Jakarta - Proses reformasi birokrasi di Indonesia saat ini masih belum optimal. Padahal sudah banyak energi, anggaran dan waktu yang dikeluarkan untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut. Kondisi ini memaksa adanya metode baru dalam reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan yang baik segera terwujud.

“Memang perlu dilakukan terobosan dengan menggagas cara dan metode baru agar program reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah berhasil. Sejauh ini belum ada yang berhasil melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (RLA) Angkatan XII yang mengambil tema “Penataan Daerah Aliran Sungai atau Naturalisasi Sungai”, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan Jakarta, Senin (16/4).

Ia menyebutkan kunci keberhasilan reformasi birokrasi ialah Kordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk itu, perlu perubahan mindset Aparatur Sipil Negara dengan mengikis ego sektoral, serta mental blok yang dapat menghambat keberhasilan reformasi birokrasi yang saat ini tengah berproses.

Menurut Kepala LAN, konsep semacam ini biasa disebut dengan Perspektif Whole of Governance. Kita  sebagai satu kesatuan Aparatur Sipil Negara yang bekerja  untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas harus bersinergi dan berkolaborasi, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi.

“Melalui perspektif whole of governance, saya yakin hal ini dapat memecahkan berbagai permasalahan publik yang ada di negeri ini. Diklat RLA saya harapkan juga akan mampu mengembangkan konsep roles of governance ini karena peserta akan diberikan permasalahan sesuai dengan isu aktual yang berkembang saat ini setelah itu berkolaborasi satu sama lain untuk memecahkan permasalahan tersebut,” jelasnya.

Kepala LAN mengatakan, Diklat Reform Leader Academy ini merupakan cerminan ASN bangsa ini dalam menjawab permasalahan dan isu-isu nasional  yang sifatnya lintas sektoral dan instansi dan secara sinergi dapat membedah dan mencari solusi rekomendasi kebijakannya.

“Dalam konteks ini, para peserta harus mampu bersinergi dan membangun budaya kerja sama dari semua elemen untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam pelatihan ini,” kata dia. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta – Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) melakukan Public Hearing mengenai Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada LAN, di Aula Makarti Bhakti Nagari Lt. 8, Kantor LAN, Jakarta, Rabu (11/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas, dan Protokol LAN Elly Fatimah mengatakan, public hearing  ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari sejumlah pihak. Harapannya apabila Peraturan Pemerintah itu nantinya terbit tidak akan terjadi lagi keberatan.

“RPP mengenai Jenis dan Tarif PNBP LAN ini sudah melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, sebelum ditandatangani oleh Presiden, kita lakukan uji publik terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurut dia, dalam RPP Jenis dan Tarif PNBP LAN terdapat beberapa perubahan berupa penambahan pasal-pasal. Salah satunya adalah adanya penambahan Pasal 3A yang memberi keistimewaan tarif semester paling rendah mulai dari 0% hingga 50% pada mahasiswa berprestasi Program Diploma dan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) mulai tahun akademik 2017. (Ima/humas)

 

Jakarta – Dalam rangka menjaga kebugaran tubuh pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar terhindar dari penyakit akibat gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, seperti : hipertensi, kolesterol, asam urat serta gula darah, LAN membuka cabang bela diri Merpati Putih.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengintruksikan kepada seluruh pegawai dilingkungan LAN untuk terus menjaga kebugaran tubuh dengan terus berolahraga dan makan yang bergizi.

“Jika pegawainya sehat maka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal,” jelasnya saat Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Khusus Merpati Putih di Aula Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA, Jakarta, Jumat (6/4).

Kepala LAN mengatakan, bela diri Merpati Putih merupakan salah satu cabang olahraga beladiri yang dapat diikuti oleh seluruh  pegawai LAN tanpa batasan usia.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Dr. Muhammad Taufiq, Dea dilantik sebagai ketua cabang khusus Merpati Putih yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum Merpati Putih, Amos Priono Tri Nugroho.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan ujian kenaikan tingkat I bagi pegawai yang telah bergabung pada gelompbang I dan kegiatan ini ditutup dengan atraksi pematahan 55 batako hebel yang dilakukan oleh Kepala LAN Dr. Adi Suryanto yang secara simbolis merupakan kado ulang tahun PPS Betako Merpati Putih yang ke 55. (choky)

Jakarta – Inovasi tata kelola pemerintahan di tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi mutlak diperlukan agar problematika yang dihadapi masyarakat cepat terselesaikan. Inovasi sektor pemerintahan juga diperlukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran representasi negara di tengah mereka.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, inovasi berbasis digital di era revolusi industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Meski demikian, inovasi yang dilakukan harus memperhatikan seluruh aspek dan konsekuensi yang ditimbulkan.

“Kita memang perlu berinovasi di sektor tata kelola pemerintahan agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat. Namun inovasi itu memang perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LAN dengan lima Pemerintah Kabupaten/Kota, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta, Rabu (4/4). Kelima Pemerintah itu antara lain : Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten, Mesuji, Pemerintah Kabupaten Agam, dan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Menurut Kepala LAN, inovasi tidak bisa dihindarkan. Di tengah kemajuan teknologi berbasis digital, banyak sekali perubahan yang terjadi, khususnya paradigma masyarakat.

“Kita tentu sadar bahwa inovasi di bidang teknologi telah menggeser cara pandang, peradaban dan kultur di masyarakat kita. Contoh riilnya adalah semakin sepinya kawasan Glodok karena pergeseran paradigma masyarakat yang lebih memilih belanja secara online disanding konvensional,” jelasnya.

Contoh lain yang riil, lanjut Kepala LAN adalah aplikasi transportasi berbasis on line yang kini semakin marak dan dirasakan banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat, terlepas dari masih banyaknya kekurangan di sana-sini.

Sejumlah perkembangan dan perubahan yang memengaruhi cara pandang dan pola hidup masyarakat itu harus disikapi dengan bijaksana. Perlu langkah terobosan yang benar-benar memberikan alternatif solusi bagi semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

“Berbagai inovasi yang muncul itu pada dasarnya ingin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Demikian juga dengan pemerintah yang harus mau mengikuti perubahan tersebut melalui pendekatan yang up to date agar tidak ketinggalan jaman,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah melalui pelayanan yang diterimanya.

“Kemudahan mendapatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan efisien menjadi hal mutlak sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat,” kata dia.

Kepala LAN mengatakan, di era keterbukaan informasi publik dan keterlibatan masyarakat yang aktif selaku pengawas kinerja pemerintah melalui berbagai media membuat posisi pemimpin atau kepala daerah tidaklah mudah. Selain dihadapkan pada kondisi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, kultur dan dinamika, seorang pemimpin juga dituntut piawai dalam menyikapi setiap perubahan yang ada.

“Oleh karena itu, pemimpin daerah dituntut mampu memberikan terobosan-terobosan untuk memecahkan berbagai permasalahan di daerahnya. Salah satunya melalui inovasi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN mengatakan  bahwa kerjasama yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah ini memiliki makna yang luar biasa bagi sebuah pembelajaran inovasi. Hal ini juga menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, birokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Melalui penandatanganan MoU ini bukan berarti LAN lebih baik namun kita bersama-sama belajar untuk mencari teroosan-terobosan guna memecahkan permasalahan publik. Saya menyadari setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda jadi kita perlu metode yang berbeda pula. Jika salah metode tentu akan membuat inovasi yang dilakukan tidak dapat terimplementasi,” jelasnya.

Bupati Tuban Fathul Huda yang terpilih menjadi salah satu daerah yang melaksanakan MoU dengan LAN dalam bidang inovasi mengatakan bahwa inovasi yang sudah berjalan perlu terus dikembangkan.

“Saya berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat pada umumnya,” tutup dia. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta – Konstelasi politik di Indonesia pascareformasi 1998 bagi sebagian pihak diibaratkan seperti permainan sepak bola. Dinamika yang berkembang di lapangan seringkali berbeda dengan prediksi yang berkembang ataupun hasil akhir yang dicapai.

Hal ini mengemuka dalam bedah buku “Politik Bola dan Bola Politik : Kemana Arah Tendangannya?” karya Prof. Tjipta Lesmana yang digelar Bagian Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (29/3). Selain menghadirkan Tjipta Lesmana, sejumlah pembicara lain yang turut membedah buku tersebut antara lain Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iding Rosyidin dan pengajar kebijakan publik Deddy S Bratakusuma.

Tjipta Lesmana menyatakan bahwa pertandingan sepak bola tak jauh beda dengan pertandingan politik. Selain memerlukan kerja sama di semua sektor, hal lain yang dikejar adalah kemenangan di setiap pertandingan.

“Banyak persamaan tentu juga banyak perbedaan. Persamaannya pertama, keduanya mengejar kemenangan atau kekuasaan. Hanya saja sumber kekuasaannya berbeda. Sumber kekuasaan dari politik adalah legitimasi sedangkan sumber kekuasaan pada bola adalah expert (keahlian),” jelas Tjipta.

Hal lain yang juga penting untuk dilihat adalah perhelatan sepak bola dan politik selalu melibatkan histeria massa dalam skala massive. Meskipun arena yang digunakan sangat berbeda, khususnya luasannya. Namun perhelatan itu seringkali menyita perhatian publik apalagi jika sudah melibatkan fanatisme ataupun loyalitas.

Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iding Rosyidin menilai hubungan politik dan dan bola layaknya hubungan antara dua manusia, kadang-kadang hubungannya amat mesra, dan di saat lain seringkali dinodai dengan perselingkuhan. Bola dipolitisasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan politik.

“Yang di panggungnya bisa dikatakan hanya sekedar wayang saja, yang menentukan ada di belakang,” jelasnya.

Iding mengatakan, pertandingan politik dan bola diakuinya sama-sama tidak dapat diprediksi hasil akhirnya. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan munculnya komentator dan prediksi dari banyak pihak.

“Dalam politik, prediksi dilakukan oleh lembaga survey atau konsultan politik. Namun tidak hanya itu saja, banyak kandidat yang juga mendatangi ‘orang pintar’ untuk meraih simpati dan kemenangan. Sementara dalam pertandingan sepak bola, kalah dan menangnya suatu tim seringkali diidentikan dengan kutukan yang melekat pada klub tersebut. Apalagi jika klub itu klub papan atas dan selalu kalah di setiap pertandingan,” jelasnya.

Hal lain yang menarik untuk dikomparasikan dalam pertandingan politik dan pertandingan sepak bola adalah pertandingan politik seringkali menyisakan ruang konflik dan polarisasi kekuatan di antara para pendukung kandidat pasangan calon.

“Kalau dalam pertandingan Sepak Bola justru mampu menjadi pemersatu masyarakat meskipun ada juga konflik antar suporter. Namun Bola-lah yang dapat membuat orang tertawa dan menangis bersama-sama tanpa melihat agama, asal suku, dan status sosial. Dan bola bisa mengalahkan polarisasi politik. Dan itu mestinya yang perlu terus digaungkan. Nilai-nilai sportivitas, tidak mengenal perbedaan, justru menjadi nilai-nilai yang sangat penting untuk dibawa ke politik,” tegasnya.

Iding mengatakan, polarisasi kekuatan yang terjadi pascapilpres 2014 hingga sekarang menjelang Pilpres 2019 sudah saatnya diminimalisasi. Selain para elite harus memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat, polarisasi di level akar rumput seringkali bergerak  ke arah yang tidak sehat bagi demokrasi.

“Para elite politik sudah harus mulai menunjukkan bahwa etika politik itu harus dijunjung tinggi. Mari berdemokrasi secara sehat menuju demokrasi yang substantif dan tidak sekedar prosedural,” tutupnya. (rima/budiprayitno).

 

,

 

Jakarta -  Widyaiswara harus melakukan sejumlah terobosan dalam menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran kepada peserta didik. Di tengah era baru yang penuh dengan tantangan, kecepatan, karakteristik digitalisasi ekonomi, hi-tech, big data, artificial intelegent serta revolusi industri 4.0  sudah seharusnya metode pembelajaran yang selama ini digunakan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pendekatan pembelajaran dengan pola klasikal sudah tidak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.  

“Saat ini kita dihadapkan pada generasi yang sedang bertumbuh sesuai dengan masanya. Ada generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, hingga generasi milenial. Mereka yang dilahirkan sesuai dengan momentum masanya itu memiliki karakter, talenta dan keahlian yang berbeda. Tentu pendekatan yang kita gunakan dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan ke setiap generasi ini berbeda,” kata dia saat memberikan sambutan dalam acara “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama”, di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (28/3).

Apalagi, lanjut Kepala LAN, ASN jaman sekarang yang lebih populer disebut dengan ASN jaman now memiliki karakter yang sangat up to date terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Menurut Kepala LAN, dengan karater ASN jaman now yang demikian, Widyaiswara harus mampu menyampaikan proses pembelajaran dengan cara yang tidak membosankan. Bahkan dengan mengadaptasi teknologi dan informasi agar ASN jaman now merasa dicerdaskan dalam pembelajaran.

“ASN jaman now yang sudah direkrut dengan susah payah dan dengan cara yang sangat baik ini harus bertambah pintar dan berdaya guna. Jangan justru sebaliknya bertambah bodoh karena widyaiswaranya kurang up date dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran,” jelasnya.

Menurut dia, banyak sekali metode dan pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan. Metode klasikal dalam proses pelatihan juga harus disesuikan.

“Mana yang harus disesuaikan dan mana yang bisa dimodifikasi. Untuk membangun team work dan kolaborasi kita butuh kebersamaan, butuh kelas. Tetapi kalau sifatnya kompetensi teknis tertentu, dia bisa belajar sendiri, penyampaiannya bisa dengan cara non klasikal seperti pembelajaran jarak jauh, online dan sebagainya,” jelasnya.

Pendekatan teknologi dan Informasi

Sementara itu menanggapi perkembangan teknologi dan informasi yang kian massif di era revolusi industri 4.0, Lembaga Administrasi Negara saat ini tengah melakukan pembenahan di semua sektor, khususnya dalam proses pembelajaran dan penjenjangan widyaiswara.

“LAN saat ini telah mengambil kebijakan terutama untuk lingkup pelatihan yang berada di LAN seperti Training of Trainer, Training of Facilitator, Training of Coach, diklat penjenjangan widyaiswara yang akan ditransform ke dalam proses e-learning,” jelas Kepala LAN.

Menurut Kepala LAN, dengan adanya perubahan kebijakan ini maka Diklat Penjenjangan Widyaiswara yang tadinya memakan waktu satu bulan di kelas tidak lagi akan dilakukan.

“Cukup 2-3 hari Bapak Ibu datang ke LAN untuk mengikuti uji kompetensi. Untuk pembelajarannya serahkan ke masing-masing peserta. Tugas LAN menyiapkan bahan, materi, model coaching-nya, model mentoringnya, uji kompetensinya. Kita siapkan tutorial online, kita siapkan TV Diklat online, sehingga siapapun bisa mengakses,” jelasnya. (alamsyah/rima/budiprayitno)