Jusuf Kalla : Diklat Kepemimpinan Berjenjang LAN Memiliki Peran Penting Featured

Jakarta - Setiap negara menginginkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Meski demikian, upaya mencapai hal itu bukan perkara mudah. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik dari dalam maupun luar birokrasi. Apalagi, kemajuan teknologi saat ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan,  berbagai kondisi aktual itu menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka kompetensi aparatur juga harus terus ditingkatkan, salah satunya dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi ASN,” jelasnya Wakil Presiden Jusuf Kallla dalam acara Pembukaan Diklatpim I Angkatan XXXII dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/2).

Jusuf Kalla mengatakan, pelaksanaan diklat berjenjang yang dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sangat penting bagi pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Dalam amanat UU no 5 tahun 2014 tentang ASN, LAN mengemban peran dalam pelaksanaan diklat bagi ASN mulai dari diklat prajabatan, diklat kepemimpinan atau diklat teknis lainnya.

“Dalam sistem birokrasi kita saat ini pemimpin harus bisa melihat segala sesuatu dari berbagai aspek. Untuk itu Diklat Kepemimpinan ini sangat penting dilaksanakan,jelasnya.

Wapres mengatakan, seorang pemimpin harus siap untuk disukai maupun tidak disukai karena kebijakan yang ia keluarkan. Apalagi saat ini dimensi kepemimpinan lebih dinamis, demokratis dan terbuka sistem informasinya. Hal tersebut menuntut seorang pemimpin harus mampu melihat situasi yang terjadi di masyarakat.

Menurut dia, di era sekarang ini, kompetensi pemimpin sesuai dengan bidang dan keahliannya sangat diperlukan. Karena hal itu akan sangat mendukung kinerja yang bersangkutan saat menduduki jabatan.  

Sertifikasi kompetensi itu perlu dan penting. Jangan sampai ada seorang pejabat yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pasar kemudian pindah menjadi Kepala Dinas Perhubungan karena Bupati/Walikota yang ia dukung menang. Padahal yang bersangkutan tidak punya pengalaman dan keahlian dalam hal itu. Jadi seseorang tidak boleh ditempatkan ke bidang yang bukan menjadi keahliannya," jelasnya.

Acara pembukaan Diklatpim Tk. I dan penyerahan sertifikan lembaga diklat di Istana Wapres untuk yang pertama kalinya itu dihadiri oleh 30 peserta, 41 perwakilan Lembaga Diklat Pemerintah, serta seluruh pejabat struktural dan fungsional widyaiswara di lingkungan LAN. (dan/humas)

Last modified on Kamis, 11 Februari 2016 15:42