Akselerasi Inovasi untuk Tingkatkan Daya Saing Featured

Jakarta – Akselerasi inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan seperti kualitas pelayanan publik, kapasitas sumber daya manusia, serta daya saing daerah.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo mengatakan, Indonesia sebagai sebuah negara besar saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan dengan melakukan inovasi. Hanya saja, inovasi masih terpusat di satu wilayah saja dan memerlukan program akselerasi secepatnya.

“Sejauh ini inovasi masih di dominasi oleh daerah-daerah di bagian barat Pulau Jawa. Untuk itu perlu ada akselerasi untuk membumikan inovasi hingga ke seluruh wilayah,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kamis, (8/2).

Dalam rangka mewujudkan pemerataan inovasi ke seluruh wilayah, Tri Widodo mengungkapkan, Lembaga Administrasi Negara telah mengadakan program pengembangan inovasi pemerintahan daerah  yang dimulai sejak tahun 2015. Program ini pada awalnya diikuti empat daerah, tahun 2016 sudah 12 daerah, 2017 sudah meningkat menjadi 20. Pada tahun 2018 berkembang menjadi 40 Kabupaten/Kota/Provinsi.

“Saat ini kita masih melakukan pendampingan terhadap 29 pemerintah daerah dan akan terus kita kembangkan. Hal ini penting mengingat masih tingginya gap pembangunan daerah di Indonesia. Apalagi berdasarkan indeks pembangunan manusia, kualitas sumber daya manusia di wilayah barat dan timur Indonesia mengalami kesenjangan yang cukup tinggi,” jelasnya.

Tri Widodo mengungkapkan, pada tahun 2018 ini program akselerasi yang digagas Lembaga Administrasi Negara juga dilakukan dalam rangka memperkuat program prioritas nasional dengan mengacu pada Program Nawacita. Akselerasi difokuskan untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

“Program tersebut akan terus kita upayakan hingga tahun – tahun berikutnya agar menjadi program prioritas nasional. Program akselerasi terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu laboratorium inovasi, workshop champion of innovation, dan pengukuran dampak inovasi yang dilakukan pemerintah daerah,” jelasnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, inovasi daerah merupakan hal yang wajib dilakukan mengingat hal ini memberikan manfaat yang luar biasa dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan di semua aspek. Apalagi hal ini sudah dipayungi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap inovasi.

“Karena selama ini yang ada hanya motivasi dan dorongan untuk melakukan inovasi tetapi belum ada perlindungan alias payung hukum,” jelasnya.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN & RB Diah Natalia mengatakan,  program inovasi yang saat ini gencar dilakukan pemerintah pada dasarnya dilakukan untuk mendorong adanya perbaikan kualitas pelayanan publik.

Dia mengatakan, Kemenpan & RB sejak tahun 2014 telah mendorong munculnya inovasi dengan kebijakan one agency one innovation. Kebijakan itu berupa keharusan melakukan inovasi setiap tahun.

“Begitu pentingnya inovasi ini sehingga menjadi program prioritas nasional. Bahkan Bappenas menargetkan ada 10 inovasi kelas dunia dalam waktu dekat ini,” jelasnya. (fina/astrid/budiprayitno)

        

        

 

 

Last modified on Jumat, 09 Februari 2018 03:43