Kepemimpinan Berempati Dorong Kualitas Kebijakan Publik yang Inklusif

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong setiap pemangku kebijakan agar memiliki kepemimpinan berempati dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan secara inklusif yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.Ed., saat membuka kegiatan Sarasehan Inklusi Sosial dalam Penanganan Bencana melalui fasilitas video conference, Rabu (17/6).

“Pada dasarnya kebijakan publik adalah produk pemerintah dalam upaya memecahkan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut jarang menyentuh masalah-masalah mendasar di masyarakat,” ujar Basseng.

Basseng menambahkan, faktor paling penting dalam tataran proses pembuatan kebijakan adalah partisipasi publik. Melalui partisipasi publik, diharapkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marjinal dapat terakomodasi. Harus diakui bahwa dalam proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan yang dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan. Salah satu upaya meminimalisir gap tersebut adalah dengan mengurangi adanya jarak antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga diharapkan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dibutuhkan empati yang kuat dari seorang pemimpin untuk turun langsung dan memahami kebutuhan masyarakat. Empati disini adalah dengan mendengarkan berbagai keluhan serta mencari jalan keluar terhadap permasalahan sosial tersebut. Basseng mencontohkan, kebijakan pembangunan insfrastruktur jalan, perlu memperhatikan dampak lingkungan serta masyarakat sekitar, sehingga tidak muncul permasalahan baru dikemudian hari. Disinilah empati menjadi penting untuk melihat faktor humanisme, terlepas dari pertumbuhan ekonomi semata.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural Aparatur Sipil Negara LAN bekerjasama dengan Global Green Growth Institute Indonesia. Dalam kesempatan ini juga diselenggarakan Walking Tour secara virtual dengan mengundang narasumber dari beberapa tokoh masyarakat di daerah Komplek Pondok Gede Permai, Kecamatan Jati Asih, Bekasi yang merupakan daerah yang sering tertimpa musibah bencana banjir.