Berita

Jakarta - Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membuat negara hadir melalui pelayanan publik yang lebih professional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hingga kini hal itu masih belum terwujud karena masih ada persoalan dalam distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kunci utama berjalannya pelayanan publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, problematika distribusi ASN yang terpusat di kota besar mengakibatkan pelayanan publik yang diterima masyarakat tidak merata. Padahal, dalam kondisi apapun hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Negara pada intinya harus hadir di manapun warga negaranya membutuhkan. Apalagi setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian  juga dengan pelayanan publik,” kata dia saat menyampaikan paparan pembuka di acara “Diskusi Terbatas : Strategi Optimalisasi Jabatan Fungsional Tertentu di Pemerintah Pusat dan Daerah”, bertempat di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Jumat (19/10).

Menurut Taufiq, alpanya pelayanan publik itu salah satunya karena distribusi dan komposisi PNS di Indonesia yang didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh daerah, sangat diperlukan pegawai yang memiliki keahlian khusus, seperti tenaga medis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Selain dominannya populasi jabatan fungsional umum, masalah distribusi pegawai juga mengakibatkan sebaran jabatan fungsional tertentu dengan keahlian tidak merata. Bahkan terjadi kesenjangan antar daerah terkait jumlah jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini tentunya ikut memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan,” jelasnya.

Meski begitu, Taufik tidak menafikan bahwa masalah distribusi pegawai bukan satu-satunya penyebab kesenjangan sebaran jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Adanya tren urbanisasi pelayanan di mana tenaga professional dalam pelayanan cenderung memilih tinggal di kota ikut menyumbang masalah besarnya kesenjangan pelayanan di perkotaan dan pedesaan.

“Banyak para pegawai yang kemudian memilih daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur lebih maju. Daerah-daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal, umumnya pemerintah daerahnya kesulitan menarik minat para calon JFT untuk mendaftar. Bila mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja yang umum seperti ini tanpa ada strategi distribusi pegawai, tentunya kondisi kesenjangan pegawai dan kualitas pelayanan akan semakin besar dan berlangsung terus menerus,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini posisi JFT masih dipandang kurang menarik karena berbagai alasan. Misalnya karena prosedur kenaikan pangkat yang lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan JFU dan Jabatan Struktural.

“Karena bagi JFT, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengumpulkan angka kredit, ditambah persyaratan lainnya. Untuk para JFT di daerah yang lumayan jauh atau berada di remote area, akan lebih kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat dibandingkan dengan JFT di daerah yang infrastrukturnya sudah established,” katanya.

Skenario yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, kata Taufik, yaitu melalui tour of duty untuk perpindahan pegawai dari satu jenis profesi ke profesi lainnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan para pegawai dari posisi JFU ke JFT keahlian dan keterampilan yang mendukung perbaikan pelayanan di daerah.

Dalam prosesnya nanti tetap akan ada penentuan kriterianya mulai dari tes kompetensi hingga menyusun program pengembangan kompetensi yang akan mampu mengubah keahlian yang sifatnya umum dari para JFU tersebut menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh JFT.

Bukan hanya sekadar mengalihkan JFU menjadi JFT, tapi dalam pengelolaannya juga diadakan pemilahan antara JFT utama yang akan menggerakkan perbaikan pelayanan dasar dengan JFT yang sifatnya pendukung atau penunjang. (ima/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Upaya pemerintah untuk meratakan pelayanan publik yang berkualitas hingga ke seluruh pelosok tanah air dilakukan salah satunya dengan mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik di daerah-daerah. Namun, dalam prosesnya, masih banyak ditemukan hambatan karena banyaknya ketidakjelasan dan keraguan soal proses berinovasi. Bila tidak dibahas bersama, hal ini tentu akan menyulitkan proses ke depan dalam menjalankan program maupun kebijakan.

“Inovasi dalam sektor publik sendiri ranahnya sangat luas. Maka kalau kita bicara isunya, tentu jumlahnya sangatlah banyak. Namun, untuk diskusi kali ini kami akan mengangkat tiga isu yang kami rasa penting,” kata Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo saat membuka acara Seminar Nasional bertema “Isu Aktual Inovasi Sektor Publik”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Senin (19/11).

Seminar ini mengangkat tiga isu yang masih berkaitan dengan inovasi sektor publik. Tiga isu tersebut kemudian dikemas dalam tema-tema diskusi yang berbeda. Tema Grand Design Jabatan Fungsional untuk membahas isu pengembangan serta penguatan Jabatan Fungsional dalam struktur birokrasi di Indonesia, tema Model Inovasi Berbasis Gender yang mengupas posisi serta peran perempuan dalam pembangunan nasional untuk mendukung program ekonomi kreatif pada tingkat lokal, serta tema Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan untuk membahas strategi dalam membangun kesinambungan inovasi.

“Latar belakang pemilihan tiga isu ini adalah karena dalam pandangan kami, ketiganya masih cukup terpinggirkan. Artinya, masih belum banyak yang menaruh perhatian pada ketiga isu ini. Akibatnya, permasalahan yang ditimbulkannya dari dulu hingga sekarang tidak juga berubah,” kata dia.

Tri Widodo menjelaskan secara singkat permasalahan dalam tiap-tiap isu seperti misalnya posisi Jabatan Fungsional yang hingga sekarang masih tidak banyak peminatnya di kalangan PNS.

“Kapan Jabatan Fungsional ini bisa berhenti dilihat sebagai kasta rendah? Kapan mereka bisa memberi kontribusi yang tinggi dan diakui kinerjanya seperti Jabatan Pimpinan Tinggi? Kita tentu tidak ingin melanggengkan kondisi semacam ini,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi tema diskusi adalah permasalahan gender. Tri Widodo mengatakan, sudah sejak lama gerakan feminism dan bahkan emansipasi wanita berkumandang. Bahkan, sudah ada Peraturan tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya sudah mencantumkan tentang penyetaraan gender. Meski demikian, kata dia, ternyata masih banyak kebijakan-kebijakan afirmatif terkait dengan posisi wanita dalam partai politik, lembaga legislatif, maupun dalam jabatan-jabatan publik yang sampai saat ini belum mencapai kondisi ideal  yang diharapkan.

Terkait dengan isu akselerasi inovasi, LAN mendapati bahwa meskipun inovasi sekarang sudah berkembang pesat da nada banyak jumlah karya inovasi yang dihasilkan, tapi ternyata budaya berinovasi masih belum terbentuk hingga sekarang.

“Semua ini mengindikasikan bahwa ada yang masih keliru dalam pengelolaan kita terhadap isu-isu tadi.  Sehingga membutuhkan perhatian lebih serius dari para pemangku kepentingan agar bersama-sama dicari solusi yang terbaik,” pungkasnya. (Ima/budiprayitno)

 

 

 

 

 

 

Jakarta - Alumni peserta latihan kepemimpinan harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mengelola perubahan di instansinya. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk mengomunikasikan berbagai kebijakan di instansinya.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan upacara pelepasan peserta penyetaraan alumni Reform Leader Academy dan Latihan Kepemimpinan Tk. II dan III Angkatan XVII, di Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Jumat (30/11).

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, seorang pemimpin juga dituntut untuk mampu meyakinkan berbagai pihak atas perubahan yang ia buat. Karena itu dibutuhkan pengalaman kepemimpinan (experience of leadership) yang kuat untuk melakukannya.

“Tidak hanya itu, seorang pemimpin perubahan juga harus memiliki strategi komunikasi yang efektif dalam rangka mendukung kebijakan yang akan dikeluarkannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Adi Suryanto, LAN merupakan kawah candradimuka bagi para pemimpin untuk menghasilkan perubahan di instansi masing-masing ke arah yang lebih baik.

“Sebagai indikasi keberhasilan dari sebuah pelatihan adalah kemampuan alumni peserta diklat untuk membawa instnsinya ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si menegaskan perlunya pemerataan terhadap pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Pemerataan pengembangan kompetensi ini diperlukan untuk membentuk aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdaya saing.

“Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sangat diperlukan agar birokrasi kita semakin profesional dan mampu menghadapi kompleksitas persoalan,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah,” di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Selasa (4/12).

Menurut Kepala LAN Adi Suryanto, pemerataan dalam hal pengembangan kompetensi aparatur serta pendidikan dan pelatihan bagi ASN harus menjangkau semua aparatur di Indonesia.

“PNS dari Sabang sampai Merauke hingga yang ada di kawasan perbatasan dan terpencil harus memperoleh haknya untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata dia.

Hal ini, lanjut Kepala LAN, menjadi tanggung jawab lembaga diklat pemerintah di semua wilayah. Menurut dia, lembaga diklat harus mampu menjangkau semua ASN di Indonesia.

“ASN tidak hanya yang ada di Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, namun meliputi ASN yang berada di daerah, termasuk 3T (terluar, terpencil dan tertinggal). Sehingga lembaga diklat pemerintah terutama di tingkat pusat tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, namun juga mengedepankan kepentingan seluruh PNS di Indonesia,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala LAN meminta lembaga diklat pemerintah memiliki strategi baru untuk meningkatkan kualitas aparatur dengan pengembangan kompetensi yang bervariatif.

“Pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya dipahami melalui diklat saja. Masih banyak cara lain bagi PNS kita untuk menerima 20 Jam pelajaran pengembangan kompetensi yang menjadi haknya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita bersama untuk memenuhi hak tersebut,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyerahkan 28 sertifikat akreditasi lembaga diklat pemerintah yang terdiri dari 7 lembaga diklat kementerian/lembaga, 8 BPSDM pemerintah daerah, 10 unit pelayanan terpadu (UPT), dan 3 kementerian/lembaga yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk memberikan akreditasi terhadap diklat teknis dan fungsional. (choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk juga kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional.

“Kurikulum untuk PKM Tingkat I ini dimaksudkan agar terbentuk sosok pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi dan kemampuan melakukan perubahan dan juga kolaborasi dalam upaya pembangunan pemerintahan,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam laporannya pada Upacara Pelepasan Peserta Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX Tahun 2018 di Aula Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Senin (29/10).

Demi mencapai tujuan tersebut, kata Kepala LAN, para peserta pelatihan Diklatpim Tingkat I dibekali dengan materi yang mencakup self-mastery, managing policy, managing collaborative change, serta aktualisasi kepemimpinan kolaboratif. Seluruh materi pelatihan diberikan melalui metode klasikal dan juga non-klasikal dengan e-learning.

Selain bekal materi, para peserta juga diwajibkan menyusun proyek perubahan dan menjalani ujian akhir dengan sistem computer-based test sebagai syarat lain untuk kelulusannya. Agar makin memperluas wawasan dan pengalaman para peserta PKM Tingkat I, diadakan juga agenda benchmarking melalui kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional ke Shanghai, Tiongkok.

“Visitasi ke Tiongkok ini dimaksudkan agar para peserta memeperoleh tambahan wawasan dan pengalaman dalam rangka penyusunan policy paper mereka. Hasilnya adalah angkatan yang luar biasa. Kawan-kawan tidak hanya berhasil menyusun policy paper, tetapi juga menyampaikannya pada Wakil Presiden dan usulannya langsung diterima,” jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Syafruddin juga menyampaikan apresiasi pada alumni Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX Tahun 2018.

Menurut Syafruddin, beban dan tanggung jawab yang diemban oleh para lulusan Diklatpim Tingkat I ini cukup berat. Apalagi Indonesia saat ini hendak mewujudkan world-class bureaucracy di tengah era Revolusi Industri 4.0.

“Saya berharap alumni pelatihan ini mampu menjadi agen perubahan nasional sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” kata dia.

Syafruddin juga berpesan agar ide-ide, hasil pemikiran, serta proyek perubahan yang didapatkan dari pelatihan kepemimpinan dapat diimplementasikan ketika mereka kembali ke instansi masing-masing. Selain itu, dia juga menghimbau agar para peserta juga terus menjaga serta mengembangkan jejaring yang telah didapat melalui interaksi dalam proses pelatihan ini.

Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX 2018 meluluskan 30 alumni yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah.  Acara ditutup dengan penyerahan Sertifikat Kelulusan secara langsung oleh Menteri PAN & RB Syafruddin kepada para peserta Diklatpim. (Ima/budiprayitno)