Berita

"Korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pemegang otoritas namun tidak dilandasi dengan integritas. Padahal integritas merupakan kunci penting yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia. Pada posisi ini, integritas menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik apabila kita ingin efektif dalam memberantas praktek korupsi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat memberikan ceramah bertema "Integritas Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLIV, di Lt. 3 Gedung Graha Wisesa, Senin (2/3).

Firli mengungkapkan, fokus pencegahan praktik korupsi yang dilakukan KPK sejauh ini telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp.69,3 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan nominal jumlah uang negara yang diselamatkan melalui operasi tangkap tangan (OTT).

"OTT sejauh ini berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 1,3 triliun. Itupun diperoleh dari sita, lelang aset dan tangkap tangan. Jadi memang integritas ini yang menjadi benteng utama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi," ujarnya

Firly juga menambahkan upaya pencegahan korupsi yang lebih utama lagi adalah melalui komitmen nyata pimpinan untuk memerangi korupsi dan tidak melakukannya, pembenahan sistem dan tata kelola anggaran, serta menerapkan reward dan punishment di lingkungan instansinya.

“Kunci sederhana agar para pemangku kewenangan di pemerintahan tidak tersangkut korupsi sebenarnya ialah memiliki integritas yang tinggi serta tidak mengambil yang bukan haknya” imbuhnya.

Ceramah yang menjadi bagian pembelajaran dalam PKN Tk I Angkatan XLIV ini diharapkan mampu menggugah semangat semua pihak terutama calon pemimpin masa depan untuk menghindari tindak pidana korupsi, terutama bagi jajaran pimpinan tinggi madya yang saat ini sedang digodok untuk menjadi pemimpin berintegritas. (humas)

Jakarta - Kebijakan merupakan sebuah rangkaian yang memiliki tahapan proses, terdiri atas agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan yang saling berkesinambungan. Namun, seringkali para policy maker terjebak dalam proses formulasi dan implementasi, sehingga abai terhadap proses agenda setting sebagai akar permasalahan mengapa kebijakan tersebut diperlukan dan proses evaluasi kebijakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo WU, SH., MA., saat membuka Workshop Persiapan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai Komponen Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional Tahun 2020 di Hotel Sparks Luxe, Jakarta Pusat, Jumat (28/2).

"Dalam pengamatan kami hampir mayoritas kebijakan publik di Indonesia tidak mengenal apa agenda settingnya tapi langsung pada formulasi kebijakan. Selain itu, seringkali kita tidak melakukan evaluasi kebijakan, evaluasi dianggap sebagai bagian yang dilakukan menjelang kebijakan itu akan diterminasi," tambah Tri Widodo.

Lebih lanjut, Tri Widodo juga menyampaikan harapannya agar melalui workshop ini Lembaga Administrasi Negara (LAN) dapat memperoleh sebanyak mungkin masukan dan saran dari stakeholders terkait penyempurnaan instrumentasi dan metodologi IKK, sehingga ke depannya, IKK dapat diintegrasikan dalam skor indeks RB.

Workshop yang diadakan dalam rangka penyempurnaan instrumen IKK ini merupakan hasil kerjasama LAN dengan Knowledge Sector Initiative (KSI). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Analis Kebijakan LAN, Dra. Elly Fatimah, M.Si., Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm., Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Ronald Andrea Anas, Ak., Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si. Ph.D, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Alimatul Qibtiyah, Ph.D, dan perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan akademisi. (humas)

Jakarta - Dalam upaya mendorong sinergitas kajian kebijakan dan inovasi antar kementerian dan lembaga, Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali menyelenggarakan Stakeholders Meeting Tahap II bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN, Jl Veteran No 10, Jakarta, Kamis (27/2).

Stakeholders meeting tahap pertama yang telah diselenggarakan pada 12 Februari 2020 lalu telah menghimpun seluruh gagasan, saran dan masukan dari berbagai kementerian/lembaga dan daerah. Sedangkan stakeholders meeting tahap dua ini lebih berfokus pada program LAN yang disesuaikan pada kebutuhan instansi pemerintah dan bermanfaat bagi mitra LAN. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) Dr. Tri Widodo WU, MA.

“Hasil yang telah disepakati pada Stakeholders Meeting pertama, kita akan mempertajam pada penguatan kapasitas dalam hal rekomendasi kebijakan, penguatan tata kelola serta penyiapan kader ASN yang handal. Dalam bidang kajian kebijakan terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian yaitu: kajian kebijakan omnibuslaw dalam bidang administrasi negara, pemindahan ibukota baru, dampak deeselonisasi, revisi UU Pelayanan Publik serta program RB berbasis Outcome” tambah Tri Widodo.

Selain itu, Tri Widodo juga menyampaikan perlunya mensinergikan K/L/D dalam upaya menjamin keberlanjutan inovasi yang telah dihasilkan. Juga diperlukan membangun ekosistem inovasi yang tidak lagi berfokus pada penciptaan inovasi sebanyak-banyaknya, namun lebih kepada membangun satu data inovasi yang dapat diakses secara massif oleh seluruh pemerintah daerah.

Sementara itu, pada sisi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Dr. Agus Sudrajat, MA menyampaikan pemetaaan kebutuhan jabatan fungsional di seluruh Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan, mutasi JPT berbasis manajemen talenta, pengembangan dan penyempurnaan metode pembelajaran berbasis e-learning, serta model pengembangan kompetensi P3K.

“Pada tahun 2020 ini, secara khusus kami tengah melakukan kajian kesejahteraan ASN terkait ASN di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar), ASN dengan High Risk dan High Performance” tambah Agus Sudrajat.

Stakeholders Meeting Tahap II ini dihadiri oleh beberapa mitra LAN antara lain, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kemenristek BRIN, Kementerian PPN/Bappenas, dan BKN. Sedangkan dari LAN hadir Sekretaris Utama LAN, Dra. Reny Suzana, MPPM, dan para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan LAN.

Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi guna mewujudkan World Class Government atau Pemerintahan Berkelas Dunia pada tahun 2024. Kuncinya adalah harus membawa pemerintahan ke dalam smart government dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusianya. Salah satunya adalah dengan mencetak pemimpin perubahan yang diharapkan mampu menggerakkan birokrasi ke arah yang lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIV di Gedung A Lantai 2 Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jl Veteran No 10, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

“PKN Tingkat I ini didesain lebih cair, bisa dianggap sebagai refreshment bagi para peserta, untuk belajar, berdiskusi bersama-sama dalam komunitas. Dalam pelatihan ini, setiap peserta adalah sumber belajar bagi peserta lainnya. Karena peserta berasal dari beragam latar belakang instansi, kompleksitas permasalahan dan sudut pandang pemecahan permasalahan, maka melalui pelatihan ini nantinya diharapkan dapat menciptakan suatu bentuk kolaborasi yang efektif." tambah Adi Suryanto.

Lebih lanjut, di depan peserta PKN Tingkat I Angkatan XLIV, Kepala LAN memberikan arahan agar peserta selalu berpikir kreatif, berpikir out of the box, menginisiasi gagasan besar dan dapat membuat inovasi. Peserta PKN Tingkat I diharapkan tidak hanya menguasai konsep dan teori, namun harus dapat menjadi pemimpin perubahan yang bisa membawa perubahan di organisasinya.

Menurut Kepala LAN, PKN Tingkat I Angkatan XLIV ini akan memiliki fokus pembelajaran yang tematik, yakni "Mengembangkan Model Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing". Diharapkan PKN Tingkat I ini juga dapat menjadi forum pembelajaran bersama bagi para pemimpin untuk menciptakan perubahan-perubahan yang terstruktur untuk mencapai Indonesia yang berdaya saing.

PKN Tingkat I Angkatan XLIV ini diikuti oleh 40 peserta dimana sebanyak 18 orang berasal dari Kementerian dan LPNK, 5 orang dari Kejaksaan Agung, 14 orang dari Kepolisian Republik Indonesia, 2 orang dari Lembaga Negara dan 1 orang dari Pemerintah Daerah.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN, Dr Muhammad Taufiq, DEA, Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan LAN, widyaiswara, dan perwakilan instansi pengirim peserta. (humas).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Ruang Rapat BSM, Gedung Bappenas, Jl. Taman Suropati No 2, Menteng, Jakarta (21/2).

Audiensi delegasi LAN dalam rangka mempelajari implementasi Integrated Digital Working (IDW) dan Smart Office ini diterima langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Randy R. Wihatnolo.

Dalam paparannya Randy menyatakan IDW ini merupakan sebuah inovasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan percontohan pelaksanaan Flexi Work dimana aparatur dapat bekerja tanpa harus ‘ngantor’ secara konvensional. Presiden Joko Widodo sendiri telah melihat langsung bagaimana sistem IDW diimplementasikan pada 16 Januari 2020.

“Pola Flexi Work ini perlahan akan mengubah pola lama ke pola yang baru, sehingga diharapkan produktivitas kerja dapat naik. Harapan Presiden Jokowi nantinya dapat meningkatkan motivasi, produktivitas dan kinerja ASN. Model ini akan diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nantinya, tentunya dengan sistem yang terus disempurnakan” ungkap Randy.

Pada kesempatan tersebut dari delegasi LAN hadir Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Manajemen ASN Anastasia Eny Retnoastuti, S.Pd., M.A., Kepala Bagian Administrasi Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN, Rusma Dwiyana, SH., M.Hum, Kepala Bidang Sistem Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi, Anak Agung Sri Astiti, S.Kom., M.Sc, dan juga pejabat fungsional di lingkungan LAN. (humas)