Berita

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan LAN diberikan bersamaan dengan penyerahan LHP 38 instansi pemerintah di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LAN diserahkan langsung oleh Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi kepada Kepala LAN, Adi Suryanto, di Auditorium Lantai II Tower BPK RI, Jakarta, Senin (17/6)

Achsanul Qosasi dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan tingkat penghematan penggunaan sumber daya serta menilai pencapaian target/program kerja. Namun, untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dari penyelenggara negara yang dalam hal ini kuasa pengguna anggaran terhadap keuangan yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah. “BPK mendapat mandat untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat atas anggaran yang sudah digunakan oleh penyelenggara negara yang kemudian hasilnya dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Rakyat berhak tahu terhadap anggaran yang telah dikelola Kementerian dan Lembaga” ungkapnya

Sementara itu Inspektur LAN Dra. Elly Fatimah, M.Si menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan pegawai Lembaga Administrasi Negara. “Pencapaian WTP yang diperoleh oleh LAN secara 12 kali berturut-turut merupakan prestasi bersama seluruh unit di lingkungan LAN dalam pengelolaan anggaran” tandasnya.

Yang lebih istimewa, pada tahun 2018, LAN menjadi satu-satunya entitas yang pemeriksaan Laporan Keuangannya dilakukan menggunakan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang ditetapkan oleh the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), dimana tenaga pemeriksa yang ditugaskan untuk mengaudit di LAN juga berkualifikasi internasional.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, dari 38 instansi yang merupakan lingkup AKN III, 37 diantaranya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 1 K/L mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian). (humas)

Jakarta - Instansi pemerintah dituntut untuk terus bergerak maju dalam memberikan pelayanan prima terhadap stakeholdersnya, yaitu pelayanan yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.  Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama LAN, Sri Hadiati, MBA pada saat membuka kick off meeting ISO 9001:2015 di lingkungan Sekretariat Utama (Settama) LAN di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Kantor LAN, Jakarta, Selasa (28/5).

Sri Hadiati menjelaskan, kick off meeting ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan dan pelaksanaan layanan yang bermutu, berkualitas serta berstandar internasional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara khususnya gugus tugas Settama LAN. 

“ISO 9001 : 2015 ini merupakan suatu langkah komitmen Settama LAN menuju perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan dalam memberikan dukungan terhadap unit-unit lini serta pelayanan langsung kepada stakeholdersnya. Sertifikasi ini nantinya akan selalu dievaluasi setiap setahun sekali. Jika tidak dijalankan secara konsisten, dapat saja dicabut” tambahnya.

Oleh karena itu Sri Hadiati mengharapkan setiap pegawai lingkup Settama LAN dapat menginternalisasikan ISO 9001 : 2015 dengan baik sehingga diharapkan tidak ada lagi kesalahan dan komplain dalam setiap proses bisnis yang dilakukan sekretariat. Setelah kick off meeting, acara dilanjutkan dengan pelatihan prinsip dasar dan persyaratan ISO 9001 : 2015 yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Settama LAN. (humas/coky)

Dalam rangka menyambut HUT LAN Yang ke 62, Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN meyelenggarakan pemilihan lembaga Pelatihan Yang terbaik/ berprestasi.
.
Segera daftarkan Lembaga Pelatihan anda dengan mengakses bit.ly/lembagapelatihanterbaik2019

CP:
Putri Hening : 08176420563
Mulia Ela: 082234377270

Lembaga Administrasi Negara menerima hibah aset tanah seluas lima hektar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala LAN RI, Adi Suryanto, menandatangani Nota Perjanjian Hibah dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (25/5).

Gubernur Jawa Barat berharap, hibah aset itu bisa mendukung proses pembangunan di Jawa Barat. Menurutnya, serah terima hibah tersebut merupakan wujud pembangunan Jawa Barat yang tidak hanya lahir (infrastruktur) namun juga batin (keilmuan).

"Ini proses istimewa yang kita lalui. Kalau untuk LAN dipergunakan untuk pelatihan dan pengembangan keilmuan yang sangat kita butuhkan. Sementara untuk Kementerian Pertanian bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Tanah yang dihibahkan untuk LAN saat ini sudah berdiri Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) di Jalan Kiarapayung, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Selain LAN, dalam kesempatan itu juga diserahkan hibah aset ke Kementerian Pertanian dan juga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hadir pada acara tersebut Kepala Puslatbang PKASN LAN Hari Nugraha dan Ketua STIA LAN Bandung, Joni Dawud serta beberapa pimpinan dari Kementerian Pertanian dan Kejati Jabar. (humas/mus)

Pada awal tahun 2019 ini, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia kembali menorehkan prestasi dengan meraih ANRI Award 2019 sebagai Juara Harapan III Kategori Unit Kearsipan Terbaik LN dan LPNK. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini diterima langsung Kepala LAN RI Dr. Adi Suryantio, M.Si pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019 dan Penyerahan ANRI Award dalam rangka Hari Kearsipan Nasional Ke-48 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Syafruddin, M.Si didampingi Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan. Dalam sambutannya Menpan RB mengatakan bahwa tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan RB. Melalui penggunaan teknologi dalam sistem kearsipan diharapkan akan dapat menghadirkan data arsip yang terintegrasi, dinamis, dan melindungi kepentingan negara.

Proses pemilihan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2019 ini diikuti oleh 50 Lembaga Non Kementerian. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, Lembaga Administrasi Negara lolos bersama 15 Lembaga lain ke tahap penilaian lapangan.

Tahap penilaian lapangan dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan arsip aktif: pemberkasan, penggunaan sarana penataan, penggunaan kode klasifikasi dan indeks, uji penemuan kembali arsip, dan verifikasi ke Record Centre.

Tim penilai dari ANRI yang diketuai oleh Supranti, S.AP (Arsiparis Madya) melakukan visitasi penilaian dan uji penemuan kembali arsip ke beberapa unit kerja, yaitu: Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Bagian Arsip dan Dokumentasi, Bagian Humas dan Protokol serta STIA LAN Jakarta.

Setelah melalui tahap penilaian lapangan, selanjutnya terpilih 6 nominasi, yang kemudian diharuskan melakukan presentasi terkait pengelolaan kearsipan pada lembaga masing-masing. Mewakili LAN dalam presentasi ini adalah Dra. Reni Suzana, MPPM selaku plt Kepala Biro Hukum dan Humas. Beberapa materi yang disampaikan antara lain kebijakan kearsipan, kebijakan sarana dan prasarana, kelembagaan kearsipan, SDM kearsipan, kegiatan/program kearsipan, dukungan anggaran dan inovasi tentang kearsipan.

Secara lengkap, pemenang lomba ANRI Award dalam kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah sebagai berikut: Juara I diraih oleh Mahkamah Konstitusi, Juara 2 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Juara 3 BPJS Ketenagakerjaan, Juara Harapan 1 BPJS Kesehatan, Juara Harapan II Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Juara Harapan III Lembaga Administrasi Negara. (humas)