Berita

Jakarta – Setiap inovasi pelayanan publik seharusnya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Namun tidak semua inovasi yang telah diciptakan oleh instansi pemerintah diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak tanggap terhadap permasalahan yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si pada pembukaan Laboratorium Inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah melalui video conference, Selasa (19/5).

Lebih jauh Adi Suryanto menyampaikan bahwa seringkali inovasi pelayanan publik yang dilahirkan terkendala oleh kurangnya diseminasi kepada masyarakat. Oleh karena itu seharusnya dalam melahirkan inovasi juga harus dibarengi upaya diseminasi melalui berbagai kanal, seperti media sosial atau kanal lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. “Keberhasilan inovasi ditentukan oleh tiga hal, yaitu komitmen pimpinan, sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan inovatif serta budaya inovasi.” tutup Kepala LAN.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Mamuju Tengah, Drs. H. Amin Jasa, MM juga mengatakan, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibangun budaya minimal satu inovasi setiap organisasi perangkat daerah. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Disadari bahwa masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan hal tersebut. Oleh karenanya Amin berharap momen pendampingan LAN melalui Laboratorium Inovasi ini dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal melalui inovasi-inovasi yang terprogram dan terencana.

Kegiatan launching Laboratorium Inovasi Kabupaten Mamuju Tengah ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo, MA, Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara, Dra. Isti Heriani, MBA dan Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintah, Dr. Andi Taufik, M.Si. (humas)

 

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) berupa 2500 set baju hazmat, 10.000 unit masker, 2000 unit sarung tangan dan 20 unit googles dari Tanoto Foundation. Bantuan diserahkan oleh Leader of Civil Servant Leadership Development Tanoto Foundation, Glent Christian kepada Sekretaris Utama LAN Dra. Reni Suzana, MPPM di Kantor LAN, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta, Selasa (19/5).

Dalam sambutan singkatnya Glent Christian mengatakan bahwa salah satu misi Tanoto Foundation sebagai sebuah organisasi filantropi independen adalah menjadi katalis kemitraan pemerintah untuk menghasilkan ide-ide progresif. LAN sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya merupakan mitra yang tepat untuk Tanoto Foundation. 

“Oleh karena itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kami menyerahkan bantuan berupa APD kepada LAN. Kami berharap ini bisa dipergunakan untuk terus melakukan proses pengembangan kompetensi ASN selama pandemi ini” tambah Glen.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Utama LAN Dra. Reni Suzana, MPPM menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tanoto Foundation atas bantuannya. Menurutnya, APD dapat dipergunakan untuk para garda terdepan pelayanan publik, sehingga pelayanan dapat terus berjalan maksimal.

“Nantinya kami juga akan mempertimbangkan, bagaimana kami bisa mendukung kawan-kawan penyelenggara pelatihan lain, untuk bisa berbagi APD yang diberikan ini. Sehingga sumbangan ini nantinya tidak hanya bermanfaat untuk LAN, tapi bisa juga bermanfaat bagi para pihak terkait maupun penyelenggara pelatihan lainnya” tutup Reni Suzana.

Dalam acara tersebut, hadir juga Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A, Kepala Biro Hukum dan Humas Tri Atmojo Sejati, Kepala Biro SDM dan Umum, M. Yusuf Gunawan Idris, S.Ip, ME

Jakarta - Memasuki fase ketiga atau fase terakhir dari peta perjalanan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam upaya mencapai birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy). Permasalahan tersebut antara lain organisasi yang gemuk, peraturan yang tumpang tindih, sumber daya manusia yang tidak kompeten, pelayanan publik yang masih buruk, serta tumpang tindih kewenangan masih mewarnai perjalanan Reformasi Birokrasi (RB) sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Hal tersebut disampaikan, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN, Widhi Novianto, S.Sos, M.Si pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual I : Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference, Senin (18/5). 

“Pelaksanaan RB masih berorientasi pada aspek pemenuhan dokumen-dokumen semata, sehingga ukuran keberhasilan RB masih belum jelas dan belum terukur dampak pelaksanaan RB terhadap pelayanan publik.” tambah Widhi. FGD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi rumusan kebijakan kepada pemerintah terkait desain kebijakan RB berbasis outcome.

Pada kesempatan ini, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasodjo, Mag.rer.publ mengatakan, upaya pelaksanaan RB di Indonesia dapat dikatakan sudah mengalami kemajuan yang cukup baik, namun masih banyak indikator penghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, misalnya seperti kegiatan RB di instansi belum menyasar pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan strategis pembangunan bangsa.

“Kegiatan RB juga sebagian besar hanya bersifat perubahan ke dalam organisasi (inward-looking), belum masuk pada tatanan outcome apalagi impact. Pada RB fase ketiga, perlu pengelolaan RB yang dirancang dengan mengutamakan keluaran berupa dampak (impact) terhadap strategis pembangunan nasional.” tambahnya.

Menurut Eko Prasojo, RB tidak hanya berhenti pada keberhasilan RB itu sendiri yang hanya bercirikan menciptakan birokrasi yang bagus, namun lebih luas lagi bahwa pelaksanaan RB harus memberikan impact bagi pembangunan nasional dengan indikator misalnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi, zero corruption, atau meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Hal serupa juga diungkapkan Kasubdit Kelembagaan dan Kapasitas ASN Kementerian PPN/Bappenas, Maharani Putri Samsu Wibowo, S.Mn., MSM, bahwa perlu penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan lintas sektoral untuk mendukung perluasan implementasi RB Nasional seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, penguatan pemerintah daerah dalam pendampingan pelaksanaan RB di tingkat kabupaten/kota juga merupakan salah satu hal yang menurutnya sangat penting.

Jakarta - Dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo meminta birokrasi untuk segera melakukan reformasi dengan bekerja tidak menggunakan cara-cara biasanya dan selalu menggagas terobosan baru. Oleh karena itu dalam Reformasi Birokrasi, inovasi menjadi penting. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat membuka secara resmi Laboratorium Inovasi di Kabupaten Manggarai melalui fasilitas video conference, Kamis (14/5).

“Kabupaten Manggarai memiliki orang-orang yang bersemangat tinggi dalam berinovasi. Hal tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan. Kultur inovasi dalam organisasi juga mendukung keberhasilan implementasi inovasi. Hal selanjutnya yang menentukan keberhasilan inovasi adalah bagaimana ASN mengelola inovasi itu sendiri”, tambah Adi Suryanto.

Adi Suryanto juga menyampaikan, terkadang banyak daerah sudah memiliki inovasi, namun cara penyampaian dan pengemasannya masih perlu didorong. Untuk itu, Kabupaten Manggarai harus dapat menjadi lumbung inovasi, sehingga menjadi contoh bagi kabupaten lain.

“Saya sangat mengapresiasi semangat berinovasi yang ada. Meskipun kita sedang dilanda pandemi COVID-19, mungkin Tuhan ingin menguji kita, supaya kita didorong untuk melakukan banyak perubahan. Kalau kita selalu di zona nyaman, maka kita tidak akan ada perubahan. Kita jadikan inovasi menjadi virus yang menyebar ke seluruh pelosok negeri, sehingga birokrasi berkelas dunia dapat tercapai.” Tutup Kepala LAN.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Manggarai, Dr.Deno Kamelus, SH. MH., menyampaikan komitmen untuk mendukung penuh kegiatan Laboratorium Inovasi ini. Ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Manggarai, namun belum cukup memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan lebih lanjut oleh LAN.

“Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada LAN karena Manggarai sudah ditunjuk untuk mendapatkan pendampingan. Sebagai Bupati, tentunya saya memberi dukungan yang maksimal dalam pendampingan kepada Kabupaten Manggarai agar mendapat hasil yang maksimal. Meskipun ada COVID-19, namun ini juga menjadi contoh bagaimana melakukan koordinasi.” tambah Deno Kamelus.

Kegiatan pembukaan Laboratorium Inovasi dilanjutkan dengan pemberian materi bertajuk "Membangun Komitmen Bersama dalam Berinovasi di Kabupaten Manggarai" yang disampaikan oleh Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo. Dalam materinya, Tri Widodo mekankan pentingnya peran pemimpin dalam menggerakkan lingkungan berinovasi dan menyelaraskan gerak dalam berinovasi. Acara ditutup dengan pemaparan materi tahapan 'diagnose' dalam Laboratorium Inovasi yang disampaikan oleh tim dari Pusat Inovasi Administrasi Negara.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara Dra. Isti Heriani, MBA dan 119 peserta dari 37 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Manggarai melalui fasilitas video conference.

Pada tahun 2020 ini, LAN telah menetapkan empat daerah yang akan menjadi lokus laboratorium inovasi, yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Pandeglang. (humas)

Jakarta- Di tengah semakin mewabahnya pandemi covid-19, semakin banyak gerakan-gerakan sosial di masyarakat untuk saling membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini. Salah satunya juga dilakukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIV Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 peserta PKN Tingkat I Angkatan XLIV yang diwakili pengurus kelasnya melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dengan membagikan 500 paket sembako kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) LAN dan masyarakat kurang mampu di sekitar Kampus PPLPN LAN Pejompongan, pada Rabu (13/5).

Memperhatikan arahan Kepala LAN untuk tidak membuat kerumuman, Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan XLIV, Gupuh Setiyono, S.IK., M.H menyerahkan bantuan kepada masing-masing Ketua RT untuk warga sekitar Pejompongan. Sementara itu untuk PPNPN LAN diserahkan kepada Kepala Biro SDM dan Umum, M. Yusuf Gunawan Idris, S.Ip, ME untuk didistribusikan. Selain bantuan paket berupa sembako, peserta P KN Tingkat I Angkatan XLIV juga mengirimkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter dan tenaga medis masing-masing 100 unit ke Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

“Ini adalah upaya kami sesuai anjuran Presiden RI, untuk menggugah agar daya dukung sosial di lingkungan kita semakin meningkat. Saya mengucapkan terima kasih untuk LAN telah memfasilitasi kegiatan ini” tambah Gupuh Setiyono.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Utama LAN Dra. Reni Suzana, MPPM menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta PKN Tingkat I Angkatan XLIV.

“Atas nama LAN, saya merasa bangga, kawan-kawan di sela menyusun proyek perubahan dan di saat pandemi seperti ini masih bisa menunjukkan rasa empatin secara nyata dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial ini. Saya berharap pandemi ini segera berakhir, sehingga kondisi pelatihan kembali normal dan kita semua bisa berkumpul kembali” tutup Reni Suzana