Berita

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I memiliki peran strategis dalam mewujudkan birokrasi profesional untuk menopang pembangunan bangsa. Hal tersebut diungkapkan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, Angkatan 39, Tahun 2018 di Graha Makarti Bhakti Nagari LAN Pejompongan, Jakarta (15/5).

“Peran diklatpim penting karena ketika para pimpinan dalam sektor public memiliki kemampuan berubah menjadi lebih baik, saya yakin birokrasi akan menjadi lebih baik pula,” kata dia.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. 1 ini mengangkat tema Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia. Seiring dengan tuntutan perkembangan jaman, dan tantangan Revolusi Industri 4.0 di berbagai bidang dan sektor, penguatan potensi sumber daya manusia menjadi sesuatu yang sangat penting dan strategis.

“Hari ini, saya kira semua negara, pemerintah maupun sektor swasta sedang menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, birokrasi kita akan tertinggal. Suasana atau gairah untuk perbaikan ke arah sana sudah luar biasa,” kata dia.

LAN sebagai Lembaga Pembina dan penyelenggara Diklat terus berupaya untuk melakukan berbagai perubahan dan pengembangan pada kurikulum, materi dan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan modern.

Sebagai tindak lanjutnya, perubahan pun terjadi pada Diklat Kepemimpinan Tingkat I yang saat ini menjadi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa JPT Madya dan Pratama adalah aset nasional dan kemungkinan rotasi dan mutasi pada level nasional juga sangat dimungkinkan.

“Ada kata-kata nasional, bukan semata-mata kata-kata nasional. JPT Madya dan Pratama adalah aset nasional yang cara pembinaan kedepannya berbeda. Rotasi dan mutasi sangat memungkinkan pada level itu. Nanti pemerintah sedang mendiskusikan terobosan kebijakan untuk memungkinkan para JPT Madya dan Pratama melakukan rotasi secara nasional,” jelasnya.

Kepala LAN juga menambahkan, selain perubahan nama, cara penyampaian pembelajarannya pun berubah dengan metode yang lebih kreatif. Peserta diposisikan bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai narasumber dan didorong untuk berbagi pengalaman dan pandangannya melalui berbagai diskusi.

“Peserta bukan hanya objek pembelajaran, tetapi juga sebagai narasumber karena masing-masing memiliki jam terbang, pengalaman yang luar biasa yang kalau kita share, dikelola dengan baik dengan diskusi akan menghasilkan pengetahuan yang luar biasa,” jelasnya.

Deputi Bidang Bidang Diklat Aparatur, Dr. Muhammad Idris memaparkan bahwa kurikulum untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang berpedoman pada Peraturan LAN No. 4 Tahun 2018 ini memiliki 4 agenda yang akan didalami, yaitu, agenda self-mastery, managing policy, managing collaborative change dan agenda aktualisasi.

“Peserta akan diberikan tugas yang berkaitan dengan produk belajar berupa kemampuan memahami konsep kepemimpinan kolaboratif yang akan kita minta melakukan leadership learning evaluation, evaluasi policy paper, evaluasi proyek perubahan individual dan penilaian kode etik,” jelasnya. (irena/budiprayitno)

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto melantik 24 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan LAN. Pelantikan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi.

“pengangkatan, pemindahan, pemberhentian merupakan suatu keniscayaan dalam siklus instansi yang tentu tujuannya untuk meningkatkan kinerja organisasi.” Kata Kepala LAN pada saat memberikan sambutan usai pelantikan di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Senin (14/5)

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN meminta seluruh pejabat di lingkungan LAN untuk memberikan fokus dan perhatian pada proses perubahan internal dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi organsiasi.

“LAN saat ini telah melakukan perubahan besar dalam bidang pengembangan kompetensi ASN. Banyak agenda perubahan yang harus kita kebut, kita kejar kalau tidak ingin ketinggalan karena peluang ini tidak akan datang dua kali. Momentumnya adalah saat ini,” pungkasnya. (irena/budiprayitno)

Berikut nama pejabat yang dilantik beserta jabatan barunya:

No

Nama Pejabat

Jabatan Baru

1

Dra. Elly Fatimah, M.Si

Inspektur

2

Dra. Reni Suzana, MPPM

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

3

Erfi Muthmainah, SS., MA

Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat

4

Sudardi, SE., MM

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik

5

Dr. Muhammad Aswad, M.Si

Kepala Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

6

Drs. Riyadi, M.Si

Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

7

Dr. Andi Taufik, M.Si

Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN

8

Dr. Muhammad Firdaus, MBA

Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas

9

Abdullan Manshur, SE, M.Sc., MSE

Kepala Bagian Administrasi pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi

10

Al Zuhruf, S.Sos, M.Si

Kepala Bagian Protokol dan Arsip pada Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

11

Erna Noviyanti, S.Sos., M.Si

Kepala Bagian Administrasi pada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

12

Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd

Kepala Bidang Pengembangan Program Bidang Diklat Teknis dan Fungsional pada Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat

13

Dian Alin Mulyasari, S.Sos., MT., M.Sc

Kepala Bagian Humas dan Informasi Pada Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

14

Sait Abdulah, S.Sos., M.Pol.Adm

Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

15

Nur Kristian Hidayat, S.Kom., MA

Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan Pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, STIA LAN Jakarta

16

Agung Panji Bawono, ST

Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi dan Layanan Informasi pada Bagian Humas dan Informasi pada Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

17

Erni Yuni Astuti, SE

Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan pada Bidang Pengembangan Program Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat

18

Nurlaela, SE., M.Ak

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Administrasi, Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

19

Dra. Purwastuti, MBA

Widyaiswara Utama pada Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

20

Dr. Pangihutan Marpaung, M.Sc

Widyaiswara Utama pada Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

21

Dra. Idha Saftawaty, M.Ed Mgmt

Widyaiswara Madya pada UPT Balai Diklat Bahasa, Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

22

Sarinah Dewi, SE., ME

Widyaiswara Madya pada Pusat Diklat Teknis dan Fungsional

23

Bambang Suhartono, S.Sos., ME

Dosen Lektor pada STIA LAN Jakarta

24

M. Subari Rahmat Putra, S.Kom., ME

Penganalisis Data dan Sistem Informasi pada Bagian Humas dan Informasi pada Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

 

 

 

 

Jakarta – Banyaknya negara yang gagal atau mengalami keterpurukan ekonomi meskipun dilimpahi sumber daya alam pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan pemerintah negara bersangkutan dalam membuka ruang ekonomi dan politik yang inklusif. Thesis ini menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai asal mula kesenjangan kemakmuran antar bangsa yang selama ini diyakini disebabkan oleh kondisi geografi, kebudayaan dan kebodohan.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari Bedah Buku berjudul “Mengapa Negara Gagal : Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan” karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang digelar Perpustakaan LAN, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Rabu (9/5). Bedah buku itu menghadirkan Pengamat Politik LIPI Prof. Dr. Syamsudin Haris serta Direktur Eksekutif PPM Manajemen Bramantyo Djohanputro.

Syamsudin Haris mengatakan, kemakmuran suatu negara di satu pihak dan kemiskinan yang dialami negara di pihak lainnya ditentukan oleh faktor politik dan ekonomi ketimbang faktor geografis, kebufataan, serta kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara.

“Buku ini menyatakan secara spesifik bahwa pilihan atas sistem politik yang inklusif serta sistem yang relatif adil dalam mendistribusikan sumber-sumber lebih membuka pintu bagi kemakmuran suatu negara ketimbang sistem yang tidak demokratis. Jadi ada korelasi positif antara pilihan institusi politik dan ekonomi yang inklusif dengan kemakmuran suatu negara,” jelasnya.

Syamsudin mengatakan, pilihan terhadap sistem politik dan ekonomi yang inklusif merupakan faktor utama yang mempengaruhi peluang suatu negara untuk merebut kemakmuran dan kelimpahan ekonomi.

Hal senada dikemukakan Bramantyo Djohanputro. Menurut dia, adanya institusi politik yang memberikan ruang partisipasi akan membuka ruang ekonomi inklusif. Hal ini pada akhirnya mendorong kreativitas dan kemajuan ekonomi suatu bangsa.

“Sebaliknya, institusi politik yang otoriter dan didukung ekonomi ekstraktif akan memiskinkan dan mematikan kreativitas warga di dalamnya. Penentu dari pilihan tersebut kembali kepada institusi politik yang menjadi operator dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil,” jelas dia.

Bramantyo mengatakan, banyak contoh sukses negara yang awalnya berkubang dalam kegagalan, namun kemudian mampu membalik jalan sejarah menjadi institusi yang inklusif dantumbuh menjadi negara maju serta bergelimang kemajuan peradaban.

Salah satu contoh yang paling kelihatan adalah pertumbuhan ekonomi di Korea. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki kesamaan budaya, iklim, maupun geografis. Anehnya, rakyat Korea Utara termasuk yang termiskin di dunia sementara masyarakat Korea Selatan hidup berkecukupan sebagai salah satu negara termakmur di dunia.

Korea Selatan, lanjut dia, berhasil membangun masyarakat yang menghargai inovasi dan memberikan insentif bagi anak bangsanya yang kreatif dan berbakat serta membuka peluang yang sama kepada segenap rakyat yang ingin memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada. Kemakmuran yang diraih bisa dipertahankan sebab pemerintahnya bersikap tanggap terhadap aspirasi warga.

Hal ini, kata Bram, sangat bertolak belakang dengan apa yang dirasakan rakyat Korea Utara. Berpuluh-puluh tahun mereka didera kelaparan, pemerintahan yang represif, dan perangkat institusi ekonomi yang sama sekali berbeda.

“Perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu berakar pada masalah politik yang menciptakan arah dan haluan institusi kemasyarakatan yang saling bertolak belakang,” tandasnya. (budiprayitno)

 

 

 

 

Jakarta - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan sosialisasi Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) kepada pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) di Auditorium Makarti Bhakti Nagari LAN RI, Rabu (9/5). Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat serta mengedukasi masyarakat.

Kepala Divisi Pengumpulan UPZ BAZNAS, Faisal Qosim mengatakan, potensi penghimpunan dan pengelolaan dana zakat saat ini dirasa masih belum optimal. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai hakikat penyaluran zakat serta pengelolaannya.

“Kami mengajak ingin mengoptimalkan layanan zakat pegawainya LAN supaya bermanfaat untuk penyaluran yang ada di LAN ini. Maka nanti tugas UPZ salah satunya membuat program perencanaan selama 1 tahun kedepan,” jelasnya.

Faizal mengatakan, BAZNAS sebagai koordinator Lembaga zakat juga memiliki diklat untuk memberikan sertifikasi Hak Amil atau profesi Amil Zakat, khususnya pelatihan untuk pengurus UPZ.

“Kami siap memfasilitasi apabila nanti akan dibuatkan manajemen dalam hal yang lebih konkrit di UPZ LAN. Bahkan yang pensiun pun nanti bisa jadi amil zakat,” kata dia

Terkait regulasi, Faisal memaparkan perlu adanya pembinaan pengurus UPZ agar Lembaga pengumpul zakat ini nantinya berjalan sesuai regulasi, manajemen yang jelas dan mengusung konsep-konsep Syariah, serta menjamin penyaluran zakat dapat bermanfaat di lingkungan LAN dan sekitarnya.

Kepala Biro Umum Sudardi berharap sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS ini dapat memberikan pemahaman kepada para pegawai, khususnya yang ingin menyalurkan sebagian rezekinya kepada yang berhak. (irena/budiprayitno)

Jakarta – Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) dengan mengundang seluruh penanggung jawab (Person in Charge) lembaga diklat di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemda, di Auditorium Makarti Bhakti Nagari LAN RI pada Selasa (8/5). Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) ini menggantikan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) yang sebelumnya digunakan.

Kepala Bidang Akreditasi dan SIDA Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN Rudi Masthofani mengatakan, sosialisasi atas sistem yang baru kepada seluruh PiC lembaga Diklat ini sangat penting karena berkaitan dengan hal yang sifatnya krusial.

“Keberadaan PiC lembaga diklat sangat penting, khususnya untuk akreditasi. Beberapa lembaga diklat tertunda akreditasinya karena PIC-nya kurang memperhatikan persyaratan yang ada,” jelasnya.

Menurut dia, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) ini juga mengakomodasi proses pengembangan kompetensi pegawai. Karena data pengembangan kompetensi pegawai akan terintegrasi secara nasional dan dimonitor.

“Informasi pengembangan kompetensi sudah harus masuk di 2019. Sehingga secara nasional akan terekapitulasi data pengembangan kompetensi selama 5 tahun dan setiap tahunnya,” kata Dia

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Kasubag SIDA, Ir. Ari Noviano memaparkan beberapa pengembangan program yang saat ini dimiliki SIPKA. Diantaranya, sistem yang sudah terhubung dengan BKN, pengembangan pelayanan informasi, interaksi dan transaksi, sistem keamanan yang lebih baik, tersedianya layanan e-learning serta pengembangan di masa yang akan datang terkait ASN Corporate University sebagai program prioritas nasional. (irena/budiprayitno)