Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si. didampingi Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertempat di Crowne Plaza Jakarta, Kamis (12/3). Pada Rapat Koordinasi tersebut, dibahas mengenai isu-isu strategis seperti perkembangan penyederhanaan birokrasi, akselerasi Reformasi Birokrasi (RB) instansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, dibahas pula program yang akan memberikan kesempatan beasiswa bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat aktif dalam pelaksanaan RB untuk melanjutkan pendidikannya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, SH., Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dr. Ir. Bima Aria Wibisana, MSIS, sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin, serta jajaran Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PANRB.

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sepuluh mitra kerja instansi pemerintah dan non instansi pemerintah di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jl Veteran No 10, Jakarta, Selasa (10/3). Kesepuluh mitra kerja tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tanoto Foundation, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dalam sambutannya seusai menandatangani MoU, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si menyampaikan bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, maka birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan tersebut. Belum lagi masalah internal organisasi yang tak kunjung mengalami perubahan, perilaku pelayanan yang buruk, dan ego sektoral, menambah kompleks permasalahan pelayanan menuju prima. Untuk itu dibutuhkan pendekatan Whole-of-Government (WoG), dengan prinsip kolaborasi dan prinsip satu tujuan sehingga latar dalam pelayanan dapat mengacu asas efektif dan efisien.

“Sudah saatnya kita meninggalkan mental block, ego sektoral, dan silo mentality. Melalui konsep WoG kita dapat mensinergikan segala potensi yang kita miliki menjadi birokrasi yang berdaya saing menuju birokrasi berkelas dunia” tambah Kepala LAN.

Selain itu Kepala LAN juga menyampaikan bahwa saat ini lebih dari 30 ribu inovasi sektor publik telah dibuat oleh lulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan. Hal ini menjadi bukti ASN kita mampu melakukan perubahan-perubahan fundamental dalam birokrasi asalkan diberikan kepercayaan dan kesempatan serta dukungan pimpinan.

Senada dengan hal tersebut, CEO Global Tanoto Foundation, Satrijo Tanudjojo menyampaikan bahwa Tanoto Foundation sebagai organisasi non profit merasa beruntung dapat bekerjasama dengan LAN dalam upaya mendukung penguatan kapasitas melalui program pendidikan yang berkualitas.

“Saya percaya melalui pendidikan yang berkualitas, kita sebagai bangsa Indonesia mampu menciptakan SDM unggul sesuai dengan visi pemerintah” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan, SH, MH mengatakan, sebagai pengawas penyelenggara pemilu, Bawaslu perlu bekerjasama dengan LAN dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas SDM Bawaslu.

“SDM di jajaran bawaslu cukup banyak dan kompleks, meliputi Komisioner, ASN maupun non ASN. Selain itu, pada tahun ini kita juga akan menyelenggarakan gelaran Pilkada serentak yang harus didukung oleh SDM yang berintegritas, handal dan professional sehingga akan terwujud pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil)” harapnya. (humas)

Jakarta - Widyaiswara merupakan garda terdepan dalam upaya pemerintah meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanggung jawab besar ini menjadikan widyaiswara sebagai aset negara yang patut mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, pasalnya widyaiswara merupakan "guru bangsa" yang berkewajiban untuk mengembangkan kompetensi dan integritas ASN. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada upacara pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Aula Prof.Dr. Agus Dwiyanto,MPA, Kantor LAN, Jl Veteran No 10, Jakarta, Rabu (4/3)

"Saat ini anggaran pengembangan widyaiswara masih relatif kecil, hal ini dirasakan oleh setiap lembaga pelatihan baik pusat maupun daerah. Kendala tersebut dapat disiasati dengan sinergi antara widyaiswara, lembaga pelatihan serta instansi pembina pelatihan dalam upaya meningkatkan cara-cara pengembangan kompetensi bagi peserta didik dan Widyaiswara, sehingga proses belajar tidak hanya oleh peserta pelatihan tetapi Widyaiswara pun dituntut untuk terus belajar " ungkap Kepala LAN.

Selain itu Kepala LAN juga menyatakan bahwa sebagai aset negara, widyaiswara sepatutnya dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi instansinya sendiri, tetapi bisa juga memberikan materi di instansi lain sesuai dengan bidang keahliannnya.

"Karena itu widyaiswara jangan hanya memikirkan diri dan instansinya saja, tetapi juga mampu memberikan sumbangsih, pemikiran, gagasan, serta terobosan baru bagi upaya pengembangan kompetensi ASN secara nasional", tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala LAN juga menyoroti tentang generasi milenial yang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Widyaiswara. Generasi ini tidak hanya memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi tetapi kritis terhadap segala perubahan di sekitarnya.

"Widyaiswara sebagai generasi yang lebih senior memiliki catatan pengalaman dan jam terbang yang tinggi untuk dibagikan kepada peserta didik. Sebaliknya widyaiswara juga dapat menggali wawasan milenial terkait pemanfaatan teknologi informasi guna memperkaya kurikulum dan bahan ajarnya" ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut sebanyak 10 Widyaiswara Ahli Utama dikukuhkan setelah melalui proses Orasi Ilmiah yang diselenggarakan satu hari sebelumnya. Kesepuluh WI Ahli Utama tersebut yaitu:
1. Anastasia Nuniek Susetyowati, SKM, M.Kes. (Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta)
2. Dr. Ni Made Suciani, M.Pd. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
3. Yazfinedi, SE, M.Si. (Kementerian Sosial)
4. Ir. Antung Deddy Radiansyah, M.P. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
5. Ir. Rosdiana, M.P. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
6. Drs. Robertus Isdius, M.Si. (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)
7. Drs. Raja Muda, M.Si. (Pemerintah Aceh)
8. Dr. Winantuningtyastiti Swasanany, M.Si. (Lembaga Administrasi Negara)
9. Sri Suryanovi, Ak, M.Si. (Kementerian Keuangan)
10. Dr. Marwanto Harjowiryono, MA. (Kementerian Keuangan)

Jakarta - Jabatan fungsional harus terus diperkuat untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan jabatan struktural menjadi fungsional. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Holding Room, Kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Menteri PANRB menambahkan bahwa penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
"Penyederhanaan birokrasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu agar birokrasi lebih dinamis, fokus pada aspek fungsional, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kterwujudnya percepayan sistem kerja, agar fokus pada pekerjaan fungsional, dan mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal, dan juga sebagai upaya mewujudkan profesionalitas ASN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si., hadir untuk mengukuhkan dan juga memberikan arahan kepada Pengurus AAKI Tahun 2019-2022. Kepala LAN mengajak AAKI untuk berani membuat suatu terobosan karya, yang kemudian membuat para user merasa bahwa kehadiran asosiasi ini menjadi penting dan dibutuhkan.

"AAKI kita harapkan bisa tumbuh menjadi Asosiasi Profesi ASN yang independen dan kuat. Banyak sekali pekerjaan rumah dan agenda untuk membenahi kebijakan publik Indonesia. Adi Suryanto mengingatkan bahwa kualitas sebuah bangsa akan ditentukan oleh kualitas kebijakan publiknya. Kita bersama-sama bergandengan tangan: AAKI, LAN, kawan-kawan di sektor privat, dan arahan Bapak Menteri PANRB tentunya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu karya yang besar bagi kemajuan bangsa juga negara", tutup Adi Suryanto.

Setelah acara pengukuhan, dilakukan Penandatangan Kerjasama antara AAKI dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan The Habibie Center. Kemudian acara dilanjutkan dengan seminar yang menghadirkan narasumber: Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo, MA, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ, Anggota DPR RI. Fraksi Partai Golkar/Dewan Penasehat AAKI drs. Agun Gunanjar Sudarsa, M.Si, KADIN/Dewan Penasehat AAKI, Vince Gowan dengan Moderator Drs. Haris Faozan, M.Si., (Analis Kebijakan Ahli Utama LAN).

Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Dr Agus Pramusinto, MDA, Ketua Umum AAKI, Dr. Totok Hari Wibowo dan pengurus Pusat AAKI dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. (humas)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Bagian Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Kearsipan di Ruang kelas A dan B , Kantor LAN, Jl Veteran No 10, Jakarta (4/3).

Kepala Biro Hukum dan Humas LAN, Tri Atmojo Sejati, ST., SH., M.Si, yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama akan pentingnya arsip dan tertib arsip.

Kegiatan Bimtek ini, menghadirkan narasumber Ibu Siti Nuraini, Kepala Bidang Akreditasi Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Ibu Ardiani Arsiparis Ahli Muda, ANRI yang membahas mengenai kebijakan penilaian dan pengawasan arsip serta teknis audit kearsipan.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan berita acara pemindahan arsip inaktif kepada 6 unit pengolah arsip yaitu, Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Pusat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Pembinaan Pengembangan Kompetensi ASN, Inspektorat, Bagian Umum, dan Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Reformasi Birokrasi Internal.

"Saat ini, LAN sudah menerapkan teknologi informasi kearsipan dan persuratan berbasis aplikasi, yaitu “Aplikasi Tata Naskah Dinas Lembaga Administrasi Negara (ANDALAN)” lebih dikenal dengan sebutan e_disposisi. Namun, ANDALAN belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pengelolaan arsip dinamis, sehingga perlu mengadopsi fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Oleh sebab itu, perlu adanya pengintegrasian dengan melengkapi fungsi-fungsi yang dimiliki SIKD ke dalam ANDALAN. Melalui penerapan e-Government ini diharapkan mampu mendukung bisnis proses pengelolaan pemerintahan menjadi lebih baik lagi." Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dra. Reni Suzana, MPPM., pada Diskusi Terbatas tentang Implementasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) bertempat di Ruang Kelas A-B, Gedung A, Kantor LAN, Jl Veteran No 10, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Hadir sebagai narasumber Kasubdit Kearsipan I Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Drs.Yayan Dariyan, M.AP., yang memaparkan materi terkait implementasi dan pemanfaatan SIKD bagi para Pejabat Struktural, Sekretaris, Pencatat Surat dan Pengelola Surat. Acara ini diikuti oleh 53 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Arsiparis di lingkungan LAN.

"Korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pemegang otoritas namun tidak dilandasi dengan integritas. Padahal integritas merupakan kunci penting yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia. Pada posisi ini, integritas menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik apabila kita ingin efektif dalam memberantas praktek korupsi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat memberikan ceramah bertema "Integritas Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLIV, di Lt. 3 Gedung Graha Wisesa, Senin (2/3).

Firli mengungkapkan, fokus pencegahan praktik korupsi yang dilakukan KPK sejauh ini telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp.69,3 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan nominal jumlah uang negara yang diselamatkan melalui operasi tangkap tangan (OTT).

"OTT sejauh ini berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 1,3 triliun. Itupun diperoleh dari sita, lelang aset dan tangkap tangan. Jadi memang integritas ini yang menjadi benteng utama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi," ujarnya

Firly juga menambahkan upaya pencegahan korupsi yang lebih utama lagi adalah melalui komitmen nyata pimpinan untuk memerangi korupsi dan tidak melakukannya, pembenahan sistem dan tata kelola anggaran, serta menerapkan reward dan punishment di lingkungan instansinya.

“Kunci sederhana agar para pemangku kewenangan di pemerintahan tidak tersangkut korupsi sebenarnya ialah memiliki integritas yang tinggi serta tidak mengambil yang bukan haknya” imbuhnya.

Ceramah yang menjadi bagian pembelajaran dalam PKN Tk I Angkatan XLIV ini diharapkan mampu menggugah semangat semua pihak terutama calon pemimpin masa depan untuk menghindari tindak pidana korupsi, terutama bagi jajaran pimpinan tinggi madya yang saat ini sedang digodok untuk menjadi pemimpin berintegritas. (humas)

Setelah menyimak infografis Analis Kebijakan 101 yang beberapa waktu Masmin sampaikan, jadi tau lebih banyak kaan tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Nah, kali ini, Masmin mau kasih tau #KawanLAN semuanya nih, apa saja sih syarat untuk menjadi Analis Kebijakan. Oh ya, selain itu ada tambahan niih, dasar hukum tentang Pengangkatan PNS dalam JFAK melalui Penyesuaian/inpassing dan Perpindahan dari Jabatan Lain dapat dicek di Surat Edaran No. 4/K.1/HKM.02.3/2020 yaa.

Buat #KawanLAN yang ingin tau lebih dalam tentang Analis Kebijakan, bisa langsung kirim direct message ke Masmin atau hubungi kontak yang tertera di infografis tersebut.

#LANuntuknegeri #AnalisKebijakan #JFAK