LAN Serahkan Policy Brief Peserta Diklat RLA Angkatan V Featured

Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyambut baik policy brief yang disampaikan peserta Diklat Reform Leader Academy (RLA) yang berjudul “Akselerasi E-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik”. Hal ini disampaikannya saat menerima rombongan peserta Diklat RLA yang dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, MSi, di ruang rapat lantai 2 Gedung III Kemensetneg, Kamis (3/11).

Pramono Anung mengatakan, policy brief yang disampaikan oleh para peserta Diklat ini sesuai dengan program prioritas pemerintah dalam mendorong pemanfaatan e-government di lingkungan pemerintah.

“Apa yang disampaikan teman-teman Angkatan V Diklat RLA ini berjodoh dengan keinginan presiden dan juga kami,” kata Pramono Anung yang didampingi Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Fadlansyah Lubis, Staf Khusus Sekretaris Kabinet Emir Kresna Wardana, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Raso, dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Satya Bhakti Parikesit.

Menurut Pramono, saat ini kementerian terkait bersama dengan Menteri Keuangan telah ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan reformasi, salah satunya yang berkaitan dengan SPJ yang selama ini banyak menyita waktu PNS.

"Presiden menghendaki urusan SPJ jangan menghabiskan energi kita. Bayangkan 60-70 % waktu kita habis hanya untuk mengurusi SPJ. Dari ratusan SPJ, Presiden menghendaki hanya menjadi 1 hingga maksimal 2 SPJ dan harus menggunakan IT. Urusan SPJ yang dilakukan oleh birokrat saat ini sudah nggilani (keterlaluan - red) kalau kata orang jawa," tegasnya.

Pramono mencontohkan, perhatian PNS, Kepala Sekolah ataupun Kepala Desa selama ini hanya dihabiskan untuk mengurus SPJ. Hanya 30-40 % tenaganya yang digunakan untuk menata sekolah maupun desanya. Rezim SPJ ini harus segera diakhiri.

Meski demikian, Pramono juga mengingatkan bahwa mentalitas aparatur juga memiliki peran penting. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Perhubungan dalam OTT Pungli yang melibatkan oknum PNS Kemenhub menunjukan ada persoalan dengan mentalitas aparatur.

"Apa yang sebenarnya terjadi di Kemenhub itu sebenarnya sudah memanfaatkan e-govt. Namun sengaja dibuat hang sehingga mau tidak mau harus melalui manual. Disinilah celah untuk pungli terjadi. Jadi sebaik apapun sistem e-govt diterapkan, apabila mentalitas aparaturnya tidak dibangun, tentu hal itu akan sia-sia," jelas dia.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, Diklat RLA Angkatan V ini memberikan empat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Keempat rekomendasi itu antara lain, pertama, pengendalian implementasi e-government langsung di bawah presiden. Kedua, akselerasi penerapan regulasi e-government yang meliputi, rencana induk dan peta jalan; penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bersama e-government seluruh K/I/D, disertai penerapan insentif dan disinsentif; bisnis proses dan infrastruktur; dan kebijakan penganggaran secara nasional.

Rekomendasi ketiga, lanjut Kepala LAN, memfasilitasi pembentukan co-working space IT dengan melibatkan pemerintah, BUMN/BUMD, pebisnis, akademisi, dan masyarakat. Dan keempat, mempercepat penerapan Nomor Identitas Tunggal (Single Identity Number) untuk pelayanan dasar pemerintah, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

“Policy brief yang dihasilkan oleh para peserta ini sudah didiskusikan dengan Kementerian PANRB, Kominfo, Bappenas, serta pihak-pihak yang terkait,” jelasnya. (Humas)

 

 

Last modified on Jumat, 04 November 2016 17:10