Satu-satunya yang Diaudit Berstandar Internasional, LAN Tetap Peroleh WTP 12 Kali Berturut-turut

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan LAN diberikan bersamaan dengan penyerahan LHP 38 instansi pemerintah di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LAN diserahkan langsung oleh Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi kepada Kepala LAN, Adi Suryanto, di Auditorium Lantai II Tower BPK RI, Jakarta, Senin (17/6)

Achsanul Qosasi dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan tingkat penghematan penggunaan sumber daya serta menilai pencapaian target/program kerja. Namun, untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dari penyelenggara negara yang dalam hal ini kuasa pengguna anggaran terhadap keuangan yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah. “BPK mendapat mandat untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat atas anggaran yang sudah digunakan oleh penyelenggara negara yang kemudian hasilnya dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Rakyat berhak tahu terhadap anggaran yang telah dikelola Kementerian dan Lembaga” ungkapnya

Sementara itu Inspektur LAN Dra. Elly Fatimah, M.Si menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan pegawai Lembaga Administrasi Negara. “Pencapaian WTP yang diperoleh oleh LAN secara 12 kali berturut-turut merupakan prestasi bersama seluruh unit di lingkungan LAN dalam pengelolaan anggaran” tandasnya.

Yang lebih istimewa, pada tahun 2018, LAN menjadi satu-satunya entitas yang pemeriksaan Laporan Keuangannya dilakukan menggunakan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang ditetapkan oleh the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), dimana tenaga pemeriksa yang ditugaskan untuk mengaudit di LAN juga berkualifikasi internasional.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, dari 38 instansi yang merupakan lingkup AKN III, 37 diantaranya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 1 K/L mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian). (humas)