Pembuatan Kebijakan Harus Berdasarkan Evidence Based Policy

Jakarta - Menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas serta mampu menjawab tantangan riil di masyarakat sudah menjadi tuntutan saat ini. Seringkali kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada basis pengetahuan dan data yang kuat. Situasi ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah malah menyisakan sejumlah persoalan karena proses penyusunannya tidak didasarkan pada evidence-based yang kuat sebagai pondasi dasar yang harus dibangun di dalam menghasilkan kebijakan public. Disinilah analis kebijakan harus berperan aktif memberikan alternative pilihan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Sri Hadiati WK, MBA pada acara Knowledge Sharing Penguatan Peran Analis Kebijakan dan Utilisasi Index Kualitas Kebijakan, di Aula Prof Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jakarta (6/3).

“Analis Kebijakan dituntut untuk mengubah cara pandangnya terkait persoalan publik agar semakin utuh dan mencakup kepentingan publik yang luas. Dan knowledge sharing ini merupakan media untuk berbagi pengalaman terbaik dari berbagai instansi dalam mempraktikkan penyusunan kebijakan berbasis bukti ilmiah dan argumen yang rasional atau evidence based policy making” tambah Sestama LAN.

Kehadiran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjawab dinamika perumusan kebijakan di Indonesia. Dengan mengaplikasikan indeks kualitas kebijakan ini, diharapkan dapat diproduksi kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinir dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitoring secara terus menerus.

Sementara itu menurut Staff Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Dr.Diani Sadia Wati, SH, LLM, adanya indeks kualitas kebijakan menjadi sangat penting, karena kebijakan dan regulasi ini merupakan dua sisi mata uang yang harus dilihat secara komprehensif.

“Para Analis kebijakan juga harus dapat memperhatikan hal-hal tersebut dalam perumusan kebijakan. Dan bagaimana Analis kebijakan juga dapat melakukan intervensi untuk menggunakan teknologi dalam kebijakan.” tambah Diani.

Acara yang terselenggara atas kerjasama Lembaga Administrasi Negara dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) diisi oleh beberapa narasumber. Diantaranya Walikota Pematang Siantar, Hefriansyah, SE, MM, Sekda Kabupaten Tulung Agung, Ir. Indra Fauzi, MM, Kepala Biro Renortala Bappenas, Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si dan Kepala Subdirektorat Operasi Pusat Pengendalian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Yeppi Sudarja, M.Si. (humas/reny)

Last modified on Jumat, 15 Maret 2019 17:56