diterapkan manajemen berbasis kinerja. ASN tidak hanya dinilai berdasarkan kewajiban absen semata namun juga manfaat yang diberikan atas apa yang dikerjakannya.

“Karena itu kita terus mendorong agar ASN meningkatkan kapasitasnya dengan memanfaatkan haknya mengikuti diklat selama 20 jam per tahun sebagaimana tercantum dalam UU ASN,” kata dia.

Asman juga mengungkapkan selama ini terus mendorong Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk terus berinovasi dalam perbaikan kualitas Diklat.

“Sebagai instansi pembina kediklatan, LAN terus saya dorong untuk memberikan atmosfir yang positif bagi pemerintah dengan menyelenggarakan program-program diklat yang lebih aplikatif,” ungkap asman.

Asman juga meminta para peserta Diklatpim Tk. I yang telah lulus dapat menjadi inisiator dalam melakukan inovasi-inovasi di instansinya serta menjadi motor penggerak reformasi birokrasi.

Pameran Inovasi

Sehari sebelum upacara pelepasan peserta, para peserta Diklatpim menyelenggarakan pameran inovasi hasil proyek perubahan yang dilakukan para peserta.

"Pameran Inovasi ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam membangun budaya inovasi, serta menularkan virus dan gagasan inovasi kepada khalayak yang lebih luas," kata Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Pameran Inovasi Pimpinan Tinggi ASN Proyek Perubahan Peserta Latihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVIII, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Rabu (4/7).

Para peserta pameran inovasi yang merupakan JPT Madya dan JPT Pratama harus menjadi pendorong di instansinya masing masing untuk terus melakukan inovasi. Sehingga diharapkanbirokrasi di Indonesia benar-benar menjadi birokrasi yang berkualitas.

"Kita berharap gagasan gagasan yang ada di pameran inovasi ini bisa menular, bagai virus kemana mana, dorong kawan-kawan kita, kolega kita, staff kita untuk melakukan inovasi," tambah Kepala LAN.

Sekedar catatan 4 tahun belakangan ini, lanjut Kepala LAN, dari kurikulum pembelajaran Diklat Kepemimpinan dan media lain kita telah menghasilkan kurang lebih 18 ribu inovasi sektor publik. Angka itu didapat dari hitungan para alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat I sampai tingkat IV. Dimana semua alumni diklatpim diwajibkan untuk menyusun proyek inovasi yang bermanfaat untuk instansinya dan juga untuk masyarakat luas.

“Selain itu tiga tahun belakangan ini LAN juga menginisiasi kabupaten dan kota di tiap daerah untuk melakukan laboratorium inovasi sehingga turut berperan dalam meningkatnya jumlah inovasi sektor publik di Indonesia,” jelas dia. (choky/mustofa/budiprayitno)

 

Jakarta - Salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam agenda reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Hingga saat ini masih banyak kebijakan yang diputuskan tanpa melalui analisis rasional yang memadai. Padahal kualitas kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara Peluncuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dengan tema “Kebijakan Publik Untuk Pelayanan yang Lebih Baik”, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA LAN Jakarta, Kamis (7/5).

Acara itu juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya : Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN & RB Damayani Tyastianti, Staf Ahli Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif Kemenko PMK Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama Lies Marcoes, serta Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Gunawan.

“Salah satu akibat dari miskinnya bukti dalam membuat kebijakan adalah munculnya kebijakan yang sekedar meniru tanpa melihat konteks,” jelasnya.

Oleh karena itu, perbaikan kualitas kebijakan yang disertai dengan instrumen yang baku untuk dapat mengukur kualitas kebijakan menjadi penting. Sehingga, kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi sebagai pembelajaran untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.

“Perbaikan manajemen hulu kebijakan merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah hilir kebijakan public. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan harus disertai analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Dia

Kepala LAN menambahkan bahwa untuk memandu upaya perbaikan proses dan manajemen kebijakan tersebut, LAN menginisiasi pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai sebuah alternatif instrumen yang mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Dr. Muhammad Taufik mengemukakan contoh salah satunya dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN bahwa Indonesia banyak tertinggal. Pemerintah masih belum bisa optimal bersaing di dunia internasional karena belum melihat perancangan kebijakan berdasarkan bukti. Kebijakan masih dianggap sebagai sekedar regulasi dan tidak berbasis bukti sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan di masa yang akan datang.

“Ini merupakan pekerjaan rumah kita semua. Ke depan jika kita ingin menjadi bangsa yang world class maka kebijakan-kebijakannya harus responsif, visioner dan mampu memberdayakan. Bukan sekedar diartikan sebagai sebuah regulasi. Paradigma ini perlu kita ubah dalam memecahkan problem-problem kebangsaan kita,” jelasnya.

Dia mengatakan keberadaan IKK merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah kualitas kebijakan.

“IKK bukan hanya merupakan instrument untuk mengukur, tetapi sebagai sarana untuk belajar membuat kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kebijakan,” jelasnya. (irena/budiprayitno)

 

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun anggaran 2017. Laporan BPK tersebut diserahkan langsung oleh anggota III BPK Achsanul Qosasi didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III Blucer W. Rajagukguk kepada Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, Msi, di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Selasa (5/6).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK setelah memeriksa Laporan Keuangan LAN tahun anggaran 2015 itu menempatkan LAN selama sebelas kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi dalam sambutannya mengatakan, dari 38 entitas yang menjadi objek pemeriksaan pada tahun 2017, saat ini sudah tidak ada lagi Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Disclaimer.

“Pemeriksaan pada tahun 2017, terdapat beberapa hal yang patut diapresiasi, karena tidak ada lagi yang mendapat predikat disclaimer,” jelasnya.

Achsanul mengatakan, tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah melihat mutu transparansi, terutama kepatuhan terhadap peraturan. Dia menghimbau kepada pimpinan Kementerian/Lembaga untuk terbuka dan berkomunikasi apabila ada hal-hal yang tidak dipahami.

“Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan mindset “mencari salah”. Yang dilakukan auditor adalah mengkonfirmasi kebenaran, bahwa apa yang dilakukan Kementerian dan Lembaga tersebut sudah benar atau tidak, dan lakukan uji kebenaran. Bila salah diberitahu dimana kesalahannya,” jelasnya.

Achsanul menyadari bahwa kesalahan juga mungkin terjadi dari pihaknya, oleh karena itu peluang komunikasi dan konsultasi dibuka selebar-lebarnya untuk berdiskusi dan klarifikasi. Dia berharap Kementerian dan Lembaga yang diaudit dapat berperan aktif untuk menindaklanjuti apabila ditemukan permasalahan dan temuan.

“Kami tidak ingin rekomendasi terus mengendap di tempat bapak hingga berlanjut dan berganti pemimpin. Apabila tidak segera ditindaklanjuti dan diselesaikan akan membebani karir profesionalisme karir Bapak/Ibu sebagai birokrat dan abdi negara. Apabila ada temuan yang sudah tidak mungkin lagi ditindaklanjuti karena kementerian sudah melebur, struktur organisasi sudah berubah dan sebagainya, mohon dilaporkan kepada kami secara tertulis sehingga dapat kami tindaklanjuti dan dapat diselesaikan,” pungkasnya. (irena/budiprayitno)

 

Jakarta - Membangun inovasi membutuhkan proses yang panjang dan kepekaan. Proses yang panjang dan kepekaan itu menjadi hal yang penting dalam mengidentifikasi perubahan apa saja yang akan menjadi nilai tambah.

Hal ini disampaikan Vikra Ijas, Co-founder kitabisa.com saat berbagi pengalaman di acara Deputi Inovasi Administrasi Negara (DIAN) Sharing, di Ruang Kelas A, Gedung A LAN Jakarta, Jumat (25/5).

Vikra menuturkan, awal mula dirinya merintis kitabisa.com didasari adanya keinginan untuk mengembangkan konsep gotong royong secara daring dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Tujuannya agar kegiatan penggalangan dana yang bertujuan sosial dapat menyentuh masyarakat yang lebih luas.

Berbagai tantangan dan kegagalan telah dihadapi oleh tim kitabisa.com. Namun, nilai-nilai seperti “be curious, be courageous dan be compassion” yang senantiasa kita terapkan dan internalisasikan mampu membuat kitabisa.com bertahan hingga sekarang,” jelas dia.

Vikra mengatakan, dalam tahap inovasi, setiap pihak harus berani untuk mencoba setiap eksperimen. Meskipun menemui kegagalan, setidaknya kita akan belajar dari kegagalan tersebut.

 “Eksperimen itu penting daripada kita bermain dengan asumsi. Karena ternyata asumsi itu membunuh kreatifitas. Kenapa kita harus saling berdebat antar tim untuk menentukan mana (konsep) yang akan kita ambil? Kenapa ga dicoba semuanya aja? Kuncinya adalah eksperimen, eksperimen, eksperimen. Meskipun hasilnya gagal, kita tidak akan pernah betul-betul gagal selama terus belajar dari kegagalan itu,” kata Dia

Vikra mengungkapkan bahwa idealisme tidak bisa hanya menjadi satu-satunya modal dasar ketika membangun. Kepekaan dalam mengidentifikasi nilai tambah apa yang akan diberikan serta sasaran pelayanan yang akan diberikan harus terlebih dulu ditentukan di awal.

“Pelajaran yang paling besar ketika membangun kitabisa.com adalah bahwa idealisme ternyata tidak cukup. Siapa yang akan kita layani dan nilai tambah apa yang akan kita berikan ternyata harus jelas,” kata Dia.

Deputi Bidang Inovasi, Dr. Tri Widodo mengatakan, internalisasi nilai merupakan hal yang sangat penting ketika membangun inovasi. Sayangnya internaliasi nilai ini yang hilang di sektor publik.

”kitabisa.com didorong oleh sebuah nilai yang diperjuangkan. Ini yang hilang dari sektor publik. Bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Mereka bekerja bukan karena nilai yang tertanam, tetapi mengerjakan sesuatu hanya demi memenuhi tuntutan SOP. Ketika sudah punya value, harus jelas siapa yang akan menerima value tersebut. Pemerintah sering gagal paham. Dengan seperti itu kita bisa berbuat sesuatu yang konkrit,” kata dia. (irena/budiprayitno)

 

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I memiliki peran strategis dalam mewujudkan birokrasi profesional untuk menopang pembangunan bangsa. Hal tersebut diungkapkan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Angkatan 39, Tahun 2018 di Graha Makarti Bhakti Nagari LAN Pejompongan, Jakarta (15/5).

“Peran diklatpim penting karena ketika para pimpinan dalam sektor public memiliki kemampuan berubah menjadi lebih baik, saya yakin birokrasi akan menjadi lebih baik pula,” kata dia.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. 1 ini mengangkat tema Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia. Seiring dengan tuntutan perkembangan jaman, dan tantangan Revolusi Industri 4.0 di berbagai bidang dan sektor, penguatan potensi sumber daya manusia menjadi sesuatu yang sangat penting dan strategis.

“Hari ini, saya kira semua negara, pemerintah maupun sektor swasta sedang menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, birokrasi kita akan tertinggal. Suasana atau gairah untuk perbaikan ke arah sana sudah luar biasa,” kata dia.

LAN sebagai Lembaga Pembina dan penyelenggara Diklat terus berupaya untuk melakukan berbagai perubahan dan pengembangan pada kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan modern.

Sebagai tindak lanjutnya, perubahan pun terjadi pada Diklat Kepemimpinan Tingkat I yang saat ini menjadi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa JPT Madya dan Pratama adalah aset nasional dan kemungkinan rotasi dan mutasi pada level nasional juga sangat dimungkinkan.

“Ada kata-kata nasional, bukan semata-mata kata-kata nasional. JPT Madya dan Pratama adalah aset nasional yang cara pembinaan kedepannya berbeda. Rotasi dan mutasi sangat memungkinkan pada level itu. Nanti pemerintah sedang mendiskusikan terobosan kebijakan untuk memungkinkan para JPT Madya dan Pratama melakukan rotasi secara nasional,” jelasnya.

Kepala LAN juga menambahkan, selain perubahan nama, cara penyampaian pembelajarannya pun berubah dengan metode yang lebih kreatif. Peserta diposisikan bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai narasumber dan didorong untuk berbagi pengalaman dan pandangannya melalui berbagai diskusi.

“Peserta bukan hanya objek pembelajaran, tetapi juga sebagai narasumber karena masing-masing memiliki jam terbang, pengalaman yang luar biasa yang kalau kita share, dikelola dengan baik dengan diskusi akan menghasilkan pengetahuan yang luar biasa,” jelasnya.

Deputi Bidang Bidang Diklat Aparatur, Dr. Muhammad Idris memaparkan bahwa kurikulum untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang berpedoman pada Peraturan LAN No. 4 Tahun 2018 ini memiliki 4 agenda yang akan didalami, yaitu, agenda self-mastery, managing policy, managing collaborative change dan agenda aktualisasi.

“Peserta akan diberikan tugas yang berkaitan dengan produk belajar berupa kemampuan memahami konsep kepemimpinan kolaboratif yang akan kita minta melakukan leadership learning evaluation, evaluasi policy paper, evaluasi proyek perubahan individual dan penilaian kode etik,” jelasnya. (irena/budiprayitno)