Jakarta – Banyaknya negara yang gagal atau mengalami keterpurukan ekonomi meskipun dilimpahi sumber daya alam pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan pemerintah negara bersangkutan dalam membuka ruang ekonomi dan politik yang inklusif. Thesis ini menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai asal mula kesenjangan kemakmuran antar bangsa yang selama ini diyakini disebabkan oleh kondisi geografi, kebudayaan dan kebodohan.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari Bedah Buku berjudul “Mengapa Negara Gagal : Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan” karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang digelar Perpustakaan LAN, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Rabu (9/5). Bedah buku itu menghadirkan Pengamat Politik LIPI Prof. Dr. Syamsudin Haris serta Direktur Eksekutif PPM Manajemen Bramantyo Djohanputro.

Syamsudin Haris mengatakan, kemakmuran suatu negara di satu pihak dan kemiskinan yang dialami negara di pihak lainnya ditentukan oleh faktor politik dan ekonomi ketimbang faktor geografis, kebufataan, serta kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara.

“Buku ini menyatakan secara spesifik bahwa pilihan atas sistem politik yang inklusif serta sistem yang relatif adil dalam mendistribusikan sumber-sumber lebih membuka pintu bagi kemakmuran suatu negara ketimbang sistem yang tidak demokratis. Jadi ada korelasi positif antara pilihan institusi politik dan ekonomi yang inklusif dengan kemakmuran suatu negara,” jelasnya.

Syamsudin mengatakan, pilihan terhadap sistem politik dan ekonomi yang inklusif merupakan faktor utama yang mempengaruhi peluang suatu negara untuk merebut kemakmuran dan kelimpahan ekonomi.

Hal senada dikemukakan Bramantyo Djohanputro. Menurut dia, adanya institusi politik yang memberikan ruang partisipasi akan membuka ruang ekonomi inklusif. Hal ini pada akhirnya mendorong kreativitas dan kemajuan ekonomi suatu bangsa.

“Sebaliknya, institusi politik yang otoriter dan didukung ekonomi ekstraktif akan memiskinkan dan mematikan kreativitas warga di dalamnya. Penentu dari pilihan tersebut kembali kepada institusi politik yang menjadi operator dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil,” jelas dia.

Bramantyo mengatakan, banyak contoh sukses negara yang awalnya berkubang dalam kegagalan, namun kemudian mampu membalik jalan sejarah menjadi institusi yang inklusif dantumbuh menjadi negara maju serta bergelimang kemajuan peradaban.

Salah satu contoh yang paling kelihatan adalah pertumbuhan ekonomi di Korea. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki kesamaan budaya, iklim, maupun geografis. Anehnya, rakyat Korea Utara termasuk yang termiskin di dunia sementara masyarakat Korea Selatan hidup berkecukupan sebagai salah satu negara termakmur di dunia.

Korea Selatan, lanjut dia, berhasil membangun masyarakat yang menghargai inovasi dan memberikan insentif bagi anak bangsanya yang kreatif dan berbakat serta membuka peluang yang sama kepada segenap rakyat yang ingin memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada. Kemakmuran yang diraih bisa dipertahankan sebab pemerintahnya bersikap tanggap terhadap aspirasi warga.

Hal ini, kata Bram, sangat bertolak belakang dengan apa yang dirasakan rakyat Korea Utara. Berpuluh-puluh tahun mereka didera kelaparan, pemerintahan yang represif, dan perangkat institusi ekonomi yang sama sekali berbeda.

“Perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu berakar pada masalah politik yang menciptakan arah dan haluan institusi kemasyarakatan yang saling bertolak belakang,” tandasnya. (budiprayitno)

 

 

 

 

Jakarta - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan sosialisasi Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) kepada pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) di Auditorium Makarti Bhakti Nagari LAN RI, Rabu (9/5). Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat serta mengedukasi masyarakat.

Kepala Divisi Pengumpulan UPZ BAZNAS, Faisal Qosim mengatakan, potensi penghimpunan dan pengelolaan dana zakat saat ini dirasa masih belum optimal. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai hakikat penyaluran zakat serta pengelolaannya.

“Kami mengajak ingin mengoptimalkan layanan zakat pegawainya LAN supaya bermanfaat untuk penyaluran yang ada di LAN ini. Maka nanti tugas UPZ salah satunya membuat program perencanaan selama 1 tahun kedepan,” jelasnya.

Faizal mengatakan, BAZNAS sebagai koordinator Lembaga zakat juga memiliki diklat untuk memberikan sertifikasi Hak Amil atau profesi Amil Zakat, khususnya pelatihan untuk pengurus UPZ.

“Kami siap memfasilitasi apabila nanti akan dibuatkan manajemen dalam hal yang lebih konkrit di UPZ LAN. Bahkan yang pensiun pun nanti bisa jadi amil zakat,” kata dia

Terkait regulasi, Faisal memaparkan perlu adanya pembinaan pengurus UPZ agar Lembaga pengumpul zakat ini nantinya berjalan sesuai regulasi, manajemen yang jelas dan mengusung konsep-konsep Syariah, serta menjamin penyaluran zakat dapat bermanfaat di lingkungan LAN dan sekitarnya.

Kepala Biro Umum Sudardi berharap sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS ini dapat memberikan pemahaman kepada para pegawai, khususnya yang ingin menyalurkan sebagian rezekinya kepada yang berhak. (irena/budiprayitno)

Jakarta – Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) dengan mengundang seluruh penanggung jawab (Person in Charge) lembaga diklat di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemda, di Auditorium Makarti Bhakti Nagari LAN RI pada Selasa (8/5). Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) ini menggantikan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) yang sebelumnya digunakan.

Kepala Bidang Akreditasi dan SIDA Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN Rudi Masthofani mengatakan, sosialisasi atas sistem yang baru kepada seluruh PiC lembaga Diklat ini sangat penting karena berkaitan dengan hal yang sifatnya krusial.

“Keberadaan PiC lembaga diklat sangat penting, khususnya untuk akreditasi. Beberapa lembaga diklat tertunda akreditasinya karena PIC-nya kurang memperhatikan persyaratan yang ada,” jelasnya.

Menurut dia, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) ini juga mengakomodasi proses pengembangan kompetensi pegawai. Karena data pengembangan kompetensi pegawai akan terintegrasi secara nasional dan dimonitor.

“Informasi pengembangan kompetensi sudah harus masuk di 2019. Sehingga secara nasional akan terekapitulasi data pengembangan kompetensi selama 5 tahun dan setiap tahunnya,” kata Dia

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Kasubag SIDA, Ir. Ari Noviano memaparkan beberapa pengembangan program yang saat ini dimiliki SIPKA. Diantaranya, sistem yang sudah terhubung dengan BKN, pengembangan pelayanan informasi, interaksi dan transaksi, sistem keamanan yang lebih baik, tersedianya layanan e-learning serta pengembangan di masa yang akan datang terkait ASN Corporate University sebagai program prioritas nasional. (irena/budiprayitno) 

Jakarta - Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Sri Hadiati WK, SH, MBA menginstruksikan seluruh pejabat administrator dan JPT untuk mengedepankan kontrol dan taat aturan administrasi. Mereka juga diminta untuk meningkatkan ketertiban dalam pencatatan Barang Milik Negara (BMN) serta ketaatan dalam merealisasikan jenis belanja sesuai dengan ketentuannya, terutama terkait dengan pemeriksaan BPK.

“Terkait dengan beberapa pemeriksaan, dimohon dengan sangat untuk melakukan semuanya sesuai aturan. Lakukan pertanggungjawaban sesuai kondisi riil yang kita lakukan,” jelasnya saat acara Konsolidasi Kesekretariatan di Ruang Kelas A, Gedung A LAN RI, Jakarta, Senin (8/5).

Dia meminta dalam setiap kegiatan, tanggung jawab administrasi bukan hanya berada di tangan para pejabat administrator saja. Namun juga sampai kepada tingkatan JPT Pratama. Pembagian tanggung jawab diperlukan sebagai bentuk kontrol sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan jadwal revisi anggaran.

Sri Hadiati dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai majemen risiko yang merupakan kebutuhan krusial. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah mewajibkan setiap instansi sudah memiliki pedoman manajemen resiko sebagai salah satu syarat untuk maturisasi SPIP.

”Saya kira ini merupakan kebutuhan mendesak. Paling tidak JPT Pratama harus paham mengenai manajemen resiko supaya tidak terjadi ‘kebakaran’ di akhir tahun,” kata dia.

Sosialisasi Perpres N0. 16 Tahun 2018

Dalam kesempatan yang sama juga dipaparkan mengenai beberapa perubahan peraturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 4 Tahun 2015.

Anggota tim sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018, Nosin mengatakan keluarnya peraturan baru terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilandasi oleh beberapa hal, diantaranya semakin kompleks dan besarnya nilai transaksi PBJP setiap tahunnya, perkembangan kondisi pasar dan lingkungan bisnis terutama yang berbasis elektronik, serta upaya pemerintah untuk mengedepankan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dalam PBJP.

“Perpres ini sangat simple sekali dan mengatur hal2 yang sangat umum. Peraturan turunannya nanti akan diatur dalam peraturan LKPP dan peraturan Kementerian sektoral terkait. Hal tersebut untuk mengakomodasi perubahan-perubahan terhadap kondisi faktual yang terjadi saat ini,” jelasnya. (irena/budiprayitno)

 

 

Yogyakarta - Ilmu administrasi publik di Indonesia berkembang pesat sejak era reformasi yang ditandai dengan perubahan pola pikir administrasi publik yang sentralistik menuju ke arah pelibatan pihak swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Meski demikian, ilmu administrasi publik sejauh ini belum terdefinisikan secara jelas, baik oleh akademisi maupun pemerintah dalam pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat acara Peluncuran dan Bedah Buku “Ilmu Administrasi Publik di Indonesia Mencari Identitas?” karya terakhir Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto di Ruang Auditorium Gedung Mandiri Fisipol UGM, Yogyakarta. Sabtu (5/5). Peluncuran dan bedah buku itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Dr. Pratikno, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Phd, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Miftah Thoha serta Ketua KASN Prof. Dr. Sofian Effendi.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, walaupun konsep tradisional old public administration era Orde Baru menekankan segala urusan harus diselesaikan oleh negara sudah usang namun mengadopsi konsep administrasi publik dari Barat secara letter lux juga tidak tepat. Karena konsep administrasi ala Barat sangat berbeda dengan konteks yang di Indonesia, baik dilihat dari sisi historis maupun kultur yang ada.

“Buku karya Prof. Agus Dwiyanto ini secara lugas menyajikan inti perdebatan administrasi publik dari sisi keilmuan serta praktek empiris di Indonesia. Perkembangan ilmu dan praktek administrasi sangat terasa terutama sejak reformasi. Selain itu, kupasan mengenai gagasan privatisasi, kebijakan mendorong kompetisi, dan adopsi masif prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam sektor publik menjadikan batasan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah menjadi semakin kabur”, lanjutnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan perlunya peran pihak lain selain negara dalam implementasi administrasi publik. Perlunya pelibatan pihak lain di luar pemerintah itu guna melaksanakan pembangunan yang menjangkau semua lapisan. Anwar mencontohkan pembangunan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sejak musyawarah, perencanaan hingga eksekusi kebijakan.

“Paradigma jaman old mengatakan segala urusan harus diselesaikan oleh negara. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus maka akan terjadi stagnansi. Bahkan urusan pemerintahan tidak akan pernah selesai”, ujar Anwar Sanusi.

Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Miftah Thoha menyatakan deskripsi atau hakikat ilmu administrasi publik di Indonesia memang sulit untuk didefinisikan karena kuatnya campur tangan politik dalam ranah birokrasi.

“Kondisi di Indonesia sering menunjukan adanya pejabat politik yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya. Sehingga implementasi konsep administrasi publik seringkali rancu karena berbenturan dengan kepentingan politik penguasa,” jelasnya.

Hal ini, lanjut dia, sangat berbeda dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Menurut dia, diskursus mengenai administrasi publik telah selesai dengan adanya prinsip “When politics end, administration begin”.

“Jadi ketika perhelatan politik selesai maka selanjutnya tugas administrasi atau birokrasi yang akan melaksanakan visi politik yang diusung. Dengan demikian maka politik tidak lagi mencampuri urusan administrasi/birokrasi. Kalau di Indonesia semuanya saling berkelit kelindan dan kompleks,” jelasnya.

Buku Ilmu Administrasi Publik di Indonesia: Mencari Identitas? merupakan karya terakhir Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto yang terakhir. Sebelumnya beliau juga telah menulis buku antara lain: Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah: Catatan Kritis Seorang Akademisi, Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar, dan Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto pernah menjabat sebagai Kepala LAN RI periode 2012-2015. Almarhum juga merupakan Guru Besar Fisipol UGM yang aktif mengajar semasa hidup. (danang/budiprayitno)

Jakarta -  Pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan faktor lingkungan dan sumber daya di semua sektor. Pembangunan yang hanya mengedepankan kepentingan politik, ekonomi dan sosial semata akan mendestruksi makna dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad, Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A., PhD mengatakan, isu pembangunan berkelanjutan sudah dicanangkan pemerintah Indonesia sejak lama. Namun sejauh ini upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan belum menemukan hasil yang signifikan.

“Kalau kita bicara mainstreaming sustainable development, itu sudah ada di RPJMN. Tapi faktanya tidak semakin membaik. Kerusakan lingkungan malah semakin memburuk,” kata dia pada acara bedah buku Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan karyanya, di Ruang Serbaguna STIA LAN Jakarta, Rabu (25/4).

Oekan menuturkan, ada beberapa masalah yang menjadi penyebab belum terimplementasinya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satunya adalah komitmen politik pemerintah yang masih parsial dan tidak terintegasi. Ia menengarai hal ini disebabkan kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan daerah berjalan sendiri-sendiri.

Oekan menuturkan, ekonomi Indonesia saat ini masih mengandalkan sektor Sumber Daya Alam. Menurut dia, eksploitasi SDA saat ini dinilainya terlalu ekstraktif. Seolah-olah sektor ini merupakan kekayaan alam yang tidak akan habis.

“Istilah pembangunan berkelanjutan itu bukanlah barang baru. Fokus kita sekarang ini adalah bagaimana menggabungkan antara lingkungan dan pembangunan. Inilah pentingnya pembangunan berkelanjutan,” kata dia.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus memperhatikan aspek lingkungan dan sumber daya di semua sektor. Hal ini penting agar pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mementingkan aspek ekonomi dan sosial semata.

Sustainable Development Goals merupakan sebuah program dan komitmen negara-negara PBB untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Hanya saja ada persoalan mendasar terkait daya dukung lingkungan yang mengiringi program pembangunan  tersebut. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya para pemangku kepentingan,” kata dia.

Taufiq mengakui saat ini pekerjaan rumah dalam bidang pembangunan berkelanjutan masih banyak. Salah satunya adalah kesenjangan yang semakin melebar. Menurut dia, harus ada kesadaran baru agar pembangunan yang berjalan memiliki wawasan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Pembangunan dilakukan tidak hanya berlangsung selama 5, 10 sampai 25 tahun tapi bisa mencapai ratusan tahun. Pergulatan global sekarang adalah pergulatan yang sifatnya jangka panjang,” jelasnya.

Taufik menuturkan, LAN saat ini turut ambil bagian dalam memperbaiki program pembangunan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan memasukan tema lingkungan pada program Reform Leader Academy (RLA).

Menurut dia, relasi tema lingkungan dengan dunia birokrasi sangat paralel. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah bagaimanapun harus mendukung cara berpikir masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup. (irena/budiprayitno)

 

Jakarta - Sinergi dan kerjasama antar instansi dalam hal ketahanan nasional sangat penting  sebagai upaya untuk memperkuat wawasan kebangsaan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Lemhanas dengan Lembaga Administrasi Negara RI, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Jakarta, Senin (23/4).

“Melalui kerjasama ini diharapkan terbentuk sinergi antara Lemhanas RI dengan LAN RI, Kadin Indonesia dan IPPAT dalam mewujudkan ketahanan nasional. Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk sumber daya manusia yang ada di LAN, Kadin Indonesia dan IPPAT sehingga dapat meningkatkan peran dalam pencapaian tujuan nasional,” jelasnya.

Dalam perjanjian kerjasama ini, terdapat beberapa hal yang menjadi ruang lingkup kerjasama, yaitu: peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan calon pimpinan nasional, pelatihan dan pengembangan kompetensi, pendidikan tinggi, pertukaran SDM ahli dan pemantapan nilai2 kebangsaan, serta tukar menukar informasi dan pengkajian dan dukungan teknologi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Dia berharap, kesepakatan ini terus berlanjut dan betul-betul diimplementasikan. Apalagi LAN dan Lemhanas memiliki fokus yang sama yaitu dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan.

“Lemhanas dan LAN punya kesamaan roh, yaitu bidang Pendidikan dan Pelatihan. Kita berharap bisa terus membangun sinergi dan MoU tidak berhenti hanya sampai disini dan harus diimplementasikan. Saya harap teman-teman tim dapat merumuskan kegiatan konkrit untuk memaknai MoU pada pagi ini,” kata dia.

Gubernur Lemhanas menekankan peran kerjasama antara LAN dengan Lemhanas khususnya bidang kajian dan penelitain dan pengembangan SDM.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, Lemhanas RI dapat bekerjasama dan bersinergi dengan LAN RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing khususnya dalam bidang pengkajian dan penelitian dan pengembangan SDM yang kiranya dapat bermanfaat bagi kedua Lembaga khususnya dan Negara pada umunya,” jelasnya. (irene/choky/prayitnobudi)

Jakarta – Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pertumbuhan digital economy, artificial intelligence, big data, serta komputerisasi di semua sektor membutuhkan Aparatur Sipil Negara  (ASN) yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kondisi ini juga menuntut pola pendidikan dan pelatihan yang dilakukan ASN turut berubah sesuai dengan dinamika yang berkembang.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, perubahan yang sangat cepat di era revolusi industri 4.0 ini merupakan tantangan bagi Widyaiswara. Widyaiswara harus mampu beradaptasi dengan melakukan inovasi terhadap metode pembelajaran yang diberikan.

“Era Industri 4.0 ini ditandai dengan pergeseran banyak hal. Widyaiswara sebagai pendidik aparatur sipil negara juga harus melakukan up grade kemampuan, khususnya dalam bahan ajar dan metode penyampaian materi pembelajaran agar tidak ketinggalan jaman,” kata dia saat memberikan sambutan dalam Upacara Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kamis (19/4).

Menurut Kepala LAN, digitalisasi pemerintahan merupakan hal yang tidak mungkin kita hindari. Tuntutan pelayanan publik dan kemudahan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah untuk memperoleh layanan yang prima adalah suatu keniscayaan.

“Cara pikir kita sebagai aparatur juga harus berubah menyesuaikan perkembangan jaman. LAN pun juga mengikuti perkembangan dengan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis elektronik yang saat ini terus kita sempurnakan,” jelas dia.

Hal ini, lanjut Kepala LAN, tidak lain adalah sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang mendera semua aspek kehidupan. Apalagi tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat. Kompetisi dengan berbagai negara tidak dapat dihindarkan di era sekarang ini.

“Kita masih memiliki potensi yang tinggi untuk menciptakan  ASN berkelas dunia dengan mengombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif dan edukatif seperti e-learning, coaching, mentoring dan on the job training. Dengan sistem ini, harapan kita untuk meningkatkan kualitas ASN di Indonesia segera terwujud,” jelasnya. (choky/irene/budiprayitno)

Peserta Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama

Rabu, 18 April 2018 – Kamis, 19 April 2018

 

No

Nama

Judul Orasi

Instansi

WI ORASI DAN PENGUKUHAN

1

Dr. H. Muhammad Anwar, M.Pd

Evaluasi Program Diklat Guru Pendidikan Jasmani pada Kelompok Kerja Guru Kota Makassar.

LPMP Sulsel

2

Drs. M. Kamil, ST, MT

Analisa Pengembangan SMKN 1 Bireun dan SMKN 2 Pangkalpinang terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan.

P4TK Bidang Bangunan dan Listrik Medan

3

Dra. Tutik Purwaningsih, M.Psi

Hubungan Adversity Quotient, Kepemimpinan Visioner, dengan Kreatifitas Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Baru di Badiklat Provinsi Jawa Timur

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

4

Tri Retno Widiyanti, M.Pd

Pengaruh Perubahan Kurikulum Diklat Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Birokrasi Pemerintah

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

5

Ida Zuraida, LLM

Harmonisasi Ketentuan Pajak Nasional dengan Ketentuan Pajak Internasional

BPPK Kementerian Keuangan

6

Dr. Drs. Nanang Nugraha, SH, MH, M.Si

Analisis Efektivitas Implementasi Proyek Perubahan Diklatpim III Pola Baru Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta

BKPSDM Kabupaten Purwakarta

7

Dr. H. Deden Thosin Waskita, M.Pd

Inovasi Pelayanan Publik Perijinan Penanaman Modal Dalam Negeri di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang

BKPSDM Kab Karawang

8

Sugandi, SKM, MM, MHA

Pengaruh Kurikulum Diklatpim IV Pola Baru, Kompetensi Widyaiswara, Sarana dan Prasarana, Terhadap Kepuasan dan Komitmen Peserta Diklatpim Tingkat IV di Badan Diklat Kabupaten Sukabumi

BKPSDM Kab Sukabumi

9

Dr. Ir. Amir Wardhana, M.For.Sc

Kajian Implementasi Kebijakan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

Kementerian LHK

10

Dr. Pontas Sinaga, MM

Optimalisasi Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Penerapan Nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan

LIPI

WI PENGUKUHAN

11

Endang Prabandari, M.Pd

 

P4TK PERTANIAN CIANJUR

12

Dr. Ir. Sahirman, MP

 

P4TK PERTANIAN CIANJUR

13

Drs. Faris Ihsan, M.Si

 

BKPSDM Prov. NTB

14

H. Abdul Aziz, SH, MH

 

BKPSDM Prov. NTB

15

Drs. Tata Zakaria, M.Si

 

BKPSDM Prov. Banten

16

Dr. Madrikan, M.Si

 

LPMP Jatim

17

Drs. Muhammad Abduh Makka, M.Si.

 

LPMP Sulsel

18

Ir. Eva Manjas, MP

 

BKPSDM Prov. Sumbar

 

 

 

Jakarta - Peserta pelatihan dasar (Latsar) CPNS tahun 2018 di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Gelombang Pertama diminta untuk menjalani latsar dengan seksama dan mengambil pelajaran berharga selama proses penyelenggaraan latsar. Pesan ini disampaikan Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Pembukaan Latsar CPNS Gelombang 1 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta, Selasa (17/4).

“Peserta diharapkan betul-betul menjalani latsar dengan seksama dan mengambil lesson learned dari penyelenggaraan latsar ini. Penyelenggara pun harus punya sensitifitas yang tinggi terhadap isu-isu kekinian sehingga menjadi nilai-nilai baru yang diberikan dalam latsar,” kata dia.

Kepala LAN juga berharap nilai-nilai dasar ANEKA, yaitu akuntabilitas; nasionalisme; etika publik; komitmen mutu dan anti korupsi akan menjadi acuan dan pondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten untuk menyambut cita-cita ASN berkelas dunia pada tahun 2045.

“Dalam beberapa tahun ini LAN mencoba merumuskan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN yang disebut ANEKA. Nilai-nilai dasar ANEKA adalah nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas keseharian nantinya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala LAN juga meminta kepada peserta, penyelenggara serta fasilitator untuk menjalankan proses Latsar ini dengan sebaik-baiknya dan memastikan penyelenggaraan berjalan dengan standar yang baik  di semua instansi.

“CPNS saat ini patut bersyukur karena menjadi calon pegawai negeri sipil pada era sekarang. Kultur, sistem, kebijakan yang sekarang dikembangkan sudah jauh lebih baik daripada dulu. Sekarang eranya sangat berbeda,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Dr. Muhammad Idris, M.Si menambahkan bahwa terdapat beberapa agenda dalam penyelenggaraan Latsar pada tahun 2018 ini sesuai dengan PerkaLAN No. 25 Tahun 2017. Agenda itu termuat dalam kurikulum pembentukan karakter CPNS dan penguatan kompetensi teknis bidang masing-masing,  yaitu agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda Kedudukan PNS dalam NKRI dan agenda habituasi melalui metode pembelajaran yang variatif dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Metode pelatihan dasar untuk golongan III ini telah menggunakan pendekatan expressional learning, dengan memanfaatkan metode dan strategi pembelajaran yang variatif, seperti pembekalan materi, diskusi kelompok, pemutaran film pendek, simulasi dan ilustrasi dari sejumlah aktifitas belajar serta studi kasus yang telah dirancang di dalam kelas-kelas pembelajaran nantinya,” jelasnya.

Untuk diketahui Pelatihan Dasar Gelombang Pertama yang diselenggarakan LAN kali ini terdapat 200 peserta dari 7 (tujuh) instansi yang dibagi ke dalam 5 (lima) angkatan. Peserta berasal dari LAPAN, BKPM, ANRI, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lampung Selatan dan LAN. (irena/choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif hanya bisa dihasilkan apabila didasari oleh data dan fakta yang terverifikasi dan memadai.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada data dukung yang kuat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan.

“Banyaknya kebijakan publik yang menyisakan berbagai persoalan pada dasarnya karena dalam proses penyusunannya tidak didasarkan pada evidence base yang kuat,” kata dia saat memberikan sambutan “Pelatihan Calon Analis Kebijakan”, di Ruang Serba Guna Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Kamis (19/4).

Menurut Kepala LAN, penggunaan data dan fakta (evidence base) yang relevan dalam pengambilan kebijakan merupakan salah satu prasyarat dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Salah satu dasar yang bisa digunakan dalam proses pengambilan kebijakan adalah hasil penelitian.

“Permasalahan yang muncul dalam kebijakan yang sering kali kita hadapi adalah kebijakan umumnya hanya dirumuskan oleh perumus kebijakan yang berasal dari bidang hukum saja. Sehingga konten dan pertimbangan terhadap kepentingan publik menjadi terabaikan,” ujarnya.

Menurut Kepala LAN, pada posisi inilah para analis kebijakan harus mampu memainkan peran dengan menyodorkan alternatif pilihan kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Alternatif pilihan kebijakan yang disodorkan pun harus didasarkan pada kajian ilmiah dan data dukung di lapangan.

Lembaga Administrasi Negara, lanjut Kepala, terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas kebijakan di Indonesia. Salah satunya dengan mendidik dan melatih para analis kebijakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing di setiap instansi pemerintah. Keseriusan Lembaga Administrasi Negara memperbaiki kualitas kebijakan tidak hanya menyelenggarakan pelatihan calon analis kebijakan tetapi juga memperjuangkan analis kebijakan menjadi sebuah profesi yang memiliki standar kompetensi.

“Kita juga sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang analis kebijakan. Ke depan jabatan fungsional analis kebijakan menjadi jabatan fungsional yang pretisius dengan ditunjang standar kompetensi yang diakui secara nasional yang dibuktikan dengan sertificate of competence di bidang analis kebijakan,” jelas dia. (choky/budiprayitno)