LAN Siapkan pedoman Diklat Jarak Jauh Bagi ASN Featured

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini tengah menyusun  pedoman umum pengembangan kompetensi dan desain pelatihan Aparatur Sipil Negara melalui pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kompetensi ASN di Indonesia secara lebih cepat dan efisien sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN Dra. Reni Suzana, MPPM menjelaskan, pembelajaran jarak jauh diperlukan mengingat jumlah dan kapasitas lembaga diklat yang saat ini ada belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Indonesia.  

Padahal, lanjut dia, UU No. 5 tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya selama 80 jam pelajaran per tahun.

“Pembelajaran jarak jauh diperlukan mengingat diklat secara klasikal belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pengembangan kompetensi ASN,” jelasnya saat Focus Group Discussion tentang Diklat Jarak Jauh Aparatur Sipil Negara, di Lantai VI Gedung B Kantor LAN RI, Jakarta, Selasa (5/4).

FGD itu juga dihadiri sejumlah tim ahli, di antaranya Kepala Kantor Sumber Daya Pembelajaran Universitas Indonesia Gatot F Hertono, Phd, Kepala PAU-PPI Litgasis LPPM Universitas Terbuka Dr. Trini Prastati, MPd dan Heni Safitri, SPd, Msi, serta Kepala Pusdiklat PSDM Kementerian Keuangan Dr. Annies Said Basalamah MBA, Ak.

Disamping itu, lanjut dia, jika diklat tetap dilakukan secara klasikal, maka konsekuensi yang harus ditanggung Pusdiklat atau lembaga pelatihan akan membutuhkan alokasi yang cukup besar, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Renny merinci, berdasarkan data BKN jumlah PNS di Indonesia saat ini sebanyak 4,56 juta. Jumlah PNS ini apabila wajib memperoleh pelatihan sesuai dengan UU ASN sebanyak 80 jam per tahun untuk setiap PNS, maka apabila dikonversikan ke dalam pelatihan pasti membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

“Jadi saat ini aturan ataupun pedoman terkait penerapan pelatihan jarak jauh bagi ASN yang dapat diacu secara nasional mendesak untuk disusun,” jelasnya. (Aset/budiprayitno/humas)

Last modified on Rabu, 06 April 2016 15:09