Guna Tingkatkan Kualitas Birokrasi secara Sistemik, Pemimpin Harus Responsif terhadap Permasalahan Birokrasi

Jakarta - Di tengah kondisi yang dunia yang penuh ketidakpastian, dinamis, kompleks dan tidak jelas, pemimpin dituntut memiliki kemampuan problem solving. Pemimpin Perubahan tidak boleh abai terhadap masalah, harus mampu untuk mendiagnosis bahkan menguasai secara detail masalah yang dihadapi oleh organisasi. Setelah berhasil memetakan masalah, para Pemimpin Perubahan harus mampu mencari solusi atau inovasi yang paling tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2020 melalui teleconference, Kamis (8/6).

“Dalam kultur Indonesia, birokrasi akan cepat berubah jika para pemimpin mau dan mampu untuk berubah. Hal tersebut merupakan kunci untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di organisasi dan memperbaiki kualitas birokrasi. Oleh karena itu, kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh bekerja dengan mengandalkan rutinitas yang biasa, melainkan harus berinovasi dan mencari cara-cara baru yang out of the box,” tambah Adi Suryanto.

Lebih lanjut, Adi Suryanto menyatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan perubahan tidak diraih secara seketika. Hal tersebut tergantung dari eskalasi perubahan atau masalah organisasi yang dihadapi. Oleh karena itu, para Pemimpin Perubahan perlu memiliki strategi untuk agar inovasi atau gagasan perubahannya dapat dengan mudah diterima.

“Untuk mencapai perubahan yang diinginkan tentu butuh perjuangan, ikhtiar, kesabaran dan kepercayaan diri. Pemimpin Perubahan tidak boleh mudah patah arang jika perubahan yang digagas pada awalnya tidak serta merta diterima,” lanjutnya.

Di hadapan ke 54 peserta, Adi Suryanto berharap bahwa PKN Tingkat II menjadi sarana bagi para Pemimpin Perubahan untuk membangun komunitas belajar yang baik untuk saling bertukar pikiran serta pengalaman. Dengan menjunjung tinggi semangat kolaboratif, para pemimpin akan mampu menginisiasi perbaikan kualitas birokrasi secara sistemik, meningkatkan daya saing Indonesia dan mengakselerasi pembangunan nasional secara adil dan merata.

PKN Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2020 ini diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP). Adapun peserta PKN Tingkat II tersebut berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Kota Parepare, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Pemerintah Kabupaten Donggala, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Konawe, dan Pemerintah Kabupaten Maybrat. (humas)