Jamin Obyektivitas Penilaian Angka Kredit Bagi Analis Kebijakan, LAN Pacu 27 Instansi Bentuk Tim Penilai Instansi/Daerah

Jakarta- Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo mengenai penyederhanaan birokrasi, maka jabatan struktural akan dipangkas hingga tersisa 2 level dan digantikan dengan Jabatan Fungsional (JF). Dengan adanya penyederhaan ini, maka akan terdapat penambahan jumlah Pejabat Fungsional, salah satunya Analis Kebijakan, yang sangat signifikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dra. Elly Fatimah, M.Si saat membuka Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Penilai Instansi (TPI)/Tim Penilai Daerah (TPD) di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Daerah, melaui teleconference, Kamis (30/4).

 “Dengan semakin banyaknya Analis Kebijakan maka Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) juga akan semakin banyak. Jika seluruh DUPAK tersebut hanya disampaikan ke LAN selaku Tim Penilai Pusat (TPP) akan kewalahan, karena jumlah tenaga ahli yang dimiliki terbatas dan substansi teknis yang berbeda-beda di tiap-tiap instansi yang tidak semuanya dikuasai oleh tenaga ahli di TPP,” ujarnya.

Elly Fatimah juga menambahkan, untuk menjamin objektivitas penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit bagi Analis Kebijakan diperlukan pembentukan TPI/TPD di tiap instansi yang memiliki Analis Kebijakan. Selain untuk menjamin objektivitas penilaian angka kredit, pembentukan TPI/TPD dapat menjadi kendali karir yang dapat menyelaraskan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dengan visi misi organisasi, melalui pemetaan kompetensi dan kinerja JFAK serta menjadi pengintegrasi JFAK dengan peningkatan kualitas kebijakan.

“Tujuan pembentukan JFAK pada awalnya adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang baik kepada para pembuat kebijakan. Oleh karenanya, diharapkan para Analis Kebijakan tidak hanya produktif mengejar angka kredit namun juga harus berkontribusi pada organisasi dengan menyelaraskan hasil rekomendasi kebijakan dengan visi misi organisasi yang ingin dicapai,” tambahnya.

Lebih lanjut, selama ini seringkali terdapat keluhan yang diberikan oleh para Analis Kebijakan yang belum dioptimalkan fungsi jabatannya oleh instansinya, oleh karena itu pembentukan TPI/TPD juga dapat meningkatkan awareness instansi dengan utilisasi JFAK. Selain itu, dengan dibentuknya TPI/TPD, instansi pembina Analis Kebijakan akan dapat berfokus pada fasilitasi pengembangan kompetensi JFAK dan peningkatan kualitas kebijakan publik dengan mendorong utilisasi JFAK secara sistemik.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga diskusi dengan seluruh peserta rapat koordinasi yang terdiri dari perwakilan 27 instansi membahas secara mendalam apa saja ketentuan yang harus dilakukan dalam pembentukan TPI/TPD serta performa para Analis Kebijakan di tiap-tiap instansi pada jangka waktu 2 tahun terakhir. Seluruh peserta juga berkesempatan menyampaikan masalah apa saja yang dihadapi sehingga kesulitan untuk membentuk TPI/TPD dan ditelaah secara bersama-sama dengan instansi pembina agar TPI/TPD di masing-masing instansi dapat segera terbentuk. (humas)