Jalan Menuju ASN Unggul Pasca Pandemi

Jakarta - Kebijakan tentang reformasi sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia sejatinya telah dipersiapkan secara bertahap, jauh sebelum  tatanan baru (new normal) muncul. Adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), mengharuskan ditambahkannya protokol kesehatan dalam sistem kerja tersebut. Sebagai konsekuensinya, perlu diantisipasi dengan cepat, pengaturan tentang sistem kerja yang fleksible (flexible working arrangement), penyesuaian manajemen sumber daya manusia, dan penerapan protokol kesehatan serta peningkatan dukungan infrastruktur. Terkait hal tersebut, maka LAN perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehingga dapat bekerja dengan cepat, tanggap, berani dalam mengambil keputusan, serta selalu mencari terobosan-terobosan baru.  Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, SH saat menjadi Keynote Speaker pada Webinar Kemitraan LAN dan Tanoto Foundation Seri I dengan tema “Jalan Menuju ASN Unggul Pasca Pandemi” yang ditayangkan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Youtube Lembaga Administrasi Negara RI dan disiarkan langsung oleh Radio MNC Trijaya Network.

“Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tatanan normal baru (New Normal) memiliki tantangan tersendiri, dengan keluarnya kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor 58/220 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru memberikan kesempatan ASN untuk menyesuaikan sistem kerjanya. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang produktif dan aman dari virus corona.” tambah Menpan RB

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 sangat multidimensional, termasuk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik dalam kenormalan baru. Penguatan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelaksaaan transformasi penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah reformasi pelayanan yang semula dilakukan secara tatap muka bertranformasi menjadi layanan online. Oleh karena itu, perlu didorong infrastruktur TIK menuju kenormalan baru tersebut.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si menggarisbawahi yang disampaikan oleh Menteri PANRB bahwa Reformasi Birokrasi (RB) tetap berjalan, ada ataupun tidak ada pandemi COVID-19. Menurutnya, dengan adanya pandemi membuat tantangan pengelolaan negara menjadi lebih kompleks. Oleh karenanya, birokrasi harus lebih agile, cerdas dan unggul. Adi mengingatkan, pemerintah punya target jangka pendek yaitu terwujudnya World Class Bureaucracy pada 2024. Oleh karenanya perlu mencari terobosan strategi dalam meningkatkan kompetensi ASN secara lebih cepat. Pandemi COVID-19 menjadi momentum emas dalam melakukan redesign strategi pengembangan kompetensi ASN. Ia juga memaparkan sederet langkah strategis untuk mewujudkan ASN yang unggul, seperti mengubah pola-pola pengembangan kompetensi yang bersifat klasikal menjadi pola-pola yang inovatif seperti melalui blended learning, distance learning, dan e-learning. Adi juga mengatakan bahwa saat ini LAN sedang mengembangkan ASN Corporate University sebagai salah satu metode  pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi. LAN saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi ASN Unggul yang mendorong lembaga-lembaga pelatihan pemerintah untuk mengembangkan program-program pelatihan berbasis e-learning, yang nantinya dapat diakses oleh seluruh ASN Indonesia. 

Lebih jauh Adi menambahkan bahwa LAN juga mendorong tumbuh kembangnya inovasi sektor publik. Ia mencatat, selama lima tahun terakhir, telah tercipta lebih dari 36 ribu inovasi sektor publik yang dikembangkan oleh ASN. Inovasi ini terlahir dari program-program pelatihan yang dikembangkan, yang mensyaratkan ASN peserta pelatihan untuk mengembangkan inovasi pada unit/instansinya. Selain itu, dikembangkan pula laboratorium inovasi, yang secara konsisten mendorong tumbuh kembang inovasi di berbagai instansi pemerintah. 

Sementara pada sesi selanjutnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.SIS mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 mampu merubah tatanan dunia hanya dalam waktu 3 bulan. Dengan adanya covid-19 ini ASN kita dipaksa untuk beralih dari era revolusi industry 4.0 ke era Society 5.0. 

“Pada dasarnya tidak jauh berbeda antara revolusi industri 4.0 dengan era society 5.0.  Jika industri 4.0 memudahkan untuk mengakses dan membagikan informasi di internet, maka society 5.0 menjadikan teknologi menyatu dengan manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi melainkan telah menjadi roda kehidupan publik.” ujarnya.

Kondisi demikian memiliki dampak perubahan yang signifikan bagi ASN antara lain penerapan lingkungan kerja digital, pengelolaan big data dalam pengambilan keputusan, serta pengembangan profesionalitas secara mandiri (self development).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Banggai, Ir. H. Herwin Yatim, MM juga memberikan pengalaman dalam upaya mempersiapkan aparaturnya dalam kenormalan baru. Menurutnya, peran pimpinan daerah sangat penting yaitu harus bisa menjadi role model untuk selalu menjaga keharmonisan dalam memimpin dan menjadi sumber inspirasi yang mendorong tumbuhnya kreatifitas inovasi dikalangan  ASN. Ia mencontohkan salah satu inovasi yang berhasil dilakukan pada masa pandemi ini, yaitu pasar tani online yang mengkolaborasikan ojek online lokal dengan pasar tradisional untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banggai dapat diminimalisir.

Membahas paparan narasumber dalam seminar ini, pakar kebijakan Publik UGM, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si mengungkapkan bahwa upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas ASN di masa pandemi Covid-19 perlu memperhatikan beberapa hal antara lain  insfrastruktur  layanan internet yang mumpuni dari Sabang sampai Merauke serta kemampuan ASN dalam pengoperasiannya.

“Jadi tantangan mendasar manajemen ASN menuju digital government antara lain keterampilan penguasaan teknologi digital, ketersediaan jaringan internet, kejelasan penugasan dan tanggung jawab serta adanya kebijakan yang mendukung” tambah Hadna.

Pada kesempatan yang sama Global CEO Tanoto Foundation Dr. J. Satrijo Tanudjojo menyampaikan bahwa sekarang Indonesia masih dalam kondisi transisi untuk menuju new normal, belum di dalam kenormalan yang baru. Jadi semua lapisan masyarakat harus berpartisipasi membentuk kenormalan baru yang berada di masa depan. Nantinya banyak hal-hal yang sebelumnya masih belum dimaksimalkan, harus dipertajam. Seperti misalnya penguasaan dan pengadaan teknologi dan informasi. Dengan demikian akan ada tuntutan-tuntutan baru yang lebih intens terhadap ASN.

“Saya berharap dengan adanya webinar ini kualitas pelayanan publik di Indonesia tetap terjaga atau bahkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengakselerasi reformasi birokrasi di era kenormalan baru.” tutup Satrijo.

Acara yang dimoderatori oleh Yanuar Nugroho Ph.d ini merupakan seri pertama yang merupakan kerjasama antara LAN dengan Tanoto Foundation. Rencananya, kegiatan webinar ini akan rutin diselenggarakan dan dikemas menjadi beberapa seri seminar yang akan memberikan gambaran terperinci tentang tahapan (roadmap​), prasyarat, ekosistem, social engineering dan perwujudan ASN unggul yang perlu dilakukan dalam mewujudkan birokrasi di era normal baru.(humas)