Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Jakarta – Tumpang tindih kebijakan yang ada di Indonesia terjadi akibat minimnya analis kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan pun tidak menyelesaikan permasalahan yang ada namun justru menimbulkan masalah baru.

Deputi Bidang Diklat, Muhammad Idris mengatakan, perlu ada review kritis terhadap semua kebijakan yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia sudah bisa dikatakan mencapai fase over load kebijakan.

“Saat ini sudah over kebijakan. Kebijakan yang diharapkan menyelesaikan masalah malah membawa masalah baru,” kata dia saat membuka Workshop Advokasi Pelaksanaan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), di Auditorium Makarti Bhakti Nagari Gedung B Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Kamis (27/8).

M. Idris mengatakan, munculnya tumpang tindih kebijakan itu disebabkan adanya kebijakan yang asal muncul tanpa melalui telaahan. Hal itu menjadiawalmulaambruknyakebijakan di Indonesia.

“Kalau kita cermati, banyak kebijakan publik di daerah yang putus dari visi nasional,” jelasnya.

Kapusdiklat Teknis & Fungsional, Andi Taufik mengatakan, jabatan fungsional analis kebijakan memegang peran penting untuk turut memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Analis kebijakan publik punya peran untuk membantu para pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik. Analis kebijakan publik juga harus memiliki informasi yang berkaitan dengan masalah publik serta argumentasi tentang berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan bagi pengambilan keputusan,” jelasnya. (dan/emma/humas)

Jakarta - Wajah penyelenggaraan birokrasi akan tercermin dari kualitas dan standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pada posisi ini, pejabat publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi-inovasi yang dibuatnya.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsda TNI Agus R.Barnas yang mewakili Menkopolhukam Luhut Pandjaitan saat memberikan sambutan dalam penutupan Diklatpim Tk.I Angkatan XXX, di aula Makarti Bhakti Nagari, Lt. 2 gedung A, Kantor LAN Pusat, Jl. Veteran No.10 Jakarta, Jumat (29/8).

Menurut Agus, adanya tuntutan masyarakat selaku pengguna layanan publik agar layanan yang diberikan cepat, tanggap, dan responsif telah merubah paradigma pemerintah yang kini berkembang.

"Perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak diperlukan utk menjawab tantangan saat ini. Tanpa itu, pemerintah bisa dianggap gagal," jelasnya.

Selain perubahan paradigma dan tata kelola, Agus menjelaskan, perubahan lingkungan strategis yang kian dinamis juga menuntut pejabat publik kian antisipasif dan pro aktif dalam memecahkan permasalahan publik.

"Dalam konteks ini, peran kepemimpinan di sektor publik menjadi peran yang krusial bagi maju mundurnya sebuah negara," tegasnya.

Menurutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memiliki tugas mendidik dan melatih aparatur sipil negara memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pemimpin aparatur negara yang inovatif guna mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

Sementara itu, Plt. Kepala LAN, DR. Adi Suryanto menambahkan, tugas berat yang diemban pemimpin perubahan saat ini adalah memotivasi dan mengembangkan inovasi di sektor pemerintahan.

Dia menambahkan, kurikulum dan bahan ajar yang diberikan dalam pembelajaran Diklatpim telah disiapkan agar selalu bersifat dinamis dengan memperhatikan dinamika yang berkembang.

"Hal ini penting guna menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang kian kompetitif," jelasnya.

Plt. Kepala LAN juga berharap, para peserta Diklatpim Tk.I Angkatan XXX ini akan menjadi pemimpin yang berkualitas ketika kembali ke instansi masing - masing.(choky/thopa/humas)

Jakarta – Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki beragam potensi konflik sosial yang cukup tinggi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan sosial. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di segala lini diharapkan mampu meredam potensi konflik dengan melakukan tindakan preventif sedini mungkin.

Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara, DR. Andi Taufik mengatakan, tanggung jawab Aparatur Sipil Negara dalam menciptakan situasi kondusif tidak hanya di lingkungan pemerintah saja. Namun juga meliputi lingkup yang lebih luas, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat masyarakat.

“ASN dituntut mampu menciptakan situasi damai dalam scope yang lebih luas lagi yaitu menjadi wakil bagi bangsa dan negara Indonesia dalam meujudkan situasi kondusif. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara yang dihuni berbagai macam suku, bangsa, budaya, bahasa dan agama. Sehingga potensi konflik yang timbul di Indonesia sangat besar,” jelasnya saat membuka Diklat Teknis Bina Damai, di Lantai III Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN, Pejompongan Jakarta, Senin (1/9).

Diklat Teknis Bina Damai ini merupakan hasil kerjasama Lembaga Administrasi Negara dengan Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA)-UNDP dan diikuti oleh 37 peserta baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Kapus Diklat Teknis dan Fungsional menambahkan, upaya preventif yang bisa ditempuh Aparatur Sipil Nasional (ASN) di tingkat masyarakat dapat dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat tentang kecintaan terhadap bangsa dan negara, lagu nasional, serta menghargai jasa para pendiri bangsa ini dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Menanggapi konflik horizontal yang seringkali terjadi, Kapus Diklat Teknis dan Fungsional mengatakan, penanganan konflik sosial yang terjadi saat ini masih cenderung bersifat antisipatif. Artinya, ketika terjadi konflik, pemerintah baru bekerja untuk melakukan tindakan agar eskalasi konflik yang ditimbulkan tidak terlalu luas.

Padahal, lanjut dia, ada beberapa strategi dan tahapan yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, yakni dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini terhadap potensi konflik.

“Hal lain yang tidak kalah penting adalah penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik,” jelasnya.

Menurut dia, penghentian konflik juga sangat penting dilakukan ketika konflik terjadi dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Sementara pemulihan pascakonflik memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik.

“Bentuk pemulihan pascakonflik bisa melalui rekonsiliasi, rehabilitasi serta rekonstruksi. LAN berharap melalui Diklat Bina Damai ini Aparatur Sipil Negara memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam penanganan konflik sosial yang berbasis nilai, moral serta etika,”tutupnya. (choky/humas)

Jakarta - Dalam rangka menyolidkan kinerja organisasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar rapat kerja di Kantor Pusat Pengkajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN Jatinangor, Sumedang, Rabu (2/9). Selain sebagai upaya monitoring dan evaluasi terkait kinerja setiap unit di LAN, rapat kerja ini juga dilakukan dalam rangka menyukseskan program Nawacita dan cita-cita Trisakti  yang ingin dicapai pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya berharap, rapat kerja ini benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling mengoreksi dan memberi masukan terkait progress kegiatan tahun 2015 dan usulan kegiatan tahun 2016.

“Saya berharap raker ini menjadi ajang bagi kita bersama untuk membangun LAN lebih baik kedepannya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Namun melihat perkembangan di internal organisasi yang semakin baik, saya yakin LAN mampu menjadi organisasi yang maju,” jelasnya dihadapan peserta raker.

Plt. Kepala LAN dalam kesempatan itu juga menyoroti beberapa hal yang masih belum optimal di beberapa lini, diantaranya Kedeputian Diklat, Kedeputian Inovasi serta Kedeputian Kajian.

Dari Kedeputian Diklat, Plt. Kepala LAN menyoroti masih kurangnya komitmen alumni peserta diklat terhadap proyek perubahan yang dijalankannya. Sementara dari Kedeputian Inovasi, Plt. Kepala LAN memandang perlunya publikasi dan promosi terkait dengan laboratorium inovasi yang saat ini sudah berjalan serta perlunya penguatan peran kajian kebijakan dalam menjawab kebutuhan regulasi sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

“Saya berharap setiap peserta rapat kerja ini dapat berkontribusi secara maksimal guna kesuksesan LAN sebagai rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara,” tutupnya.

Rapat kerja yang berlangsung selama tiga hari hingga Sabtu (5/9) ini juga diisi pemaparan berbagai inovasi yang sudah dan akan dilakukan setiap unit di LAN. Sebagai pelopor inovasi di instansi pemerintah, LAN juga mewajibkan setiap unit di lingkungannya untuk membuat inovasi – inovasi baru agar organisasi terus berkembang dan dinamis dalam menyikapi berbagai tantangan yang ada. (choky/humas)

Jakarta – Pemerintah terus berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan desa demi terciptanya pembangunan yang merata di segala bidang. Sejauh ini, banyak potensi sumber daya alam yang melimpah di tingkat daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, komitmen pemerintah terkait upaya mendorong percepatan pembangunan desa itu tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Dengan keluarnya kedua UU itu diharapkan pemerintah daerah dapat mempercepat pertumbuhan inovasi. LAN juga berperan aktif untuk mendukung percepatan tersebut melalui peningkatkan Sumber Daya Aparatur,” jelasnya saat memberi sambutan dalam acara Internasional Seminar Indonesia-Japan on Local Administration, di Aula Makarti Bhakti Nagari, Gedung B lt. 8 Kantor LAN, Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Plt. Kepala LAN menambahkan, ada beberapa strategi yang telah dilakukan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan inovasi. Salah satunya dikeluarkannya regulasi serta kebijakan pemerintah tentang gerakan one agency - one innovation yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menciptakan minimal satu inovasi publik setiap tahunnya.

“Diberlakukannya UU tersebut harus membuat setiap daerah mampu mengelola pemerintahan, aset, serta anggaran dengan benar sesuai dengan program perencanaan,” jelasnya.

Plt. Kepala LAN mengatakan, terdapat dua tantangan utama yang menyertai implementasi Undang-Undang Tentang Desa, yaitu alokasi anggaran dan kewenangan yang bertambah besar.

“Seminar ini merupakan peran aktif LAN dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara, khususnya pemerintahan daerah untuk dapat mengaktualisasikan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Achmad Erani Yustika yang hadir mewakili Menteri PDTT, mengapresiasi seminar yang diselenggarakan LAN.

Erani berharap, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dapat membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pembangunan desa dan daerah tertinggal.

Dia mengakui, terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola sumber daya desa. Dalam aspek pembangunan desa, menurutnya, Keluarnya Permendesa No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mengamanatkan Kepala Desa agar mencermati dan memahami secara tepat prioritas penggunaan dana desa.

Salah satu program yang diprioritaskan adalah capacity building atau peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagai bagian penting dari program Pemberdayaan Masyarakat.

Capacity building ini sangat mendesak karena inilah yang akan menjadikan masyarakat desa lebih berdaya, memiliki pengetahuan, wawasan dan ketrampilan yang lebih baik dalam pembangunan desa,” jelasnya. 

Erani berharap, pengalaman serta informasi dari Pemerintahan Jepang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan desa atau daerah tertinggal. Sehingga potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Best practices yang ada di pemerintah daerah di Jepang dapat kita ambil untuk dijadikan model sekaligus pembelajaran,” tutupnya.

Seminar yang diselenggarakan selama dua hari tersebut diikuti oleh Director General for Policy Coordination of The Ministry of Internal Affairs and Communications, Hiroshi Inayama, Minister Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshiko Kijima, Senior Executive JICA to Indonesia, Mikiya Saito, perwakilan Jepang lainnya, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan LAN, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. (danang/thopa/humas)

Jakarta – Banyaknya permasalahan sektor publik yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia diakibatkan karena minimnya kapasitas sumber daya manusia aparatur serta kurangnya pengalaman (lack of experiences)dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, DR. Tri Widodo mengatakan, pemerintah daerah perlu terus didorong untuk melakukan inovasi agar mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

“Negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan dengan Jepang. Namun pemerintah daerah di Jepang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia,” jelasnya saat menyampaikan paparan pada acara Seminar Indonesia -  Japan Local Administration di Aula Makarti Bhakti Nagari Gedung B lt. 8 Kantor LAN, Jalan Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Tri Widodo menambahkan, karakteristik Jepang dengan Indonesia sangat berbeda. Hal ini tentu sangat menguntungkan karena akan memberikan pembelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan kapasitas pemerintahannya di tingkat daerah.

“Dengan demikian kita akan memperoleh pengetahuan baru. Ini tentu akan berbeda apabila kita belajar dari negara dengan karakteristik yang sama. Tentu kita tidak akan mendapatkan banyak hal baru,” ujarnya.

Tri Widodo mengatakan, banyaknya permasalahan di sektor publik yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia telah mendorong pihaknya untuk menginisiasi sejumlah daerah agar melakukan inovasi.

Salah satunya dengan program Laboratorium Inovasi yang saat ini telah diaplikasikan pada beberapa daerah seperti Yogyakarta, Majalengka, Tanjung Jabung Barat serta beberapa daerah lainnya.

“Ini menjadi langkah kita dalam membantu pemerintah daerah guna mengurai berbagai permasalahan di sektor publik,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan upaya mewujudkan pemerintah yang inovatif, Tri Widodo mengungkapkan, pemerintah pusat saat ini terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan hingga ke tingkat desa. Pemerintah mulai tahun 2015 hingga seterusnya akan membangun 1.000 desa inovatif. Salah satunya adalah dengan membangun Desa Tematik.

Menurut dia, Desa Tematik itu akan dibangun sesuai dengan karakteristiknya sehingga tidak menghilangkan ciri khas yang dimiliki oleh desa tersebut. Gagasan tersebut akan diwujudkan dengan menumbuhkan desa tersebut menjadi desa wisata, desa entrepreneur, desa sehat dan sebagainya.

“Dengan demikian desa tersebut dapat menjadi desa yang mandiri,” jelasnya.

Tri Widodo berharap, seminar nasional yang diikuti seluruh perwakilan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat menimbulkan dampak yang luas dan mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis yang selama ini terjadi. (danang/thopa/humas)

Makassar - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meluncurkan "Makassar Training City" atau Makassar sebagai pusat pelatihan. Kegiatan launching ini dirangkaikan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Makassar dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tentang peningkatan kapasitas aparatur di daerah dan pelaksanaan akreditasi Badan Diklat Kota Makassar, di Gedung PKK, Jalan Anggrek, Jumat (11/9).

Ramdhan Pomanto mengatakan, aparatur pemerintah saat ini harus memiliki kemampuan aktif, bisa mengikuti zaman dengan memperbanyak training untuk menunjang kapasitas dan kompetensinya.

"Kita harus bangga karena di Makassar ada LAN yang mengemban tugas mendidik dan melatih aparatur. Ada pula dari provinsi yang selalu melaksanakan berbagai diklat peningkatan sumber daya manusia. Di Makassar banyak pusat latihan dan nantinya akan lebih dikenal lagi," katanya.

Danny juga mengatakan bahwa keberadaan badan diklat antara Diklat Pemprov Sulsel, Pemkot dan LAN tidak akan saling tumpang tindih. Justru itu menjadi nilai tambah bagi Makassar.

Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan dirinya sangat mengapresiasi dan terinspirasi kepada Kota Makassar atas segala kegiatan pelatihan yang dilakukan, sehingga dirinya menganggap Makassar sangat pantas menjadi kota pelatihan.

"Gagasan ini merupakan terobosan luar biasa dari Wali Kota Makassar yang menyodorkan diri sebagai kota pelatihan dan belum ada kota yang menjual kotanya sebagai kota pelatihan selain Makassar, semoga kota lain bisa mencontoh Makassar," katanya. 

Menurut dia, peningkatkan SDM aparatur merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan kedepan yang kian kompetitif. Melalui berbagai pelatihan itu diharapkan aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan dinamis untuk tampil di masyarakat secara luar biasa.

"Dalam tata kelola perbaikan harus banyak yang terlibat, sehingga satu sama lain harus selalu bekerja sama. Jika SDM semakin profesional maka saya yakin bahwa Makassar akan menjadi kota nomor satu di Indonesia," kata dia.

Jakarta – Seluruh instansi pemerintah, baik Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah harus saling bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Hal ini penting mengingat konektivitas antar instansi pemerintah selama ini sangat lemah bahkan tak jarang diwarnai kecenderungan ego sektoral. 

“Adanya ego sektoral antar instansi pemerintah tentu akan mengurangi efektifitas pemerintahan. Padahal kita bisa duduk bersama untuk mengurai persoalan publik yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai pelayan publik,” jelas Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan Diklat Reform Leader Academy Angkatan III yang bertema : “Connectivity for Better Sinergy, Alignment Between Transportation, Logistic, Information Technology, and Regional Development”, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Senin (14/9). Diklat RLA angkatan III ini diikuti oleh 25 peserta dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Menurut dia, sinergitas antar entitas pemerintah sangat penting untuk menyelesaikan berbagai keruwetan persoalan publik yang saat ini dihadapi masyarakat. Kondisi ini tidak akan bisa berjalan optimal tanpa ada kerjasama dan dukungan lintas instansi.

“Persoalan publik yang menyangkut kualitas layanan pemerintah banyak yang belum memuaskan masyarakat. Ini perlu kita carikan solusinya dengan membangun inovasi-inovasi baru yang mampu menjadi terobosan di sektor publik. Diklat RLA ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengurai persoalan publik yang saat ini dihadapi semua pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Menpan & RB Dwi Wahyu Atmaji mengakui, selama ini ego sektoral antar instansi pemerintah masih dominan dalam mengurai persoalan publik. Akibatnya, banyak sekali persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara singkat.

“Tidak hanya konektivitas antar instansi yang lemah, regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini masih tumpang tindih. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk memperbaiki itu semua,” jelasnya.

Dia menyadari, di era sosial media sekarang ini masyarakat semakin kritis. Pemerintah pun mau tidak mau harus adaptif dan responsif terhadap segala kritik dan masukan dari masyarakat. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang saat ini dijalankan pemerintah harus terus didorong agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain.

“Keberhasilan program RB dan tata kelola pemerintahan ini juga penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional,” jelasnya. (nofel/thopa/humas)

Jakarta – Birokrasi pemerintah tidak hanya dituntut untuk cerdas dan pandai dari segi pengetahuan saja namun juga harus memiliki karakter melayani demi kemajuan bangsa dan negara.

Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional LAN, Dr. Andi Taufik mengatakan, karakter birokrasi yang melayani ini penting untuk menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Revolusi mental yang digagas pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla bertujuan untuk membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang memiliki karakter kuat, jujur dan beretos kerja tinggi.

“Revolusi mental itu merupakan upaya merubah pola pikir, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemaslahatan umum,” jelasnya saat memberikan sambutan Diklat Revolusi Mental Bagi ASN dalam Membangun Budaya Kerja Pelayanan, di Gedung Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (6/10).

Andi Taufik menambahkan, selama ini masih banyak persepsi dan pemahaman yang berbeda terkait revolusi mental. Sehingga perlu ada pemahaman yang sama agar revolusi mental yang digagas  pemerintah mencapai tujuannya.

“Persamaan persepsi revolusi mental dalam melayani masyarakat perlu didasari dengan pengetahuan dasar(basic knowledge) agar tujuan melayani masyarakat dapat tercapai,” jelasnya. (choky/humas)

Seleksi Terbuka JPT Pratama dan Madya di Badan Kepegawaian Negara