LAN MENCARI TEROBOSAN PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Pemetaan Kebutuhan Jabatan Fungsional dalam Rangka Percepatan Pembangunan", bertempat di Gedung A Lantai 2, Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (19/11). Seminar ini dilaksanakan untuk merespon dan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi serta sebagai upaya LAN untuk mencari terobosan dalam membangun jabatan fungsional yang dapat mempercepat pembangunan.

Seminar dibuka secara langsung oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si, yang juga bertindak sebagai keynote speaker. Dalam sambutannya, Adi menyampaikan bahwa sebagai konsekuensi logis adanya arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi,  diharapkan akan terjadi perubahan mendasar dalam struktur birokrasi. Perubahan ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan birokrasi yang lincah (agile bureaucracy). Birokrasi yang lincah ini sangat dibutuhkan karena lingkungan geostrategis global yang bergerak sangat dinamis serta keterlibatan Indonesia dalam global village membawa dampak perubahan yang sangat cepat. Perubahan-perubahan tersebut memunculkan ketidakpastian dan kompleksitas tinggi serta resiko-resiko baru yang tidak terfikir sebelumnya. Perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi birokrasi, melalui transformasi mindset dari zona nyaman ke zona kompetisi, mendorong terciptanya dynamic governance dalam mengimbangi perubahan yang semakin cepat, dan persaingan global yang semakin tajam pada berbagai sendi kehidupan, sebagai konsekuensi runtuhnya konsepsi ruang dan waktu antara berbagai negara bangsa di dunia.

Menurut Adi, kesuksesan penyederhanaan birokrasi menjadi key leverage kesuksesan program-program pembangunan yang dijalankan. Penyederhanaan birokrasi tidak hanya memotong birokrasi, tetapi lebih lanjut diarahkan untuk menempatkan aparatur yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi. Bukan hanya itu saja, esensi dari penyederhanaan birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi yang lincah (agile), yang ditunjang oleh pilar-pilar strategis yang meliputi manajemen ASN, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, akuntabilitas kinerja dan pengawasan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai penunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE -atau lebih umum pakai istilah e- government).

Terkait hal tersebut, lebih lanjut Adi juga menyampaikan bahwa jabatan fungsional merupakan core function atau backbone dalam organisasi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Namun demikian, seringkali jabatan fungsional dianggap sebagai kasta kedua dalam birokrasi, yang berakibat kurangnya minat ASN untuk duduk dalam jabatan fungsional. Dari sisi distribusi ASN secara nasional, jumlah pejabat fungsional di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan hanya mencapai 7,4%. Jumlah ini bahkan masih lebih rendah dari presentase Jabatan Struktural yang mencapai 10,6% dari total ASN. Padahal, ada sekitar 193 jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam 25 rumpun jabatan yang dibina oleh 45 Kementerian/Lembaga.

Ketidaktertarikan ASN berkarir dalam jabatan fungsional secara detail diungkap dalam hasil kajian LAN tentang Grand Design jabatan fungsional pada tahun 2018, antara lain karena kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit, lemahnya pembinaan dari organisasi dan rendahnya tunjangan jabatan/tunjangan kinerja dibandingkan dengan struktural. Selain permasalahan tersebut,  kondisi jabatan fungsional saat ini juga dipengaruhi oleh kurang jelasnya standar pembentukan jabatan fungsional, tata hubungan antara jabatan fungsional dengan jabatan lain, desain organisasi yang belum sepenuhnya mengacu pada kebutuhan, belum terdapatnya formula formasi yang tepat, sebaran yang belum selaras dengan kebutuhan (jumlah, kualitas, strata), serta pola seleksi dan penempatannya yang seringkali bernuansa politis.

Oleh karenanya, diperlukan pemetaan jabatan fungsional yang dibutuhkan dalam waktu tertentu, karena arah pembangunan nasional yang multi dan lintas sektoral, maka kebutuhan jabatan fungsional menjadi sangat bervariasi. Ketika diterjemahkan pada level daerah, kebutuhan jabatan fungsional menjadi lebih bervariasi mengingat potensi dan karakteristik daerah yang beragam. Dalam perspektif perencanaan yang terintegrasi, kebutuhan jabatan fungsional di daerah seharusnya juga terkoneksi dengan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, perlu segera menyelesaikan permasalahan kronis dalam jabatan fungsional seperti membuat standar penyetaraan antara jabatan fungsional dan struktural yang lebih menarik, sehingga dapat memberikan kelas jabatan dan harga jabatan yang lebih adil, mendorong budaya kerja fungsional bukan administratif, dan mendorong budaya kerja outcome oriented bukan hanya mengutamakan proses. Proses harus dapat mengikuti kebutuhan dalam mencapai outcome.

Selain Kepala LAN, pada seminar yang diikuti oleh 300 peserta ini hadir sebagai narasumber adalah Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A. (Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, LAN) yang menyampaikan materi Pemetaan Kebutuhan JF Dalam Rangka Percepatan Pembangunan;  R.Kurleni Ukar, M.Sc. (Sekretaris Kementerian Parekraf) dengan materi Permasalahan dan Kontribusi Sektor Parekraf sebagai Sektor Unggulan Pembangunan Nasional; Drs. Akmal Malik, M.Si. (Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri) dengan materi Strategi Implementasi Perampingan Struktur dan Pengkaryaan JF di Pemerintah Daerah; Sri Hadiati WK, SH, MBA (Komisioner KASN)  dengan materi Membangun Profesionalitas ASN Melalui Jabatan Fungsional; Dr. Soni Sumarsono, MDM (Pakar Otonomi Daerah) dengan materi Pengarusutamaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Daerah; Robert Na Endi Jaweng (Direktur Eksekutif KPPOD) dengan materi Model dan Pola Kerja Ideal Organisasi Birokrasi; dan dimoderatori oleh Nisa Agistiani R (Peneliti Ahli Pertama LAN).

Adapun materi Seminar Nasional ini secara lengkap dapat diunduh melalui: bit.ly/seminarjabatanfungsional