Berita

Jakarta – Upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia masih menghadapi persoalan. Selain masalah fragmentasi di level internal, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kapasitas SDM yang masih rendah dan manajemen SDM yang sering tidak match antara kebutuhan jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tantangan yang kita hadapi untuk memenangkan persaingan global sangat berat. Sejauh ini kita masih dihadapkan pada persoalan politisasi birokrasi, ego sektoral, serta tata kelola dan manajemen ASN,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Diklatpim Tingkat II Angkatan I, di Graha Makarti Bhakti Nagari, PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut Kepala LAN, fragmentasi, politisasi maupun ego sektoral yang berlangsung dilingkungan birokrasi sudah saatnya dihentikan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, birokrasi harus bebas kepentingan dan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

“Perspektif ego sektoral yang terjadi di lingkup birokrasi harus kita kikis habis karena hal itu akan menghambat kinerja birokrasi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Hal yang lebih utama, lanjut Kepala LAN, adalah memperkuat pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN. Karena fokus RPJM Ketiga difokuskan pada upaya pengembangan ASN berbasis merit sistem.

“Ke depan hal yang paling menentukan dalam karir ASN adalah pengalaman,  kompetensi dan performance tiap-tiap ASN,” kata dia.

Kepala LAN menambahkan, hal lain yang tidak kalah penting dan juga menjadi skala prioritas pemerintah saat ini adalah penataan birokrasi di Indonesia. Menurut dia, kebijakan reformasi birokrasi yang sudah dijalankan pemerintah belum menghasilkan perubahan yang signifikan.

“Program reformasi birokrasi sudah diluncurkan tetapi perubahan yang dihasilkan tidak terlihat signifikan. Maka dari itu kita harus evaluasi penyebabnya,” kata dia.

Dalam kesempatan itu Kepala LAN mengatakan, Diklat Kepemimpinan yang saat ini diikuti para peserta bertujuan untuk memperkuat kompetensi para pemimpin sektor publik agar membawa perubahan yang lebih baik bagi birokrasi. (choky/fina/budiprayitno)

 

 

 

Jakarta - PT Tempo Inti Media Tbk dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kerja sama akselerasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan daya saing daerah. Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Toriq Hadad mengatakan, Tempo akan berperan dalam pengembangan inovasi terkait penyebaran informasi.

Toriq menyatakan kerja sama ini merupakan upaya Tempo memperkuat daya saing daerah. Selain itu kerja sama ini menjadi tonggak utama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang kian pesat.

"Kami sangat bangga bisa sharing dalam pengembangan inovasi. Ini adalah tugas penting karena misi LAN ingin menjadi rujukan dalam pembaharuan negara. Misi tersebut banyak kemiripan dengan Tempo," kata Toriq di sela-sela acara penandatangan MoU PT Tempo Inti Media Tbk dengan LAN di gedung LAN, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Toriq menjelaskan Tempo juga selalu berupaya menempatkan diri sebagai rujukan pemberitaan. Ia berharap kesepakatan ini bisa dikembangkan lebih jauh dan mampu memenuhi kebutuhan LAN.

Toriq menegaskan bahwa upaya peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah harus mendapatkan banyak sokongan dari berbagai pihak, tak terkecuali media massa. Media bisa berperan dalam menarik berbagai dukungan masyarakat.

Ditemui di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo mengapresiasi kerja sama ini. Sejak empat tahun terakhir, inovasi di Indonesia sudah berkembang cepat. Hal itu juga didukung dengan semakin banyaknya regulasi yang mendorong inovasi, khususnya di tingkat daerah.

"Dari dukungan regulasi itu bisa dilihat animo inovasi yang tumbuh pesat. Pada 2015, kami memulai program laboratorium inovasi. Saat itu program tersebut hanya diikuti empat daerah, tahun 2016 sudah 12, 2017 sudah meningkat jadi 20. Tahun 2018, sementara 40 kabupaten/kota/provinsi," ujar dia.

Menurut dia, akselerasi ini berhasil membuat Indonesia melakukan sejumlah lompatan, seperti kemudahan berbisnis, indeks integritas dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang ditetapkan Ombudsman. "Tetapi ada beberapa peningkatan yang belum signifikan, namun harus memacu kita," ujar dia. (Tempo.co)

 

Jakarta – Akselerasi inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan seperti kualitas pelayanan publik, kapasitas sumber daya manusia, serta daya saing daerah.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo mengatakan, Indonesia sebagai sebuah negara besar saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan dengan melakukan inovasi. Hanya saja, inovasi masih terpusat di satu wilayah saja dan memerlukan program akselerasi secepatnya.

“Sejauh ini inovasi masih di dominasi oleh daerah-daerah di bagian barat Pulau Jawa. Untuk itu perlu ada akselerasi untuk membumikan inovasi hingga ke seluruh wilayah,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kamis, (8/2).

Dalam rangka mewujudkan pemerataan inovasi ke seluruh wilayah, Tri Widodo mengungkapkan, Lembaga Administrasi Negara telah mengadakan program pengembangan inovasi pemerintahan daerah  yang dimulai sejak tahun 2015. Program ini pada awalnya diikuti empat daerah, tahun 2016 sudah 12 daerah, 2017 sudah meningkat menjadi 20. Pada tahun 2018 berkembang menjadi 40 Kabupaten/Kota/Provinsi.

“Saat ini kita masih melakukan pendampingan terhadap 29 pemerintah daerah dan akan terus kita kembangkan. Hal ini penting mengingat masih tingginya gap pembangunan daerah di Indonesia. Apalagi berdasarkan indeks pembangunan manusia, kualitas sumber daya manusia di wilayah barat dan timur Indonesia mengalami kesenjangan yang cukup tinggi,” jelasnya.

Tri Widodo mengungkapkan, pada tahun 2018 ini program akselerasi yang digagas Lembaga Administrasi Negara juga dilakukan dalam rangka memperkuat program prioritas nasional dengan mengacu pada Program Nawacita. Akselerasi difokuskan untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

“Program tersebut akan terus kita upayakan hingga tahun – tahun berikutnya agar menjadi program prioritas nasional. Program akselerasi terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu laboratorium inovasi, workshop champion of innovation, dan pengukuran dampak inovasi yang dilakukan pemerintah daerah,” jelasnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, inovasi daerah merupakan hal yang wajib dilakukan mengingat hal ini memberikan manfaat yang luar biasa dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan di semua aspek. Apalagi hal ini sudah dipayungi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap inovasi.

“Karena selama ini yang ada hanya motivasi dan dorongan untuk melakukan inovasi tetapi belum ada perlindungan alias payung hukum,” jelasnya.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN & RB Diah Natalia mengatakan,  program inovasi yang saat ini gencar dilakukan pemerintah pada dasarnya dilakukan untuk mendorong adanya perbaikan kualitas pelayanan publik.

Dia mengatakan, Kemenpan & RB sejak tahun 2014 telah mendorong munculnya inovasi dengan kebijakan one agency one innovation. Kebijakan itu berupa keharusan melakukan inovasi setiap tahun.

“Begitu pentingnya inovasi ini sehingga menjadi program prioritas nasional. Bahkan Bappenas menargetkan ada 10 inovasi kelas dunia dalam waktu dekat ini,” jelasnya. (fina/astrid/budiprayitno)

        

        

 

 

Jakarta – Upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sejauh ini masih menemui sejumlah kendala. Hal ini terindikasi dari masih banyaknya hambatan birokrasi di tengah upaya pemerintah mendorong tumbuhnya iklim investasi.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, tatanan birokrasi di Indonesia harus secepat mungkin bertransformasi mengikuti perkembangan jaman. Menurut dia, hal ini penting di tengah pergerakan kemajuan teknologi dan informasi yang kian massif.

“Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi birokrasi kita semakin berat. Untuk itu perlu segera dilakukan perubahan dari segala aspek, baik itu kultur, pola kerja serta pendekatan pelayanannya,” jelas Kepala LAN saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Tk. I Angkatan XXXVIII, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (6/2).

Kepala LAN mengatakan, secara ekonomi saat ini posisi Indonesia jika diukur berdasarkan peringkat kemudahan berbisnis berada pada posisi 72. Posisi ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang menempatkan posisi Indonesia pada peringkat ke 91.

“Namun Presiden Joko Widodo mengingatkan kita bahwa targetnya adalah peringkat 40. Ini tidak mudah karena di lapangan masih kita temui keluhan dari para investor tentang hambatan birokrasi yang dihadapi ketika akan mengurus ijin usaha,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjut dia, selain terletak pada problem pelayanan, juga didukung oleh produk kebijakan yang saling bertabrakan dan tidak memberikan kemudahan. Dengan demikian perlu ada sinkronisasi dan penataan ulang secara komprehensif terhadap produk kebijakan yang dihasilkan guna memberikan dukungan bagi tumbuhnya investasi.

“Untuk  mencapai Visi Indonesia 2025-2045 tidak ada cara lain kecuali melakukan rekayasa sistematis dalam rangka mendorong kemajuan Indonesia. Tantangan kita saat ini adalah segera berlomba dengan negara-negara ASEAN untuk menarik investasi sehingga perekonomian bisa bergerak dan masyarakat bisa merasakan manfaat riilnya,” jelasnya. (choky/budiprayitno)

 

 

 

       

 

 

Jakarta – Kajian dan Inovasi yang dirancang setiap Pusat Kajian di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus didasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi organisasi. Disamping itu, kajian dan inovasi yang dilakukan antar Pusat Kajian juga harus saling menopang satu sama lain agar tidak berjalan parsial. 

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, kajian penelitian yang dilakukan seharusnya disesuaikan dengan tantangan strategis yang dihadapi LAN.

“Selama ini banyak sekali tema-tema kajian yang dilakukan tidak berdasarkan pada kebutuhan riil yang dihadapi organisasi. Bahkan terkesan berjalan sendiri tanpa didasari isu strategis yang jelas,” kata dia saat memberikan saran dan masukan pada acara “Konsolidasi Bidang Kajian dan Inovasi Tahun 2018”, di Lt. 8 Gedung B Kantor LAN Jakarta, Kamis (2/2). Acara konsolidasi yang berlangsung hingga tiga hari ini difokuskan pada paparan hasil kajian 2017 serta proyeksi program kerja di tahun 2018.

Menurut Kepala LAN, orientasi kajian dan penelitian seperti ini harus dirubah. Para peneliti harus berpikir kritis dengan menyesuaikan apa yang akan dikaji dengan apa yang sedang diproyeksikan Lembaga Administrasi Negara.

“Dengan melihat mandat baru yang diberikan  kepada LAN sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta rencana restrukturisasi LAN dalam waktu dekat, para peneliti seharusnya mampu menghasilkan kajian-kajian yang akan menopang gerak laju organisasi dalam menyongsong perubahan tersebut. Bukan asyik berselancar sendiri dengan kajian yang tidak jelas kontribusinya,” tegasnya.

Hal lain yang juga dikritisi Kepala LAN terkait dengan hasil kajian yang dihasilkan sepanjang tahun 2017 adalah tidak adanya hasil kajian yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat transformasi LAN, khususnya dalam rangka pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran diklat, model diklat jarak jauh, ataupun e-learning.

Kepala LAN juga mengingatkan bahwa kajian maupun penelitian yang dilakukan harus benar-benar didasarkan pada metode riset yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan bukan berdasarkan metode anggaran.

“Setiap akan melakukan kajian, baik itu di pusat ataupun daerah, model kajiannya harus yang bersifat terapan sehingga dapat langsung digunakan. Disamping itu, setiap ingin melakukan penelitian ke daerah-daerah, harus dilihat informasi apa yang akan didapatkan. Apabila informasi itu sudah tersedia di tingkat pusat, tidak perlu sampai turun ke daerah,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga mengingatkan seluruh Pusat di lingkup Kedeputian Inovasi agar lebih kreatif dalam menyusun program kerja dalam bentuk laboratorium inovasi.

“Semua pusat menyelenggarakan laboratorium inovasi. Padahal nomenklaturnya berbeda. Ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi duplikasi program,” tegasnya. (choky/budiprayitno)