Percepat Pembangunan Nasional, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Harus Berbasis pada Outcome

Jakarta - Memasuki fase ketiga atau fase terakhir dari peta perjalanan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam upaya mencapai birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy). Permasalahan tersebut antara lain organisasi yang gemuk, peraturan yang tumpang tindih, sumber daya manusia yang tidak kompeten, pelayanan publik yang masih buruk, serta tumpang tindih kewenangan masih mewarnai perjalanan Reformasi Birokrasi (RB) sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Hal tersebut disampaikan, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN, Widhi Novianto, S.Sos, M.Si pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Isu Aktual I : Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome melalui fasilitas video conference, Senin (18/5). 

“Pelaksanaan RB masih berorientasi pada aspek pemenuhan dokumen-dokumen semata, sehingga ukuran keberhasilan RB masih belum jelas dan belum terukur dampak pelaksanaan RB terhadap pelayanan publik.” tambah Widhi. FGD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi rumusan kebijakan kepada pemerintah terkait desain kebijakan RB berbasis outcome.

Pada kesempatan ini, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasodjo, Mag.rer.publ mengatakan, upaya pelaksanaan RB di Indonesia dapat dikatakan sudah mengalami kemajuan yang cukup baik, namun masih banyak indikator penghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, misalnya seperti kegiatan RB di instansi belum menyasar pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan strategis pembangunan bangsa.

“Kegiatan RB juga sebagian besar hanya bersifat perubahan ke dalam organisasi (inward-looking), belum masuk pada tatanan outcome apalagi impact. Pada RB fase ketiga, perlu pengelolaan RB yang dirancang dengan mengutamakan keluaran berupa dampak (impact) terhadap strategis pembangunan nasional.” tambahnya.

Menurut Eko Prasojo, RB tidak hanya berhenti pada keberhasilan RB itu sendiri yang hanya bercirikan menciptakan birokrasi yang bagus, namun lebih luas lagi bahwa pelaksanaan RB harus memberikan impact bagi pembangunan nasional dengan indikator misalnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi, zero corruption, atau meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Hal serupa juga diungkapkan Kasubdit Kelembagaan dan Kapasitas ASN Kementerian PPN/Bappenas, Maharani Putri Samsu Wibowo, S.Mn., MSM, bahwa perlu penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan lintas sektoral untuk mendukung perluasan implementasi RB Nasional seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, penguatan pemerintah daerah dalam pendampingan pelaksanaan RB di tingkat kabupaten/kota juga merupakan salah satu hal yang menurutnya sangat penting.