Berita

Jakarta - Peran strategis PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dalam meningkatkan akselerasi menuju profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) perlu segera didorong dengan penerbitan peraturan pemerintah yang mengatur secara detail alokasi kebutuhan anggaran, penentuan formasi serta prosedur seleksi.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, ASN adalah sebuah profesi yang mewajibkan pegawainya memiliki standar kompetensi dalam proses perekrutannya.

“Adanya PPPK dalam dunia birokrasi akan berdampak positif dalam penguatan iklim kompetisi birokrasi. PPPK ini akan mampu mengatasi keterbatasan kompetensi ASN dan mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM pelayanan publik,” jelasnya saat  membuka diskusi “Inovasi Pengelolaan PPPK khususnya dalam penentuan formasi kebutuan dan prosedur seleksinya,” di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu (25/11).

Peneliti LAN Agustinus Sulistyo mengatakan, keberadaan tenaga PPPK yang nantinya akan direkrut adalah orang-orang yang siap pakai dan bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN.

“Nilai-nilai dan prosedur ketentuan ASN harus di berlakukan sehingga PPPK dapat bekerja profesional tanpa merubah budaya ASN yang ada” tambahnya.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN Ulida Lumban menambahkan, para pegawai di Indonesia perlu dibekali dengan standar kompetensi dan sertifikasi. Menurutnya, hal ini mendesak dilakukan untuk mendongkrak rendahnya profesionalisme yang dimiliki pegawai di Indonesia.

Terkait dengan masalah dana pensiun bagi tenaga PPPK, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan PPPK tidak akan mendapat dana pensiun dari pemerintah. Karena itu, standar gaji yang diterima tenaga PPPK akan lebih besar dibandingkan PNS.

 

“Karena mereka dibayar berdasarkan kapasitas dan kompetensinya,” jelas dia. (choky/humas)

SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam bidang penguatan kapasitas pemerintahan.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pj. Bupati Kutai Kartanegara, Chairil Anwar, SH, MHum, dengan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto,M.si, di Pendopo Odah Etam Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (17/11).

Pj. Bupati Kutai Kartanegara Chairil mengatakan, kerjasama yang dilakukan dengan LAN ini merupakan bagian penting dalam proses perjalanan reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, kehadiran kantor LAN perwakilan Samarinda juga membawa semangat baru bagi Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pembangunan serta penguatan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

“Adanya nota kesepahaman ini semakin memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta sebagai landasan kerjasama dalam kegiatan pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi administrasi negara serta penyelenggaraan pendidikan tinggi”, ujar Chairil.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, penandatanganan Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak ini menjadi pintu gerbang untuk bekerjasama. LAN akan berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas serta kompetensi ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.

Tidak hanya meningkatkan kapasitas ASN, lanjut dia, LAN juga bersedia mendampingi Pemkab Kutai Kartanegara untuk membentuk Laboratorium Inovasi dibawah binaan Kedeputian Inovasi LAN RI. Jika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkenan maka akan menjadi Pemerintah Kabupaten pertama di Kalimantan yang memiliki Laboratorium Inovasi.

“Kita berharap bisa memfasilitasi sehingga inovasi-inovasi akan tumbuh berkembang di Kutai Kartanegara. Jadi inovasi di Kutai Kartanegara bisa berbagai lini, bisa inovasi pariwisata sehingga turis yang datang ke sini tidak hanya melihat museum tetapi juga melihat inovasi-inovasi lainnya,” jelasnya.

 

Seremoni penandatanganan MoU antara LAN RI dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara itu juga diisi dengan hiburan Tari Tradisional Behempas, yang menjadi tarian budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditutup dengan jamuan makan malam untuk para Pimpinan Tinggi LAN yang hadir. (uly/humas)

Samarinda - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) memiliki tantangan besar untuk merespon dengan cepat isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat. LAN harus keluar dari ‘zona nyaman’ dan segera mencetuskan berbagai rekomendasi yang dinantikan para pemangku kebijakan. 

Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto M.Si mengakui, sejauh ini banyak sekali isu strategis yang gagal direspon oleh seluruh unit kajian di lingkungan LAN. Padahal, isu itu memiliki ketersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban LAN.

“Saya rasa kita banyak kecolongan karena isu-isu strategis yang ada tidak mampu kita respon dengan cepat. Contohnya adalah isu penyerapan dana desa dan sebagainya,” jelasnya saat membuka acara Rakernas Evaluasi Program & Kegiatan LAN, di PKP2A III LAN Samarinda, Selasa (17/11).

Menurut dia, LAN harus bermain dalam setiap isu strategis terkait tata kelola pemerintahan, administrasi Negara, kajian kebijakan, inovasi, serta kediklatan.

“Kalau memang tidak mampu mengambil porsi itu, setidaknya LAN menyediakan panggung untuk berdiskusi dan berdialog guna memecahkan persoalan-persoalan dari sisi administrasi negara,” jelasnya.

 

 Kepala LAN berharap agar seluruh pimpinan tinggi untuk meninjau ulang program kerja kedepannya sehingga lebih antisipasif dan responsif. Tidak hanya isu-isu yang saat ini berkembang, namun juga prediksi isu-isu jangka menengah dan jangka panjang. (uly/humas)

JAKARTA — Geliat pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 tidak tak terlihat meski pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat. Situasi ini memicu kekhawatiran bakal rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada serentak.

Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan pilkada diharapkan menggencarkan sosialisasi. Demikian persoalan yang mengemuka dalam seminar bertajuk "Pilkada Serentak, Demokrasi Lokal, dan Efektivitas Pemerintah Daerah" yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (16/11).

"Pemungutan suara kurang dari sebulan lagi, tetapi gaungnya kurang dan geregetnya belum terasa. Imbauan agar warga ke tempat pemungutan suara saat pilkada, 9 Desember, juga masih minim. Ini harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan," kata Deputi bidang Kajian Kebijakan LAN Sri Hadiati Wara Kustriani saat membuka seminar.

Salah satu pembicara, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang juga calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, juga menilai sosialisasi oleh penyelenggara pilkada masih rendah.

"Penempatan alat peraga kampanye sangat terbatas dan sosialisasi di media juga minim. Jika saat pemilu presiden partisipasi pemilih di Tangsel hanya sekitar 60 persen, kami khawatir saat pilkada partisipasinya lebih buruk," ujarnya.

Sementara upaya sosialisasi pilkada oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, ujar Benyamin, sulit untuk bisa dilakukan karena sering kali upaya sosialisasi justru dituding sebagai bentuk kampanye terselubung. Dia mencontohkan upaya Sekda Tangerang Selatan menyosialisasikan pilkada Tangsel yang justru dilaporkan ke panitia pengawas pilkada karena dituding melakukan kampanye terselubung.

Pembicara lainnya, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kementerian Dalam Negeri Anselmus Tan mengingatkan, tanggung jawab menyukseskan pilkada juga tanggung jawab pemda. Oleh karena itu, seharusnya pemda ikut membantu penyelenggara pilkada menyosialisasikan pilkada.

Pemda, kata Anselmus, tidak perlu takut dituding melakukan kampanye terselubung saat melakukan sosialisasi. "Yang terpenting saat sosialisasi bukan sosialisasi untuk menguntungkan salah satu calon," katanya.

Politik uang

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, metode kampanye pada pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Jika pada pilkada sebelumnya calon dibebaskan untuk membuat dan memasang alat peraga kampanye, pada pilkada kali ini alat peraga kampanye, seperti spanduk dan baliho, dibuat dan diatur pemasangannya oleh KPU.

"Metodenya berubah, paradigmanya ikut berubah. Jika dulu lebih mengedepankan pencitraan calon melalui alat-alat peraga, saat ini lebih ke paradigma dialog, calon sengaja didorong untuk lebih intens menemui calon pemilih, mengampanyekan visi dan misi mereka," katanya.

Hanya saja perubahan metode dan paradigma ini belum dioptimalkan oleh calon, tim sukses, dan juga partai politik pengusungnya. Dia menduga kampanye baru akan intens dilakukan 14 hari menjelang pemungutan suara. Ini semata untuk menjaga memori publik akan calon.

"Yang patut diwaspadai, calon sengaja tidak kampanye jauh hari karena dana yang dimiliki sengaja disimpan untuk politik uang. Politik uang baru digelontorkan mendekati hari pemungutan suara karena politik uang merupakan jalan pintas menjaga memori calon pemilih akan calon kepala dan wakil kepala daerah," ujarnya.

(Sumber: Kompas)

JAKARTA – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si, melantik Erna Irawati, S.Sos, M.Pol Adm, sebagai Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan dan Erfi Mutmainah, SS, MA sebagai Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik.