Berita

Seluruh elemen pemerintah baik pusat dan daerah harus aktif berpartisipasi dalam mengembangkan berbagai inovasi untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mempercepat hal tersebut, 4 instansi pusat dan daerah menjalin kerjasama dengan Lembaga administrasi Negara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan,Kantor LAN Pusat, Jakarta, Jumat (1/2).

Keempat instansi tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan hukum bagi kerjasama yang lebih luas antara keempat instansi pemerintah dan LAN RI dalam hal kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi inovasi administrasi negara, serta pendidikan tinggi guna mendorong terwujudnya pembangunan yang inovatif dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah saat ini. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala LAN RI Dr. Adi Suryanto, M.Si, Kepala LIPI Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc, Sekretaris Utama BPOM Dra. Elin Herlina, Apt, MP, Bupati Aceh Tengah Drs Shabela Abubakar dan Bupati Serang Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto dalam sambutannya menekankan bahwa "MoU ini harus ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara nyata di instansi masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama bagi pemerintah daerah". 

Telah banyak inovasi sektor publik yang diciptakan oleh ASN, dan hal tersebut berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi indikator keberhasilan inovasi disektor publik terutama meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ungkapnya. 

Hal ini juga diapresiasi oleh Bupati Serang,  Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat didaerahnya. "Setelah melalui serangkaian advokasi dengan LAN, kami berhasil meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di daerah kami terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur" ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan kepala LIPI, Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc "Kerjasama ini akan disinergikan dengan program prioritas LIPI dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan" ungkapnya. (Humas/Coky/Mus)

Transformasi LAN terus bergulir, menyusul terbitnya Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si melantik 90 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (21/1), setelah pada pekan lalu (14/1) terlebih dahulu melantik JPT Madya dan Pratama. Dalam sambutannya Kepala LAN mengatakan bahwa mutasi, promosi, dan rotasi jabatan merupakan wujud dinamika organisasi, terlebih saat ini LAN tengah melakukan penataan kelembagaan.

“Pelantikan ini merupakan respon organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan baru. Proses penetapan pejabat ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang, diawali dengan proses pemetaan dan assessment terhadap seluruh kandidat yang memenuhi persyaratan, hingga rangkaian rapat Baperjakat yang hasil akhirnya didapat profil pejabat yang dinilai sesuai dengan jabatan yang diembannya” tutur Adi Suryanto.

Lebih lanjut Kepala LAN berharap, masing-masing pejabat yang dilantik dapat langsung berkoordinasi dengan JPT Pratama dan Madya untuk segera melakukan konsolidasi, pemetaan masalah dan menentukan arah strategi organisasi serta target yang akan dicapai kedepannya. Menutup sambutannya, Kepala LAN mengucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Dalam pesan penutupnya, seluruh jajaran yang telah dilantik diminta untuk selalu amanah, menjaga kekompakan dan kebersamaan sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misi LAN yang baru. (Humas/Choky)

Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto melakukan pelantikan terhadap sejumlah Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan LAN, Senin (14/1), di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA.

Pelantikan terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah lanjutan dari proses restrukturisasi yang dilakukan LAN. Menurut dia, kompleksitas masalah dan tantangan yang dihadapi dunia birokrasi membuat LAN harus melakukan reposisi terhadap peran dan fungsinya.

“Perubahan kelembagaan LAN ini merupakan respon positif terhadap penambahan tugas dan fungsi LAN sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dengan demikian kita harus menyesuaikan visi, misi dan strategi kedepan sesuai dengan perubahan tersebut,” ungkapnya.

Menurut Adi Suryanto, perubahan tugas dan fungsi LAN itu pada akhirnya juga turut mengubah nomenklatur hingga ke tingkat Kedeputian. Kepala LAN mencontohkan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN Jatinangor yang berubah menjadi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (P4KASN).

“Ke depan P4KASN Jatinangor diberikan tugas khusus dalam pemetaan dan assessment pegawai negeri sipil. Jadi sudah tidak ada lagi istilah LAN Perwakilan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Adi Suryanto berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan dan bekerja dengan struktur yang baru. Terkait posisi jabatan tinggi pratama yang masih menyisakan empat lowong, Adi menambahkan akan dilakukan  proses seleksi terbuka untuk mengisi posisi tersebut.

“Untuk jabatan yang masih kosong, nanti akan kita lakukan open bidding. Sementara untuk jabatan administrator dan pengawas  akan kita lakukan pelantikan secepatnya agar kita semua bisa bekerja,” pungkasnya. (choky/budi prayitno)

 

                                                 Daftar Nama Pejabat yang dilantik :

No.

Nama

Jabatan Baru

1.

Dr. Muhammad Taufiq, DEA

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

2.

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

3.

Dra. Elly Fatimah, M.Si

Inspektur

4.

Dra. Reni Suzana, MPPM

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

5.

M. Yusuf Gunawan Idris, S.IP.,ME

Kepala Biro SDM dan Umum

6.

Erna Irawati, S.Sos.,M.Pol.Adm

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

7.

Drs. Riyadi., M.Si

Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara

8.

Dr. Hary Supriadi., SH, MA

Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN

9.

Drs. Seno Hartono, DESS

Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN

10.

Dr. Muhammad Firdaus, MBA

Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi

11.

Erfi Muthmainah, SS, MA

Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

12.

Dra. Army Winarti, M.Si

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN

13.

Dr. Muhammad Aswad., M.Si

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN

14.

Dr. Basseng. M.Ed

Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN

15.

Hari Nugraha, SE. MPM

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN

16.

Dr. Andi Taufik, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan

17.

Dr. Mariman Darto, SE, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

18.

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara.

 

Jakarta - Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membuat negara hadir melalui pelayanan publik yang lebih professional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hingga kini hal itu masih belum terwujud karena masih ada persoalan dalam distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kunci utama berjalannya pelayanan publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, problematika distribusi ASN yang terpusat di kota besar mengakibatkan pelayanan publik yang diterima masyarakat tidak merata. Padahal, dalam kondisi apapun hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Negara pada intinya harus hadir di manapun warga negaranya membutuhkan. Apalagi setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian  juga dengan pelayanan publik,” kata dia saat menyampaikan paparan pembuka di acara “Diskusi Terbatas : Strategi Optimalisasi Jabatan Fungsional Tertentu di Pemerintah Pusat dan Daerah”, bertempat di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Jumat (19/10).

Menurut Taufiq, alpanya pelayanan publik itu salah satunya karena distribusi dan komposisi PNS di Indonesia yang didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh daerah, sangat diperlukan pegawai yang memiliki keahlian khusus, seperti tenaga medis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Selain dominannya populasi jabatan fungsional umum, masalah distribusi pegawai juga mengakibatkan sebaran jabatan fungsional tertentu dengan keahlian tidak merata. Bahkan terjadi kesenjangan antar daerah terkait jumlah jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini tentunya ikut memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan,” jelasnya.

Meski begitu, Taufik tidak menafikan bahwa masalah distribusi pegawai bukan satu-satunya penyebab kesenjangan sebaran jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Adanya tren urbanisasi pelayanan di mana tenaga professional dalam pelayanan cenderung memilih tinggal di kota ikut menyumbang masalah besarnya kesenjangan pelayanan di perkotaan dan pedesaan.

“Banyak para pegawai yang kemudian memilih daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur lebih maju. Daerah-daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal, umumnya pemerintah daerahnya kesulitan menarik minat para calon JFT untuk mendaftar. Bila mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja yang umum seperti ini tanpa ada strategi distribusi pegawai, tentunya kondisi kesenjangan pegawai dan kualitas pelayanan akan semakin besar dan berlangsung terus menerus,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini posisi JFT masih dipandang kurang menarik karena berbagai alasan. Misalnya karena prosedur kenaikan pangkat yang lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan JFU dan Jabatan Struktural.

“Karena bagi JFT, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengumpulkan angka kredit, ditambah persyaratan lainnya. Untuk para JFT di daerah yang lumayan jauh atau berada di remote area, akan lebih kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat dibandingkan dengan JFT di daerah yang infrastrukturnya sudah established,” katanya.

Skenario yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, kata Taufik, yaitu melalui tour of duty untuk perpindahan pegawai dari satu jenis profesi ke profesi lainnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan para pegawai dari posisi JFU ke JFT keahlian dan keterampilan yang mendukung perbaikan pelayanan di daerah.

Dalam prosesnya nanti tetap akan ada penentuan kriterianya mulai dari tes kompetensi hingga menyusun program pengembangan kompetensi yang akan mampu mengubah keahlian yang sifatnya umum dari para JFU tersebut menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh JFT.

Bukan hanya sekadar mengalihkan JFU menjadi JFT, tapi dalam pengelolaannya juga diadakan pemilahan antara JFT utama yang akan menggerakkan perbaikan pelayanan dasar dengan JFT yang sifatnya pendukung atau penunjang. (ima/budiprayitno)