LAN Bangun Birokrasi Agile untuk Indonesia yang Berdaya Saing

Jakarta- Salah satu tonggak proses reformasi birokrasi di Indonesia adalah diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah meletakkan landasan transformasi pengelolaan ASN dengan tujuan untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, netral dan berkinerja tinggi melalui penerapan sistem merit dan pendekatan human capital management.

“Implementasi UU ASN diharapkan dapat mewujudkan ASN sebagai penggerak utama reformasi birokrasi, mendorong terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat dan dunia usaha, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.” Hal tersebut disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional “Membangun Birokrasi Agile Berbasis Nilai-Nilai Pancasila untuk Indonesia yang Berdaya Saing” di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Jakarta, Senin (5/8)

“Reformasi birokrasi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan aparatur profesional yang mampu melayani rakyat, namun lebih dari itu yaitu birokrasi atau pemerintah yang mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global. SDM aparatur adalah kunci penggerak pelayanan publik, pelaksana kebijakan, serta perekat dan pemersatu bangsa.” tambah Kepala LAN. Menurutnya, faktor pengungkit dari model tersebut adalah kompetensi pelaku kebijakan (able people) dan birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan (agile process). Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif yang didukung oleh birokrasi yang berkualitas memiliki hubungan senyawa yang sangat kuat dengan keberhasilan pembangunan.

Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM Prof. Erwan Agus Purwanto, M.Si., Ph.D menyatakan bahwa membentuk birokrasi yang tangkas dan cepat, bukanlah merupakan perkara yang mudah. Ada 3 syarat membangun birokrasi yang agile: Pertama, mengubah cara pikir (mindset) birokrasi yang selama ini terjebak pada pola-pola lama atau tradisional. Syarat kedua yaitu mengubah cara bekerja (changing how to work). Modernisasi teknologi mendesak birokrasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman, perubahan cara memberikan pelayanan. Dan syarat ketiga, yaitu mengubah cara berinteraksi (changing the way to interact) dengan pengguna layanan. “Dalam birokrasi agile, orientasi strategis organisasi adalah harus diarahkan pada pencapaian kepuasan masyarakat.” tutup Erwan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Ph.D menyampaikan paparannya mengenai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam birokrasi Indonesia. “Pancasila telah menggariskan bahwa untuk mewujudkan tujuan negara yang dimaknai pada sila ke-5, yaitu suatu kesejahteraan sosial bagi semua kalangan, maka seluruh elemen bangsa harus memusatkan basis pemikiran (mindset) pada usaha-usaha yang bersifat koorperatif atau yang dikenal dengan gotong royong, termasuk birokrasi. Perlu digarisbawahi, bahwa salah satu prinsip membentuk suatu organisasi yang agile adalah siap untuk bekerja bersama-sama.” tambah Yudi Latif.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar menyampaikan perlunya usaha untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola birokrasi pemerintahan agar lebih berdaya saing. “Perlunya membangun sinergi antar lembaga khususnya dalam menyelesaikan seluruh hambatan-hambatan perizinan, melakukan reformasi regulasi di pusat dan daerah serta melakukan evaluasi kebijakan pada model serta kinerja pelayanan-pelayanan perizinan.” pungkas Sanny.

Seminar nasional ini diikuti oleh 225 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti praktisi pemerintahan, peneliti, analis kebijakan, mahasiswa, dosen, masyarakat sipil dan dunia usaha. (humas)

Last modified on Jumat, 09 Agustus 2019 15:46