Berita

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, MSi kembali melakukan pelantikan terhadap para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan LAN. Pelantikan yang dilakukan di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (2/10), itu dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong.

Menurut Kepala LAN, rotasi, mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam organisasi. Apalagi tantangan organisasi kini kian kompleks dengan adanya era industri 4.0.

“Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa dalam organisasi akibat kebutuhan dan tantangan jaman. Karena itu dibutuhkan pegawai-pegawai yang kompeten,” jelasnya.

Tidak banyak yang disampaikan dalam pelantikan tersebut, namun Kepala LAN Dr. Adi Suryanto berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat beradaptasi secara cepat dan menunjukkan kinerja yang maksimal bagi organisasi.

Berikut beberapa pejabat yang dilantik :

  1. Novel Saleh Seff, S.Sos, MAP sebagai kepala bagian administrasi pada Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional.
  2. Neneng Sri Rahayu, ST, M.Si sebagai Dosen (lektor) yang diberi tugas tambahan sebagai Puket III bidang administrasi kemahasiswaan pada STIA LAN Jakarta.
  3. Mala Sondang Silitonga, SIP, MA sebagai kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan pada STIA LAN Jakarta
  4. Kurnia Angraeni Dewi, ST sebagai kepala sub bagian keuangan pada bagian administrasi PKP2A I LAN Jatinangor.
  5. Betha Miranti Andalina, SIP sebagai kepala sub bagian umum dan SDM pada Bagian Administrasi PKP2A III Samarinda
  6. Fikri Aditya Tri Andikaputra, S.Kom sebagai kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga pada Bagian Administrasi Umum STIA LAN Bandung

 

 

 

Jakarta – Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam pelajaran per tahun sesuai UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung. Bahkan atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya.

Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK mengatakan, tanggung jawab pengembangan kompetensi pegawai yang terbesar terletak di tangan atasan langsung (line manager).

“Jadi kebijakan pengembangan pegawai bukan semata-mata urusan Sekretariat atau Bagian SDM saja tetapi tanggung jawab semua pihak,” kata dia saat memberikan sambutan “Sosialisasi Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil” kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi, administrator, serta pengawas di lingkungan LAN,  di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (3/10).

Menurut dia, ada tiga pihak yang bertanggung jawab, yakni unsur organisasi yang biasanya diwakili oleh Biro, line manager atau atasan langsung yang mengetahui kemampuan langsung dari para pegawai yang ada dibawah koordinasinya, serta pegawai yang bersangkutan.

Sri Hadiati merinci, persentase tanggung jawab pengembangan pegawai yang terbesar ada di tangan line manager atau atasan langsung yang berkontribusi sebesar 60 persen. Sedangkan tanggung jawab organisasi dan individu masing-masing berkontribusi sebesar 20 persen. 

“Jadi atasan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan kompetensi dan kapasitas anak buahnya,” jelasnya.

Menurut dia, dengan adanya kewajiban pengembangan pegawai sebanyak 20 jam pelajaran per tahun dan minimnya anggaran pengembangan, maka setiap pimpinan harus mengembangkan potensi anak buahnya melalui berbagai cara. Tidak harus melalui diklat namun bisa melalui metode pengembangan kompetensi yang lain.

“Ada banyak bentuk pengembangan kompetensi seperti belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, magang, serta bentuk pelatihan non klasikal lainnya,” jelasnya. (choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Era Revolusi Industri 4.0 adalah masa penuh kompleksitas yang diwarnai dengan tingkat kompetisi antar negara yang semakin  ketat. Semua negara harus meningkatkan kualitas layanan dan birokrasinya agar mampu bersaing secara global.

“Pilihan pemerintah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia sangat penting. Dan birokrasi berkelas dunia tidak akan bisa diwujudkan tanpa ASN yang berkelas dunia pula,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat menyampaikan pidato pada penutupan “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara,” di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Kamis (27/9).

Adi Suryanto mengatakan, program pengembangan kompetensi menjadi kunci terwujudnya ASN berkelas dunia. Widyaiswara sebagai tenaga pengajar diklat memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi ASN.

“Dengan berbagai kemajuan saat ini, Widyaiswara harus mengembangkan pemikiran, terobosan, dan inovasi baru dalam cara serta metode pengembangan kompetensi di luar diklat,” kata dia.

Menurut dia, LAN sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga kualitas lembaga diklat sejauh ini terus berkomitmen menghasilkan ASN berkelas dunia. Hal ini dilakukan melalui cara modernisasi diklat klasikal dengan mengimplementasikan teknologi terkini serta memperbaiki proses seleksi rekrutmen dan pembinaan Widyaiswara.

“Dengan adanya proses inpassing jabatan, mendorong banyak orang ingin menjadi Widyaiswara. Untuk itu, kita perlu mengembangkan cara baru dalam menyeleksi para calon Widyaiswara,” katanya.

Dalam proses seleksi baru ini, lanjut dia, seorang calon Widyaiswara harus menjalani pra ujian dengan materi mengenai subtansi kebijakan kediklatan, manajemen kediklatan, pengetahuan kediklatan, dan bahasa Inggris.

“Hanya mereka yang lolos tahap pra ujian dapat melanjutkan ke tahap ujian kompetensi,” jelasnya.

Dalam diklat penjenjangan yang dulu sepenuhnya berisifat klasikal di kelas, jelas Kepala LAN, saat ini sudah mulai diterapkan metode e-learning. Penghitungan angka kredit bagi Widyaiswara pun juga tidak lagi menitikberatkan pada jam pembelajaran namun ikut mempertimbangkan peran serta Widyaiswara dalam pengembangan bahan ajar.

“Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan mampu meningkatkan kualitas Widyaiswara ke depan. Setiap perubahan memang memiliki risiko. Namun, kini kita dihadapkan pada tuntutan baru, tantangan baru dalam hal bagaimana mengembangkan peran fungsi Widyaiswara agar selaras dengan perkembangan metode pembelajaran modern,” jelasnya. (Ima/Budi Prayitno)

Jakarta - Pemberhentian 2357 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi melalui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht masih terkendala. Meskipun beberapa waktu lalu telah ditandatangani keputusan bersama tiga menteri antara Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara danReformasi Birokrasi (KemenPAN- RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun peraturan tersebut tidak serta merta digunakan senjata untuk memberhentikan ASN pelaku korupsi.

LAN yang ikut bertanggung jawab dalam manajemen ASN melihat hal ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dan harus mendapatkan penanganan yang sangat serius dan mendesak dari berbagai pihak. hal ini diungkap Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) LAN, Dr. Hary Supriyadi dalam acara diskusi media yang digelar kantor LAN Veteran, Jakarta, Jumat (28/9).

Dalam acara yang bertema pemberhentian ASN eks terpidana korupsi ini, Rosdiana, Kepala Bidang Penegakan Disiplin Sumber daya Manusia Aparatur, Kementerian PAN dan RB mengatakan ada dua faktor yang menjadi kendala pemberhentian ASN terpidana korupsi salah satunya ialah faktor kedekatan.

“Faktor kedekatan ASN korupsi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu gubernur, bupati dan walikota. Hal demikianlah yang membuat PPK tersebut sulit untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian ASN tersebut” ungkap Rosdiana

Selain itu, ASN pelaku korupsi berdalih bahwa dirinya tidak terkena ketentuan pasal 87 ayat 4 (b) dijelaskan nama lain dari kejahatan jabatan adalah tipikor, yang intinya berapa pun putusan dari peradilan selama sudah memiliki keputusan tetap, ASN tersebut harus dipecat secara tidak hormat. Tetapi mereka berdalih perkara sebelum UU ASN tersebut lahir dianggap tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bidang mediasi dan perlindungan Andi abu Bakar mengatakan bahwa ketentuan pemberhentian PNS sudah ada sejak lama, hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32/1979 tentang pemberhentian PNS yang menyatakan “semua ASN yang melakukan tindak pidana jabatan dan mempunyai keuputusan hokum tetap  harus diberhentikan secara tidak hormat”

Disadari bahwa walau berbagai peraturan terkait pemberhentian pns terpidana korupsi telah jelas, namun prakteknya di lapangan berbeda jauh, dimana banyak PNS yang terlibat tipikor yang sudah diputus tetap oleh Pengadilan justru tetap aman bahkan kembali mendapat jabatan strategis.

 "Memang antara normatif dengan penerapan berbeda jauh. Banyak PNS yang sudah diputus bahkan lebih dari dua tahun masih tetap menjadi PNS," ungkapnya. Menurut dia, masih banyaknya PNS yang sudah divonis namun tidak dipecat karena tidak adanya komitmen pimpinan para PNS itu dalam menciptakan birokrasi dan aparatur yang bersih dari tipikor.

Di sisi lain, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dewan Perwakilan Nasional Korps Pegawai RI, Nurmandjito menilai pemecatan ASN terpidana korupsi tidak dapat begitu saja dilakukan walaupun telah ada keputusan bersama tiga menteri, perlu adanya pemahaman terhadap terpidana kasus korupsi.

Ia menambahkan bahwa “tanpa menutup mata sebagian ASN yang divonis tersebut adalah korban dari sistem pengelolaan keuangan yang masih rentan penyelewengan, korban paksaan dari atasan maupun lingkungan kerjanya” karena itulah pendekatan humanis perlu dilakukan dalam penanganan kasus tersebut. Sehingga kedepannya tidak menyengsarakan keluarga eks terpidana korupsi, tutupnya. (choky/budiprayitno)


Denpasar  – Global megatrends yang ditandai dengan pertumbuhan teknologi, perubahan iklim, pergeseran kekuatan ekonomi, hingga urbanisasi tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi & pola interaksi masyarakat namun juga bagaimana pemerintahan, pelayanan publik, kelembagaan serta sektor publik dikelola.

“Perubahan besar di lingkungan global seperti teknologi, revolusi industri 4.0, perang ekonomi negara-negara besar, perubahan iklim, dan demografi yang dikenal dengan istilah global megatrends telah menimbulkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam banyak aspek,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam pembukaan Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Conference 2018 yang bertema "Public Administration in Managing Global Megatrends: People, Public Services, Institution and Ethics”, di Sofitel Nusa Dua, Bali, Senin (17/9).

Menurut Kepala LAN, berbagai gejolak dan volatilitas di era global megatrends harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

“Melalui konferensi ini, saya berharap kita dapat berbagi pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman kita dalam bagaimana administrasi publik, sumber daya manusia, layanan publik, lembaga dan etika bertransformasi menghadapi global megatrends,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin berharap EROPA Conference 2018 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) mampu memberikan kontribusi bagi semua negara yang hadir mewakili.

“Saya berharap pertemuan EROPA ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam diskusi global megatrends yang sedang berkembang saat ini,” jelasnya.

Konferensi EROPA ini diikuti oleh 350 orang yang berasal dari berbagai negara antara lain Indonesia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Thailand, Iran, Nepal, Brunei Darussalam, Malaysia, Australia, Liberia, Kamboja dan Afrika Selatan ini akan mempresentasikan 70 karya dari 4 sub tema di mana 27 makalah berasal dari Indonesia. (humas)