Fusce adipiscing viverra auctor. Integer lacinia blandit est, vitae dapibus justo facilisis consectetur. Praesent lacinia, ante sed tempus convallis.accumsan magna, nec sagittis odio augue id velit.

Website URL: http://themewing.com/

Surat Edaran E-Procurement

Jakarta – Kenaikan laju pertambahan penduduk yang mencapai 2,6 juta per tahun di Indonesia harus dikendalikan agar kualitas SDM dan persebaran penduduk di Indonesia pada masa yang akan mendatang dapat merata.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, tingginya angka pertumbuhan penduduk ini berimbas pada melorotnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Sinyalemen ini terbukti dari peringkat IPM Indonesia yang berada di posisi 108 dari 187 negara.

“Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, konsekuensi ke depan adalah semakin menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan. Karena itu, sudah selayaknya kita melakukan langkah antisipatif agar permasalahan ini bisa teratasi dengan baik,” jelasnya saat memberikan sambutan usai penandatanganan MoU antara LAN dan BKKBN tentang Pengembangan Pengembangan Kapasitas BKKBN melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Penandatanganan MoU itu juga berbarengan dengan acara “Temu Nasional dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Berbasis Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga bagi Mitra Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah se-Indonesia”, di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Senin (5/10).

Kepala LAN mengatakan, kontribusi nyata yang bisa diberikan LAN selaku instansi pembina diklat adalah mempersiapkan bahan pembelajaran kasus pada Diklatpim dan Prajabatan yang berbasis Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

“Pembelajaran Diklat dengan metode experiental learning akan sangat terbantu jika kita memiliki stok kasus dari berbagai perspektif. Variasi kasus ini akan memperkaya peserta dalam memahami berbagai permasalahan riil di berbagai sektor pemerintahan kita,” jelasnya.

Dr. Adi Suryanto berharap, para peserta temu nasional ini dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan baik dan mengubah cara pandang yang selama ini didominasi persoalan ego sektoral.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menambahkan,  kerjasama dengan LAN dalam bidang Diklat yang melibatkan widyaiswara dari seluruh Indonesia ini dilakukan karena persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks.

“Jumlah penduduk Indonesia sangat besar dengan laju pertumbuhan pendudukan sangat tinggi. Namun kualitasnya sangat rendah dan persebarannya tidak merata,” jelasnya.

Surya Chandra mengatakan, persebaran penduduk yang tidak merata itu terlihat dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Hasil sensus menunjukkan sebanyak 57,5 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas wilayah Pulau Jawa hanya sekitar 7 persen dari luas Indonesia.

Jika melihat proyeksi kependudukan pada sepuluh tahun mendatang, lanjut dia, Indonesia dikaruniai dengan bonus demografi penduduk. Bonus ini harus bisa dimanfaatkan dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, kebijakan ekonomi yang identik terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan peran perempuan, dan terciptanya tabungan di tingkat keluarga dan masyarakat untuk membiayai pembangunan.

“Karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait untuk bekerja sama agar pemanfaatan bonus demografi dapat kita realisasikan. Jika tidak, maka kita harus bersiap-siap, alih-alih mendapat bonus, kita malah mendapat bencana demografi,” pungkasnya. (reni/choky/humas)

Jakarta -  Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui Program TRANSFORMASI telah melaksanakan Pelatihan Teknis “Coaching Skills For Leadership Trainers In LAN’s Leadership Program (Advanced Course)” pada tanggal 7 – 11 September sebagai kelanjutan dari Basic Course yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

Makassar - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meluncurkan "Makassar Training City" atau Makassar sebagai pusat pelatihan. Kegiatan launching ini dirangkaikan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Makassar dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tentang peningkatan kapasitas aparatur di daerah dan pelaksanaan akreditasi Badan Diklat Kota Makassar, di Gedung PKK, Jalan Anggrek, Jumat (11/9).

 

Ramdhan Pomanto mengatakan, aparatur pemerintah saat ini harus memiliki kemampuan aktif, bisa mengikuti zaman dengan memperbanyak training untuk menunjang kapasitas dan kompetensinya.

"Kita harus bangga karena di Makassar ada LAN yang mengemban tugas mendidik dan melatih aparatur. Ada pula dari provinsi yang selalu melaksanakan berbagai diklat peningkatan sumber daya manusia. Di Makassar banyak pusat latihan dan nantinya akan lebih dikenal lagi," katanya.

Danny juga mengatakan bahwa keberadaan badan diklat antara Diklat Pemprov Sulsel, Pemkot dan LAN tidak akan saling tumpang tindih. Justru itu menjadi nilai tambah bagi Makassar.

Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan dirinya sangat mengapresiasi dan terinspirasi kepada Kota Makassar atas segala kegiatan pelatihan yang dilakukan, sehingga dirinya menganggap Makassar sangat pantas menjadi kota pelatihan.

"Gagasan ini merupakan terobosan luar biasa dari Wali Kota Makassar yang menyodorkan diri sebagai kota pelatihan dan belum ada kota yang menjual kotanya sebagai kota pelatihan selain Makassar, semoga kota lain bisa mencontoh Makassar," katanya. 

Menurut dia, peningkatkan SDM aparatur merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan kedepan yang kian kompetitif. Melalui berbagai pelatihan itu diharapkan aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan dinamis untuk tampil di masyarakat secara luar biasa.

"Dalam tata kelola perbaikan harus banyak yang terlibat, sehingga satu sama lain harus selalu bekerja sama. Jika SDM semakin profesional maka saya yakin bahwa Makassar akan menjadi kota nomor satu di Indonesia," kata dia.

Jakarta – Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Administrasi Negara mengadakan sosialisasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (2015), di Gedung A Kantor LAN Veteran No. 10, Jakarta, Senin (14/9). Sosialisasi PUPNS dengan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara, yakni Bajoe Loedi Hargono dan Aditya Nugraha Dasphito itu dilakukan agar tidak ada kesalahan teknis dalam proses pengisian data.

 

Kepala Biro Umum LAN, Sudardi berharap sosialisasi yang dilakukan oleh tim BKN ini akan  memberikan gambaran lebih detail mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka pemutakhiran data PNS di lingkungan LAN.

 

“Semoga nanti tidak ada kesalahan ketika melakukan up dating data kepegawaiannya. Saya berharap sosialisasi ini benar-benar diperhatikan,” jelasnya dihadapan 60-an peserta dari berbagai unit di lingkungan LAN yang juga menjadi verifikator di tiap unit masing-masing.

 

Menurut Bajoe Loedi Hargono, Pendataan Ulang PNS (PUPNS) secara elektronik ini diharapkan akan mampu menghimpun data tunggal aparatur sipil negara secara akurat, terpercaya dan terintegrasi.

Jakarta - Komisi II DPR RI kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisis Aparatur Sipin Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta Ombudsman RI kemarin (21/9) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Paripurna DPR RI. Rapat ini merupakan tindak lanjut Rapat RDP sebelumnya yang diselenggarakan Sabtu (12/9).

Jakarta – DR. Adi Suryanto, M.Si, dilantik menjadi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menggantikan Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA yang sudah memasuki masa purna tugas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Men PAN & RB Prof. DR. H. Yuddy Chrisnandi, ME, digelar di Aula Lantai II Gedung A Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Kedeputian Bidang Diklat

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi II mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur, serta pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur serta pembinaan jabatan fungsional widyaiswara; memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan jabatan fungsional widyaiswara; dan melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala.

Deputi II terdiri atas :

   a. Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan;

   b.Pusat Pembinaan Widyaiswara;

   c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional; dan

   d.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

Inspektorat

Dra. Elly Fatimah, M.Si.

 

Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern.
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala.
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
  5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

 

Inspektorat terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Usaha
  2. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Alamat:

Lembaga Administrasi Negara, Lantai 7 Gedung B,

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

Telp.: (021) 3455021 ext. 230

Biro Umum


 

 

 

 

 

 

 

 


_________________

 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan dukungan manajemen dan teknis lainnya di bidang sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa.

 

Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis operasional di lingkungan Biro Umum;
  2. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Biro Umum;
  3. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Biro Umum;
  4. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Umum
  5. pengelolaan dan pelayanan di bidang sumber daya manusia;
  6. pengelolaan dan pelayanan kerumah-tanggaan, perjalanan, barang milik negara/kekayaan negara, kampus Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri (PPLPN),
  7. pelayanan di bidang administrasi keuangan;
  8. pelayanan di bidang pengadaan barang dan jasa;
  9. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Biro Umum; dan
  10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

 

Biro Umum terdiri atas :

  1. Bagian Sumber Daya Manusia;
  2. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara;
  3. Bagian Keuangan;
  4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.