ASN Ujung Tombak Pembangunan Daerah Featured

Manado - Pembangunan daerah perlu ditunjang dengan sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas. Pasalnya, ujung tombak pemerintahan di segala bidang terletak pada Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku penerjemah kebijakan Kepala Daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin H. Silangen saat membacakan sambutan Gubernur Olly Dondokambey dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Kompetensi ASN di Hotel Peninsula Manado, Kamis (18/5) malam.

Menurut Edwin, ASN berperan sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh ASN.

“Kita menyadari bahwa pendidikan dan pelatihan bagi ASN memegang peran penting. ASN sebagai aset arus terus dikembangkan kompetensinya agar dapat membantu program pembangunan,” jelasnya.

Menurut dia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya sinergitas dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memang bertugas mendidik dan melatih aparatur sipil negara. Termasuk juga dengan Kementerian PAN dan RB yang banyak mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan ASN.

“Melalui momentum Rakornas ini kami berharap dapat menghasilkan sinergitas visi, persepsi dan langkah kerja segenap penyelenggara kediklatan se-Indonesia khususnya yang terkait perkembangan berbagai aturan kepegawaian dan manajemen ASN,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pengembangan kompetensi ASN saat ini diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi.

“Pengembangan kompetensi ASN adalah bagian penting dalam reformasi birokrasi karena berperan dalam pembangunan bangsa. Bahkan bagi negara yang telah maju sekalipun, reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak berhenti dan dilakukan secara berkesinambungan,” kata dia.

Asman mengatakan, upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

“Adapun untuk pengembangan kompetensi ASN, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Selain itu, pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN & RB Asman Abnur didampingi Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penyeleggaraan Diklat kepada Sekda Provinsi Sulut Edwin H. Silangen. (budiprayitno/humas)

 

Last modified on Jumat, 19 Mei 2017 09:56