Berita

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 dengan kualifikasi Menuju Informatif. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Gede Narayana kepada Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si dan disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof Dr KH Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Kamis (21/11).


LAN mendapat kualifikasi “Menuju Informatif” berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KI Pusat. Dalam laporannya, Gede Narayana menyampaikan bahwa pada Tahun 2019, KI Pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 355 (tigaratus limapuluh lima) badan publik di Indonesia. Berdasarkan monev tersebut, diketahui bahwa sebanyak 53,24% badan publik masih dalam kualifikasi “Tidak Informatif”. Hal ini tentu saja menimbulkan keprihatinan, mengingat di era keterbukaan ini, informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.


Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini dilakukan melalui verifikasi dan penilaian terhadap beberapa indikator, yaitu pengelolaan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan bobot nilai 30 persen, pengisian kuesioner yang disertai dengan data dukung dengan bobot sebesar 40 persen dan penilaian presentasi sebesar 30 persen.


Pada kesempatan tersebut Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof Dr KH Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah. Menurut Wapres semua lapisan masyarakat harus tahu betapa pentingnya arti informasi. Hak mendapatkan informasi publik dijamin oleh undang-undang sehingga memberikan informasi merupakan kewajiban badan publik. Untuk selanjutnya tantangan ke depan adalah bagaimana badan publik meningkatkan kualitas konten informasi dan meningkatkan literasi masyarakat. (humas)

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk terwujudnya Indonesia Emas pada 2045. Untuk itu, sumber daya manusia hingga sistem birokrasi penunjang roda ekonomi harus mulai ditata. Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mutu serta daya saing tinggi juga harus sudah mulai dipersiapkan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengkajian, pendidikan, dan pelatihan ASN mencoba mendesain program sekolah kader sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan SDM unggul, yang berkompetensi tinggi. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN, Dr. Basseng, M.Ed pada Seminar Nasional Sekolah Kader "Peran Strategis Sekolah Kader Dalam Menyiapkan ASN Unggul Menuju Indonesia Emas 2045", bertempat di Gedung A Lantai 2, Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

"Dalam konteks manajemen sumber daya manusia itulah kita mengadakan seminar nasional ini yg difokuskan pada sekolah kader. Kita barangkali sudah mendengar di dalam manajemen dikenal kata bijak bahwa sumber daya yang lainnya hanya bisa menghadirkan kemungkinan-kemungkinan, tetapi hanya sumber daya manusia yg dapat mewujudkan kenyataan," ungkap Basseng.

Basseng menambahkan di periode kedua Presiden Joko Widodo telah menunjukkan pemilihan SDM unggul yang ditempatkan dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju dan lingkaran kepresidenan. "Alhamdulillah pemerintah Jokowi dan Ma'ruf sudah memulai. Kita mengetahui sudah banyak talenta di birokrasi sudah banyak direkrut, Mendikbud adalah talenta yang sudah menunjukkan keberhasilan di dalam bisnis, muda-mudahan talenta-talenta berikutnya bisa masuk di dalam sektor publik, supaya kemudian menjadikan NKRI mewujudkan visi Indonesia emas pada tahun 2045," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Pengembangan Karakter ASN Pusat Pengembangan Kader ASN Dadan Sidqul Anwar menjelaskan terdapat beberapa konstruksi yang digunakan dalam membuat kurikulum pelajaran sekolah kader. Seperti, ASN harus dididik memiliki integritas yang tinggi. "Diharapkan kemampuan yang tinggi dapat digunakan untuk melayani rakyat," ujar Dadan.

Selain itu, sekolah kader nantinya akan mendidik ASN memiliki manajemen kepimpinan yang baik. Sebagai calon pemimpin dituntut dapat memberikan keputusan cepat dan terukur, meski dalam kondisi tak menentu. Menjadi leader di dalam ketidakpastian, tidak hanya menggunakan rasionalitas tapi irasionalitas," tuturnya.

Sementara itu menurut Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tatang Muttaqin, kurikulum sekolah kader ASN harus mengikuti perkembangan zaman. Utamanya materi tentang digitalisasi. Harus ada penekanan dalam digitalisasi dan materi-materi yang bisa melengkapi skill peserta diklat untuk memperkuat kemampuan tersebut.

“Materi tentang sistem digital sangat penting bagai ASN di era sekarang. Presiden Joko Widodo berulang kali menekankan rencana pemerintah mengalihkan pelayanan publik menjadi digital.” tutup Tatang Muttaqin. (humas)

Jakarta - Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara (Pusbangkom TSK ASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo, kepada Kepala Pusbangkom TSK ASN LAN, Caca Syahroni, S.IP., M.Si pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019 di Birawa Asemmbly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin yang hadir pada acara tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi. Utamanya, pada unit pelayanan yang berdampak bagi masyarakat dan dunia usaha. Tingginya harapan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN, menuntut perbaikan birokrasi. Menurut Wapres, perbaikan birokrasi perlu dilakukan dengan membangun sistem yang baik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, murah, tidak diskriminatif, dan berkualitas.

Sementara itu, menurut Kepala Pusbangkom TSK ASN LAN, Caca Syahroni, S.IP., M.Si penghargaan tahap pertama berupa Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK diharapkan menjadi pemicu semangat dan tekad untuk terus memberikan layanan terbaik dari Pusbangkom TSK ASN LAN, kepada semua stakeholders LAN, baik instansi pusat maupun instansi daerah. (humas)

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) menggelar Kongres Ikatan Widyaiswara Indonesia Tahun 2019. Kegiatan ini diharapkan bisa dijadikan ajang silaturahmi untuk mempererat kerjasama dan persaudaraan bagi para Widyaiswara yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, serta dari berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka rangkaian Acara Kongres Nasional Ikatan Widyaiswara Indonesia Tahun 2019 dan Seminar Nasional Tahun 2019, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

“Harapan kami agar Kongres hari ini akan membuahkan kepengurusan dan program kerja yang aspiratif dan transformatif.” ujar Adi Suryanto.

Kepala LAN juga menambahkan bahwa LAN berusaha menjadi instansi pembina pertama yang meningkatkan dan mempererat kerjasama yang lebih baik dengan organisasi-organisasi profesi yang dibinanya, sesuai dengan amanah PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai dukungan dan kerja sama antara instansi pembina dengan organisasi profesi yang dibinanya.

“Ke depan, IWI mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk mewujudkan Indonesia Maju. Untuk itu LAN berkomitmen untuk terus bekerjasama dan menjadikan organisasi-organisasi profesi yang dibina LAN menjadi mitra setara dalam pengambilan keputusan-keputusan seperti dalam hal standar kompetensi profesi, uji kompetensi, sertifikasi profesi, advokasi, dan pengembangan profesi,” ungkap Kepala LAN.

Pada kesempatan tersebut Kepala LAN juga melantik Pengurus Pusat IWI Periode 2019-2023 yang terpilih dari hasil kongres. Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Keuangan Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IWI Periode 2019-2023. Selain juga juga terpilih Wakil Ketua I Endan Suwandana, ST., M.Sc., Ph.D, Wakil Ketua II Dr.H. Bambang Sugiyono,SE.,M.Si, Wakil Ketua III Ir. Muhammad Maliki Moersid, MCP dan juga Wakil Ketua IV, Jamaluddin Al Afgani, S.Pd., MP.

Sementara itu Ketua Umum IWI Periode 2019-2023 Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E menegaskan di bawah kepemimpinannya DPP IWI akan mengembangkan kepemimpinan yang kolektif dalam pengambilan keputusan dan harus melalui jalan mufakat juga menjunjung tinggi keterbukaan melalui media online maupun offline.

“Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terutama terkait dengan mekanisme pemilihan pengurus berdasarkan hasil kongres akan kami junjung tinggi. Program kerja terkait kesejahteraan ASN, khususnya kesejahteraan widyaswara juga pasti akan kami jalankan dengan sungguh-sungguh” tambahnya.

Selain menghasilkan kepengurusan baru, Kongres IWI Tahun 2019 juga menghasilkan beberapa rekomendasi seperti LAN dan IWI mendorong secara bersama-sama untuk segera mengeluarkan peraturan LAN mengenai organisasi widyaiswara, menetapkan hari widyaiswara nasional, mengajukan revisi terhadap batas usia pensiun widyaiswara, dan bersama-sama meningkatkan kesejahteraan widyaiswara. (humas)

Jakarta - Mewujudkan pemerintahan yang agile , birokrasi pemerintahan harus terus melakukan pembelajaran berkelanjutan, pengambilan keputusan yang cepat dan efektif, serta perubahan yang tidak pernah berakhir. Birokrasi pemerintahan juga harus selalu muncul dengan ide-ide baru, pandangan yang segar, melakukan peningkatan secara berkelanjutan, bertindak cepat, beradaptasi dengan fleksibel, dan inovasi kreatif. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, saat memberikan sambutan, sekaligus menutup secara resmi program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIII dan PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2019 di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

“Dengan pembekalan yang diperoleh dari PKN ini, saya berharap sekembalinya saudara-saudara nanti ke instansinya masing-masing dapat mendorong percepatan reformasi pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang lebih lincah.” Tambah Menpan RB.

Sementara itu, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si menyampaikan penghargaan yang tulus, apresiasi, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap lancarnya penyelenggaraan PKN tingkat I Angkatan XLIII dan PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2019 ini.

“Kepada para peserta yang sebentar lagi akan menjadi alumni, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak/Ibu mengikuti Pelatihan yang cukup menantang ini, selamat jalan, dan selamat kembali ke tempat tugas masing-masing untuk terus berperan sebagai pemimpin perubahan di instansinya masing-masing.” Tutup Adi Suryanto.

Dalam kesempatan tersebut Menpan RB didampingi Kepala LAN memberikan penghargaan kepada 5 (lima) peserta terbaik dari PKN tingkat I Angkatan XLIII dan PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2019.

Kelima peserta terbaik PKN tingkat I angkatan XLIII dengan kualifikasi sangat memuaskan, yaitu:
1. Dr. Ing. Michael Andreas Purwoadi (BPPT)
2. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH (Kemendagri)
3. Anwar Sanusi, Ph.D. (Kemendes PDTT)
4. Mukti Juharsa, S.I.K. (POLRI)
5. Dr. H. Suriansyah, M.AP (Pemprov Kalimantan Utara)

Sedangkan kelima peserta terbaik PKN tingkat II Angkatan X dengan kualifikasi sangat memuaskan, yaitu:
1. Dr. Ferry Irawan, SE., M.SE (Kemenko Perekonomian)
2. Kelik Budiana, S.Si., M.Kom (BPPT)
3. Febrinaldi Tridarmawan, S.STP., M.Si (Pemkab Kampar)
4. Bambang Surya Putra, M.Kom (BNPB)
5. Mediheryanto, SH (BKKBN)