Denpasar  – Global megatrends yang ditandai dengan pertumbuhan teknologi, perubahan iklim, pergeseran kekuatan ekonomi, hingga urbanisasi tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi & pola interaksi masyarakat namun juga bagaimana pemerintahan, pelayanan publik, kelembagaan serta sektor publik dikelola.

“Perubahan besar di lingkungan global seperti teknologi, revolusi industri 4.0, perang ekonomi negara-negara besar, perubahan iklim, dan demografi yang dikenal dengan istilah global megatrends telah menimbulkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam banyak aspek,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam pembukaan Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Conference 2018 yang bertema "Public Administration in Managing Global Megatrends: People, Public Services, Institution and Ethics”, di Sofitel Nusa Dua, Bali, Senin (17/9).

Menurut Kepala LAN, berbagai gejolak dan volatilitas di era global megatrends harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

“Melalui konferensi ini, saya berharap kita dapat berbagi pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman kita dalam bagaimana administrasi publik, sumber daya manusia, layanan publik, lembaga dan etika bertransformasi menghadapi global megatrends,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin berharap EROPA Conference 2018 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) mampu memberikan kontribusi bagi semua negara yang hadir mewakili.

“Saya berharap pertemuan EROPA ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam diskusi global megatrends yang sedang berkembang saat ini,” jelasnya.

Konferensi EROPA ini diikuti oleh 350 orang yang berasal dari berbagai negara antara lain Indonesia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Thailand, Iran, Nepal, Brunei Darussalam, Malaysia, Australia, Liberia, Kamboja dan Afrika Selatan ini akan mempresentasikan 70 karya dari 4 sub tema di mana 27 makalah berasal dari Indonesia. (humas)

 

Bali – Perbaikan terhadap kualitas sumber daya aparatur sipil negara menjadi faktor kunci dalam menghadapi era Global Megatrends. Selain itu, inovasi di sektor pelayanan publik menjadi upaya lain untuk mengantisiasi perubahan global tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, akan memprioritaskan perbaikan kualitas aparatur sipil negara untuk mengimbangi kecanggihan teknologi sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan global.

“ASN ke depan akan kami benahi dengan meningkatkan kualitas mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas,” kata dia usai memberikan pidatao pembukaan EROPA Conference 2018, di Nusa Dua, Bali, Senin (17/9).

Syafruddin menyadari kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk menunjang kualitas layanan publik. Selain diklat, hal lain yang juga dilakukan adalah melalui pertukaran sumber daya aparatur antar lembaga pemerintah dan non pemerintah maupun kerjasama dalam dan luar negeri.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan perubahan global yang saat ini terjadi telah menyebabkan dampak terhadap semua sektor. Tidak hanya berimbas kepada lembaga pemerintahan namun juga sektor swasta. Semua pihak pada akhirnya dituntut mengubah cara mereka melakukan bisnis, termasuk membangun strategi dalam menghadapi global megatrends.

“Selain kecanggihan teknologi yang berkembang pesat, perubahan besar global saat ini juga terkait dengan revolusi industri 4.0, perang ekonomi negara besar perubahan iklim, dan perubahan demografi. Untuk itu kita pelu melakukan inovasi sektor publik agar mampu menghadapi global megatrends,” kata dia. (Humas)

 

Jakarta – Sebagai alat komunikasi kedinasan yang resmi dalam menjalanakan tugas dan fungsi, naskah dinas merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan PNS. Oleh karena itu, kemampuan menyusun naskah dinas sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku mutlak dimiliki setiap pegawai instansi pemerintah.

“Banyak dari kita masih menganggap urusan naskah dinas sebagai hal yang sepele. Namun, nyatanya masih banyak yang kebingungan saat harus menyusun surat dinas,” kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol, Reni Suzana, MPAA, dalam sambutannya di acara Diskusi Terbatas tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan LAN, di Ruang Kelas A Gedung A kantor LAN Veteran, Rabu (15/8).

Acara yang dihadiri oleh Kepala Bagian Administrasi dan perwakilan dari seluruh unit kerja LAN ini mengagendakan dua hal penting, yaitu sosialisasi Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas bagi PNS di Lingkungan LAN, dan juga sebagai entry meeting untuk persiapan Pengawasan Kearsipan Internal LAN.

Reny mengatakan, dengan adanya sosialisasi melalui kegiatan Diskusi Terbatas ini diharapkan kesalahan dalam penyusunan naskah dan surat dinas tidak lagi terulang. Menurut dia, dalam penyusunan naskah dinas menurut Perka LAN No. 6 Tahun 2018 ada beberapa perubahan, antara lain : tentang posisi logo instansi pada naskah dinas internal, perbedaan tata cara penulisan nama jabatan pada tembusan surat dan penerima surat, serta menegaskan kembali bahwa dalam menandatangani surat dinas tidak perlu menyertakan gelar dan NIP.

Sementara itu, Kabag Arsip dan Protokol Al Zuhruf mengatakan, tiap instansi pemerintah memiliki aturan Tata Naskah Dinas yang mungkin berbeda. Namun, Perka LAN No. 6 Tahun 2018 ini berlaku untuk lingkungan internal LAN.

“Sehingga saya berharap agar dijadikan pedoman dalam penulisan tata naskah dinas,” kata dia.

Pengawasan Kearsipan Internal

Selain sosialisasi, acara itu juga dilanjutkan dengan entry meeting persiapan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan LAN. Pengawasan internal ini sebagai persiapan untuk pengawasan eksternal oleh ANRI yang rencananya akan diadakan pada tahun 2019 mendatang. Pengawasan internal ini dalam rangka penegakan Peraturan Undang-Undang Bidang Kearsipan.

Akan ada Tim Pengawasan Kearsipan Internal untuk tiap unit kerja di LAN. Mereka akan membantu dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan tiap unit. Rencananya, pengawasan kearsipan internal ini akan dimulai pada bulan September.

“Karena sekarang ANRI tidak mau lagi menerima arsip kacau. Mulai sekarang arsip yang diserahkan harus sudah siap dan utuh. Selama ini Bagian Protokol dan Arsip yang merapikan arsip-arsip dari unit kerja. Yang seperti itu sudah tidak diizinkan lagi oleh ANRI,” kata Arsiparis Madya Mindawati.

Hasil Pengawasan Kearsipan Internal akan menjadi bahan penilaian dan sumber data pembanding saat diadakannya Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh ANRI nantinya. Dengan adanya kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal ini, diharapkan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan LAN dapat lebih rapi dan terstruktur sehingga mampu meraih penghargaan dari ANRI. Rencananya, LAN akan tetap melakukan pembinaan kearsipan internal secara kontinyu agar kualitas pengelolaan arsip di lingkungan LAN dapat terus terjaga. (ima/budiprayitno)

 

 

 

 

 

 

Jakarta - Menyambut era revolusi industri 4.0, para penyelenggara negara harus meningkatkan kompetensi serta kemampuannya guna bersaing dengan negara lain. Di era revolusi industri 4.0 ini semuanya sudah menggunakan teknologi tingkat tinggi, super komputer, otomasi, dan kecerdasan buatan yang membawa perubahan besar dalam tatan dunia. Tantangan ini harus disadari dan dipahami bersama, terutama bagi aparatur sipil negara agar mampu menghadapi tantangan tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam penutupan orasi ilmiah sekaligus pengukuhan Widyaiswara ahli utama di aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Rabu (15/8) Jakarta.

“Dalam hal peningkatan kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara terus menerus melakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan latihan (diklat) bagi aparatur  di negeri ini. Kami juga terus mendorong Pusat Pendidikan dan Pengembangan Diklat (P3D) untuk bertransformasi dari diklat konvensional menjadi diklat berbasis human capital management melalui ASN Coorporate University,” tegasnya.

Dari sisi pengajar, lanjut dia, LAN terus mendorong widyaiswara yang merupakan garda terdepan dalam upaya mendidik aparatur sipil negara untuk terus memberikan peran yang lebih.

“Tidak hanya mengajar dan melatih tetapi juga mampu menginspirasi peserta didik dalam rangka mewujudkan ASN berkelas dunia,” kata dia.

Menurut Kepala LAN, sebagai pencetak kader-kader ASN yang berkelas dunia, Widyaiswara juga harus mendidik ASN yang memiliki kompetensi sebagai pelayan publik sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas sebagai aparatur sipil negara.

“Karena kemajuan sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas aparatur sipilnya. Oleh karena itu diklat menjadi kawah candra dimuka untuk menciptakan ASN yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata dia.

Saat mengukuhkan Widyaiswara Ahli Utama, Kepala LAN Adi Suryanto berpesan kepada para Widyaiswara Utama untuk terus mendorong peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kemampuan ini yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan model pembelajaran baru melalui e-learning yang saat ini tengah dikembangkan LAN. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta -  Sebanyak 35 peserta Diklat Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XII Lembaga Administrasi Negara berkunjung ke Kantor Staf Presiden untuk memaparkan hasil diklat tentang Manajemen Sungai Terpadu dengan mengambil contoh kasus Manajemen Sungai Citarum dan Ciliwung.

Para peserta Diklat RLA yang dipimpin Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional LAN DR. Basseng diterima langsung oleh Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekologi, Sosial dan Budaya Strategis KSP Yanuar Nugroho, di Kantor Staf Presiden, Selasa (4/9). Dalam diskusi itu, para peserta RLA menawarkan program manajemen sungai dengan tema “One River One Management”.

Peserta Diklat RLA Bayu Aji memaparkan, pemilihan tema Manajemen Sungai didasari karena banyaknya sungai di Indonesia yang tercemar dengan kualitas air yang sangat buruk.

Bayu Aji mencontohkan kondisi Sungai Citarum yang saat ini dikenal sebagi sungai terkotor dengan banyak sampah. Padahal Sungai Citarum merupakan sumber air minum untuk penduduk Jakarta dan Jawa Barat.

Selain Sungai Citarum, Bayu Aji juga memaparkan kondisi Sungai Ciliwung yang terkenal dengan banjir tahunannya dan padatnya pemukiman di bantaran sungai.

“Persoalan tata kelola sungai ini tidak bisa dianggap sepele. Hampir sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sungai. Terlebih lagi masyarakat menggunakan sungai untuk dijadikan sumber air minum,” jelasnya.

Menurut Bayu Aji, ada berbagai penyebab yang mengakibatkan tata kelola sungai amburadul, di antaranya disintegrasi kebijakan, belum tersedianya satu data yang valid dan akurat, kurangnya peran serta masyarakat, serta kurangnya penegakan hukum.

“Dalam konsep One River One Management, kami mengusulkan adanya satu data yang valid dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu perlu ada satu perencanaan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Hal yang tak kalah penting adalah penegakan hukum dan sinergitas antar pemangku kepentingan,” paparnya.

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekologi, Sosial dan Budaya Strategis, Yanuar Nugroho sangat mengapresiasi dan menyambut baik ide yang digagas peserta Diklat RLA dan akan mempertemukan beberapa wakil peserta dengan tim nasional untuk berdiskusi, memperbaiki dan menindaklanjuti gagasan yang disampaikan. (adi setyono/budiprayitno)

 

 

 

 

 

 

Jakarta - Memasuki era revolusi industri 4.0 saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk dapat  mengejar ketertinggalan kompetensi aparatur sipil negara dengan negara-negara lain. Sebagai gambaran saat ini dari 4,5 juta pegawai ASN setidaknya 46%-nya hanya lulusan SMA, SMP bahkan masih terdapat pegawai yang tidak bisa baca tulis. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik agar profil aparatur kita menjadi semakin berkualitas.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, kondisi riil profil kompetensi PNS di Indonesia yang masih minim itu menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam rangka mengembangkan ASN di Indonesia.

“Keluarnya Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, saya harapkan menjadi pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS tingkat nasional," jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara  “Sosialisasi Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN,” di Auditorium Prof.Dr.Agus Dwiyanto,MPA, kantor LAN Veteran, Jakarta, Selasa (4/9).

Adi Suryanto mengatakan, keluarnya Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2018 diyakini akan mengubah perspektif pengembangan pegawai di Indonesia. Menurutnya, pegawai harus dipandang sebagai aset organisasi yang harus ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya.    

“Jadi ketika ada tambahan biaya untuk pengembangan kompetensi ASN jangan dianggap pemborosan anggaran.  Semoga keluarnya peraturan ini menjadi tonggak awal sinergitas instansi dalam mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi berkelas dunia,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga menyinggung kemajuan teknologi 4.0 yang harus dimanfaatkan oleh seluruh aparatur birokrasi. Dengan kondisi sebanyak 737 lembaga diklat di seluruh Indonesia yang masih belum terintegrasi, menurut dia, pembangunan Big Data yang dapat diakses oleh seluruh ASN sangat penting untuk dilakukan.

“Karena hal ini menjadi solusi praktis bagi minimnya anggaran pengembangan pegawai yang dimiliki instansi. Di samping itu, sinergitas dan jejaring yang kuat menjadi kunci penting dalam menjamin keberhasilan kebijakan pengembangan ASN,” pungkasnya. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta  - Sungai memiliki peran penting dan strategis. Selain sebagai sumber kehidupan, sungai berperan penting sebagai elemen pembentuk peradaban manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa berbagai peradaban besar muncul dan berkembang di sepanjang aliran sungai.

Hal itu mendorong Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, Lembaga Administrasi Negara mengangkat tema “Penataan Daerah Aliran Sungai” sebagai tema Kampanye Aksi Pelatihan Reform Leader Academy di Gedung Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Rabu (5/9).

Dalam kesempatan itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pemilihan isu penataan daerah aliran sungai dilandasi keprihatinan atas kerusakan akibat daya dukung lingkungan yang sudah lagi tidak memadai.

“Seiring dengan perkembangan jaman, kondisi daerah aliran sungai semakin tergerus akibat banyak manusia yang tinggal di sekitar aliran sungai, penataan kota yang tidak sesuai, kemajuan industri yang tidak dibarengi dengan pengelolaan limbah yang baik, serta deforestasi yang menyebabkan berbagai kerusakan dan bencana,” jelasnya.

Berbagai problematika di daerah aliran sungai itu, lanjut Kepala LAN, menyebabkan tata kelolanya harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara lintas sektoral. Pengelolaan sungai tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi juga harus terintegrasi.

“Pengelolaan sungai termasuk salah satu isu yang harus dikelola secara lintas sektoral dan memerlukan terobosan berupa kebijakan nasional yang solutif. Diklat RLA ini menjadi sinyal penting karena memberikan solusi alternatif tersebut,” jelasnya.

Kepala LAN mengatakan pengelolaan secara lintas sektoral diperlukan karena sejak era otonomi daerah, pembagian kewenangan yang tegas antar wilayah menyebabkan masing-masing daerah, baik kabupaten/kota yang terkena aliran sungai diam saja ketika ada persoalan.

“Karena merasa itu bukan kewenangannya dan menunggu pusat menangani masalah. Saya rasa bukan seperti itu juga cara kita menerjemahkan pengelolaan sebuah resources,” jelasnya.

Pada Kampanye Aksi RLA ini sejumlah narasumber yang hadir antara lain : Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Kadis Lingkungan Hidup Jabar Dr. Ir. Prima Mayaningtyas, Asisten Biro Pembangunan DKI Yusmana Faisal, M.Si, Pakar Sungai IPB Prof. Hadi Susilo Arifin dan Deputi Inovasi Administrasi Negara Dr. Tri Widodo, SH, MA. (irena/budiprayitno)

 

Jakarta – Sebanyak 199 peserta telah selesai mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan I sampai V yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa LAN berkomitmen untuk menjaga kualitas aparatur birokrasi melalui penetapan standar yang tinggi dalam Latsar CPNS ini

“Latsar saat ini memungkinkan peserta untuk ditunda kelulusannya, sebagai upaya kita untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Ada standar nilai yang harus mereka penuhi,” katanya saat memberikan sambutan pada Upacara Pelepasan Peserta Pelatihan Dasar CPNS, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Kamis (6/9). Pelatihan Dasar itu diikuti lima Angkatan yang terdiri dari berbagai instansi seperti LAPAN, BKPM, ANRI, LAN serta Kabupaten Musi Banyu Asin.

Secara garis besar, lanjut Kepala LAN, ada beberapa komponen yang menentukan lulus tidaknya seorang peserta latsar. Secara persentase, penilaian dilakukan dalam beberapa bagian. Penilaian akademik berbobot 20 persen, penilaian rancangan aktualisasi 20 persen, penilaian pelaksanaan aktualisasi 30 persen, penilaian sikap dan perilaku 10 persen, dan penilaian penguatan kompetensi bidang 20 persen.

“Semua komponen penilaian itu memegang peran penting. Jadi tidak ada yang bisa disepelekan karena saling mempengaruhi,” jelasnya.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menekankan bahwa upaya membentuk birokrasi yang profesional harus ditanamkan sejak dini. Instansi juga harus bergerak cepat ketika menilai ada CPNS yang berpotensi menjadi masalah bagi organisasi.

“Deteksi dini terhadap CPNS yang bermasalah harus dilakukan sebelum orang-orang yang bermasalah menjadi beban dan penyakit organisasi. Potong sejak awal daripada 10 atau 20 tahun ke depan menjadi masalah,” tegasnya. (budiprayitno)

 

Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si melantik sejumlah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Lembaga Administrasi Negara menyusul adanya kekosongan jabatan karena dinamika yang berkembang dalam tubuh organisasi.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain : Kepala Biro Umum M. Yusuf Gunawan, S.IP, ME; Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Drs. Seno Hartono, DESS; Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dr. Hary Supriyadi, SH, MA.

Kepala LAN mengatakan, para pejabat yang dilantik ini adalah hasil seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi jabatan yang lowong.

“Para pejabat yang dilantik hari ini adalah mereka yang telah melalui berbagai tahapan uji kompetensi dan kualifikasi. Jadi mereka dipilih berdasarkan rekomendasi tim panitia seleksi dan berdasarkan obyektifitas. Ada satu dari pelamar luar yang lolos yakni Dr. Hary Supriyadi yang merupakan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Banjar yang ikut seleksi dan terpilih sebagai Kapus PKDOD. Saya ucapkan selamat bergabung dengan LAN,” urainya saat memberikan sambutan di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Senin (27/8).

Lebih lanjut Kepala LAN mengatakan bahwa proses seleksi terbuka untuk jabatan yang lowong di lingkungan LAN ini sangat menarik untuk dicermati, karena banyak sekali pelamar dari luar yang mengikuti proses seleksi untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut.

“Hal ini menjadi penanda bahwa posisi jabatan pimpinan tinggi di LAN semakin kompetitif. Siapa yang punya kompetensi, berhak untuk menduduki posisi itu.” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga berharap kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk segera bekerja dan melakukan adaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya yang baru. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah mengawal proses reformasi birokrasi substantif di internal LAN.

“Saya ucapkan selamat bergabung dan bekerja cepat untuk membangun kinerja organisasi,” pungkasnya. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus berkomitmen melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk menjawab tantangan jaman dalam upaya pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara pembukaan puncak peringatan HUT LAN yang Ke-61 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Jakarta, Senin (6/8).

”Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus berikhtiar mencari terobosan guna menjawab berbagai tantangan jaman untuk melahirkan sejumlah agenda-agenda perubahan di bidang pengembangan kompetensi ASN,” kata dia.

Adi Suryanto mengatakan, sejumlah langkah strategis telah ditempuh LAN dalam pengembangan kapasitas ASN dengan digagasnya konsep ASN Corporate University.

“Konsep ini diawali dari pemikiran bahwa saat ini kita memiliki kurang lebih 737 lembaga diklat yang tersebar di seluruh instansi pemerintah baik daerah maupun pusat. Namun lembaga diklat itu tidak terintegrasi sebagai suatu kekuatan yang luar biasa sehingga perlu direformulasi ulang,” jelasnya.

Adi Suryanto juga mengajak seluruh pegawai LAN untuk bersama-sama meningkatkan komitmen, dedikasi dan semangat dalam mengabdi dan mendedikasikan diri demi kemajuan bangsa dan negara.

“Usia 61 tahun merupakan usia yang cukup matang bagi perjalanan sebuah institusi pemerintah. LAN telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dengan berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi. Semakin hari tantangannnya semakin luar biasa,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh mitra kerja, pegawai, widyaiswara, analis kebijakan serta seluruh Kementerian, Lembaga dan Daerah atas dedikasinya untuk bersama-sama mengembangkan penguatan kapasitas ASN melalui beberapa penghargaan, yaitu: Penganugerahan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

“Apresiasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang kita undang secara khusus karena LAN punya pertimbangan khusus untuk memberikan penghargaan atas dedikasi dan perhatiannya yang luar biasa terhadap upaya pengembangan kompetensi ASN. Keduanya juga sebagai alumni terbaik diklatpim. Terima kasih atas progress pengelolaan BPSDM di jatim yang semakin baik. Mudah-mudahan pemikiran karyanya bisa ditularkan,” jelasnya.

Selain itu LAN juga memberikan penghargaan kepada  Widyaiswara Terbaik, pemenang Inovasi Administrasi Negara (INAGARA), Penganugerahan Analis Kebijakan Untuk Indonesia (AKUI) Award, Penganugerahan Lembaga Diklat Terbaik dengan tema Techno Training Center, mahasiswa STIA LAN terbaik untuk program sarjana dan magister dan unit kerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, teknologi informasi dan media sosial. Penganugerahan tersebut merupakan puncak dari seluruh rangkaian acara peringatan HUT Ke-61 LAN. (irena/budiprayitno)