Berita

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, MSi, bersama delegasi LAN menghadiri Asian Association for Public Administration (AAPA) 2016 Annual Conference yang berlangsung pada tanggal 19-20 Februari 2016, di Burapha University, Chonburi, Thailand.

Tema utama yang diusung pada tahun ini adalah “Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs) : New Agendas and Major Challenges”. Sub tema dari conference tersebut meliputi : Public Administration Reform: from Old to New Paradigm, Public Policy Innovation, Local Governance, Government and Administration; Fiscal Policy and Management, Legal Issues and Practices in Public Administration, dan Organizational and Human Capital Management in the Public Sector. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tindak lanjut dari MDGs agenda yang ditargetkan pada 2015.

Isu dari Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup isu : poverty and hunger, inequality, economic growth, ecosystems and environment, peace and justice, human settlement, water management, education for sustainable development and lifelong learning, food security, gender equality, industrial sustainability, inclusive well-being, accountable and inclusive institutions, the global partnership for sustainable development. Pada kesempatan ini LAN memaparkan  paper dengan judul “Cultivating Innovation: Linking Leadership Training and Pubic Sector Reform in Indonesia”.

AAPA didirikan pada tahun 2010 dengan tujuan menyebarluaskan dan meningkatkan dengan mendorong peningkatan riset, pendidikan, dan praktek di bidang administrasi negara dan kebijakan publik.  President AAPA, Pan Suk Kim, dalam kesempatan ini mendorong partisipan khususnya dari praktisioner maupun para akademisi untuk lebih banyak bergabung dengan AAPA.

Kepala LAN, Dr.Adi Suryanto mengharapkan bahwa ke depan even-even seperti ini dapat dimanfaatkan oleh para dosen dan peneliti untuk meningkatkan kapasitasnya. Diharapkan agar para dosen STIA LAN, peneliti, maupun segenap civitas LAN untuk lebih aktif mengirimkan paper dalam berbagai even sejenis.

 

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini fokus pada pengembangan standar kualitas diklat ASN, pembinaan diklat kompetensi manajerial ASN, penyelengggaraan diklat kompetensi manajerial ASN, pengkajian kebijakan manajerial ASN, serta melakukan akreditasi lembaga diklat ASN.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, MSi saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI, di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Senin (15/2). Rapat dengar pendapat ini juga dihadiri Kepala BKN, Ketua KASN, dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

“Beberapa hal itu menjadi program unggulan LAN dan masih ada program unggulan lain yang terus dilakukan LAN dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur sipil Negara berdasarkan UU No. 5 tentang ASN,” jelasnya.

Program unggulan lain yang akan dilakukan LAN, lanjut dia, meliputi bidang pendidikan dan pelatihan prajabatan yang terintegrasi, penyempurnaan diklat bagi JPT yang relevan dengan kebutuhan nasional, evaluasi terhadap lembaga-lembaga diklat serta pengembangan jabatan fungsional analis kebijakan.

Meski memiliki sejumlah program unggulan, Kepala LAN mengungkapkan, saat ini masih ada permasalahan yang dihadapi LAN dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini terkait dengan kebijakan restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah terkait lembaga diklat.

“Kemungkinan besar kabupaten/kota tidak akan memiliki lembaga diklat lagi karena semua diserahkan kepada tingkat Provinsi. Padahal, dengan UU ASN, peran lembaga diklat di tingkat kabupaten/kota itu penting. Apalagi sesuai perintah UU, setiap ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi selama 80 jam per tahun,” jelasnya.

Kepala LAN menambahkan, masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah ketegasan pola karir PNS yang masih dapat diintervensi oleh muatan-muatan politis serta kebijakan politik anggaran yang melihat diklat sebagai belanja pegawai bukan belanja modal.

Menanggapi hal itu, Komite I DPD RI mendorong LAN, BKN, dan KASN untuk terus melakukan peningkatan dan optimalisasi terhadap beberapa hal, antara lain : penataan jabatan agar seluruh jabatan ASN jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi, menyusun kualifikasi, standar kompetensi, serta target kinerja untuk setiap jabatan, penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan, penyempurnaan sistem remunerasi,  rencana pengembangan karir, serta distribusi pegawai ASN yang rasional dan proporsional. (choky/nofel/humas)

 

Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto Msi mengadakan acara coffee morning dengan seluruh pegawai di lingkungan LAN, di Gedung A Lantai II Kantor LAN, Jakarta, Jumat (12/2).  Acara coffee morning sebelumnya diawali dengan jalan sehat bersama di Monumen Nasional (Monas).

Dalam coffee morning yang diisi dengan selingan kuis berhadiah untuk para pegawai itu, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto mengapresiasi kepedulian seluruh pegawai LAN yang turut aktif dalam kegiatan tersebut.

Kepala LAN juga mengingatkan agar seluruh pegawai senantiasa menjaga kekompakan seluruh unit dalam bekerja dengan tetap memperhatikan esprit de corps sebagai satu kesatuan di dalam wadah Lembaga Administrasi Negara.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga meminta agar pegawai terus berupaya keras untuk mensukseskan program kerja organisasi dan program kerja di unit masing-masing. Pasalnya, LAN akan menerapkan sistem penilaian berjenjang untuk menilai kinerja pegawainya.

“Penilaian kinerja itu akan dimulai dari unit masing-masing. Jika capaian unitnya tidak mencapai target, hal ini akan berkonsekuensi pada tunjangan kinerja masing-masing pegawai. Misalkan nilai unitnya hanya sebesar 80 persen, maka tunjangan kinerja setiap pegawai meski mendapat penilaian 100 persen, belum tentu jumlah itu yang akan diterima sebagaimana selama ini. Karena akan diukur berdasarkan nilai unitnya,” jelasnya.

Acara yang berlangsung secara santai itu juga diisi dengan berbagai masukan dan saran dari sejumlah pegawai untuk kemajuan LAN. Kegiatan coffee morning ini akan rutin dilakukan setiap bulan sekali agar terbangun kedekatan antara pegawai dengan unsur pimpinan di LAN. (humas)

 

 

Jakarta - Setiap negara menginginkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Meski demikian, upaya mencapai hal itu bukan perkara mudah. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik dari dalam maupun luar birokrasi. Apalagi, kemajuan teknologi saat ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan,  berbagai kondisi aktual itu menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka kompetensi aparatur juga harus terus ditingkatkan, salah satunya dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi ASN,” jelasnya Wakil Presiden Jusuf Kallla dalam acara Pembukaan Diklatpim I Angkatan XXXII dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/2).

Jusuf Kalla mengatakan, pelaksanaan diklat berjenjang yang dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sangat penting bagi pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Dalam amanat UU no 5 tahun 2014 tentang ASN, LAN mengemban peran dalam pelaksanaan diklat bagi ASN mulai dari diklat prajabatan, diklat kepemimpinan atau diklat teknis lainnya.

“Dalam sistem birokrasi kita saat ini pemimpin harus bisa melihat segala sesuatu dari berbagai aspek. Untuk itu Diklat Kepemimpinan ini sangat penting dilaksanakan,jelasnya.

Wapres mengatakan, seorang pemimpin harus siap untuk disukai maupun tidak disukai karena kebijakan yang ia keluarkan. Apalagi saat ini dimensi kepemimpinan lebih dinamis, demokratis dan terbuka sistem informasinya. Hal tersebut menuntut seorang pemimpin harus mampu melihat situasi yang terjadi di masyarakat.

Menurut dia, di era sekarang ini, kompetensi pemimpin sesuai dengan bidang dan keahliannya sangat diperlukan. Karena hal itu akan sangat mendukung kinerja yang bersangkutan saat menduduki jabatan.  

Sertifikasi kompetensi itu perlu dan penting. Jangan sampai ada seorang pejabat yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pasar kemudian pindah menjadi Kepala Dinas Perhubungan karena Bupati/Walikota yang ia dukung menang. Padahal yang bersangkutan tidak punya pengalaman dan keahlian dalam hal itu. Jadi seseorang tidak boleh ditempatkan ke bidang yang bukan menjadi keahliannya," jelasnya.

Acara pembukaan Diklatpim Tk. I dan penyerahan sertifikan lembaga diklat di Istana Wapres untuk yang pertama kalinya itu dihadiri oleh 30 peserta, 41 perwakilan Lembaga Diklat Pemerintah, serta seluruh pejabat struktural dan fungsional widyaiswara di lingkungan LAN. (dan/humas)

Jakarta – Lembaga Diklat pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah harus  mulai berpikir strategis dengan menyelenggarakan diklat-diklat teknis untuk mengatasi gap kompetensi ASN. Lembaga Diklat jangan hanya fokus pada penyelenggaraan Diklatpim saja.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto Msi mengatakan, peran strategis yang bisa dilakukan Lembaga Diklat dengan menggelar diklat teknis itu diperlukan dalam rangka menjawab kebutuhan profesionalisme aparatur pemerintah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Jadi ruang lingkup yang dijangkau oleh Lembaga Diklat harus lebih luas untuk pengembangan kompetensi ASN. Hal ini penting dalam menyiapkan aparatur pemerintah guna menghadapi persaingan bebas yang sudah mulai diberlakukan. Apalagi dalam UU ASN sudah disebutkan bahwa setiap tahun PNS mendapatkan 80 jam untuk pengembangan kompetensi,” jelasnya di sela penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah kepada 41 Lembaga Diklat, di Lantai 2 Gedung A Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10, Rabu (10/2).

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga mengatakan, proses akreditasi untuk menjadikan Lembaga Diklat sesuai standar internasional yang dilakukan LAN tidak main-main. LAN melakukan banyak perubahan dalam proses akreditasinya.  

“Proses akreditasi yang saat ini dilakukan LAN mengalami banyak perubahan, baik dalam metode penilaian maupun pendekatan yang digunakan. Akreditasi secara on line ini kita mulai dari kelengkapan dokumen,lantas kita cek sarana dan prasarana, untuk kemudian diverifikasi oleh tim. Jadi semangatnya jelas, kita ingin lembaga diklat itu profesional dalam segala hal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Pemprov Jabar Herri Hudaya mengatakan, persaingan dan kompetisi global menuntut aparatur lebih profesional. Untuk itu, Badan Diklat yang menjadi tempat pembelajaran para aparatur harus dipersiapkan dengan baik sesuai standar internasional. (humas)