60 Tahun Kiprah LAN Dalam Mendorong Efektifitas Pemerintahan Featured

Bandung - Ikhtiar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sejauh ini masih berkutat pada level gagasan saja. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Bank Dunia yang menunjukkan efektifitas pemerintah baik di pusat maupun daerah masih menyisakan persoalan dan memerlukan pembenahan di segala aspek.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat menjadi Keynote Speech dalam rangka Konferensi Nasional Ilmu Administrasi yang mengambil tema “Peran Lembaga Administrasi Negara dalam Perspektif Kebijakan ASN untuk Mewujudkan Governance Effectiveness” di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu (19/7). Konferensi Nasional dalam rangka Peringatan HUT LAN ke 60 itu juga menghadirkan Guru Besar FISIP Unpad Prof. Dr. Budiman Rusli, MS, Deputi Bidang SDM Aparatur Menpan RB Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, serta Ketua STIA LAN Dr. Joni Dawud, DEA.

Menurut Kepala LAN, perlu langkah konstruktif untuk memperbaiki hal tersebut agar birokrasi Indonesia mampu hadir di tengah masyarakat dan bersaing di era global. Dia menyebut setidaknya ada lima indikator efektifitas tata pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan lebih jauh. Pertama, akuntabilitas pejabat publik, stabilitas politik, efektifitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, kualitas peraturan, hukum dan perundang-undangan, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi yang masih memerlukan perbaikan terus menerus.

“Pada aspek ini kita masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand dan Singapura. Angka pemberantasan korupsi dari 2012 – 2016 memang mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak menyurutkan perilaku korupsi. Padahal, salah satu agenda utama pemberantasan korupsi adalah untuk mewujudkan good government,” jelasnya.

Hal senada juga terjadi pada aspek efektifitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Kepala LAN, ditinjau dari beberapa hal seperti kualitas pelayanan publik, pelayanan aparatur, kemandirian birokrasi pemerintah dari tekanan politik, kualitas rumusan kebijakan dan implementasinya, serta komitmen pemerintah juga masih menunjukkan adanya kelemahan.

“Banyak aparatur kita yang masih merasa nyaman dan bermental dilayani. Hal ini yang terus kita dorong untuk berubah sehingga birokrasi orientasinya melayani kepentingan rakyat,” jelasnya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting, menurut Kepala LAN adalah rendahnya kapasitas berinovasi aparatur birokrasi dalam memecahkan permasalahan publik. Padahal, dinamika yang berkembang baik di internal maupun eksternal birokrasi kian kompleks.

“Banyak yang tidak mampu beradaptasi dengan dinamika yang berkembang. Dibandingkan dengan sektor swasta yang kreatif dalam beradaptasi dengan perubahan sosial, sektor publik dibawah kendali birokrai terlalu lambat bergerak dan sulit tanggap dengan perubahan persoalan yang dihadapi masyarakat. Akibatnya birokrasi kita semakin ketinggalan dan sering menjadi bulan-bulanan ketika tidak mampu menghadapi perubahan di masyarakt,” jelasnya.

Faktor lain yang juga membuat efektifitas pemerintahan di Indonesia semakin sulit, menurut Kepala LAN adalah adanya intervensi politik yang mengakibatkan birokrasi pemerintah menjadi tidak bebas nilai.   

“Kondisi ini menyebabkan kinerja birokrasi kurang optimal. Penyimpangan terjadi dimana-mana bahkan timbul konflik dalam tubuh birokrasi. Akibatnya, energi birokrasi hanya dihabiskan untuk mengurusi kepentingan politik dan mengatasi konflik birokrat dengan politisi. Padahal, energi itu harusnya disalurkan untuk membangun produktifitas dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” jelasnya.

Mendorong Efektifitas Pemerintahan

Berpijak dari berbagai kondisi itu, Kepala LAN menegaskan bahwa LAN selaku instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi ASN terus mengambil peran konstruktif guna membangun ASN yang profesional dan kompeten.

“Pada aspek pembinaan dan penyelenggaraan diklat bagi aparatur sipil negara, LAN sudah melakukan pembaruan yang cukup serius. Di antaranya Diklatpim Pola Baru, perubahan kurikulum dan substansi diklat, metode pembelajaran, serta perubahan orientasi diklat yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan nasional,” jelasnya.

Peran lain yang dilakukan LAN dalam mendorong efektifitas pemerintahan juga dilakukan dengan meminimalisasi praktek politisasi dalam jabatan publik. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan Diklatpim Tingkat II Tematik. Model Diklatpim ini merupakan diklatpim perubahan yang dirancang untuk menyiapkan peserta diklatpim yang akan menduduki jabatan kepala dinas di tingkat provinsi, kabupaten/kota pada sektor strategis tertentu.

“Diklat ini mencoba untuk membentuk pemimpin perubahan dengan peningkatan wawasan dan kompetensi teknis tertentu. Misalnya setiap pejabat publik yang sekarang dan atau akan menduduki jabatan pada sektor strategis tertentu, seperti jabatan kepala dinas pekerjaan umum, kesehatan ataupun pendidikan, harus mengikuti diklatpim tematik ini sesuai dengan sektornya masing-masing. Selain dapat mencegah politisasi jabatan, diklatpim tematik ini juga memiliki nilai strategis karena para kepala dinas atau yang akan dilantik nantinya memiliki kompetensi sesuai dengan orientasi karirnya,” jelasnya.

Upaya lain yang juga terus dilakukan LAN untuk mendorong efektifitas pemerintahan saat ini adalah mendorong inovasi sektor publik. Sejauh ini sudah banyak advokasi inovasi yang dilakukan LAN ke sejumlah pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan dalam menciptakan inovasi yang benar-benar memberikan nilai lebih dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“LAN sendiri terus mendorong pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk menjadi laboratorium inovasi guna meningkatkan kapasitas sektor publiknya. Sehingga masyarakat merasakan betul kehadiran pemerintah di wilayahnya,” jelasnya.

Dalam hal mendorong perbaikan kualitas kebijakan publik, Kepala LAN mengungkapkan saat ini LAN juga menjadi instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan sesuai mandat Permenpan RB No. 5 Tahun 2012. Dengan demikian, kebijakan yang nantinya dikeluarkan para pemangku kepentingan benar-benar didasarkan pada eviden yang solid, benar dan memadai. Sehingga kebijakan yang dihasilkan bukan lagi berdasarkan kepentingan sempit dan wawasan jangka pendek.

“Sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan LAN dalam menyikapi berbagai dinamika yang kini berkembang semoga membawa perubahan yang signifikan dalam mendorong efektifitas pemerintahan,” pungkasnya. (budiprayitno/choky/humas)