Berita

Semarang – Ekspektasi publik yang semakin besar terhadap efektivitas hasil kebijakan pemerintah membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan merasa perlu membangun kerja sama dengan para pihak untuk mendorong langkah nyata perbaikan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini semakin berat. Sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jabatan analis kebijakan secara nasional mendesak dilakukan.

“LAN sebagai pembina jabatan fungsional analis kebijakan tentu harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan jabatan analis kebijakan, terutama dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan tersebut,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Acara penandatanganan MoU kerjasama antara LAN dengan UNDIP, UI, dan UGM, di Ruang Auditorium, FISIP UNDIP, jumat (24/3).

Kerjasama LAN dengan ketiga universitas ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan, dan dinamika politik yang berkembang dengan sangat cepat. Keterlibatan antara pihak akademisi dengan pihak praktisi diharapkan dapat mengurangi isu – isu  yang berkembang di pemerintahan.

Acara Penandatanganan MoU itu juga dihadiri Rektor UNDIP, Prof. Dr. Yos. Johan Utama, SH., MH, Wakil Rektor UGM, Prof. Dr. Suratman, M.Sc, Wakil Rektor Universitas Indonesia, Dr. Ir. Hamid Chalid, SH., LLM serta Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK, SH, MBA.

Kepala LAN mengatakan, sinergi dengan perguruan tinggi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas para analis kebijakan agar mampu membuka katup-katup penghambat terciptanya kebijakan publik yang berkualitas.

Ke depan kemitraan ini saya harapkan dapat menjadi pendongkrak tumbuhnya para pemikir kebijakan atau agen-agen perubahan kebijakan publik di daerah yang akan menjadi kekuatan positif untuk menjembatani kebijakan dengan publik,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, analis kebijakan sangat berperan penting dalam menjembatani kebijakan berbasis bukti yang diperoleh melalui penelitian dan advokasi yang mendalam. Dengan demikian, validitas dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan bukti-bukti yang solid, analis kebijakan melakukan advokasi terhadap rekomendasi kebijakan yang disarankan kepada pemangku kepentingan agar rekomendasinya dapat diterima atau diadopsi oleh pengambil keputusan,” kata dia.  

Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama mengatakan, keberadaan analis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Harapannya, ke depan kebijakan publik yang muncul tidak hanya didasari oleh intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan semata.

Yos menuturkan, saat ini banyak sekali kasus yang menjerat para pejabat publik karena masalah – masalah kebijakan yang tidak diketahuinya. Akibatnya banyak pejabat publik yang tersandung masalah pidana.

“Banyak pejabat publik yang tersandung masalah pidana ketika menggunakan hak diskresi. Disini peran analis kebijakan menjadi sangat penting dalam memberikan saran dan kebijakan kepada para pengambil keputusan,” ujarnya. (Humas)

 

 

 

 

 

Jakarta -  Kualitas mutu suatu diklat yang dilaksanakan oleh lembaga diklat sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kelengkapan sarana, prasarana dan kualitas penyelenggara diklat.  Disamping itu, integritas Assesor dalam proses akreditasi memegang peran penting dalam rangka menjaga kualitas mutu diklat.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Idris saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembekalan Asessor di Kantor LAN RI, Jakarta, Selasa (21/3).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina diklat pemerintah memegang peran penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan diklat. Demikian juga dengan asessor sebagai ujung tombak LAN dalam menilai lembaga diklat juga memiliki berbagai tantangan yang tidak mudah,” jelasnya.

Menurut Idris, tantangan yang tidak mudah itu antara lain bukan karena sarana prasarana lembaga diklat yang buruk saja namun juga seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran selama penyelenggaran diklat.  

“Persoalan selama proses akreditasi lembaga diklat sangat kompleks. Disamping cakupan wilayah yang sangat luas, banyak faktor lain selama visitasi yang dapat mempengaruhi penilaian oleh assessor,” kata dia.

Idris mengatakan, tantangan yang dihadapi LAN saat ini cukup berat untuk memastikan mutu dan kualitas pelatihan diklat. Pasalnya, Menteria PAN dan RB Asman Abnur memiliki perhatian yang lebih terhadap keberadaan lembaga diklat pemerintah.

“Assessor sebagai ujung tombak diharapkan dapat memperkuat dimensi akreditasi yang dilakukan LAN,” terangnya.

Assessor lembaga diklat LAN Ismail Said mengatakan tantangan sebagai assessor selama proses akreditasi cukup banyak terutama ketika assessor mendapat fasilitas dari lembaga diklat. Meski demikian, menurut dia, assesor harus tetap obyektif dan tidak terpengaruh.

Sebagai assessor kita harus tetap bertanggungjawab untuk melakukan penilaian secara obyektif, tepat pada waktunya dan tidak mengabaikan tugas utama yang melekat pada jabatan kita,” kata dia. 

Ismail menambahkan, saat ini tugas yang melekat pada para assesor semakin lebih mudah pasca penerapan sistem akreditasi on line.

“Yang terpenting adalah tetap menjaga integritas sebab ada banyak godaan di daerah - daerah,” pesannya.

Sementar itu, Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Renni Suzana juga mengingatkan tantangan yang akan dihadapi seorang assessor.

“Tantangan pertama adalah bagaimana me-manage waktu dalam proses akreditasi. Tantangan lainnya yaitu menjaga integritas,” jelas Renni.

Menurut Renni, menjaga integritas assesor merupakan faktor penting dalam sebuah proses akreditasi. Karena ditengarai beberapa lembaga diklat sering berhubungan langsung dengan assessor karena sudah kenal.

“Berhubungan dengan lembaga diklat cukup sampai visitasi saja, diluar itu tidak diperkenankan. Kode etik lain yang harus dijaga yaitu assessor akreditasi tidak diperkenankan untuk menjadi penjamin mutu lembaga diklat,” tegasnya. (dan/prayitnobudi/humas)

Jakarta – Komitmen inovasi di seluruh jajaran pemerintah daerah harus terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi jalan keluar atas persoalan yang membelenggu birokrasi di Indonesia.

Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Idris mengatakan, inovasi yang digagas Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN adalah salah satu solusi dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

“Lintasan sejarah yang dilalui LAN dalam bidang administrasi negara dan tata kelola pemerintahan cukup panjang. Sehingga sangat tepat kunjungan yang dilakukan jajaran OPD Kab. Banyumas ke LAN ini,” jelasnya saat menerima kedatangan 42 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono. Kedatangan Kepala OPD Banyumas ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU Pemkab Banyumas dengan LAN beberapa waktu lalu.

Idris mengatakan urgensi inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan inovasi, menurutnya, pemda akan mampu membuat akselerasi pembangunan daerah yang berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Namun untuk mewujudkan hal tersebut OPD harus mampu membuat terobosan-terobosan guna meningkatkan kinerjanya sehingga kehadirannya dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Faktor lainnya yang tidak kalah penting, lanjut Idris, adalah penyempurnaan pelayanan publik. Menurut dia, penyempurnaan pelayanan publik bisa dilakukan dengan melakukan inovasi secara terus menerus dalam rangka memudahkan pelayanan ke masyarakat.

“Drum Up merupakan tahapan awal Laboratorium Inovasi guna memotivasi pemda mengumpulkan gagasan inovasi,” lanjutnya.

Idris berharap dengan adanya kegiatan Drum Up ini maka masing-masing Kepala OPD memiliki persepsi yang sama mengenai inovasi. Harapannya 42 Kepala OPD tersebut akan menjadi motor penggerak inovasi di Kabupaten Banyumas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono mengatakan, sangat berterima kasih sekali pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah melakukan advokasi dan membimbing Kabupaten Banyumas dalam tata kelola pemerintahannya agar semakin lebih baik ke depannya.

“Saya berharap apa yang kita lakukan ini mampu memberikan sumbangsih bagi masyarakat Banyumas, khususnya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Langkah kita ini juga menjadi tonggak sejarah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata dia. (danang/prayitnobudi/humas)

 

 

Jakarta – Dalam rangka membantu peningkatan kapasitas pemerintah daerah di Indonesia, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 21 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dua puluh satu Pemerintah Kabupaten/Kota yang menandatangani Nota Kesepahaman dengan LAN antara lain : Kabupaten Banyumas, Kota Sabang, Kota Solok, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tulung Agung, Kota Depok, Kabupaten Bantul, Kota Bekasi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjar, Kota Surakarta, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Probolinggo, Kota Tasikmalaya, Kota Batam, serta Kabupaten Lebak.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, Nota Kesepahaman ini akan menjadi dasar kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten/kota dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di bidang di bidang Pengelolaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Administrasi Negara, serta pelaksanaan Pendidikan Tinggi Ilmu Administrasi Negara

“Nota Kesepahaman Bersama ini memiliki nilai strategis karena setiap unit kerja akan ikut terlibat aktif dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah,” jelasnya saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Aula Kantor LAN Veteran, Jakarta (Kamis, 16/3). Penandatanganan Nota Kesepahaman itu juga dihadiri Menteri PAN dan RB Asman Abnur serta Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan Bupati/Walikota.

Kepala LAN berharap, Nota Kesepahaman bersama ini akan mampu mendukung perubahan layanan publik yang lebih baik di tiap pemerintah daerah. Termasuk mampu mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan publik.

Sementara itu, Menteri PAN dan RB Asman Abnur mengatakan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Cara pandang, pola pikir dan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan pun juga harus mulai berubah.

“Kita harus menghadirkan pelayanan yang mampu membuat warga mudah mengaksesnya. Kemajuan teknologi dan informasi harus bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dampak pembangunan dan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya dihadapan Bupati/Walikota yang hadir.

Asman mengatakan, faktor kepemimpinan memegang peran penting dalam keberhasilan tersebut. Disamping juga aparatur sipil negara yang menjadi ujung tombaknya.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kita miliki juga harus yang kompeten, memiliki kualifikasi yang diperlukan serta berintegritas. Selain itu, ASN harus smart dan inovatif, baru kita dapat mewujudkan negara yang kuat dengan pengelolaan SDM yang tepat,” kata dia.

Asman dalam kesempatan itu juga meminta Kepala Daerah yang hadir untuk memanfaatkan momentum reformasi birokrasi guna memajukan daerahnya masing-masing dengan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional.

“Sudah saatnya kita mulai berpihak kepada masyarakat. Karena kita ini merupakan pelayan masyarakat. Mari kita hadirkan pelayanan publik yang baik agar bangsa ini semakin maju dan pembangunan dapat dirasakan semua pihak,” jelasnya. (humas)

 

Jakarta - Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) saat ini sudah mengalami peningkatan. Hanya saja, pemerataannya masih belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sri Hadiati mengatakan, pengarusutamaan gender merupakan isu krusial yang harus terus didorong untuk memberikan peran lebih besar kepada perempuan dalam berkarya.

Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memasukan isu gender dalam setiap proses kegiatan, program dan kebijakan yang dilaksanakan kementerian/lembaga.

“Pengarusutamaan gender ini ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan," jelasnya dalam acara Dialog Media bertajuk : Membedah Komitmen Negara Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia” yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta, Rabu (15/3).

Sri Hadiati mengungkapkan, LAN saat ini terus mendorong pengarusutamaan gender dengan meningkatkan kuota keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis.

“LAN sendiri bisa dibilang telah melampaui kuota keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara nasional yaitu 30%. Karena porsi jabatan strategis dan pegawai yang banyak didominasi perempuan. Saya berharap akan tetap seperti ini,” ujarnya.

Meski pemerintah telah berkomitmen untuk memperkuat pengarus utamaan gender dengan menguncinya pada Rencana Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Darsono menilai hal itu belum memberikan dampak signifikan. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang belum merata persebarannya. 

"Setidaknya baru lima provinsi yang memiliki tingkat Indeks Pemberdayaan Gender tinggi antara lain : Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Riau," ungkapnya.

Darsono mengatakan, kesenjangan ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus menyelaraskan IPG dan IDG sampai ke tingkat daerah.

Sementara itu, Komisioner Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Indraswari menilai kasus kesetaraan gender masih sangat tinggi di Indonesia. Dia merujuk pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin hari kian meningkat. Bahkan bisa dikatakan berada pada situasi darurat.

Tidak hanya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak saja yang semakin meningkat, Indraswari mengungkapkan, angka kematian ibu melahirkan yang mencapai 359 ibu per 100.000 angka kelahiran hidup juga menjadi masalah utama yang dihadapi perempuan di Indonesia.

“Berbagai permasalahan perempuan serta masalah-masalah ketidaksetaraan gender tentu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah tanpa bantuan stakeholders lainnya. Harus ada kerja kolektif untuk menyelesaikan persoalan tersebut," kata dia.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti menambahkan perlunya kebijakan responsif gender yang mempertimbangkan dengan cermat peran, kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda dari perspektif gender.

Meski demikian, Bivitri mengakui hal itu tidak mudah dan perlu usaha yang keras karena beberapa hal, di antaranya kurangnya pemahaman mengenai analisis gender, belum adanya alat ukur yang efektif untuk mengukur muatan kebijakan, serta dampak kebijakan yang jarang diukur secara efektif. (choky/prayitnobudi/humas).