Berita

Jakarta – Reformasi birokrasi di Indonesia saat ini masih belum berdampak banyak bagi masyarakat dan berjalan ibarat komedi putar.  Hal ini ditandai dengan masih banyaknya praktek korupsi, suap, pungutan liar serta tumpang tindih regulasi. Perlu ada terobosan luar biasa untuk menghasilkan birokrasi yang bersih dan profesional.

“Kita telah menghabiskan banyak energi, tenaga dan pikiran, serta anggaran. Namun reformasi birokrasi tidak banyak bergerak. Ibaratnya komedi putar seolah berputar tapi tidak beranjak dari tempat semula,” ujar Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat menerima kunjungan peserta Diklat Reform Leader Academy (RLA) PKP2A III LAN Samarinda di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN Jakarta, Selasa (13/6).

Rombongan peserta Diklat RLA yang dipimpin oleh Kepala PKP2A III LAN Samarinda Mariman Darto menerima arahan dari Kepala LAN sebelum bertolak untuk studi banding ke Civil Service College (CSC) Singapura.

Menurut dia, perlu ada rencana aksi nasional yang terkait dengan reformasi birokrasi agar tujuan yang ingin dicapai terpenuhi. Bahkan, melampaui target yang ditetapkan.

Reformasi birokrasi bukan hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi muncul masalah di kemudian hari. Tidak pula dengan tumpukan SOP yang menggunung tetapi tidak ada manfaat bagi masyarakat,” kritiknya.

Menurut Kepala LAN, cara pandang terkait reformasi birokrasi yang salah kaprah tersebut harus segera dihilangkan. Karena pada dasarnya reformasi birokrasi bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat.

Kalau belum ada manfaat bagi masyarakat berarti apa yang kita lakukan belum reform,” lanjut dia.

Menyikapi hal tersebut, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si mengungkapkan, LAN saat ini mendapat mandat dari Menteri PAN dan RB Azman Abnur untuk menambah jumlah penyelenggaraan Diklat Reform Leader Academy.

“Penambahan jumlah Diklat RLA ini diharapkan akan mampu membawa perubahan nyata di lingkungan birokrasi. Karena Diklat RLA ini akan disertai dengan rencana aksi nasional yang terkait dengan reformasi birokrasi di instansi masing-masing peserta. Dengan begitu maka diharapkan ada lahir kader-kader reformasi birokrasi ke depannya,” jelasnya. (danang/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN telah membawa transformasi baru terhadap tata kelola ASN di Indonesia.

“Transformasi tata kelola itu antara lain berupa pembinaan ASN yang dimulai dari sistem rekrutmen hingga pengangkatan dalam jabatan yang menekankan pada tiga aspek mutlak yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,” kata Kepala LAN, Dr. adi Suryanto, M.Si dalam acara “Pelepasan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLIII,” Kelas A di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jumat (9/6).

Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara, ketiga aspek dalam sistem merit ASN ini membawa pola perubahan pembinaan manajemen ASN yang selama ini berada pada konsep comfort zone bertransisi menjadi competitive zone.

Jika pada ketentuan sebelumnya pengangkatan dalam jabatan mensyaratkan masa kerja (pangkat/golongan) tertentu yang bisa ikut pengisian jabatan, maka pola pembinaan manajemen PNS dalam PP No. 11 Tahun 2017 ini tidak akan memberlakukan lagi syarat pangkat/golongan ruang dalam pengangkatan ke dalam jabatan,” jelasnya.

Menurut dia, hal yang dititik beratkan dengan adanya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN adalah kualifikasi dan kompetensi jabatan yang dimiliki oleh masing-masing individu pemangku jabatan.

“Kondisi ini mau tidak mau memacu kompetensi terbuka bagi para PNS. Jika Anda memiliki kualifikasi dan kompetensi, berarti anda berhak untuk menduduki jabatan tersebut,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, adanya kompetensi sebagai salah satu syarat jabatan pimpinan tinggi yang harus dimiliki oleh ASN juga mengharuskan mereka memiliki kualifikasi wajib. Sesuai UU ASN, setiap pimpinan tinggi di suatu instansi harus memiliki tiga kompetensi dasar, yakni Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Sosio Kultural.

"PP No. 11 Tahun 2017 juga mengamanatkan LAN sebagai instansi pengembangan kompetensi ASN untuk terus melakukan pembaruan terhadap kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan global. Oleh karena itu, LAN kedepannya akan menggagas Diklat Kepemimpinan Tematik, dimana setiap proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta Diklat Kepemimpinan tersebut memiliki tema yang beragam sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut," jelasnya.

Kepala LAN berharap, para peserta Diklat Kepemimpinan yang telah lulus diklat sekembalinya ke instansi masing-masing akan mampu menjadi seorang pemimpin perubahan. "Anda memiliki inisiatif, kreatifitas, dan inovasi. Sehingga mampu mengoptimalkan resources yang terbatas, serta mampu meyakinkan orang lain terhadap perubahan yang akan dilakukan. Semoga akan banyak perubahan yang dihasilkan," tutupnya. (choky/budiprayitno/humas).

 

 

Jakarta – Rangkap jabatan pegawai negeri sipil di badan usaha milik negara harus segera dihentikan. Tak hanya melanggar undang-undang dan berpotensi korupsi, rangkap jabatan itu juga merupakan bentuk inefisiensi bagi anggaran pemerintah.

Tiga kementerian, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan, harus membenahi hal tersebut.

Desakan untuk menghentikan rangkap jabatan itu antara lain mengemuka dalam dialog media “Rangkap Jabatan PNS dan Komisaris BUMN : Menyoal Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”, di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa (6/6). Hadir sebagai pembicara, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Komisioner Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto, dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril.

Taufik mengungkapkan, rangkap jabatan pada PNS yang sekaligus komisaris BUMN merupakan masalah klasik yang sudah lama terjadi pada birokrasi di Indonesia.

“Rangkap jabatan di komisaris BUMN sudah lama disoroti sebagai praktik yang sarat konflik kepentingan dan berpotensi kolutif. Dengan rangkap jabatan ini, menjadi sulit untuk menegaskan siapa pihak yang diawasi dan yang mengawasi,” ujarnya.

Ombudsman RI merinci ada 222 komisaris di 144 unit usaha pemerintah yang merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik atau sebagai PNS. Jumlah itu mencapai 41 persen dari 541 komisaris yang ada di semua unit usaha pemerintah.

LAN juga menemukan, posisi komisaris itu banyak ditempati kalangan PNS dari kementerian dan perguruan tinggi. Dari 117 komisaris yang didata LAN, sebanyak 93 adalah pejabat di kementerian, 12 dari perguruan tinggi, 8 dari lembaga pemerintah, 5 dari TNI, 5 dari pemerintah daerah, 1 dari Polri, dan 1 dari Kejaksaan.

Dilarang

Padahal, menurut Amzulian, Undang-Undang No.25 Tahun 2009 dan UU No. 19/2003 tentang BUMN mengatur larangan rangkap jabatan. Rangkap jabatan itu dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Amzulian pun merinci dampak dari rangkap jabatan, yakni tugas pelayanan publik terabaikan, terjadi konflik kepentingan, rawan intervensi, pendapatan ganda, tak sesuai kapasitas, serta berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tasdik mengungkapkan, prinsip aparatur negara adalah dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Demikian pula pada BUMN, harus mengambil peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jika ada pejabat eselon I merangkap jabatan sebagai komisaris, dapat dipastikan dia tak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. 

Tasdik pun mengingatkan jika rangkap jabatan ini tidak segera dibenahi oleh tiga kementerian terkait, hal itu hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara. Sebab, pejabat pemerintah yang merangkap sebagai komisaris memperoleh gaji dari instansi pemerintah dan unit usaha tempat yang bersangkutan menjadi komisaris.

Sementara itu, Oce mengkritik proses pemilihan komisaris BUMN yang dilakukan melalui penunjukan langsung seperti saat ini. Ia mengusulkan agar pemilihan komisaris dilakukan melalui proses uji kelayakan dan kepatutan. Menurut dia, tak sedikit komisaris yang dipilih berdasarkan kedekatan secara politis, seperti dari kalangan tim sukses saat pemilihan presiden ataupun kepala daerah langsung. (Dimuat Harian Kompas/Humas)

Malang -Persoalan kebijakan publik di Indonesia adalah minimnya pemanfaatan data dan bukti untuk membangun konten kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Untuk itu, diperlukan sinergitas dengan perguruan tinggi yang memiliki budaya akademik untuk mendorong kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka “Seminar dan Advokasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan & Penandatanganan MoU antara LAN, Universitas Andalas, Universitas Merdeka, dan Universitas Brawijaya,” di Gedung Pusat Pertemuan Ilmiah (PPI), Lantai 3, Kantor Pusat Universitas Merdeka, Malang, Jumat (26/5).

Menurut Kepala LAN, kebijakan yang dibuat tanpa latar belakang yang kuat akan berimplikasi terhadap rendahnya efektifitas kebijakan tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tuntutan publik.

“Dibentuknya jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) sebagai salah satu profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diakui di dalam birokrasi Indonesia merupakan jawaban strategis atas tantangan dan kondisi kebijakan publik selama ini. Melalui keberadaan analis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Keberadaan analis kebijakan, lanjut Kepala LAN, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Perubahan dalam konteks kebijakan melahirkan kebutuhan untuk memberikan ruang dan wewenang bagi analis kebijakan agar dapat secara aktif mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

“Harapannya ke depan kebijakan muncul tidak hanya didasari oleh intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan,” kata dia.

Berpijak dari kondisi itu, menurut dia, LAN merasakan bahwa kebutuhan analis kebijakan semakin besar di lingkungan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Pada saat yang sama, LAN memiliki tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan peran analis kebijakan untuk mewujudkan proses kebijakan deliberatif yang inklusif.

“Kami melihat bahwa peran analis kebijakan ini belum mendapatkan perhatian yang besar sehingga dalam praktiknya sering digantikan oleh para staf ahli, staf administratif atau mereka yang berada pada jabatan struktural yang lebih rendah. Padahal kebanyakan di antara mereka tidak memiliki kualifikasi dalam penguasaan bidang kajian dan analisis kebijakan publik. Sehingga kebijakan yang telah diimplementasikan, meskipun dilakukan sesuai aturan, ternyata gagal dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan,” jelasnya

Menyadari tantangan ke depan yang semakin besar, termasuk kebutuhan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas analis kebijakan secara nasional, Kepala LAN mengatakan bahwa LAN harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pengembangan JFAK.

Menurutnya, sinergi dengan perguruan tinggi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan membangun kapasitas para analis kebijakan agar mampu membuka katup-katup penghambat terciptanya kebijakan publik yang berkualitas.

“Ke depan kemitraan ini juga diharapkan menjadi pendongkrak tumbuhnya think tank kebijakan atau agen-agen perubahan kebijakan publik di daerah yang akan menjadi kekuatan positif untuk menjembatani kebijakan dan publik,” jelasnya. (Humas)

 

Jakarta – Terbitnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN merupakan tonggak penting dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Widyaiswara sebagai pengajar ASN juga harus mengambil peran penting dalam pengembangan kompetensi ASN khususnya dalam kegiatan Diklat bagi ASN.

Peningkatan profesionalisme ASN sudah tidak dapat ditawar lagi. Kita sudah tidak bisa lagi mentoleransi PNS yang “asal kerja” saja. Setiap PNS saat ini dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya,” kata Kepala LAN DR. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam acara “Orasi Ilmiah Widyaiswara”, di Aula Kantor LAN, Rabu (24/5).

Menurut Kepala LAN, dengan profesionalisme diharapkan akan terwujud standar kompetensi pegawai sehingga untuk jabatan yang sama di berbagai tingkatan dan organisasi akan memiliki kualitas dan kapasitas yang setara.

“Hal ini tentu juga menjadi tanggung jawab Widyaiswara untuk lebih meningkatkan kapasitas dalam mendukung keberhasilan program pembelajaran yang berkualitas. Bagaimanapun, widyaiswara merupakan aktor yang penting dalam menentukan  pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui kualitas pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya,” jelasnya.

Kepala LAN berharap, melalui orasi ilmiah ini diharapkan dapat mendorong suatu tradisi ilmiah untuk mewujudkan profesionalisme Widyaiswara. Orasi ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi kepada masyarakat melalui penyusunan karya ilmiah bidang kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya pada tingkat instansi, nasional bahkan internasional.

Widyaiswara harus berperan sebagai inovator yang dituntut mampu menemukan ide-ide baru ataupun masukan  bagi penyempurnaan dan perbaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta pengalamannya,” kata dia. (choky/humas)