Festival Inovasi Bukti Birokrasi Mampu Melakukan Terobosan-Terobosan Kreatif

Bertempat di Graha Makarti Bhakti Nagari PPLPN LAN Pejompongan, Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan Pameran Inovasi. Dalam pergelaran ini, dipamerkan 35 karya inovasi yang digagas oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLI yang berasal dari  20 instansi Pemerintah Pusat dan 5 instansi Pemerintah Daerah. Inovasi yang ditampilkan dalam ajang ini merupakan proyek perubahan yang menjadi output peserta selama pembelajaran dalam PKN Tingkat I.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si menyatakan bahwa Festival Inovasi merupakan bukti bahwa birokrasi saat ini mampu melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam peningkatan pelayanan publik, yang dimulai dari jabatan tertinggi dalam birokrasi. Diharapkan inovasi-inovasi yang lahir dari para pemimpin perubahan ini dapat menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya inovasi-inovasi lainnya di instansi asal peserta.
Tiga puluh lima inovasi yang ditampilkan dalam festival ini adalah:
1.    Reformasi Kompetensi Komisi Kode Etik POLRI dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Publik;
2.    Sinergitas dan Penguatan Lima Pilar Keselamatan Menuju Zero Accident di Provinsi Kaltim;
3.    Penguatan Korps BRIMOB POLRI dalam Rangka Menyongsong Era Milenial yang Promoter;
4.    Transformasi Simplikasi Integrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
5.    Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Anggaran di Polda Jawa Barat;
6.    Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak POLRI melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
7.    Optimalisasi Tata Kelola Bidang Perekonomian Berbasis Kerakyatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Orang Asli Papua( OAP) di Provinsi Papua;
8.    Strategi Kolaborasi Percepatan Pengembangan Pariwisata di Daerah Tertinggal;
9.    Optimalisasi Penyidikan TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10.    Kolaborasi dan Sinergi Penanganan Kejahatan di Bidang Financial Technologies (FINTECH) di Era Industri 4.O;
11.    Pengembangan Kebijakan Sistem Manajemen Logistik dalam Rangka Mewujudkan POLRI yang Promoter;
12.    Optimalisasi Sistem Penilaian Aspek Mental Kepribadian Mahasiswa Melalui E-NIMEN dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Program Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian -PTIK
13.    Rancang Bangun Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Papua
14.    Aktualisasi Manajemen Risiko pada Tata Kelola Pemerintahan di Era Industri 4.O
15.    Integrated Data (Idata) System Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
16.    Kebijakan Pelaksanaan PON Menjadi 2 Tahun Sekali di 2 Provinsi untuk Mendukung Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
17.    Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
18.    Reformasi Birokrasi Penegakan Kode Etik Profesi POLRI
19.    Membangun Geospasial Statistik Komoditas Jagung untuk Mendukung Ketahanan Pangan
20.    Pembangunan Sistem Peningkatan Kompetensi Jafung Arsiparis melalui Kebijakan Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sertifikasi pada Pemda Provinsi
21.    Mengembangkan Manajemen Kinerja di Arsip Nasional Republik Indonesia
22.    Kebijakan Manajemen Tata Kelola Tahanan Tercatat Kronologis (Audit Trail) Atas Keseluruhan Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
23.    Penguatan Proses Identifikasi Terhadap Unit Kerja Menuju WBK/WBBM melalui Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Guna Mewujudkan Zona Integritas di Kumham
24.    Membangun Sistem Integrasi Penanganann Perkara Tindak Pidana Korupsi Antar Aparat Penegak Hukum Berbasis Teknologi Informasi
25.    Ela Hindai Stunting di Kalimantan Tengah
26.    Integrasi Sistem Transportasi Massal di Provinsi Lampung
27.    Kebijakan Safety Driving& Safety Riding dalam Rangka Mewujudkan Kamseltibcar Lantas pada Masyarakat
28.    Integrasi Layanan Publik Berbasis Digital pada Kementerian Dalam Negeri
29.    Revitalisasi Puslahjiantapers AP dan Non AP BIN untuk Meningkatkan Profesionalisme dalam Mendukung Proses Penjaringan AP dan Non-AP
30.    Fungsionalisasi Program Ekstraksi Data dalam Peningkatan Pengawasan Proses Seleksi Penerimaan Calon Anggota POLRI dalam Rangka POLRI Yang Promoter
31.    Restrukturisasi Tata Kelola Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang Menjunjung Humanisme dan Mengedepankan HAM di Seluruh Indonesia
32.    Upaya Strategis Kejaksaan untuk Mengefektifkan Pemberantasan Korupsi Melalui Revisi Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi
33.    Kebijakan Kota/ Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba
34.    Optimalisasi Kemitraan BKKBN dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Luar Negeri dibidang Penelitian dan Pengembangan dalam Mensukseskan Program Kependudukan Keluarga Berencana & Pembangunan Keluarga (KKBPK)
35.    Penguatan Sistem Pengawasan Dana Desa Berbasis Kolaboratif

Last modified on Kamis, 18 Juli 2019 21:37