Berita

Sejalan dengan penggunaan metode distance learning pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLIV mengikuti Benchmarking dengan metode yang sama ke negara Vietnam. Pada kesempatan kali ini, para peserta mendapat penjelasan langsung dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, H.E Ibnu Hadi terkait "Penguatan Sistem Pelayanan Terpadu", dengan fasilitas Zoom Meeting Selasa (31/3).

Dalam kesempatan tersebut Ibnu Hadi menjelaskan reformasi Birokrasi di Vietnam yang dikaitkan dengan daya saing bangsa, khususnya di bidang kesehatan. Ibnu menjelaskan, pelayanan kesehatan di Vietnam secara struktural sama dengan di Indonesia. Kesehatan saat ini sudah mulai menggandeng pihak swasta. 

Terkait sikap pemerintah Vietnam dalam menghadapi pandemi Covid-19, Ibnu Hadi menjelaskan, pemerintah Vietnam sejak awal kasus Covid-19 sudah melakukan penanganan-penanganan terhadap kemungkinan terburuk. .

"Kebijakan Vietnam, masyarakat hanya diperbolehkan keluar saat kondisi mendesak dan emergency, seperti untuk keperluan makanan. Kemudian ke pabrik karena pabrik masih berjalan. Mereka yang keluar juga tidak boleh lebih dari dua orang jika di luar tempat-tempat umum. Selain itu, pintu perbatasan dengan negara tetangga ditutup sejak 1 April 2020. Sebelumnya hanya perbatasan dengan Cina sekarang sudah termasuk Laos," jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, para peserta juga menggali sejumlah potensi dan iklim investasi yang ada di Vietnam.

Jakarta - Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bukan penghalang untuk mewujudkan birokrasi di Indonesia menjadi profesional. Berbagai problematika yang muncul justru menjadi tantangan untuk diselesaikan agar birokrasi semakin matang.

Di tengah masa pandemi COVID-19, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengambil kebijakan untuk tetap menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan sebagai wujud tanggung jawab LAN dalam mengembangkan kompetensi manajerial para pemimpin birokrasi. Pandemi COVID-19 ini membuat LAN mengambil langkah cepat dengan menerapkan kelas pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Hal tersebut disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VI Kementerian Perhubungan melalui fasilitas Zoom Meeting, Selasa (31/3).

"Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VI yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan ini menjadi Pelatihan Kemimpinan Nasional perdana yang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (distance learning). Ini merupakan tanggung jawab LAN dalam merespon berbagai tuntutan masyarakat," jelasnya.

Kepala LAN mengatakan, tantangan yang dihadapi birokrasi di Indonesia saat ini tidaklah mudah. Bahkan, dalam RPJM sudah disebutkan bahwa birokrasi Indonesia harus segera bertransformasi menjadi birokrasi berkelas dunia agar mampu meningkatkan posisi daya saing negara di semua level. Menurutnya, ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Sementara itu, Pelaksanan Harian Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang juga Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, I Gede Pasek Suardika dalam sambutannya mengapresiasi kepercayaan yang diberikan LAN kepada Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

"Saya mengapresiasi langkah cepat LAN dalam merespon situasi yang ada. Bahkan dalam tempo yang cepat, LAN juga mengeluarkan Surat Edaran tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi COVID-19 dan terus berkoordinasi dengan kami melalui berbagai platform aplikasi yang ada," pungkasnya.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VI Kementerian Perhubungan ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari Kementerian Perhubungan, LAN, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, dan Pemerintah Kabupaten.
Hadir dalam zoom meeting tersebut, Sekretaris Utama LAN Dra. Reni Suzana, MPPM, dan juga Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN, Dr. Basseng, M.Ed.

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sepuluh mitra kerja instansi pemerintah dan non instansi pemerintah di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jl Veteran No 10, Jakarta, Selasa (10/3). Kesepuluh mitra kerja tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tanoto Foundation, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dalam sambutannya seusai menandatangani MoU, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si menyampaikan bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, maka birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan tersebut. Belum lagi masalah internal organisasi yang tak kunjung mengalami perubahan, perilaku pelayanan yang buruk, dan ego sektoral, menambah kompleks permasalahan pelayanan menuju prima. Untuk itu dibutuhkan pendekatan Whole-of-Government (WoG), dengan prinsip kolaborasi dan prinsip satu tujuan sehingga latar dalam pelayanan dapat mengacu asas efektif dan efisien.

“Sudah saatnya kita meninggalkan mental block, ego sektoral, dan silo mentality. Melalui konsep WoG kita dapat mensinergikan segala potensi yang kita miliki menjadi birokrasi yang berdaya saing menuju birokrasi berkelas dunia” tambah Kepala LAN.

Selain itu Kepala LAN juga menyampaikan bahwa saat ini lebih dari 30 ribu inovasi sektor publik telah dibuat oleh lulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan. Hal ini menjadi bukti ASN kita mampu melakukan perubahan-perubahan fundamental dalam birokrasi asalkan diberikan kepercayaan dan kesempatan serta dukungan pimpinan.

Senada dengan hal tersebut, CEO Global Tanoto Foundation, Satrijo Tanudjojo menyampaikan bahwa Tanoto Foundation sebagai organisasi non profit merasa beruntung dapat bekerjasama dengan LAN dalam upaya mendukung penguatan kapasitas melalui program pendidikan yang berkualitas.

“Saya percaya melalui pendidikan yang berkualitas, kita sebagai bangsa Indonesia mampu menciptakan SDM unggul sesuai dengan visi pemerintah” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan, SH, MH mengatakan, sebagai pengawas penyelenggara pemilu, Bawaslu perlu bekerjasama dengan LAN dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas SDM Bawaslu.

“SDM di jajaran bawaslu cukup banyak dan kompleks, meliputi Komisioner, ASN maupun non ASN. Selain itu, pada tahun ini kita juga akan menyelenggarakan gelaran Pilkada serentak yang harus didukung oleh SDM yang berintegritas, handal dan professional sehingga akan terwujud pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil)” harapnya. (humas)

Jakarta - Widyaiswara merupakan garda terdepan dalam upaya pemerintah meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanggung jawab besar ini menjadikan widyaiswara sebagai aset negara yang patut mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, pasalnya widyaiswara merupakan "guru bangsa" yang berkewajiban untuk mengembangkan kompetensi dan integritas ASN. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada upacara pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Aula Prof.Dr. Agus Dwiyanto,MPA, Kantor LAN, Jl Veteran No 10, Jakarta, Rabu (4/3)

"Saat ini anggaran pengembangan widyaiswara masih relatif kecil, hal ini dirasakan oleh setiap lembaga pelatihan baik pusat maupun daerah. Kendala tersebut dapat disiasati dengan sinergi antara widyaiswara, lembaga pelatihan serta instansi pembina pelatihan dalam upaya meningkatkan cara-cara pengembangan kompetensi bagi peserta didik dan Widyaiswara, sehingga proses belajar tidak hanya oleh peserta pelatihan tetapi Widyaiswara pun dituntut untuk terus belajar " ungkap Kepala LAN.

Selain itu Kepala LAN juga menyatakan bahwa sebagai aset negara, widyaiswara sepatutnya dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi instansinya sendiri, tetapi bisa juga memberikan materi di instansi lain sesuai dengan bidang keahliannnya.

"Karena itu widyaiswara jangan hanya memikirkan diri dan instansinya saja, tetapi juga mampu memberikan sumbangsih, pemikiran, gagasan, serta terobosan baru bagi upaya pengembangan kompetensi ASN secara nasional", tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala LAN juga menyoroti tentang generasi milenial yang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Widyaiswara. Generasi ini tidak hanya memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi tetapi kritis terhadap segala perubahan di sekitarnya.

"Widyaiswara sebagai generasi yang lebih senior memiliki catatan pengalaman dan jam terbang yang tinggi untuk dibagikan kepada peserta didik. Sebaliknya widyaiswara juga dapat menggali wawasan milenial terkait pemanfaatan teknologi informasi guna memperkaya kurikulum dan bahan ajarnya" ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut sebanyak 10 Widyaiswara Ahli Utama dikukuhkan setelah melalui proses Orasi Ilmiah yang diselenggarakan satu hari sebelumnya. Kesepuluh WI Ahli Utama tersebut yaitu:
1. Anastasia Nuniek Susetyowati, SKM, M.Kes. (Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta)
2. Dr. Ni Made Suciani, M.Pd. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
3. Yazfinedi, SE, M.Si. (Kementerian Sosial)
4. Ir. Antung Deddy Radiansyah, M.P. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
5. Ir. Rosdiana, M.P. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
6. Drs. Robertus Isdius, M.Si. (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)
7. Drs. Raja Muda, M.Si. (Pemerintah Aceh)
8. Dr. Winantuningtyastiti Swasanany, M.Si. (Lembaga Administrasi Negara)
9. Sri Suryanovi, Ak, M.Si. (Kementerian Keuangan)
10. Dr. Marwanto Harjowiryono, MA. (Kementerian Keuangan)

Jakarta - Jabatan fungsional harus terus diperkuat untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan jabatan struktural menjadi fungsional. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Holding Room, Kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Menteri PANRB menambahkan bahwa penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
"Penyederhanaan birokrasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu agar birokrasi lebih dinamis, fokus pada aspek fungsional, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kterwujudnya percepayan sistem kerja, agar fokus pada pekerjaan fungsional, dan mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal, dan juga sebagai upaya mewujudkan profesionalitas ASN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si., hadir untuk mengukuhkan dan juga memberikan arahan kepada Pengurus AAKI Tahun 2019-2022. Kepala LAN mengajak AAKI untuk berani membuat suatu terobosan karya, yang kemudian membuat para user merasa bahwa kehadiran asosiasi ini menjadi penting dan dibutuhkan.

"AAKI kita harapkan bisa tumbuh menjadi Asosiasi Profesi ASN yang independen dan kuat. Banyak sekali pekerjaan rumah dan agenda untuk membenahi kebijakan publik Indonesia. Adi Suryanto mengingatkan bahwa kualitas sebuah bangsa akan ditentukan oleh kualitas kebijakan publiknya. Kita bersama-sama bergandengan tangan: AAKI, LAN, kawan-kawan di sektor privat, dan arahan Bapak Menteri PANRB tentunya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu karya yang besar bagi kemajuan bangsa juga negara", tutup Adi Suryanto.

Setelah acara pengukuhan, dilakukan Penandatangan Kerjasama antara AAKI dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan The Habibie Center. Kemudian acara dilanjutkan dengan seminar yang menghadirkan narasumber: Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo, MA, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ, Anggota DPR RI. Fraksi Partai Golkar/Dewan Penasehat AAKI drs. Agun Gunanjar Sudarsa, M.Si, KADIN/Dewan Penasehat AAKI, Vince Gowan dengan Moderator Drs. Haris Faozan, M.Si., (Analis Kebijakan Ahli Utama LAN).

Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Dr Agus Pramusinto, MDA, Ketua Umum AAKI, Dr. Totok Hari Wibowo dan pengurus Pusat AAKI dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. (humas)