Berita

Jakarta- Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo mengenai penyederhanaan birokrasi, maka jabatan struktural akan dipangkas hingga tersisa 2 level dan digantikan dengan Jabatan Fungsional (JF). Dengan adanya penyederhaan ini, maka akan terdapat penambahan jumlah Pejabat Fungsional, salah satunya Analis Kebijakan, yang sangat signifikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dra. Elly Fatimah, M.Si saat membuka Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Penilai Instansi (TPI)/Tim Penilai Daerah (TPD) di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Daerah, melaui teleconference, Kamis (30/4).

 “Dengan semakin banyaknya Analis Kebijakan maka Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) juga akan semakin banyak. Jika seluruh DUPAK tersebut hanya disampaikan ke LAN selaku Tim Penilai Pusat (TPP) akan kewalahan, karena jumlah tenaga ahli yang dimiliki terbatas dan substansi teknis yang berbeda-beda di tiap-tiap instansi yang tidak semuanya dikuasai oleh tenaga ahli di TPP,” ujarnya.

Elly Fatimah juga menambahkan, untuk menjamin objektivitas penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit bagi Analis Kebijakan diperlukan pembentukan TPI/TPD di tiap instansi yang memiliki Analis Kebijakan. Selain untuk menjamin objektivitas penilaian angka kredit, pembentukan TPI/TPD dapat menjadi kendali karir yang dapat menyelaraskan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dengan visi misi organisasi, melalui pemetaan kompetensi dan kinerja JFAK serta menjadi pengintegrasi JFAK dengan peningkatan kualitas kebijakan.

“Tujuan pembentukan JFAK pada awalnya adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang baik kepada para pembuat kebijakan. Oleh karenanya, diharapkan para Analis Kebijakan tidak hanya produktif mengejar angka kredit namun juga harus berkontribusi pada organisasi dengan menyelaraskan hasil rekomendasi kebijakan dengan visi misi organisasi yang ingin dicapai,” tambahnya.

Lebih lanjut, selama ini seringkali terdapat keluhan yang diberikan oleh para Analis Kebijakan yang belum dioptimalkan fungsi jabatannya oleh instansinya, oleh karena itu pembentukan TPI/TPD juga dapat meningkatkan awareness instansi dengan utilisasi JFAK. Selain itu, dengan dibentuknya TPI/TPD, instansi pembina Analis Kebijakan akan dapat berfokus pada fasilitasi pengembangan kompetensi JFAK dan peningkatan kualitas kebijakan publik dengan mendorong utilisasi JFAK secara sistemik.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga diskusi dengan seluruh peserta rapat koordinasi yang terdiri dari perwakilan 27 instansi membahas secara mendalam apa saja ketentuan yang harus dilakukan dalam pembentukan TPI/TPD serta performa para Analis Kebijakan di tiap-tiap instansi pada jangka waktu 2 tahun terakhir. Seluruh peserta juga berkesempatan menyampaikan masalah apa saja yang dihadapi sehingga kesulitan untuk membentuk TPI/TPD dan ditelaah secara bersama-sama dengan instansi pembina agar TPI/TPD di masing-masing instansi dapat segera terbentuk. (humas)

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’aruf Amien saat ini terus berupaya mendorong profesionalisme aparatur sipil negara melalui sejumlah langkah strategis. Ada lima langkah yang ditempuh agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan profesional. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV melalui teleconference, Rabu (29/4).

“Ada lima skala prioritas yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo dan Ma’aruf Amien, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Simplifikasi Regulasi, Pemangkasan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi” tambahnya

Khusus di bidang birokrasi, Menteri PANRB mengatakan, fokus utama yang saat ini sedang diselesaikan pemerintah adalah pemangkasan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan serta percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih jauh, pemangkasan birokrasi ini juga menjadi upaya merubah pola pikir birokrasi dari yang semula berorientasi pada jabatan struktural menjadi ke jabatan fungsional.

“Saat ini kita fokus pada penataaan kelembagaan dan proses bisnis yang ada dari setiap instansi. Selain itu, dalam rangka implementasi manajemen ASN, kita juga mendorong bagaimana penerapan Manajemen Talenta dan Sistem Merit,” jelasnya.

Tjahjo Kumolo menambahkan, sasaran pokok lain dari Reformasi Birokrasi yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

“Dua aspek ini menjadi penting karena terkait dengan upaya pencegahan terhadap praktik korupsi dan ikhtiar meningkatkan efektifitas pemerintahan,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam laporannya mengatakan PKN Tingkat I Angkatan XLV dengan tema Pembangunan Berkelanjutan Pasca Covid-19 yang diikuti 41 peserta dari berbagi instansi ini bertujuan untuk membangun kepemimpinan kolaboratif dan percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata.

“Melalui tema ini, diharapkan para peserta nantinya bisa berkontribusi maksimal agar kita bisa membangun kembali bangsa ini pasca Covid-19 dalam berbaga dimensi pembangunan,” jelasnya.

Pembelajaran PKN Tingkat I akan dilaksanakan secara virtual dengan metode Distance Learning (pembelajaran jarak jauh). Peserta mengikuti pembelajaran dari tempat kedudukan masing-masing dengan memanfaatkan teknologi informasi (Learning Management Sistem/LMS) dan aplikasi online video meeting/conference.

Jakarta - Menghadapi pandemi virus corona yang saat ini sedang melanda di lebih dari 200 negara di dunia termasuk Indonesia, menuntut pemerintah untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi dampaknya dalam berbagai aspek. Analis Kebijakan sebagai salah satu profesi yang dapat menjadi jembatan antara dunia akademisi dan penelitian dengan dunia birokrasi memiliki peran penting untuk dapat membaca situasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna di berbagai level, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dra. Elly Fatimah, M.Si saat membuka kegiatan AK Talk #1 “Peran Analis Kebijakan dalam Penanggulangan Dampak Covid-19” melalui fasilitas teleconference, Kamis (23/4).

 “Melalui diskusi ini dan dalam situasi seperti sekarang, harapannya para analis kebijakan dapat berkontribusi secara nyata untuk memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah” tambah Elly

Elly juga meminta para analis kebijakan dapat berkontribusi mulai dari hal terkecil terlebih dahulu yang bisa diberikan kepada lembaga atau organisasi masing-masing. Analis kebijakan dituntut untuk mampu melihat permasalahan secara komprehensif sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai.

Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Herbin Manihuruk mengamini bahwa sejumlah kendala dan masalah memang masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19. Oleh karena itu, Herbin pun berharap agar para analis kebijakan dapat mengambil peran untuk membantu pemerintah.

“Saya berharap analis kebijakan dapat membantu menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan sosial yang menganut kearifan lokal namun tetap bersinergi dengan bantuan pusat dan saling melengkapi, membantu mengembangkan tools pengendalian dan memonitor penyaluran bantuan agar tepat sasaran, memberikan masukan rancangan community targeting secara selektif untuk memenuhi kebutuhan data di luar penerima yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memberikan bahan evaluasi atas perlindungan sosial di daerah dan rencana perlindungan sosial yang dapat mendorong kemandirian pasca 3 bulan bantuan sosial digulirkan serta mendorong pemerintah daerah untuk memiliki data penerima bantuan yang terpadu, update dan minim akan exclusion dan inclusion error,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Analis Kebijakan Madya Pemerintah Kota Yogyakarta, Patricia Henny Dian, S.H., M.Hum  menekankan bahwa membangun jejaring dengan stakeholder serta kemampuan komunikasi publik yang mumpuni menjadi salah satu kunci bagi analis kebijakan agar rekomendasi kebijakan yang diinisiasi dapat diterima dan diterjemahkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan.

“Apapun yang coba diinisiasi dan direkomendasikan perlu dikomunikasikan dengan baik dengan pimpinan. Ini penting supaya masalah bisa ditangani dengan tepat. Kuncinya adalah komunikasi publik yang baik, peran leadership di setiap daerah, menggunakan penguatan peran media massa dalam advokasi krisis serta adanya peran bersama antara pemerintah dengan masyaraka,” tutupnya. (humas)

Jakarta – Pelaksanaan kajian atau riset sejatinya harus disertai dengan perencanaan yang baik, agar hasil kajian dan riset tidak hanya berhenti menjadi sebuah karya akademis semata, tetapi juga menjadi sebuah solusi atas permasalahan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat menjadi reviewer pada acara Research Design Forum yang dilakukan melalui fasilitas video conference, Kamis (23/4). “Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya penjaminan mutu kegiatan kajian yang tengah dilakukan oleh para peneliti di bidang administrasi negara.” tambah Adi Suryanto.

 Dalam forum ini dilakukan presentasi isu-isu strategis yang menjadi fokus kajian LAN di tahun 2020, antara lain Kajian Reformulasi Dimensi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) dan Kajian Kebijakan Terintegrasi. Research Design Forum ini diharapkan menjadi saringan pertama agar kajian yang akan dilakukan LAN dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, terutama yang terkait administrasi negara.

 Kepala LAN juga berpesan, agar masukan yang diterima harus dicatat sebagai bahan pertimbangan guna menambah khasanah pengetahuan serta menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi sehingga dapat menjadi kajian yang solutif bagi permasalahan bangsa," tutup Kepala LAN.

 Selain Kepala LAN, hadir juga sebagai reviewer Sekretaris Utama LAN Dra. Reni Suzana, M.P.P.M., Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., MA., Deputi Bidang Kebijakan dan Pengembangan Kompetansi ASN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, serta Deputi Bidang Penyelenggraan dan Pengembangan Kompetensi Dr. Basseng, M.Ed.

Salah satu faktor yang sering memicu kegagalan suatu kebijakan adalah adanya deviasi antara kebijakan organisasi dengan implementasi dilapangan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan implementer dalam menerjemahkan kebijakan. Oleh karena itu, Pejabat Administrator sebagai salah satu unsur pelaksana kebijakan diharapkan mampu menerjemahkan arah kebijakan agar dapat diimplementasikan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng M.Ed saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2020 melalui fasilitas video conference, Rabu (22/4).

 “Pejabat administrator memiliki peran strategis yang tidak hanya mampu menerjemahkan arahan dari instansi tetapi juga dituntut untuk menyerap aspirasi dan masukan dari jabatan pengawas dan pelaksana yang berada dibawah. Tidak hanya itu pejabat administrator juga bersentuhan langsung dengan masyarakat  atau pihak yang dilayani, oleh karena itu kemampuan untuk menangkap aspirasi menjadi penentu keberhasilan inovasi sebuah organisasi.” tambah Basseng.

 Basseng juga mengatakan bahwa Lembaga Administrasi Negara (LAN) sendiri telah merancang desain kurikulum baru bagi PKA. Perubahan kurikulum yang sangat dinamis merupakan bagian dari strategi untuk selalu melakukan updating kerangka kurikulum, mengingat lingkungan strategis seperti tuntutan pelayanan masyarakat dan juga teknologi, berkembang dengan sangat pesat.

 “Kurikulum PKA berfokus pada pengembangan kompetensi kepemimpinan dan manajerial, dimana peserta dibekali dengan kedua kompetensi tersebut. Hal ini sejalan dengan peranannya yang tidak hanya dituntut menjadi leader di unitnya tetapi juga mampu melaksanakan kebijakan organisasi secara konsisten” ungkapnya.

 Terakhir, Basseng berharap para peserta akan dapat mengikuti dan menyerap seluruh pembelajaran PKA melalui distance learning.  Ini sekaligus menjadi bukti pada publik bahwa kinerja birokrasi tetap berjalan baik dan dinamis seiring dengan pandemi Covid-19 yang dihadapi bangsa ini” tutupnya.

 PKA Angkatan I Tahun 2020 ini diikuti oleh 40 peserta, dengan rincian 18 peserta berasal dari instansi pusat dan 22 peserta berasal dari instansi daerah.