ASN Harus Netral dalam Pilpres 2019 Featured

Jakarta – Keberpihakan sejumlah kepala daerah kepada salah satu pasang calon di Pilpres 2019 dikhawatirkan akan berdampak pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain berpotensi menyeret ASN dalam ranah politik praktis, hal ini juga mendorong terjadinya praktek politisasi birokrasi.

Hal ini mengemuka dalam  diskusi media bertajuk “Netralitas Kepala Daerah dan ASN di Pemilu 2019” di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (4/10/18).

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Hary Supriadi mengatakan, peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangat sentral. Selain sebagai pejabat politik, kepala daerah juga sebagai pejabat pemerintahan yang harus mampu membedakan posisinya.

“Bisa dibayangkan bagaimana di satu sisi kepala daerah itu memiliki hak politik, tapi di sisi lain juga harus netral terhadap aparat di bawahnya. Kepala daerah tentunya memiliki hak politik namun di saat bersamaan dia juga harus memastikan tidak ada potensi konflik di birokrasinya. ASN sendiri sekarang ada pada posisi sulit karena rawan terseret kepentingan politik,” kata dia.

Potensi politisasi birokrasi ini diamini Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nurhasni. Menurut dia, Pilpres 2019 disinyalir akan membuka ruang politisasi birokrasi. Indikasi ini terlihat dari terlibatnya 900 lebih ASN yang diduga tidak netral ataupun melakukan pelanggaran kampanye dalam Pilkada serentak kemarin.

“Sekarang ada 900 lebih ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Baik moral etika dan disiplin,” kata dia.

Nurhasni mencontohkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan ASN, antara lain terlibat kampanye di media sosial, berfoto bersama pasangan calon, ikut dalam deklarasi dan menjadi tim sukses.

“Jika hal demikian terjadi, KASN tidak akan tinggal diam. KASN akan melaporkan pelanggaran itu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  Hanya saja, banyak laporan dari KASN tidak ditindak lanjuti oleh para PPK di daerah yang juga pejabat politik dan berasal dari partai politik,” jelasnya.

Dalam rangka menjaga indepensi ASN, Nurhasni mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 42 tahun 2004 mengenai kode etik ASN.

Alasannya, dari 500 daerah hanya 71 yang baru membangun peraturan bagi ASN. Oleh sebab itu, perlu dibuat aturan yang kekikinian agar ASN lebih patuh dan jika melanggar langsung diberi sanksi.

“Dari 500 daerah yang kita monitoring hanya 71 daerah yang mempunyai peraturan kode etik. Ini ada apa? Kami sudah mendorong kepada Kemenpan untuk merevisi supaya bisa kekinian dengan UU KASN. Kalau bisa jangan sampai moral saja, tapi juga pelanggaran sanksi yang tegas. Jangan di pisahkan,” kata dia. (ima/budiprayitno)

 

Last modified on Rabu, 10 Oktober 2018 03:40