Berita

Jakarta - Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membuat negara hadir melalui pelayanan publik yang lebih professional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hingga kini hal itu masih belum terwujud karena masih ada persoalan dalam distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kunci utama berjalannya pelayanan publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, problematika distribusi ASN yang terpusat di kota besar mengakibatkan pelayanan publik yang diterima masyarakat tidak merata. Padahal, dalam kondisi apapun hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Negara pada intinya harus hadir di manapun warga negaranya membutuhkan. Apalagi setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian  juga dengan pelayanan publik,” kata dia saat menyampaikan paparan pembuka di acara “Diskusi Terbatas : Strategi Optimalisasi Jabatan Fungsional Tertentu di Pemerintah Pusat dan Daerah”, bertempat di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Jumat (19/10).

Menurut Taufiq, alpanya pelayanan publik itu salah satunya karena distribusi dan komposisi PNS di Indonesia yang didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh daerah, sangat diperlukan pegawai yang memiliki keahlian khusus, seperti tenaga medis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Selain dominannya populasi jabatan fungsional umum, masalah distribusi pegawai juga mengakibatkan sebaran jabatan fungsional tertentu dengan keahlian tidak merata. Bahkan terjadi kesenjangan antar daerah terkait jumlah jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini tentunya ikut memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan,” jelasnya.

Meski begitu, Taufik tidak menafikan bahwa masalah distribusi pegawai bukan satu-satunya penyebab kesenjangan sebaran jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Adanya tren urbanisasi pelayanan di mana tenaga professional dalam pelayanan cenderung memilih tinggal di kota ikut menyumbang masalah besarnya kesenjangan pelayanan di perkotaan dan pedesaan.

“Banyak para pegawai yang kemudian memilih daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur lebih maju. Daerah-daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal, umumnya pemerintah daerahnya kesulitan menarik minat para calon JFT untuk mendaftar. Bila mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja yang umum seperti ini tanpa ada strategi distribusi pegawai, tentunya kondisi kesenjangan pegawai dan kualitas pelayanan akan semakin besar dan berlangsung terus menerus,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini posisi JFT masih dipandang kurang menarik karena berbagai alasan. Misalnya karena prosedur kenaikan pangkat yang lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan JFU dan Jabatan Struktural.

“Karena bagi JFT, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengumpulkan angka kredit, ditambah persyaratan lainnya. Untuk para JFT di daerah yang lumayan jauh atau berada di remote area, akan lebih kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat dibandingkan dengan JFT di daerah yang infrastrukturnya sudah established,” katanya.

Skenario yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, kata Taufik, yaitu melalui tour of duty untuk perpindahan pegawai dari satu jenis profesi ke profesi lainnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan para pegawai dari posisi JFU ke JFT keahlian dan keterampilan yang mendukung perbaikan pelayanan di daerah.

Dalam prosesnya nanti tetap akan ada penentuan kriterianya mulai dari tes kompetensi hingga menyusun program pengembangan kompetensi yang akan mampu mengubah keahlian yang sifatnya umum dari para JFU tersebut menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh JFT.

Bukan hanya sekadar mengalihkan JFU menjadi JFT, tapi dalam pengelolaannya juga diadakan pemilahan antara JFT utama yang akan menggerakkan perbaikan pelayanan dasar dengan JFT yang sifatnya pendukung atau penunjang. (ima/budiprayitno)

 

 

Jakarta – Peningkatan kinerja pemerintah daerah bisa dilakukan melalui inovasi sektor publik untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Program inisiasi dalam pelayanan yang dibangun juga harus membawa manfaat bagi semua pihak. 

“Sebagai bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat, pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang terbaik melalui berbagai terobosan dan inovasi baru,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si pada acara “Apresiasi Inovasi dan Forum Replikasi Inovasi,” di Graha Makarti Bhakti Nagari, Jakarta, Selasa (30/10).

Menurutnya, inovasi sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemimpin. Komitmen dan kapasitas personal seorang pemimpin dalam membawa perubahan menjadi faktor kunci keberhasilan perubahan atas inovasi yang dihasilkan.

“Saya sangat mengapresiasi kepala daerah yang telah berhasil mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang telah diciptakan,” ujarnya.

Adi Suryanto mengungkapkan, LAN selama ini terus mendorong inovasi sektor publik melalui program advokasi laboratorium inovasi. Tidak hanya itu saja, melalui Diklat Kepemimpinan di semua level, LAN juga mendorong setiap peserta diklat kepemimpinan untuk menghasilkan proyek perubahan.

“Perubahan pola diklat kepemimpinan ini juga menjadi salah satu cara LAN mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di sektor publik. Hingga kini setidaknya 80.000 inovasi telah tercipta,” kata dia.

Menurut Adi, jika ingin berhasil mewujudkan birokrasi berkelas dunia, pemerintah baik di pusat maupun daerah harus mulai berbenah dengan melakukan perbaikan terhadap semua aspek pemerintahan, khususnya dalam menghadapi era artificial intelegence saat ini.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan INAGARA Award kepada 26 kabupaten/kota yang telah berhasil mengembangkan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik di daerahnya. (choky/budiprayitno)

 

 

Sumedang – Pengembangan kompetensi ASN di Indonesia selama ini masih belum optimal dan dilakukan hanya sebagai prasyarat untuk memenuhi peraturan perundang-undangan saja.

Penilaian itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka lokakarya “Reformasi Birokrasi Jawa Barat dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0,” yang digelar Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN, di Gedung Serba Guna PK2A I LAN Jatinangor, Rabu (31/10).

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu antara lain : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Ketua KADIN Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno, Direktur Digital Service Portofpolio PT. Telkom David Bangun serta Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN, Muhammad Taufiq, DEA.

Menurut Adi Suryanto, pengembangan kompetensi ASN seharusnya tidak lagi dipandang sebagai prasyarat untuk memenuhi undang-undang, misalnya promosi jabatan saja. Namun pengembangan kompetensi ASN harus menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah kepada para pegawainya.

“Apalagi pengembangan kompetensi ASN saat ini menjadi hak bagi setiap ASN sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” jelasnya.

Selanjutnya Ia menambahkan bahwa birokrasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat masih harus menempuh jalan panjang untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Hal ini terlihat dari komposisi ASN yang masih didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal, dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan ASN yang memiliki keahlian tertentu.

“Komposisi ASN di Jawa Barat masih didominasi oleh fungsional umum. Butuh waktu beberapa tahun untuk menciptakan kondisi SDM aparatur yang ideal,” jelasnya.

Menurut Adi, upaya itu bukan hal yang mustahil. Dia yakin pemerintah provinsi Jawa Barat mampu menciptakan aparatur yang profesional apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dalam pengembangan SDM aparatur.

Selain disandarkan pada instansi pemerintah, menurut Adi, pengembangan kompetensi ASN juga dimulai dari kesadaran diri masing-masing pegawai. Apalagi di tengah laju Revolusi Industri 4.0 yang kini kian masif memengaruhi semua sektor.

“Sudah bukan waktunya bagi birokrasi berbicara mengenai melayani atau dilayani. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana di era sekarang ini mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi publik,” kata dia.

Menurut dia, saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang praktis dan cepat. Birokrasi sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang responsif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni.

“Hal itu tentu akan susah terwujud apabila kompetensi SDM aparatur masih jauh dari yang diharapkan,” imbuhnya. (choky/budiprayitno)

.

 

Jakarta - Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih belum rinci. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program. Urusan pemerintah yang bersifat konkuren pun rentan inefisiensi biaya dan tak akuntabel. Sistem pengawasan di daerah juga kurang maksimal.

Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (LAN) Hary Supriadi mengatakan, di sejumlah sektor pun selama ini ada pembagian kewenangan yang masih belum jelas antara pusat dan daerah. Contohnya adalah sejumlah sektor yang dikerjakan secara bersama-sama dengan anggaran berbeda.

“Dengan konkuren ini ada potensi tumpang tindih. Contohnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, masih ada dana alokasi khusus. Artinya, ada intervensi sectoral. Tetapi, pembangunan di tiga sektor itu ada pendekatan sektoral dan regional, yang masih belum jelas pembagiannya. Karena itu, ada potensi biaya-biaya yang tak efisien.” ujar Hary dalam diskusi “Quo Vadis Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren” di Kantor Lan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hadir dan sebagai pembicara, antara lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) Remigo Yolando Berutu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan I Kementerian Dalam Negeri Edison Siagian, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng.

Menurut Hary, urusan pemerintah yang bersifat konkuren harus mengedepankan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. “Harus ada rencana besar pembagian kewenangan agar arahnya jelas,” ujarnya.

Remigo Yolando Berutu membenarkan bahwa pemimpin di Pemerintah Kabupaten kerap merasa bingung soal pembagian kewenangan. Sektor pendidikan sekolah menengah, misalnya, menjadi kewenangan provinsi, tetapi masalah pendidikan di daerah lebih sering diadukan ke Kabupaten daripada provinsi. Contoh lain di sektor perhutanan. Disayangkan tidak ada unit pengelola teknis yang seharusnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Implikasinya, koordinasi pelayanan publik jadi jauh. Pengawasan jadi tidak maksimal karena pemerintah provinsi dan pusat sulit sulit rasanya mengontrol situasi di kabupaten,” ujar Remigo. Ia berharap pemerintah pusat mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur detail pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih dan pelayanan kepada masyarakat terjamin.

Edison Siagian menambahkan, sebenarnya pembagian kewenangan yang konkuren sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Namun, pembagian kewenangan itu masih belum detail sehingga akan dikeluarkan RPP.

“Aturan saat ini masih belum optimal. Untuk itu, RPP masih dibahas sekarang di tingkat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Harus ada aturan jelas dan rinci agar daerah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujar Edison. (Berita di Harian Kompas)