DPD RI Diskusikan Kompetensi ASN dengan LAN Featured

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini fokus pada pengembangan standar kualitas diklat ASN, pembinaan diklat kompetensi manajerial ASN, penyelengggaraan diklat kompetensi manajerial ASN, pengkajian kebijakan manajerial ASN, serta melakukan akreditasi lembaga diklat ASN.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, MSi saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI, di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Senin (15/2). Rapat dengar pendapat ini juga dihadiri Kepala BKN, Ketua KASN, dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

“Beberapa hal itu menjadi program unggulan LAN dan masih ada program unggulan lain yang terus dilakukan LAN dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur sipil Negara berdasarkan UU No. 5 tentang ASN,” jelasnya.

Program unggulan lain yang akan dilakukan LAN, lanjut dia, meliputi bidang pendidikan dan pelatihan prajabatan yang terintegrasi, penyempurnaan diklat bagi JPT yang relevan dengan kebutuhan nasional, evaluasi terhadap lembaga-lembaga diklat serta pengembangan jabatan fungsional analis kebijakan.

Meski memiliki sejumlah program unggulan, Kepala LAN mengungkapkan, saat ini masih ada permasalahan yang dihadapi LAN dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini terkait dengan kebijakan restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah terkait lembaga diklat.

“Kemungkinan besar kabupaten/kota tidak akan memiliki lembaga diklat lagi karena semua diserahkan kepada tingkat Provinsi. Padahal, dengan UU ASN, peran lembaga diklat di tingkat kabupaten/kota itu penting. Apalagi sesuai perintah UU, setiap ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi selama 80 jam per tahun,” jelasnya.

Kepala LAN menambahkan, masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah ketegasan pola karir PNS yang masih dapat diintervensi oleh muatan-muatan politis serta kebijakan politik anggaran yang melihat diklat sebagai belanja pegawai bukan belanja modal.

Menanggapi hal itu, Komite I DPD RI mendorong LAN, BKN, dan KASN untuk terus melakukan peningkatan dan optimalisasi terhadap beberapa hal, antara lain : penataan jabatan agar seluruh jabatan ASN jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi, menyusun kualifikasi, standar kompetensi, serta target kinerja untuk setiap jabatan, penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan, penyempurnaan sistem remunerasi,  rencana pengembangan karir, serta distribusi pegawai ASN yang rasional dan proporsional. (choky/nofel/humas)

 

Last modified on Selasa, 16 Februari 2016 11:17