Berita

Jakarta - Menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas serta mampu menjawab tantangan riil di masyarakat sudah menjadi tuntutan saat ini. Seringkali kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada basis pengetahuan dan data yang kuat. Situasi ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah malah menyisakan sejumlah persoalan karena proses penyusunannya tidak didasarkan pada evidence-based yang kuat sebagai pondasi dasar yang harus dibangun di dalam menghasilkan kebijakan public. Disinilah analis kebijakan harus berperan aktif memberikan alternative pilihan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Sri Hadiati WK, MBA pada acara Knowledge Sharing Penguatan Peran Analis Kebijakan dan Utilisasi Index Kualitas Kebijakan, di Aula Prof Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jakarta (6/3).

“Analis Kebijakan dituntut untuk mengubah cara pandangnya terkait persoalan publik agar semakin utuh dan mencakup kepentingan publik yang luas. Dan knowledge sharing ini merupakan media untuk berbagi pengalaman terbaik dari berbagai instansi dalam mempraktikkan penyusunan kebijakan berbasis bukti ilmiah dan argumen yang rasional atau evidence based policy making” tambah Sestama LAN.

Kehadiran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjawab dinamika perumusan kebijakan di Indonesia. Dengan mengaplikasikan indeks kualitas kebijakan ini, diharapkan dapat diproduksi kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinir dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitoring secara terus menerus.

Sementara itu menurut Staff Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Dr.Diani Sadia Wati, SH, LLM, adanya indeks kualitas kebijakan menjadi sangat penting, karena kebijakan dan regulasi ini merupakan dua sisi mata uang yang harus dilihat secara komprehensif.

“Para Analis kebijakan juga harus dapat memperhatikan hal-hal tersebut dalam perumusan kebijakan. Dan bagaimana Analis kebijakan juga dapat melakukan intervensi untuk menggunakan teknologi dalam kebijakan.” tambah Diani.

Acara yang terselenggara atas kerjasama Lembaga Administrasi Negara dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) diisi oleh beberapa narasumber. Diantaranya Walikota Pematang Siantar, Hefriansyah, SE, MM, Sekda Kabupaten Tulung Agung, Ir. Indra Fauzi, MM, Kepala Biro Renortala Bappenas, Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si dan Kepala Subdirektorat Operasi Pusat Pengendalian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Yeppi Sudarja, M.Si. (humas/reny)

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pidato kunci dalam acara Temu Alumni Ikatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKA PIMNAS) yang diselenggarakan oleh IKA PIMNAS bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta, Selasa (5/3). 

Dalam kesempatan ini, Wapres juga berdialog secara langsung dengan para alumni. Kepada para peserta yang hadir, Wapres berpesan untuk selalu tertib, berhati-hati dalam memberikan saran maupun rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Sebab menurut Wapres pejabat di tingkat Eselon I hingga Eselon II lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

"Sering ada pertanyaan siapa sebenarnya pengambil keputusan di negeri ini? Siapa yang menjalankan negeri ini? Banyak yang mengatakan tentu Pak Presiden yang utama, (lalu) Menteri. Tapi sebenarnya yang mengambil banyak keputusan itu Eselon 1 dan Eselon 2," jelas Wapres.

"Setiap Presiden mau ambil keputusan, tanya menteri (agar) dikaji. Menteri pasti, bikin memo lagi kepada eselon satu sekjen atau dirjen akankah ini sesuai UU aturan yang berlaku," tambahnya.

Dalam acara ini, Kepala LAN, Adi Suryanto didampingi Menteri PAN RB, Syafruddin serta Ketua IKA PIMNAS Bambang Hendroyono berkesempatan menyerahkan buku “Sumbangan Pemikiran” dari Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional  kepada Wakil Pesiden. Pelatihan Kepemimpinan Nasional sendiri merupakan bentuk pelatihan tertinggi bagi pejabat birokrasi di Indonesia.

Setelah pembukaan selesai, acara dilanjutkan dengan Talkshow “Tantangan Kepemimpinan ASN dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas”. Hadir sebagai pembicara Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.Si menyampaikan materi “Strategi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Dalam Menciptakan Agile Bureaucracy”, Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan materi Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, dan Direktur Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmojo yang menyampaikan materi Tantangan dan Transformasi Kepemimpinan. (humas/reny)

Jakarta- Setelah selama empat tahun pertama Pemerintah lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, maka memasuki 2019 fokus pemerintah mulai bergeser pada penyiapan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif termasuk di dalamnya adalah pembangunan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

“Memasuki tahun 2019 ini, pemerintah memastikan untuk berfokus pada pengembangan SDM aparatur.  Oleh karenanya menjadi kewajiban kita setiap Kementerian/Lembaga untuk menyiapkan desain pengembangan kompetensi aparatur yang lebih baik”. Hal tersebut diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat menjadi keynote speaker dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang diselenggarakan di ruang Garuda Gedung F kantor BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Kepala LAN menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pegawai ASN. Jika perspektif lama memandang pegawai hanya sebagai faktor produksi, maka dengan pendekatan human capital yang saat ini dianut, pegawai harus dipandang sebagai aset organisasi. Oleh karenanya setiap anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi ASN merupakan modal dalam upaya peningkatan organsisasi. Hal ini sejalan dengan UU ASN yang mengamanahkan bahwa setiap ASN berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

“Sudah menjadi kewajiban setiap K/L untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan hak ASN tersebut. Pemerintah mendorong pemenuhan hak pegawai sebanyak 20 jam pelajaran per tahun tidak hanya melalui pelaksanaan berbagai pelatihan yang sifatnya klasikal. Pengembangan kompetensi tersebut  dapat  pula diisi dengan berbagai aktivitas lainnya, seperti workshop, study banding, mentoring, seminar dan sebagainya” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala LAN juga membahas tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki kualitas ASN, diantaranya rendahnya pendidikan yang dimiliki aparatur serta banyak terjadinya “mismatch” antara pengadaan pegawai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, dan hanya dapat dipenuhi melalui kolaborasi antar lembaga baik tingkat pusat maupun daerah, utamanya dalam mendesain kebutuhan pengembangan aparatur.

“Dalam mendukung hal tersebut LAN juga telah mengembangkan sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur (SIPKA) yang akan merekam semua upaya-upaya kita secara terintegrasi, apa saja yang sudah dilakukan dan belum dilakukan, apa saja yang sudah kita penuhi dan belum kita penuhi, bagi  pemenuhan kebutuhan hak ASN selama 20 JP/ Tahun.  Dengan berbagai upaya pengembangan ASN tersebut diharapkan akan menempatkan ASN kita sejajar dengan ASN negara lain yang mampu berkompetisi secara global” tutupnya. (Humas/Choky)

Jakarta- CPNS LAN 2019 dituntut mampu memberikan kontribusi nyata bagi organisasi, hal ini diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam acara Ramah Tamah dengan CPNS 2019 di Ruang Multimedia, Kantor LAN Jakarta, Kamis (7/2)


“Ini merupakan langkah awal kalian sebagai pegawai baru dalam mengabdikan diri di lingkungan Lembaga Administrasi Negara” ujar Kepala LAN saat memberikan pengarahan kepada 16 CPNS LAN hasil rekrutmen tahun 2018.


Dalam acara yang juga dihadiri oleh Sekretaris Utama LAN, Sri Hadiati WK, MBA, dan Biro SDM dan Umum, M. Yusuf Gunawan, S.IP, M.Si., Kepala juga menyampaikan selamat kepada para CPNS yang telah melewati serangkaian tahapan seleksi dan menyisihkan ribuan pelamar lainnya. Namun demikian Kepala menyampaikan bahwa “perjuangan belumlah usai, di depan masih banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi organisasi”.


Lebih lanjut Kepala mengamanahkan agar calon pegawai baru ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi: Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli (IPIP). Tidak hanya itu, sebagai calon birokrat para CPNS juga wajib mengedepankan pelayanan prima terhadap stakeholders dan berkomitmen tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas dalam berkarya.


Terakhir Kepala berharap kepada para CPNS 2019 untuk terus mengembangkan kompetensi dan pengetahuannya, “jangan hanya puas dengan pendidikan yang telah diraih saat ini, karena ke depan kita dihadapkan dengan kompetensi global yang menuntut LAN untuk selangkah di depan” harapnya. (Humas/Choky)

Seluruh elemen pemerintah baik pusat dan daerah harus aktif berpartisipasi dalam mengembangkan berbagai inovasi untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mempercepat hal tersebut, 4 instansi pusat dan daerah menjalin kerjasama dengan Lembaga administrasi Negara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan,Kantor LAN Pusat, Jakarta, Jumat (1/2).

Keempat instansi tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan hukum bagi kerjasama yang lebih luas antara keempat instansi pemerintah dan LAN RI dalam hal kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi inovasi administrasi negara, serta pendidikan tinggi guna mendorong terwujudnya pembangunan yang inovatif dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah saat ini. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala LAN RI Dr. Adi Suryanto, M.Si, Kepala LIPI Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc, Sekretaris Utama BPOM Dra. Elin Herlina, Apt, MP, Bupati Aceh Tengah Drs Shabela Abubakar dan Bupati Serang Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto dalam sambutannya menekankan bahwa "MoU ini harus ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara nyata di instansi masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama bagi pemerintah daerah". 

Telah banyak inovasi sektor publik yang diciptakan oleh ASN, dan hal tersebut berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi indikator keberhasilan inovasi disektor publik terutama meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ungkapnya. 

Hal ini juga diapresiasi oleh Bupati Serang,  Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat didaerahnya. "Setelah melalui serangkaian advokasi dengan LAN, kami berhasil meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di daerah kami terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur" ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan kepala LIPI, Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc "Kerjasama ini akan disinergikan dengan program prioritas LIPI dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan" ungkapnya. (Humas/Coky/Mus)