Berita

Jakarta – Menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang kini sedang bergulir, Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika khususnya dalam memperbaiki kualitas manajemen sumber daya aparatur dalam birokrasi pemerintahan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, perbaikan kualitas sumber daya aparatur mendesak dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. LAN melalui Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) saat ini tengah menyusun grand design untuk jabatan fungsional di Indonesia.

“Ada sejumlah problem mendasar dalam pengembangan jabatan fungsional di kita, yakni sistem pengembangan karirnya yang belum jelas serta bentuk penghargaan bagi jabatan fungsional yang masih dianggap tidak menarik,” kata Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat memberikan sambutan di acara Seminar Nasional “Grand Design Jabatan Fungsional”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, jumlah PNS di Indonesia per tahun 2017 mencapai lebih dari empat juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 51,25 % menduduki Jabatan Fungsional. Namun belum ada sistem pengelolaan jabatan fungsional yang memadai.

“Masih ada sejumlah persoalan dalam sistem perekrutan untuk jabatan fungsional. Dari 152 jenis jabatan fungsional, baik keahlian maupun keterampilan, sejauh ini juga belum ada standardisasi dalam proses perekrutan jabatan-jabatan tersebut,” kata dia.

Akibatnya, lanjut Kepala LAN, sistem rekrutmen per jabatan fungsional saat ini berbeda-beda. Ada yang sangat ketat namun ada juga yang terlalu mudah.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jabatan fungsional bisa kehilangan daya tarik dan kekhasannya,” jelasnya.

Kajian Grand Design Jabatan Fungsional yang ditawarkan oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) menghasilkan sejumlah rekomendasi, khususnya menyangkut desain organisasi dan manajemen SDM jabatan fungsional.

Dari aspek desain organisasi, perbaikan dan penguatan dapat dimulai dengan upaya membangun desain organisasi yang dinamis dan berbasis fungsional. Tujuannya agar terjalin konektivitas antara karir fungsional dan struktural.

Sementara perbaikan dan penguatan manajerial SDM Jabatan Fungsional harus dilakukan di semua tahapan dengan diawali sejak tahapan seleksinya. Dalam proses seleksi, harus dilakukan dengan fokus pada keahlian yang dibutuhkan oleh suatu jabatan fungsional untuk menjamin orang yang tepat menempati jabatan yang sesuai (right man on the right place).

Tidak hanya tahapan seleksi, manajemen SDM Jabatan Fungsional yang baik juga harus memiliki sistem penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir yang terintegrasi dalam sistem pembinaan jabatan fungsional. Sistem penilaian kinerja harus representatif dengan didasari oleh Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Fungsional yang jelas dan terkait langsung dengan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator agar Jabatan Fungsional dalam bekerja tidak terjebak dalam kinerja individual demi perolehan angka kredit semata.

Pola pengembangan karir Jabatan Fungsional juga harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pemegang jabatan fungsional untuk melakukan perpindahan/lintas Kementerian/ Lembaga. Dan untuk menunjang hal ini, dibutuhkan pula suatu pengembangan kompetensi yang riil yang mampu menghasilkan pejabat fungsional dengan kemampuan yang aktual dan aplikatif.

Dengan melaksanakan perbaikan dan penguatan ada dua aspek tersebut, diharapkan peran Jabatan Fungsional akan semakin optimal. Kontribusinya pun akan semakin kuat dalam mendorong terwujudnya world class bureaucracy di Indonesia. (ima/budiprayitno)

Jakarta - Pengembangan inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif sehingga pengembangan kompetensi ASN yang merupakan hak pegawai mutlak diperlukan. Pengembangan kompetensi ASN diperlukan mengingat tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pengembangan kompetensi ASN mendesak dilakukan agar mampu mengimbangi perkembangan jaman. Apalagi saat ini memasuki era disruptif, dimana pemerintah dituntut untuk lebih cepat, responsif dan adaptif terhadap seluruh tuntutan kebutuhan masyarakat. 

“Pengembangan kompetensi ASN ini mendesak karena kita menyadari kompetensi ASN kita masih terbatas dalam merespon perkembangan yang begitu cepat dan dinamis,” kata dia saat membuka Workshop Pengembangan Kompetensi ASN, di Graha Makarti Bhakti Nagari, PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (9/10).

Menurut Kepala LAN, pengembangan kompetensi  merupakan hak  setiap ASN, sebagaimana telah diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan secara tegas bahwa setiap ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun.

“Aturan ini juga diwadahi dalam Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kompetensi ASN. Peraturan ini saya harap mampu menjadi pedoman dalam memperbaiki kualitas kompetensi ASN di negeri ini,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, dengan adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi, maka diharapkan setiap ASN memiliki kompetensi untuk mengimbangi perkembangan yang ada.

“Pengembangan kompetensi pegawai ini tidak harus melalui diklat yang bersifat klasikal saja, namun dapat disiasati dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan non klasikal, seperti penugasan, bimbingan, magang, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan bagi instansi yang minim anggaran pengembangan pegawai,” tutup dia. (choky/budiprayitno)

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti manajemen krisis para kepala daerah dan pejabat birokrasi di daerah. Setiap bencana dan masyarakat sangat memerlukan, pemerintah justru tidak muncul.

“Minggu lalu saya ke Palu melihat (penanganan) bencana. Semua yang memegang kendali tentara. Semua bantuan lewat korem, satgas korem, yang mengatur tentara. Kemana aparat sipil?Kemana Kantor Gubernur?Kemana kantor Wali Kota?” ujar Wapres Kalla saat memberikan pembekalan kepada 88 birokrat pemegang jabatan pimpinan madya dan calon pemegang jabatan pimpinan madya peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXXVIII, XXXIX, dan XL, Senin (8/10/2018). Pembekalan yang diadakan di Istana Wapres itu bertema “Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Berbasis Kolaborasi”.

Wapres Kalla menyatakan, mungkin saja ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban dan masih mengurus keluarganya. Namun, pemerintah daerah (pemda) harus segera berfungsi. Justru di saat kritis pemerintah sangat diperlukan.

Akibat pemda tak berfungsi, kata Kalla, semua didatangkan dari Jakarta. Bahkan operator penjual bahan bakar minyak pun dari daerah lain.

“Kemarin setelah seminggu, (pemda) baru apel. Kalau tentara, baru hari pertama sudah apel. Sipil, (setelah) satu minggu baru apel,” ujar Kalla.

Pemerintahan sipil, kata Kalla, terlalu dimanjakan fasilitas, seperti telepon pintar dan listrik. Akibatnya ketika listrik dan komunikasi melalui telepon pintar terputus, semua lumpuh.

Pelajaran khusus

Lumpuhnya koordinasi, kata Wapres, juga disebabkan kurangnya kepemimpinan, baik kepala daerah maupun ASN di bawahnya. Karena itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional disarankan memberikan pelajaran manajemen krisis. Di saat krisis diperlukan kepemimpinan dan kemampuan mengelolanya.

Meskipun bencana menimbulkan trauma, pemda tetap harus hadir. Justru warga kian trauma ketika pemimpin tidak hadir. Gubernur atau walikota ada, tetapi tanpa ASN membuat pemerintahan tak berjalan.

Hal ini, menurut Kalla, terjadi tidak hanya di Sulawesi Tengah. Di beberapa wilayah, seperti kasus tsunami Aceh 2004, manajemen krisis pemda tak muncul. Manajemen krisis untuk semua pemda.

“Ini pelajaran yang baik, bagaimana kepemimpinan yang baik dalam keadaan normal dan tidak normal,” ujarnya. (Dimuat di Harian Kompas/humas)

Jakarta – Era keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan signifikan pada pola interaksi yang dijalankan pemerintah dengan semua pihak. Pemimpin birokrasi pun harus mereposisi peran dan fungsinya agar sesuai dengan tuntutan jaman.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan pembekalan kepada peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVIII dan XL, di Istana Wapres Jakarta, Senin (8/10).

Jusuf Kalla mengatakan, di era keterbukaan informasi sekarang ini para pemimpin harus bertindak hati-hati. Birokrat tidak bisa lagi berbuat macam-macam karena tingkah polah mereka gampang diketahui publik.

“Tidak bisa lagi mengatakan saya (ini) atasan. Kalau anak buah tidak suka, dia bikin di medsos (media sosial) macam-macam, gampang saja semua orang tahu," kata dia.

Kondisi saat ini, menurut Kalla sangat berbeda dibandingkan dengan birokrasi di era 90 -an. Saat itu pejabat negara bisa memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi tingkahnya.

“Sekarang berbeda karena ada keterbukaan, jadi pemimpin itu harus lebih pintar, bijaksana, dan mengayomi anak buah, memberikan contoh,” jelas Kalla.

Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla juga meminta agar para pemimpin birokrasi lebih inovatif. Birokrasi di Indonesia harus menjadi lebih ringkas dan cepat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Kalla, perkembangan tekonologi dan kebutuhan masyarakat harus dijadikan dasar bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk mempercepat pelayanan mereka kepada masyarakat.

“Kemajuan teknologi telah mengubah banyak hal. Anda tidak perlu lagi administrasi yang banyak, tidak perlu lagi arsip, tidak perlu lagi operator telepon, tidak perlu lagi segala macam kepala seksi. Oleh karena itu, birokrasi juga harus menjadi lebih singkat,” urainya.

Menurutnya, panjangnya urusan di birokrasi dapat menghambat pelayanan serta berpotensi adanya celah korupsi. Wapres menjelaskan tingkatan birokrat yang berbelit-belit tersebut menyebabkan dakwaan korupsi di tingkat kementerian, misalnya, melibatkan pegawai di tingkat bawah.

"Akhirnya yang bertanggung jawab yang di bawah. Padahal yang seharusnya tanggung jawab itu siapa yang teken, bukan siapa yang paraf. Bahwa prinsipnya, siapa yang teken, itu memang soal tanggung jawab," jelasnya.

Wapres menegaskan rata-rata pelayanan birokrasi di kantor pemerintahan, baik di pusat dan daerah, melibatkan tingkatan jabatan sedikitnya empat level. Sehingga, hal itu menyebabkan lambannya proses pelayanan di kantor tersebut.

"Birokrasi lambat sekali, karena empat (orang) harus paraf. Jadi walaupun berubah kondisi, dibutuhkan juga kecepatan. Ya lebih cepat, lebih baik kan? Oleh karena itu, saya minta menteri dan dirjen saja (yang tanda tangan); sementara yang di bawah konseptor saja," ujarnya.

Pemimpin Perubahan

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga menekankan agar seorang pemimpin harus adaptif terhadap perubahan dan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik.

Menurut dia, seorang pemimpin harus bisa memimpin bukan hanya dalam situasi normal, namun justru harus bisa diandalkan dalam keadaan krisis. Kejadian di Palu dan beberapa daerah lain yang terkena bencana menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, Diklat yang dilakukan LAN bertujuan untuk membangun kepemimpinan kolaboratif. (irene/ima/budiprayitno)

 

Jakarta – Keberpihakan sejumlah kepala daerah kepada salah satu pasang calon di Pilpres 2019 dikhawatirkan akan berdampak pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain berpotensi menyeret ASN dalam ranah politik praktis, hal ini juga mendorong terjadinya praktek politisasi birokrasi.

Hal ini mengemuka dalam  diskusi media bertajuk “Netralitas Kepala Daerah dan ASN di Pemilu 2019” di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (4/10/18).

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Hary Supriadi mengatakan, peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangat sentral. Selain sebagai pejabat politik, kepala daerah juga sebagai pejabat pemerintahan yang harus mampu membedakan posisinya.

“Bisa dibayangkan bagaimana di satu sisi kepala daerah itu memiliki hak politik, tapi di sisi lain juga harus netral terhadap aparat di bawahnya. Kepala daerah tentunya memiliki hak politik namun di saat bersamaan dia juga harus memastikan tidak ada potensi konflik di birokrasinya. ASN sendiri sekarang ada pada posisi sulit karena rawan terseret kepentingan politik,” kata dia.

Potensi politisasi birokrasi ini diamini Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nurhasni. Menurut dia, Pilpres 2019 disinyalir akan membuka ruang politisasi birokrasi. Indikasi ini terlihat dari terlibatnya 900 lebih ASN yang diduga tidak netral ataupun melakukan pelanggaran kampanye dalam Pilkada serentak kemarin.

“Sekarang ada 900 lebih ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Baik moral etika dan disiplin,” kata dia.

Nurhasni mencontohkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan ASN, antara lain terlibat kampanye di media sosial, berfoto bersama pasangan calon, ikut dalam deklarasi dan menjadi tim sukses.

“Jika hal demikian terjadi, KASN tidak akan tinggal diam. KASN akan melaporkan pelanggaran itu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  Hanya saja, banyak laporan dari KASN tidak ditindak lanjuti oleh para PPK di daerah yang juga pejabat politik dan berasal dari partai politik,” jelasnya.

Dalam rangka menjaga indepensi ASN, Nurhasni mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 42 tahun 2004 mengenai kode etik ASN.

Alasannya, dari 500 daerah hanya 71 yang baru membangun peraturan bagi ASN. Oleh sebab itu, perlu dibuat aturan yang kekikinian agar ASN lebih patuh dan jika melanggar langsung diberi sanksi.

“Dari 500 daerah yang kita monitoring hanya 71 daerah yang mempunyai peraturan kode etik. Ini ada apa? Kami sudah mendorong kepada Kemenpan untuk merevisi supaya bisa kekinian dengan UU KASN. Kalau bisa jangan sampai moral saja, tapi juga pelanggaran sanksi yang tegas. Jangan di pisahkan,” kata dia. (ima/budiprayitno)