Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

STIA LAN

 

STIA LAN merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.

Pembinaan STIA LAN secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri di bidang Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administrative dilaksanakan oleh Kepala LAN.

STIA LAN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang administrasi.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, STIA LAN menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program pendidikan.
  2. Penyelenggaraan pendidikan di bidang administrasi.
  3. Pelaksanaan penelitian.
  4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  5. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
  6. Pelaksanaan sistem pengawasan internal.
  7. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika.
  8. Pengelolaan laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
  9. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi akademik dan kerjasama.
  10. Pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum.
  11. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat.
  12. Pelaksanaan perencaan dan evaluasi program kegiatan.

 

STIA LAN terdiri atas:

  1. STIA LAN Jakarta
  2. STIA LAN Bandung
  3. STIA LAN Makassar

Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern.
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala.
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
  5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

 

Inspektorat terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Usaha
  2. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Alamat:

Lembaga Administrasi Negara, Lantai 7 Gedung B,

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Telp.: (021) 3455021 ext. 230

 

 

Deputi Bidang Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi Bidang Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan ASN.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional.
  2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi manajerial pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
  3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis dan sosial kultural pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
  4. Penjaminan standar kualitas dan mutu pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dasar ASN.
  5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan ASN.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN terdiri atas:

  1. Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara
  2. Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara
  3. Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara

 

Alamat:

Lembaga Administrasi Negara, Lantai 4 Gedung B,

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

 

 

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pengembangan kompetensi pegawai ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai ASN, serta membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai ASN.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi pegawai ASN.
  2. Perencanaan dan pemantauan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN.
  3. Pengembangan dan penetapan program penyelenggaraan, standar kualitas, serta akreditasi lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai ASN.
  4. Pelaksanaan akreditasi lembaga pengembangan kompetensi pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.
  5. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
  6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis fungsional dan penjenjangan tertentu di bidang pengembangan kompetensi pegawai ASN.
  7. Pelaksanaan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
  8. Pembinaan Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai ASN.
  9. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan sistem informasi pengembangan kompetensi ASN.
  10. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pegawai ASN.
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN terdiri atas:

  1. Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
  2. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

 

Alamat:

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

Lembaga Administrasi Negara, Lantai 6 Gedung B,

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Telp.: (021) 3455021 ext. 104

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang kajian dan inovasi manajemen ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian di bidang manajemen ASN serta inovasi di bidang manajemen pengembangank pegawai ASN dan bidang teknologi pengembangan kompetensi.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pengkajian manajemen ASN serta inovasi di bidang manajemen pengembangan kompetensi pegawai ASN dan bidang teknologi pengembangan kompetensi.
  2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian manajemen ASN serta inovasi di bidang manajemen pengembangan kompetensi pegawai ASN dan bidang teknologi pengembangan kompetensi
  3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian manajemen ASN serta inovasi di bidang manajemen pengembangan kompetensi pegawai ASN dan bidang teknologi pengembangan kompetensi
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN terdiri atas:

  1. Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara
  2. Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
  3. Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi

 

 

Alamat:

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara

Lembaga Administrasi Negara, Lantai 3 Gedung B,

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Telp.: (021) 3455021 ext. 101

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan di bidang administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
  2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, serta pengkajian manajemen kebijakan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
  3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, serta pengkajian manajemen kebijakan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara terdiri atas:

  1. Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara
  2. Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
  3. Pusat Inovasi Administrasi Negara

 

Alamat:

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara, Lantai 5 Gedung B,

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Telp.: (021) 3455021 ext. 103

Pada awal tahun 2019 ini, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia kembali menorehkan prestasi dengan meraih ANRI Award 2019 sebagai Juara Harapan III Kategori Unit Kearsipan Terbaik LN dan LPNK. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini diterima langsung Kepala LAN RI Dr. Adi Suryantio, M.Si pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019 dan Penyerahan ANRI Award dalam rangka Hari Kearsipan Nasional Ke-48 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si didampingi Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan. Dalam sambutannya Menpan RB mengatakan bahwa tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan RB. Melalui penggunaan teknologi dalam sistem kearsipan diharapkan akan dapat menghadirkan data arsip yang terintegrasi, dinamis, dan melindungi kepentingan negara.

Proses pemilihan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2019 ini diikuti oleh 50 Lembaga Non Kementerian. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, Lembaga Administrasi Negara lolos bersama 15 Lembaga lain ke tahap penilaian lapangan.

Tahap penilaian lapangan dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan arsip aktif: pemberkasan, penggunaan sarana penataan, penggunaan kode klasifikasi dan indeks, uji penemuan kembali arsip, dan verifikasi ke Record Centre.

Tim penilai dari ANRI yang diketuai oleh Supranti, S.AP (Arsiparis Madya) melakukan visitasi penilaian dan uji penemuan kembali arsip ke beberapa unit kerja, yaitu: Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Bagian Arsip dan Dokumentasi, Bagian Humas dan Protokol serta STIA LAN Jakarta.

Setelah melalui tahap penilaian lapangan, selanjutnya terpilih 6 nominasi, yang kemudian diharuskan melakukan presentasi terkait pengelolaan kearsipan pada lembaga masing-masing. Mewakili LAN dalam presentasi ini adalah Dra. Reni Suzana, MPPM selaku plt Kepala Biro Hukum dan Humas. Beberapa materi yang disampaikan antara lain kebijakan kearsipan, kebijakan sarana dan prasarana, kelembagaan kearsipan, SDM kearsipan, kegiatan/program kearsipan, dukungan anggaran dan inovasi tentang kearsipan.

Secara lengkap, pemenang lomba ANRI Award dalam kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah sebagai berikut: Juara I diraih oleh Mahkamah Konstitusi, Juara 2 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Juara 3 BPJS Ketenagakerjaan, Juara Harapan 1 BPJS Kesehatan, Juara Harapan II Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Juara Harapan III Lembaga Administrasi Negara. (humas)

Jakarta- Sejalan dengan impian untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang didukung oleh Birokrasi Berkelas Dunia, pemerintah saat ini terus melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Salah satu aspek terpenting dari proses Reformasi Birokrasi tersebut adalah upaya untuk terus mengembangkan profil ASN yang berkinerja tinggi, professional, stratejik, dan inovatif, melalui manajemen ASN yang berbasis sistem merit sejak proses perencanaan, rekruitmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karier, sistem penggajian, hingga pemberhentiannya.

Dalam mendukung agenda pengembangan kompetensi ASN, LAN RI melalui Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema Pengembangan Kompetensi ASN dalam Mewujudkan World Class Government pada tanggal 2 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Mercure, Jl. Hayam Wuruk Jakarta.  Kegiatan ini dihadiri oleh 300 undangan berasal unsur Sekretariat Utama/Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga, Sekretariat  Daerah, BPSDM/BKPSDM, dan Biro SDM/Kepegawaian K/L.

Rakornas dibuka secara resmi oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si didampingi oleh Sekretaris Kementerian PAN & RB dan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN. Selanjutnya, Kepala LAN memberikan  keynote speech dengan tema “Pengembangan Kompetensi ASN dalam Membangun World Class Government”.  Dalam paparannya, Kepala LAN menyampaikan bahwa transformasi menuju ampu beradaptasi terhadap berbagai dinamika kehidupan bangsa. Agile government tersebut diharapkan menjadi paradigm baru, mengingat kondisi birokrasi saat ini yang belum memuaskan. Oleh karenanya penataan dan perubahan mutlak untuk dilakukan secara terpadu, sistematis dan sinergis, terutama penataan terhadap manajemen ASN sebagai komponen utama birokrasi. World Class Government memerlukan pemerintahan yang gesit (agile government), yang m

Kepala LAN juga menyampaikan bahwa Rakornas ini ditujukan untuk mendiskusikan berbagai isu dan permasalahan sekaligus untuk menyamakan persepsi terkait paradigm baru dalam pengembangan kompetensi ASN.

“Dengan Forum Rakornas Pengembangan Kompetensi ASN inilah,  sekali lagi kita samakan persepsi dan dilanjutkan dengan membangun komitmen bersama dalam rangka melakukan perumusan kebutuhan perencanaan pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan melakukan evaluasi pengembangan kompetensi PNS baik di tingkat instansi dan tingkat nasional. Paradigma yang sebelumnya hanya berorientasi ke dalam untuk memenuhi kebutuhan institusi, harus digeser kepada pemenuhan kebutuhan nasional. Pengembangan kompetensi yang tadinya hanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) klasikal, kini mulai mengarah pada model-model pelatihan non klasikal. Demikian juga dengan metoda yang digunakan. Jika dulu pengembangan pegawai bersifat konvensional, saat ini telah dikembangkan berbagai metoda baru berbasis blended learning maupun fully e-learning, program magang, coaching, mentoring, dan sebagainya”, demikian disampaikan Kepala LAN.

Sementara itu Menteri PAN RB, Drs. Syafruddin, M.Si dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Men PAN RB Drs. Dwi Atmaji, MPA, menyampaikan bahwa perbaikan Manajemen ASN selaras dengan Road Map Pembangunan ASN yang mengarah pada terwujudnya Birokrasi Berkelas Dunia 2024 melalui perwujudan Smart ASN. Oleh karenanya, SDM aparatur dituntut untuk mempunyai karakteristik yang berintegritas, professional, berjiwa nasionalis, berwawasan global, berkemampuan bahasa asing dan IT, berjiwa hospitality dan entrepreneurship, serta memiliki networking yang luas.

“Jaminan utama bagi masa depan bangsa, bukanlah sumber daya alam yang dimiliki negara itu, tetapi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Studi World Bank menyatakan bahwa di negara-negara maju, kekayaan SDM adalah proporsi terbesar dari total kekayaan negaranya. Beberapa contoh seperti Singapura, Swiss, New Zaeland dan banyak negara lainnya yang bisa maju bukan karena sumber daya alamnya, tetapi karena keunggulan sumber daya manusianya. Oleh karenanya ASN dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi, baik kompetensi manajerial, teknis, maupun sosio-kultural melalui adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kompetensi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.” tambahnya.  

Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Kompetensi ASN ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN Dr. Muhammad Taufiq, DEA, Deputi SDM KemenPAN RB, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng., Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, SE., MA, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum, Kepala BPSDM Kemendagri Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd, dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS Dr. Ir. Subandi, MSc.

Dalam kegiatan Rakornas ini, peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi, yaitu Komisi I yang membahas mengenai Perencanaan Pengembangan Kompetensi dan Komisi II yang membahas mengenai Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi. Selanjutnya Rakornas diakhiri dengan Pleno untuk menyepakati hasil-hasil diskusi yang didapat dari kedua komisi, beserta rencana tindak lanjut dari hasil Rakornas.