Berita

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, Msi kembali melakukan rotasi, mutasi dan promosi para pejabat eselon III dan IV di lingkungan LAN. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, baik karena adanya kekosongan jabatan ataupun promosi.

“Mutasi, rotasi dan promosi dilakukan untuk memperkuat fungsi pelayanan di masing-masing unit serta menghadapi dinamika tantangan di tahun 2017,” jelasnya saat memberikan sambutan pelantikan pejabat strukural eselon III dan IV dilingkungan LAN, di Aula LAN Jakarta, Selasa (10/1).

Menurut Kepala LAN, rotasi, mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa dilakukan sebuah organisasi untuk menghadapi berbagai perubahan yang terus berkembang. Sehingga dibutuhkan pegawai-pegawai yang berkompeten.

“Oleh karena itu kompetensi ASN di LAN juga harus terus dikembangkan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan LAN terhadap stakeholdersnya,” kata dia.

Dalam pelantikan tersebut tidak banyak yang disampaikan Kepala LAN. Namun ia  mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk segera bekerja secara optimal dan menunjukkan kinerjanya.

“Karena prestasi dan capaian kinerja yang dihasilkan merupakan tolok ukur paling mendasar untuk menilai keberhasilan mereka sebagai pemimpin di lingkungan masing-masing,” tutupnya. (choky/humas)

 

 

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyerahkan sertifikasi akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Sertifikat akreditasi itu diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si  kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat, Kamis (5/1).

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si. dalam sambutannya mengatakan pemberlakuan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap pola pengelolaan ASN. Dengan demikian, pola pendidikan dan pelatihan bagi ASN juga harus memenuhi standar kualitas untuk mewujudkan ASN yang profesional.

“Amanat tentang pengembangan kompetensi mendapatkan penekanan yang cukup besar dalam UU ASN di mana pengembangan kompetensi merupakan hak setiap ASN yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah,” kata dia.

Pengembangan kompetensi ASN harus dikembangkan dengan berbagai metode seperti penyelenggaraan seminar, workshop, program magang, detasering dan sebagainya.

“Lembaga Diklat harus memiliki komitmen yang kuat untuk maju dan berkembang. Sumber daya memang terbatas tetapi kreativitas tidak boleh terbatas,” lanjutnya.

Komitmen dan kreativitas mengembangkan berbagai bentuk kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh lembaga diklat harus seimbang dengan komitmen menjaga kualitas penyelenggaraan dan output yang dihasilkan. Keseimbangan komitmen tersebut akan memberikan kepercayaan publik yang semakin tinggi terhadap lembaga diklat dalam menghasilkan para pelayan masyarakat yang semakin kompeten dari waktu ke waktu. Untuk itu, secara kontinyu LAN akan memastikan keseimbangan komitmen tersebut melalui berbagai program pembinaan diklat.

Menteri Pertahanan Ryamirzard Racudu memberikan apresiasi atas pemberian sertifikasi akreditasi kepada Bandiklat Kemhan.

“Pemberian akreditasi dari LAN dan BAN-PNF ini menunjukkan kerja keras Bandiklat Kemhan untuk terus berupaya memenuhi standar mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pengembangan program diklat di lingkungannya,” jelasnya.

Pemberian sertifikasi akreditasi oleh LAN dan BAN-PNF juga merupakan bentuk jaminan kualitas terhadap penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan oleh Bandiklat Kemhan.

Dengan menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program diklatnya, Menteri Pertahanan berharap Bandiklat Kemhan mampu memelihara dan meningkatkan kemampuan SDM Pertahanan.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si juga menegaskan LAN akan terus menerus mendampingi Kementerian Pertahanan dalam penyiapan ASN di lingkungannya melalui pengembangan program-program pelatihan dan non pelatihan maupun kemandirian lembaga diklat di dalamnya melalui akreditasi lembaga diklat.

Adapun LAN memberi akreditasi untuk sejumlah institusi yang tergabung dalam Badiklat Kemenhan. Di antaranya, Pusdiklat Teknik dan Fungsi Badan Diklat Kemenhan (Tekfunghan) ditetapkan sebagai lembaga yang terakreditasi penyelenggara Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat III dan Diklat Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS.

Kemudian, Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemenhan ditetapkan sebagai instansi Pengakreditasian Diklat Teknis Admibistrasi Umum Tingkat III dan Diklat Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS. Selain itu, sejumlah Diklat Teknis Pertahanan lainnya juga mendapatkan akreditasi dari LAN. (dan/must/humas)

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, Msi  menggelar Rapat Pimpinan perdana memasuki awal tahun 2017, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung B Lantai II, Kantor LAN Jakarta, Selasa (3/11). Rapat yang dihadiri seluruh JPT Madya dan Utama ini bertujuan untuk membahas program kegiatan LAN tahun 2017.

“Mengawali tahun 2017, saya berharap ada perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya. Pengalaman tahun 2016 saya harapkan menjadi rujukan pembelajaran untuk lebih baik lagi di tahun 2017 ini,” tegasnya.

Kepala LAN juga mengingatkan pentingnya proses pengawasan dalam setiap program kegiatan yang akan dilakukan selama tahun 2017. Ia juga menegaskan perlunya program prioritas LAN tahun 2017 dikawal dengan baik agar dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN meminta kepada seluruh jajaran Pimpinan Tinggi di lingkungan LAN untuk memperhatikan beberapa hal, antara lain pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi LAN, diantaranya Kajian Kebijakan, Inovasi serta Diklat.

“Perlu adanya pengembangan-pengembangan system berbasis IT yang dapat mempermudah stakeholders kita dalam memperoleh informasi terutama dalam hal kediklatan,” kata dia.

Dalam  Bidang Kajian, Kepala LAN mengatakan perlunya membuat jejaring dengan pihak-pihak di luar LAN untuk menyerap berbagai informasi dari hasil-hasil kajian penelitian yang telah dilakukan pihak lain, contohnya UGM atau UNDIP.

Di samping juga perlunya Kedeputian Inovasi untuk lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang meminta untuk difasilitasi terkait laboratorium inovasi.

Diakhir rapat, Kepala LAN  berpesan agar menjadikan tahun 2017 lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. (choky/humas).

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan Sistem Informasi Manajemen SDM untuk memudahkan pengelolaan data pegawai di lingkungan LAN.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia LAN Iih Faihah mengatakan, Sistem Informasi Manajemen SDM berisi data base pegawai sejak yang bersangkutan masuk sebagai CPNS hingga pensiun. Diharapkan, sistem ini akan memudahkan para pegawai yang ingin mengakses data dirinya.

“Sistem Informasi ini akan mengakomodasi berbagai data pegawai, seperti Riwayat Pendidikan, Riwayat Diklat, Kursus, Seminar, Penghargaan, SK CPNS, SK Kenaikan Pangkat, Kartu Taspen, Kartu Suami/Istri, Daftar Riwayat Hidup, serta masa pensiun,” jelasnya saat launching Sistem Informasi Manajemen SDM LAN, di Auditorium Gedung B Lt. 8 Kantor LAN Pusat, Selasa (20/12).

Selain basis data tersebut, lanjut dia, Sistem Informasi yang dibangun ini juga akan dilengkapi dengan notifikasi atau pemberitahuan kepada para pemangku jabatan fungsional tertentu di lingkungan LAN. Notifikasi atau pemberitahuan itu berupa informasi jumlah angka kredit yang dimiliki, jumlah angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan sampai dengan peringatan bagi para pemangku jabatan fungsional tertentu terkait tenggat waktu batas pengumpulan angka kreditnya (khusus JFT yang masih ada masa pembebasan).

Diharapkan, setiap pemangku jabatan fungsional tertentu menjadi perhatian terhadap jabatannya dan terhindar dari pembebasan sementara maupaun pemberhentian.

“Jadi tidak ada alasan lagi bagi para pemangku jabatan fungsional tertentu yang menyatakan mereka tidak ingat dengan batas waktu pengumpulan angka kreditnya. Karena semua sudah diakomodasi dalam sistem informasi manajemen SDM,” kata dia.

Iih Faihah menambahkan, selama masa pemenuhan kelengkapan data pegawai, pihaknya memberikan kesempatan kepada para pegawai di lingkungan LAN untuk melengkapi data dirinya sesuai dengan sub menu yang tersedia di aplikasi.

“Setiap pegawai akan memperoleh user name dan password yang dapat digunakan untuk mengakses dan melakukan revisi terhadap data pribadinya. Meski demikian, seluruh perubahan data dan dokumen kepegawaian yang dilakukan user akan divalidasi oleh bagian SDM LAN,” kata dia.

Sistem Informasi Manajemen SDM LAN bisa diakses di http://simsdm.lan.go.id dan notifikasi JFT dapat diakses di http://jft.lan.go.id  serta akan secara efektif diberlakukan per Januari 2017 dan disosialisasikan ke seluruh kantor perwakilan di lingkungan LAN. Kedua sistem informasi tersebut secara bertahap akan terintegrasi menjadi satu sistem aplikasi di akhir tahun 2017. (Humas)

Jakarta - Pengelolaan barang/aset milik negara atau milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut marut dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemerintah Daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan barang milik negara.

Deputi Bidang Inovasi LAN Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, karut marutnya tata kelola aset di daerah biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya pengelolaan asset negara yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa, pemanfaatan asset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, tukar-menukar asset negara serta sumber daya manusia yang tidak memahami administrasi pengelolaan asset negara.

“Padahal barang milik atau kekayaan negara yang dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah mempunyai peran strategis dalam menopang pendapatan anggaran daerah,” kata dia saat seminar “Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMD,” di Aula Gedung A Kantor LAN Jakarta, Senin (19/12).

Karut marutnya pengelolaan aset baik itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, lanjut dia, menyebabkan tak satu pun instansi pemerintah yang dapat menyajikan data secara pasti mengenai berapa sesungguhnya nilai aset tersebut.  

Menyikapi hal itu, Tri Widodo mengatakan diperlukan suatu terobosan dalam pengelolaan BMN/BMD melalui perbaikan pengelolaan asset melalui satu sistem pengelolaan BMD berupa Roadmap Inovasi Pengelolaan BMS tahun 2017-2021.

Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Chalimah Pujihastuti menambahkan, dinamika pengelolaan BMN/BMD yang terus berkembang memang memerlukan terobosan guna menunjang pengelolaan aset.

“Seharusnya pengelolaan BMN/BMD sudah diatur sejak tahapan perencanaan pembelian barang sampai pada pemusnahannya oleh satu unit khusus yang mengurusi pengelolaan BMN/BMD. Sehingga data aset menjadi jelas,” kata dia. (choky/humas)