BPJS Harus Kaji Sistem Rayonisasi Featured

Jakarta - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengkaji ulang sistem rayonisasi pelayanan kesehatan karena membatasi masyarakat dalam mendapatkan layanan sesuai pilihannya.

“Saya berharap BPJS untuk mengkaji sistem rayonisasi. Karena sistem itu menyulitkan masyarakat yang ingin memperoleh layanan kesehatan secara cepat,” jelasnya saat Seminar Nasional “Membangun Triple Partnership antara Pemerintah, BPJS dan Fasilitas Kesehatan Menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional”, yang digelar Pusat Kajian Sistem Hukum Administrasi Negara LAN, di Ruang Aula Gedung A Lantai II LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Rabu (6/4).

Seminar itu dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Kepala Grup Litbang BPJS Kesehatan Dr. Togar Siallagan, MM, M.Kes, Kasie Pengelolaan Rujukan Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Evaluasi RS - Kementerian Kesehatan RI Dr. dr. Yout Savithri, MARS, Direktur Utama RSUD Koja Dr. Theryoto, M.Kes, Ketua Divisi Penataan Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Chairulsyah Sjahruddin, Sp.OG., MARS, Anggota Ombudsman RI Avien Lie, M.Si, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar

Menurut Alvin Lie, sistem rayonisasi itu membuat akses masyarakat untuk memperoleh layanan fasilitas kesehatan menjadi terbatas. Mereka seolah-olah dipaksa untuk menggunaan fasilitas kesehatan di wilayah atau rayonnya saja.

“Ini belum termasuk jika fasilitas di suatu rayon belum memadai untuk melayani pengobatan suatu penyakit dari peserta BPJS,” kata dia.

Hal lain yang juga disoroti Alvin Lie adalah perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan BPJS. Alvin menilai, selama ini banyak sekali masyarakat yang tidak terakomodasi ketika ingin mendapatkan layanan kesehatan dengan berbagai alasan.

“Alasan yang umumnya dikemukakan adalah ketika pihak Rumah Sakit menyatakan tidak ada kamar kosong. Sehingga pasien harus menunggu sampai memperoleh kamar. Jika ingin dilayani lebih cepat, mereka harus membayar diluar ketentuan yang ditanggung BPJS,” jelasnya.

Menurut dia, hal lain yang tidak kalah penting adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait layanan BPJS. Dia melihat, sejauh ini informasi yang diterima masyarakat masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana prosedur yang pasti ketika akan menggunakan BPJS.

Hal senada dikemukakan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Menurut Timboel, masyarakat sebagai pengguna layanan BPJS masih sering mengeluh karena merasa diping-pong ketika akan berobat. Padahal, mereka merasa sudah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan.

“Kita beberapa kali mengadvokasi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan. Namun selalu ditolak dengan alasan kamar penuh dan disuruh menunggu kosong. Kalau bersedia mendapatkan kamar, harus membayar tanpa jaminan dari BPJS,” tegasnya.  

Padahal, lanjut dia, banyak sekali pasien yang berada dalam kondisi darurat dan memerlukan penanganan segera.

Direktur Umum RSUD Koja Jakarta, Theryoto memaparkan, dalam implementasi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lapangan, banyak masalah dihadapi RS terkait BPJS Kesehatan menyangkut kepesertaan, layanan, dan pembiayaan.

Dari sisi pembiayaan, misalnya, BPJS Kesehatan kerap terlambat membayar klaim biaya kesehatan ke RSUD Koja. Sejak Juni 2015, klaim biaya kesehatan dari RSUD Koja kepada BPJS Kesehatan kerap baru dibayar tiga bulan kemudian.

Sementara di sisi pelayanan, RSUD Koja kerap kesulitan merujuk pasien kasus tersier karena keterbatasan tempat tidur di RS Rujukan. Seharusnya petugas BPJS Kesehatan di tiap RS mengintegrasikan informasi ketersediaan tempat tidur RS dalam satu sistem agar RS bisa mengetahui RS mana yang tempat tidurnya masih tersedia. (budiprayitno/humas)

 

Last modified on Kamis, 07 April 2016 14:07