Berita

Transformasi LAN terus bergulir, menyusul terbitnya Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si melantik 90 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (21/1), setelah pada pekan lalu (14/1) terlebih dahulu melantik JPT Madya dan Pratama. Dalam sambutannya Kepala LAN mengatakan bahwa mutasi, promosi, dan rotasi jabatan merupakan wujud dinamika organisasi, terlebih saat ini LAN tengah melakukan penataan kelembagaan.

“Pelantikan ini merupakan respon organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan baru. Proses penetapan pejabat ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang, diawali dengan proses pemetaan dan assessment terhadap seluruh kandidat yang memenuhi persyaratan, hingga rangkaian rapat Baperjakat yang hasil akhirnya didapat profil pejabat yang dinilai sesuai dengan jabatan yang diembannya” tutur Adi Suryanto.

Lebih lanjut Kepala LAN berharap, masing-masing pejabat yang dilantik dapat langsung berkoordinasi dengan JPT Pratama dan Madya untuk segera melakukan konsolidasi, pemetaan masalah dan menentukan arah strategi organisasi serta target yang akan dicapai kedepannya. Menutup sambutannya, Kepala LAN mengucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Dalam pesan penutupnya, seluruh jajaran yang telah dilantik diminta untuk selalu amanah, menjaga kekompakan dan kebersamaan sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misi LAN yang baru. (Humas/Choky)

Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto melakukan pelantikan terhadap sejumlah Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan LAN, Senin (14/1), di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA.

Pelantikan terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah lanjutan dari proses restrukturisasi yang dilakukan LAN. Menurut dia, kompleksitas masalah dan tantangan yang dihadapi dunia birokrasi membuat LAN harus melakukan reposisi terhadap peran dan fungsinya.

“Perubahan kelembagaan LAN ini merupakan respon positif terhadap penambahan tugas dan fungsi LAN sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dengan demikian kita harus menyesuaikan visi, misi dan strategi kedepan sesuai dengan perubahan tersebut,” ungkapnya.

Menurut Adi Suryanto, perubahan tugas dan fungsi LAN itu pada akhirnya juga turut mengubah nomenklatur hingga ke tingkat Kedeputian. Kepala LAN mencontohkan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN Jatinangor yang berubah menjadi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (P4KASN).

“Ke depan P4KASN Jatinangor diberikan tugas khusus dalam pemetaan dan assessment pegawai negeri sipil. Jadi sudah tidak ada lagi istilah LAN Perwakilan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Adi Suryanto berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan dan bekerja dengan struktur yang baru. Terkait posisi jabatan tinggi pratama yang masih menyisakan empat lowong, Adi menambahkan akan dilakukan  proses seleksi terbuka untuk mengisi posisi tersebut.

“Untuk jabatan yang masih kosong, nanti akan kita lakukan open bidding. Sementara untuk jabatan administrator dan pengawas  akan kita lakukan pelantikan secepatnya agar kita semua bisa bekerja,” pungkasnya. (choky/budi prayitno)

 

                                                 Daftar Nama Pejabat yang dilantik :

No.

Nama

Jabatan Baru

1.

Dr. Muhammad Taufiq, DEA

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

2.

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

3.

Dra. Elly Fatimah, M.Si

Inspektur

4.

Dra. Reni Suzana, MPPM

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

5.

M. Yusuf Gunawan Idris, S.IP.,ME

Kepala Biro SDM dan Umum

6.

Erna Irawati, S.Sos.,M.Pol.Adm

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

7.

Drs. Riyadi., M.Si

Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara

8.

Dr. Hary Supriadi., SH, MA

Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN

9.

Drs. Seno Hartono, DESS

Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN

10.

Dr. Muhammad Firdaus, MBA

Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi

11.

Erfi Muthmainah, SS, MA

Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

12.

Dra. Army Winarti, M.Si

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN

13.

Dr. Muhammad Aswad., M.Si

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN

14.

Dr. Basseng. M.Ed

Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN

15.

Hari Nugraha, SE. MPM

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN

16.

Dr. Andi Taufik, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan

17.

Dr. Mariman Darto, SE, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

18.

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara.

 

Jakarta - Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membuat negara hadir melalui pelayanan publik yang lebih professional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hingga kini hal itu masih belum terwujud karena masih ada persoalan dalam distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kunci utama berjalannya pelayanan publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, problematika distribusi ASN yang terpusat di kota besar mengakibatkan pelayanan publik yang diterima masyarakat tidak merata. Padahal, dalam kondisi apapun hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Negara pada intinya harus hadir di manapun warga negaranya membutuhkan. Apalagi setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian  juga dengan pelayanan publik,” kata dia saat menyampaikan paparan pembuka di acara “Diskusi Terbatas : Strategi Optimalisasi Jabatan Fungsional Tertentu di Pemerintah Pusat dan Daerah”, bertempat di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Jumat (19/10).

Menurut Taufiq, alpanya pelayanan publik itu salah satunya karena distribusi dan komposisi PNS di Indonesia yang didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh daerah, sangat diperlukan pegawai yang memiliki keahlian khusus, seperti tenaga medis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Selain dominannya populasi jabatan fungsional umum, masalah distribusi pegawai juga mengakibatkan sebaran jabatan fungsional tertentu dengan keahlian tidak merata. Bahkan terjadi kesenjangan antar daerah terkait jumlah jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini tentunya ikut memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan,” jelasnya.

Meski begitu, Taufik tidak menafikan bahwa masalah distribusi pegawai bukan satu-satunya penyebab kesenjangan sebaran jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Adanya tren urbanisasi pelayanan di mana tenaga professional dalam pelayanan cenderung memilih tinggal di kota ikut menyumbang masalah besarnya kesenjangan pelayanan di perkotaan dan pedesaan.

“Banyak para pegawai yang kemudian memilih daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur lebih maju. Daerah-daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal, umumnya pemerintah daerahnya kesulitan menarik minat para calon JFT untuk mendaftar. Bila mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja yang umum seperti ini tanpa ada strategi distribusi pegawai, tentunya kondisi kesenjangan pegawai dan kualitas pelayanan akan semakin besar dan berlangsung terus menerus,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini posisi JFT masih dipandang kurang menarik karena berbagai alasan. Misalnya karena prosedur kenaikan pangkat yang lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan JFU dan Jabatan Struktural.

“Karena bagi JFT, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengumpulkan angka kredit, ditambah persyaratan lainnya. Untuk para JFT di daerah yang lumayan jauh atau berada di remote area, akan lebih kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat dibandingkan dengan JFT di daerah yang infrastrukturnya sudah established,” katanya.

Skenario yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, kata Taufik, yaitu melalui tour of duty untuk perpindahan pegawai dari satu jenis profesi ke profesi lainnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan para pegawai dari posisi JFU ke JFT keahlian dan keterampilan yang mendukung perbaikan pelayanan di daerah.

Dalam prosesnya nanti tetap akan ada penentuan kriterianya mulai dari tes kompetensi hingga menyusun program pengembangan kompetensi yang akan mampu mengubah keahlian yang sifatnya umum dari para JFU tersebut menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh JFT.

Bukan hanya sekadar mengalihkan JFU menjadi JFT, tapi dalam pengelolaannya juga diadakan pemilahan antara JFT utama yang akan menggerakkan perbaikan pelayanan dasar dengan JFT yang sifatnya pendukung atau penunjang. (ima/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Upaya pemerintah untuk meratakan pelayanan publik yang berkualitas hingga ke seluruh pelosok tanah air dilakukan salah satunya dengan mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik di daerah-daerah. Namun, dalam prosesnya, masih banyak ditemukan hambatan karena banyaknya ketidakjelasan dan keraguan soal proses berinovasi. Bila tidak dibahas bersama, hal ini tentu akan menyulitkan proses ke depan dalam menjalankan program maupun kebijakan.

“Inovasi dalam sektor publik sendiri ranahnya sangat luas. Maka kalau kita bicara isunya, tentu jumlahnya sangatlah banyak. Namun, untuk diskusi kali ini kami akan mengangkat tiga isu yang kami rasa penting,” kata Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo saat membuka acara Seminar Nasional bertema “Isu Aktual Inovasi Sektor Publik”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Senin (19/11).

Seminar ini mengangkat tiga isu yang masih berkaitan dengan inovasi sektor publik. Tiga isu tersebut kemudian dikemas dalam tema-tema diskusi yang berbeda. Tema Grand Design Jabatan Fungsional untuk membahas isu pengembangan serta penguatan Jabatan Fungsional dalam struktur birokrasi di Indonesia, tema Model Inovasi Berbasis Gender yang mengupas posisi serta peran perempuan dalam pembangunan nasional untuk mendukung program ekonomi kreatif pada tingkat lokal, serta tema Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan untuk membahas strategi dalam membangun kesinambungan inovasi.

“Latar belakang pemilihan tiga isu ini adalah karena dalam pandangan kami, ketiganya masih cukup terpinggirkan. Artinya, masih belum banyak yang menaruh perhatian pada ketiga isu ini. Akibatnya, permasalahan yang ditimbulkannya dari dulu hingga sekarang tidak juga berubah,” kata dia.

Tri Widodo menjelaskan secara singkat permasalahan dalam tiap-tiap isu seperti misalnya posisi Jabatan Fungsional yang hingga sekarang masih tidak banyak peminatnya di kalangan PNS.

“Kapan Jabatan Fungsional ini bisa berhenti dilihat sebagai kasta rendah? Kapan mereka bisa memberi kontribusi yang tinggi dan diakui kinerjanya seperti Jabatan Pimpinan Tinggi? Kita tentu tidak ingin melanggengkan kondisi semacam ini,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi tema diskusi adalah permasalahan gender. Tri Widodo mengatakan, sudah sejak lama gerakan feminism dan bahkan emansipasi wanita berkumandang. Bahkan, sudah ada Peraturan tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya sudah mencantumkan tentang penyetaraan gender. Meski demikian, kata dia, ternyata masih banyak kebijakan-kebijakan afirmatif terkait dengan posisi wanita dalam partai politik, lembaga legislatif, maupun dalam jabatan-jabatan publik yang sampai saat ini belum mencapai kondisi ideal  yang diharapkan.

Terkait dengan isu akselerasi inovasi, LAN mendapati bahwa meskipun inovasi sekarang sudah berkembang pesat da nada banyak jumlah karya inovasi yang dihasilkan, tapi ternyata budaya berinovasi masih belum terbentuk hingga sekarang.

“Semua ini mengindikasikan bahwa ada yang masih keliru dalam pengelolaan kita terhadap isu-isu tadi.  Sehingga membutuhkan perhatian lebih serius dari para pemangku kepentingan agar bersama-sama dicari solusi yang terbaik,” pungkasnya. (Ima/budiprayitno)