Berita

Jakarta – Inovasi administrasi negara harus terus didorong agar permasalahan yang ada dalam birokrasi dapat segera diatasi. Pemerintah saat ini terus berupaya agar birokrasi bertransformasi dari rule based bureaucracymenjadi  performance based bureaucracy. Diharapkan birokrasi Indonesia bisa menjadi dynamic governance pada tahun 2025 mendatang.

Jakarta – Perubahan peradaban dunia yang bergerak dengan cepat hanya mampu dimenangkan oleh mereka yang dapat mengimbangi ritme perubahan itu dan menempatkan diri di puncak peradaban.

Jakarta -  Inovasi harus menjadi sebuah gerakan menyeluruh di lingkungan pemerintah, baik di tingkat pusat hingga daerah agar pemerintah memiliki daya saing yang cukup tinggi di tingkat global.

Hal itu disampaikan Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo dalam acara Temu Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) tahun 2015 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Kampus PPLPN LAN Jakarta, Rabu (28/10).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno itu juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dari seluruh Indonesia

Menurut Tri Widodo, saat ini Indonesia menghadapi permasalahan global terkait masalah keinovatifan. DataGlobal Competitiveness Indexs menempatkan keinovatifan Indonesia pada tahun 2014 ada di peringkat ke 87. Sementara untuk tahun 2015 ini, Indonesia kembali melorot ke posisi 97.

“Inovasi adalah harga mati dan kita ingin mendorong pemerintahan ini untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang didorong inovasi pembaharuan yang tiada henti,” kata dia.

Apalagi, lanjut Tri Widodo, temuan Bank Dunia mengungkapkan bahwa diantara berbagai faktor yang menentukan maju mundurnya sebuah negara, inovasi berkontribusi sebesar 45 persen dalam membangun sebuah bangsa.

“Inovasi harus menjadi sebuah gerakan menyeluruh di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah. Inovasi adalah harga mati dan kita ingin mendorong pemerintahan ini untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang didorong inovasi pembaharuan yang tiada henti,” kata dia.

Dia juga menambahkan, temu INAGARA 2015 yang baru pertama kali digelar ini bertujuan agar inovasi administrasi negara yang tersebar di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat tersosialisasikan dan diketahui banyak pihak. 

Disamping itu, Temu INAGARA 2015 juga bertujuan agar terjalin networking antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui berbagi pengalaman dan pentetahuan tentang inovasi di berbagai tempat sekaligus membangun komitmen yang kuat diantara para pimpinan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung inovasi administrasi negara secara berkelanjutan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam sambutannya mengatakan, konsep otonomi daerah saat ini telah memberikan ruang yang begitu besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang inovatif.

“Mana mungkin ada seorang yang berasal dari kota kecil  yang bukan tumbuh dari keluarga politisi, bukan juga berasal dari keluarga pejabat lalu menjadi presiden. Ini bukti bahwa otonomi daerah  memberikan ruang yang besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang inovatif di level nasional,” katanya.

Pratikno juga menekankan bahwa saat ini adalah era inovasi. Bahkan, inovasi menjadi katalisator utama dalam mengakselerasi gerakan revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program Nawa Cita.

“Kita semua bangga dengan capaian ini. Tentunya ini menunjukkan terjadinya perubahan iklim birokrasi dimana budaya status quo perlahan-lahan ditinggalkan dan digantikan oleh budaya perubahan,” jelasnya.

Pratikno mengatakan, Inovasi harus menjadi gerakan nasional. Menurutnya, pemerintah butuh melakukancontinous improvement agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam keseharian mereka.

“Saat ini kita masuk dalam dunia yang semakin terbuka, dengan kompetisi yang amat tinggi. Kita harus mampu memenangkan kompetisi itu. Karena itu inovasi harus diletakkan secara sinergi, kerjasama antara pusat, provinsi, kabupaten/kota harus terus ditingkatkan,” pungkasnya. (bp/humas)

Jakarta - Revolusi Mental harus menjadi Gerakan Nasional sebagai usaha untuk  meningkatkan daya saing bangsa. Revolusi Mental yang digagas pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla bisa diibaratkan piranti lunak atau brain power dalam komputer untuk menggerakan piranti keras lainnya.

Kepala Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN, DR. Andi Taufik M.Si menjelaskan, upaya untuk membumikan gerakan Revolusi Mental di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dilakukan dengan penanaman nilai serta peningkatan kompetensi pegawai ASN.

Hal ini penting untuk menunjang fungsi pelayanan publik kepada masyarakat serta perumusan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Tentu untuk pegawai ASN hal itu dilakukan melalui pelatihan,” jelasnya saat Sosialisasi Sistem Integritas Nasional dalam Implementasi Revolusi Mental pada peserta sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan unit LAN, di Gedung A Kantor LAN, Jl. Veteran No.10 Jakarta, Kamis (22/10).

Andi Taufik juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia jangan lagi terjebak pada visi pembangunan fisik dan ekonomi semata. Namun pola pikir juga harus dirubah untuk menggambarkan perubahan fundamental karakter positif masyarakat agar menjadi satu pemahaman skala nasional. (humas)

Jakarta - Efektifitas penyelenggaraan Diklatpim Pola Baru ditentukan oleh kemampuan coach dalam menransferkan ilmunya secara tepat kepada para peserta diklat. Namun, pada kenyataannya kemampuan yang diperlukan itu tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas coach yang mumpuni.

“Peranan coach semakin penting sejak diselenggarakannya Diklatpim Pola Baru. Fungsi coach dalam membimbing peserta diklat untuk berkontribusi dalam proyek perubahan semakin meningkat,” jelas Kepala LAN, DR. Adi Suryanto, Msi, saat membuka “Workshop Coaching” di Gedung Wisesa Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan, Senin (19/10).  

Kepala LAN mengatakan, workshop yang diselenggarakan ini diharapkan akan memberikan wawasan baru kepada para coach yang selama ini aktif membimbing peserta diklat. Coach harus berfungsi sebagai pendorong potensi peserta diklat untuk melakukan proyek perubahan yang inovatif.

“Bukan malah mematikan kreativitas peserta diklat. Makanya LAN merasa perlu membekali coach dengan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup guna mengarahkan peserta menyusun proyek perubahannya,” jelas dia.

Kepala LAN juga berharap, workshop coaching ini akan memberikan pemahaman baru bagi para coach dalam membimbing peserta diklat.

“Ini  menjadi awal bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti akan ada pusat coach  nasional yang dapat memberikan akreditasi bagi para coach,” jelasnya.

 

Workshop Coaching yang berlangsung selama 4 hari dari 19-22 oktober 2015 itu diikuti sebanyak 30 orang peserta. (choky/humas)