Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto melakukan pelantikan terhadap sejumlah Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan LAN, Senin (14/1), di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA.

Pelantikan terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah lanjutan dari proses restrukturisasi yang dilakukan LAN. Menurut dia, kompleksitas masalah dan tantangan yang dihadapi dunia birokrasi membuat LAN harus melakukan reposisi terhadap peran dan fungsinya.

“Perubahan kelembagaan LAN ini merupakan respon positif terhadap penambahan tugas dan fungsi LAN sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dengan demikian kita harus menyesuaikan visi, misi dan strategi kedepan sesuai dengan perubahan tersebut,” ungkapnya.

Menurut Adi Suryanto, perubahan tugas dan fungsi LAN itu pada akhirnya juga turut mengubah nomenklatur hingga ke tingkat Kedeputian. Kepala LAN mencontohkan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN Jatinangor yang berubah menjadi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (P4KASN).

“Ke depan P4KASN Jatinangor diberikan tugas khusus dalam pemetaan dan assessment pegawai negeri sipil. Jadi sudah tidak ada lagi istilah LAN Perwakilan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Adi Suryanto berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan dan bekerja dengan struktur yang baru. Terkait posisi jabatan tinggi pratama yang masih menyisakan empat lowong, Adi menambahkan akan dilakukan  proses seleksi terbuka untuk mengisi posisi tersebut.

“Untuk jabatan yang masih kosong, nanti akan kita lakukan open bidding. Sementara untuk jabatan administrator dan pengawas  akan kita lakukan pelantikan secepatnya agar kita semua bisa bekerja,” pungkasnya. (choky/budi prayitno)

 

                                                 Daftar Nama Pejabat yang dilantik :

No.

Nama

Jabatan Baru

1.

Dr. Muhammad Taufiq, DEA

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

2.

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

3.

Dra. Elly Fatimah, M.Si

Inspektur

4.

Dra. Reni Suzana, MPPM

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

5.

M. Yusuf Gunawan Idris, S.IP.,ME

Kepala Biro SDM dan Umum

6.

Erna Irawati, S.Sos.,M.Pol.Adm

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

7.

Drs. Riyadi., M.Si

Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara

8.

Dr. Hary Supriadi., SH, MA

Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN

9.

Drs. Seno Hartono, DESS

Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN

10.

Dr. Muhammad Firdaus, MBA

Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi

11.

Erfi Muthmainah, SS, MA

Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

12.

Dra. Army Winarti, M.Si

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN

13.

Dr. Muhammad Aswad., M.Si

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN

14.

Dr. Basseng. M.Ed

Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN

15.

Hari Nugraha, SE. MPM

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN

16.

Dr. Andi Taufik, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan

17.

Dr. Mariman Darto, SE, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

18.

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara.

 

Jakarta - Salah satu Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membuat negara hadir melalui pelayanan publik yang lebih professional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hingga kini hal itu masih belum terwujud karena masih ada persoalan dalam distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kunci utama berjalannya pelayanan publik.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, problematika distribusi ASN yang terpusat di kota besar mengakibatkan pelayanan publik yang diterima masyarakat tidak merata. Padahal, dalam kondisi apapun hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Negara pada intinya harus hadir di manapun warga negaranya membutuhkan. Apalagi setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian  juga dengan pelayanan publik,” kata dia saat menyampaikan paparan pembuka di acara “Diskusi Terbatas : Strategi Optimalisasi Jabatan Fungsional Tertentu di Pemerintah Pusat dan Daerah”, bertempat di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Jumat (19/10).

Menurut Taufiq, alpanya pelayanan publik itu salah satunya karena distribusi dan komposisi PNS di Indonesia yang didominasi oleh jabatan fungsional umum. Padahal untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh daerah, sangat diperlukan pegawai yang memiliki keahlian khusus, seperti tenaga medis, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Selain dominannya populasi jabatan fungsional umum, masalah distribusi pegawai juga mengakibatkan sebaran jabatan fungsional tertentu dengan keahlian tidak merata. Bahkan terjadi kesenjangan antar daerah terkait jumlah jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini tentunya ikut memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan,” jelasnya.

Meski begitu, Taufik tidak menafikan bahwa masalah distribusi pegawai bukan satu-satunya penyebab kesenjangan sebaran jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Adanya tren urbanisasi pelayanan di mana tenaga professional dalam pelayanan cenderung memilih tinggal di kota ikut menyumbang masalah besarnya kesenjangan pelayanan di perkotaan dan pedesaan.

“Banyak para pegawai yang kemudian memilih daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur lebih maju. Daerah-daerah yang dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih tertinggal, umumnya pemerintah daerahnya kesulitan menarik minat para calon JFT untuk mendaftar. Bila mengikuti mekanisme pasar tenaga kerja yang umum seperti ini tanpa ada strategi distribusi pegawai, tentunya kondisi kesenjangan pegawai dan kualitas pelayanan akan semakin besar dan berlangsung terus menerus,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, saat ini posisi JFT masih dipandang kurang menarik karena berbagai alasan. Misalnya karena prosedur kenaikan pangkat yang lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan JFU dan Jabatan Struktural.

“Karena bagi JFT, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengumpulkan angka kredit, ditambah persyaratan lainnya. Untuk para JFT di daerah yang lumayan jauh atau berada di remote area, akan lebih kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat dibandingkan dengan JFT di daerah yang infrastrukturnya sudah established,” katanya.

Skenario yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, kata Taufik, yaitu melalui tour of duty untuk perpindahan pegawai dari satu jenis profesi ke profesi lainnya. Ini dimaksudkan untuk mengalihkan para pegawai dari posisi JFU ke JFT keahlian dan keterampilan yang mendukung perbaikan pelayanan di daerah.

Dalam prosesnya nanti tetap akan ada penentuan kriterianya mulai dari tes kompetensi hingga menyusun program pengembangan kompetensi yang akan mampu mengubah keahlian yang sifatnya umum dari para JFU tersebut menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh JFT.

Bukan hanya sekadar mengalihkan JFU menjadi JFT, tapi dalam pengelolaannya juga diadakan pemilahan antara JFT utama yang akan menggerakkan perbaikan pelayanan dasar dengan JFT yang sifatnya pendukung atau penunjang. (ima/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Upaya pemerintah untuk meratakan pelayanan publik yang berkualitas hingga ke seluruh pelosok tanah air dilakukan salah satunya dengan mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik di daerah-daerah. Namun, dalam prosesnya, masih banyak ditemukan hambatan karena banyaknya ketidakjelasan dan keraguan soal proses berinovasi. Bila tidak dibahas bersama, hal ini tentu akan menyulitkan proses ke depan dalam menjalankan program maupun kebijakan.

“Inovasi dalam sektor publik sendiri ranahnya sangat luas. Maka kalau kita bicara isunya, tentu jumlahnya sangatlah banyak. Namun, untuk diskusi kali ini kami akan mengangkat tiga isu yang kami rasa penting,” kata Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo saat membuka acara Seminar Nasional bertema “Isu Aktual Inovasi Sektor Publik”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Senin (19/11).

Seminar ini mengangkat tiga isu yang masih berkaitan dengan inovasi sektor publik. Tiga isu tersebut kemudian dikemas dalam tema-tema diskusi yang berbeda. Tema Grand Design Jabatan Fungsional untuk membahas isu pengembangan serta penguatan Jabatan Fungsional dalam struktur birokrasi di Indonesia, tema Model Inovasi Berbasis Gender yang mengupas posisi serta peran perempuan dalam pembangunan nasional untuk mendukung program ekonomi kreatif pada tingkat lokal, serta tema Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan untuk membahas strategi dalam membangun kesinambungan inovasi.

“Latar belakang pemilihan tiga isu ini adalah karena dalam pandangan kami, ketiganya masih cukup terpinggirkan. Artinya, masih belum banyak yang menaruh perhatian pada ketiga isu ini. Akibatnya, permasalahan yang ditimbulkannya dari dulu hingga sekarang tidak juga berubah,” kata dia.

Tri Widodo menjelaskan secara singkat permasalahan dalam tiap-tiap isu seperti misalnya posisi Jabatan Fungsional yang hingga sekarang masih tidak banyak peminatnya di kalangan PNS.

“Kapan Jabatan Fungsional ini bisa berhenti dilihat sebagai kasta rendah? Kapan mereka bisa memberi kontribusi yang tinggi dan diakui kinerjanya seperti Jabatan Pimpinan Tinggi? Kita tentu tidak ingin melanggengkan kondisi semacam ini,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi tema diskusi adalah permasalahan gender. Tri Widodo mengatakan, sudah sejak lama gerakan feminism dan bahkan emansipasi wanita berkumandang. Bahkan, sudah ada Peraturan tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya sudah mencantumkan tentang penyetaraan gender. Meski demikian, kata dia, ternyata masih banyak kebijakan-kebijakan afirmatif terkait dengan posisi wanita dalam partai politik, lembaga legislatif, maupun dalam jabatan-jabatan publik yang sampai saat ini belum mencapai kondisi ideal  yang diharapkan.

Terkait dengan isu akselerasi inovasi, LAN mendapati bahwa meskipun inovasi sekarang sudah berkembang pesat da nada banyak jumlah karya inovasi yang dihasilkan, tapi ternyata budaya berinovasi masih belum terbentuk hingga sekarang.

“Semua ini mengindikasikan bahwa ada yang masih keliru dalam pengelolaan kita terhadap isu-isu tadi.  Sehingga membutuhkan perhatian lebih serius dari para pemangku kepentingan agar bersama-sama dicari solusi yang terbaik,” pungkasnya. (Ima/budiprayitno)

 

 

 

 

 

 

Jakarta - Alumni peserta latihan kepemimpinan harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mengelola perubahan di instansinya. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk mengomunikasikan berbagai kebijakan di instansinya.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan upacara pelepasan peserta penyetaraan alumni Reform Leader Academy dan Latihan Kepemimpinan Tk. II dan III Angkatan XVII, di Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Jumat (30/11).

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, seorang pemimpin juga dituntut untuk mampu meyakinkan berbagai pihak atas perubahan yang ia buat. Karena itu dibutuhkan pengalaman kepemimpinan (experience of leadership) yang kuat untuk melakukannya.

“Tidak hanya itu, seorang pemimpin perubahan juga harus memiliki strategi komunikasi yang efektif dalam rangka mendukung kebijakan yang akan dikeluarkannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Adi Suryanto, LAN merupakan kawah candradimuka bagi para pemimpin untuk menghasilkan perubahan di instansi masing-masing ke arah yang lebih baik.

“Sebagai indikasi keberhasilan dari sebuah pelatihan adalah kemampuan alumni peserta diklat untuk membawa instnsinya ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya. (choky/budiprayitno)

 

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si menegaskan perlunya pemerataan terhadap pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Pemerataan pengembangan kompetensi ini diperlukan untuk membentuk aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdaya saing.

“Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sangat diperlukan agar birokrasi kita semakin profesional dan mampu menghadapi kompleksitas persoalan,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah,” di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Selasa (4/12).

Menurut Kepala LAN Adi Suryanto, pemerataan dalam hal pengembangan kompetensi aparatur serta pendidikan dan pelatihan bagi ASN harus menjangkau semua aparatur di Indonesia.

“PNS dari Sabang sampai Merauke hingga yang ada di kawasan perbatasan dan terpencil harus memperoleh haknya untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata dia.

Hal ini, lanjut Kepala LAN, menjadi tanggung jawab lembaga diklat pemerintah di semua wilayah. Menurut dia, lembaga diklat harus mampu menjangkau semua ASN di Indonesia.

“ASN tidak hanya yang ada di Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, namun meliputi ASN yang berada di daerah, termasuk 3T (terluar, terpencil dan tertinggal). Sehingga lembaga diklat pemerintah terutama di tingkat pusat tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, namun juga mengedepankan kepentingan seluruh PNS di Indonesia,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala LAN meminta lembaga diklat pemerintah memiliki strategi baru untuk meningkatkan kualitas aparatur dengan pengembangan kompetensi yang bervariatif.

“Pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya dipahami melalui diklat saja. Masih banyak cara lain bagi PNS kita untuk menerima 20 Jam pelajaran pengembangan kompetensi yang menjadi haknya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita bersama untuk memenuhi hak tersebut,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyerahkan 28 sertifikat akreditasi lembaga diklat pemerintah yang terdiri dari 7 lembaga diklat kementerian/lembaga, 8 BPSDM pemerintah daerah, 10 unit pelayanan terpadu (UPT), dan 3 kementerian/lembaga yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk memberikan akreditasi terhadap diklat teknis dan fungsional. (choky/budiprayitno)

 

 

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk juga kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional.

“Kurikulum untuk PKM Tingkat I ini dimaksudkan agar terbentuk sosok pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi dan kemampuan melakukan perubahan dan juga kolaborasi dalam upaya pembangunan pemerintahan,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam laporannya pada Upacara Pelepasan Peserta Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX Tahun 2018 di Aula Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Pejompongan, Senin (29/10).

Demi mencapai tujuan tersebut, kata Kepala LAN, para peserta pelatihan Diklatpim Tingkat I dibekali dengan materi yang mencakup self-mastery, managing policy, managing collaborative change, serta aktualisasi kepemimpinan kolaboratif. Seluruh materi pelatihan diberikan melalui metode klasikal dan juga non-klasikal dengan e-learning.

Selain bekal materi, para peserta juga diwajibkan menyusun proyek perubahan dan menjalani ujian akhir dengan sistem computer-based test sebagai syarat lain untuk kelulusannya. Agar makin memperluas wawasan dan pengalaman para peserta PKM Tingkat I, diadakan juga agenda benchmarking melalui kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional ke Shanghai, Tiongkok.

“Visitasi ke Tiongkok ini dimaksudkan agar para peserta memeperoleh tambahan wawasan dan pengalaman dalam rangka penyusunan policy paper mereka. Hasilnya adalah angkatan yang luar biasa. Kawan-kawan tidak hanya berhasil menyusun policy paper, tetapi juga menyampaikannya pada Wakil Presiden dan usulannya langsung diterima,” jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Syafruddin juga menyampaikan apresiasi pada alumni Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX Tahun 2018.

Menurut Syafruddin, beban dan tanggung jawab yang diemban oleh para lulusan Diklatpim Tingkat I ini cukup berat. Apalagi Indonesia saat ini hendak mewujudkan world-class bureaucracy di tengah era Revolusi Industri 4.0.

“Saya berharap alumni pelatihan ini mampu menjadi agen perubahan nasional sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” kata dia.

Syafruddin juga berpesan agar ide-ide, hasil pemikiran, serta proyek perubahan yang didapatkan dari pelatihan kepemimpinan dapat diimplementasikan ketika mereka kembali ke instansi masing-masing. Selain itu, dia juga menghimbau agar para peserta juga terus menjaga serta mengembangkan jejaring yang telah didapat melalui interaksi dalam proses pelatihan ini.

Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXIX 2018 meluluskan 30 alumni yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah.  Acara ditutup dengan penyerahan Sertifikat Kelulusan secara langsung oleh Menteri PAN & RB Syafruddin kepada para peserta Diklatpim. (Ima/budiprayitno)

Jakarta – Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Sri Hadiati menyampaikan apresiasi dan ucapan selama kepada 223 wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN dari program Sarjana, Magister, serta Magister Terapan.

Sri Hadiati dalam sambutannya sangat mengapresiasi mereka yang mampu menyelesaikan pendidikan di jenjang yang tinggi adalah orang-orang yang memiliki usaha keras, dedikasi serta semangat belajar yang pantang menyerah.

“Saya tahu sendiri bahwa untuk menjadi lulusan STIA LAN Jakarta bukan hal yang mudah. Standar mutu seluruh tahapan pendidikan mulai dari input, proses, dan output yang diterapkan cukup tinggi, sehingga dapat dipastikan bahwa yang berhasil lulus adalah mereka yang memiliki kemampuan akademik, kompetensi teknikal, manajerial dan sosial kultural yang baik,” jelasnya saat memberikan sambutan pada acara Wisuda ke-55 Program Sarjana, Magister, serta Magister Terapan, di Aula Makarti Bhakti Nagari, Lt.2 Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Sabtu (17/11).

Menurut Sri Hadiati, gelar yang disandang para lulusan STIA LAN ini secara imanen melekat dengan tanggung jawab untuk menjadi pelayan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

“Saat ini kita berada pada kondisi lingkungan yang sangat dinamis. Gerak kemajuan teknologi terjadi begitu cepat dan tidak bisa terhindarkan. Terjadi lompatan-lompatan inovasi teknologi dalam waktu singkat. Menurut akademisi arus utama kita sedang memasuki Revolusi Industri 4.0,” jelasnya.

Menghadapi hal itu, Sri Hadiati berpesan agar alumni STIA LAN Jakarta yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan di Tanah Air dapat memberikan kontribusinya ke instansi dan daerah masing-masing. (budiprayitno)

 

 

Jakarta - Saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Bukti keseriusan itu diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah  yang menetapkan bahwa akselerasi inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan demi meningkatkan daya saing daerah sebagai Program Prioritas Nasional 2018.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN Dr. Tri Widodo mengatakan, inovasi memiliki peran penting di era sekarang ini. Apabila dilakukan secara tepat, akselerasi inovasi akan mampu mendorong percepatan penerapan good governance hingga peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke daerah.

“LAN sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi mengembangkan inovasi di bidang administrasi negara, telah mendorong bukan hanya pertumbuhan inovasi, tapi juga berusaha membentuk budaya inovasi melalui program Laboratorium Inovasi. Hasilnya, sejak 2014, terjadi lonjakan yang signifikan pada jumlah inovasi yang telah berhasil diciptakan. Periode 2014-2018 bisa dikatakan sebagai masa-masa keemasan inovasi,” kata Deputi Bidang Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional dengan judul “Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah” yang bertempat di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA., Kantor LAN Veteran, Selasa (13/11).

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Drs. Riyadi, M.Si. (Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN), Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA (Direktur Aparatur Negara BAPPENAS), Dr. Agung Firman Sampurna, SE., M.Si. (Anggota BPK RI), Ir. H. Herwin Yatim, MM. (Bupati Kabupaten Banggai), dan Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM (Walikota Sorong).

Tri Widodo memaparkan, Program Laboratorium Inovasi yang dimulai sejak tahun 2015 hingga saat ini, setidaknya telah menghasilkan 6.855 inovasi dengan sebaran pada 63 kabupaten/kota dan propinsi. Bila dirata-rata, maka untuk tiap kabupaten/kota mampu menghasilkan 109 inovasi.

Melalui program Laboratorium Inovasi ini, lanjut dia, LAN berusaha meningkatkan kapasitas daerah untuk berinovasi, memberikan pengalaman berinovasi, di samping mencoba menghasilkan produk inovasi.

“Maka bisa dikatakan bahwa tugas LAN adalah melakukan inkubasi inovasi guna memastikan ide-ide segar yang masih bertebaran dapat dilaksanakan secara sistematis untuk nantinya menghasilkan kemajuan dan perbaikan dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Meski demikian, Tri Widodo mengakui, masih terdapat kendala dalam menumbuh kembangkan dan meratakan budaya inovasi di daerah. Kendala itu antara lain terkait dengan dukungan kebijakan. Masih banyak kekhawatiran dari aparatur daerah untuk berinovasi karena takut inovasi itu akan berbenturan dengan peraturan.

“Mereka ragu untuk berinovasi karena khawatir inovasinya berbenturan dengan peraturan dan bisa membuat mereka berurusan dengan aparat hukum. Padahal dalam berinovasi, seharusnya jangan sampai dibayangi oleh perasaan takut,” ungkapnya.

Kendala lain yang menyebabkan kebiasaan inovasi belum merata sepenuhnya adalah belum adanya ekosistem inovasi di tiap daerah di Indonesia. Untuk mengatasi kendala ini, Tri Widodo menawarkan solusi dengan cara mengadakan upaya habituasi inovasi untuk membudayakan inovasi, dan memperkuat komitmen untuk mendukung inovasi.

“Karena inovasi dan ekosistem pendukungnya adalah dua hal yang berbeda. Di satu sisi kita harus mendorong akselerasi inovasi, tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan ekosistemnya,” pungkasnya. (ima/budiprayitno)

 

 

 

 

 

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam waktu dekat akan mulai menerapkan kartu kredit perusahaan (corporate card) untuk transaksi keperluan dinas demi peningkatan efisiensi penggunaan dan akuntabilitas anggaran.

“Penerapan corporate card ini akan semakin memudahkan organisasi saat menghadapi audit BPK. Karena semua transaksi akan terekam dengan jelas di sistem perbankan,” jelas Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK, SH., MBA., saat memberikan sambutan pada acara “Sosialisasi Uji Coba Penggunaan Corporate Card dalam Rangka Uang Persediaan”, di Ruang Kelas A dan Ruang Kelas B, LAN Veteran, Rabu (24/10).

Menurut dia, penerapan corporate card ini akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu masa peralihan. Namun ke depan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan kedinasan dan operasional organisasi nantinya akan menggunakan sistem baru ini secara permanen.

“Untuk masa permulaan ini, penggunaan dan pemilikan corporate card di LAN masih dibatasi. Namun, secara bertahap nantinya seluruh transaksi akan menggunakan sistem ini,” jelas dia.

Menurut Sri Hadiati, keputusan membatasi penggunaaan dan pemilikan corporate card ini dilatar belakangi alasan yang cukup mendasar. LAN ingin agar seluruh pegawai terlebih dulu mengetahui teknis dan beban tanggung jawab dari penggunaan corporate card.

“Untuk sementara ini memang masih terbatas. Kita masih menggunakannya untuk keperluan perjalanan dinas saja, misalnya untuk transportasi dan akomodasi hotel. Namun, saya harap pada akhirnya nanti semua transaksi akan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ini sehingga akhirnya tidak ada lagi cash yang beredar di tangan pegawai,” kata Sekretaris Utama. 

Selain masih dibatasi untuk transaksi tertentu, kata Sestama, personel yang dapat memiliki corporate card untuk saat ini juga masih pegawai tertentu saja. Pegawai-pegawai yang diprioritaskan untuk mendapat corporate card pada masa transisi awal ini adalah mereka yang memiliki frekuensi tugas perjalanan dinas tertinggi. Selain itu, para pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi juga termasuk pegawai yang diprioritaskan memperoleh corporate card.

“Saya ingin kita semua menyadari bahwa kita harus pandai dalam menggunakan kartu ini. Jangan sampai kita mudah menggesek, tapi kemudian lupa pada kewajiban untuk membayar,” pungkasnya.

Jakarta - Widyaiswara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan kompetensi PNS. Untuk itu, Widyaiswara harus mendidik dan melatih PNS dengan pola pembelajaran yang konstruktif sesuai dengan perkembangan jaman.

“Sekarang kita menuntut para Widyaiswara untuk memiliki pemikiran yang lebih konstruktif serta kontekstual dengan dinamika yang saat ini berkembang cepat. Widyaiswara harus berkontribusi bagi pengembangan kompetensi ASN,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si pada pidatonya di hadapan 13 Widyaiswara Ahli Utama dalam acara “Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama”, di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Selasa (23/10).

Menurut Kepala LAN, Widyaisara merupakan garda terdepan dalam pembentukan karakter PNS yang profesional. Apalagi Widyaiswara Utama yang saat ini baru saja dikukuhkan, tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi.

“Bagaimana pun ketika seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan yang tinggi, dia akan dilihat banyak orang. Widyaiswara Ahli Utama sebagai jenjang tertinggi adalah guru bangsa sehingga harus bisa menjadi contoh dan memberi teladan untuk yang lainnya,” katanya.

Selain memiliki tanggung jawab etika yang berkaitan dengan jabatannya, menurut Kepala LAN, Widyaiswara Ahli Utama juga dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaik.

“Widyaiswara Ahli Utama harus mampu menghasilkan berbagai terobosan serta cara baru dalam mengembangkan bahan ajar. Mereka juga harus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana kita harus mengembangkan metode pelatihan,”kata dia.

Menurut Kepala LAN, perubahan pendekatan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sangat diperlukan karena adanya gerak laju perubahan di era revolusi industri 4.0. Hal ini menyebabkan semua pihak harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

“Kondisi ini menuntut adanya terobosan baru dalam bekerja, penggunaan cara-cara baru untuk memecahkan masalah, serta keharusan untuk memperhitungkan lagi dengan jeli dan detail kemampuan yang dimiliki dan kemungkinan-kemungkinan aspek apa saja yang bisa kita kembangkan,” jelas dia.

Ke depannya, untuk pengelolaan jabatan Widyaiswara, Kepala LAN mengungkapkan keinginan agar Widyaiswara bisa mendapatkan gelar profesor. Hal ini didasari oleh banyaknya Widyaiswara dengan kualitas yang bagus, telah mampu menghasilkan terobosan luar biasa, dan banyak memberikan sumbangsih pada bangsa dan negara dalam bidang pendidikan untuk pengembangan kompetensi ASN.

“Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan agar sekaligus menjadi motivasi bagi kawan-kawan Widyaiswara selain juga sebagai reward atas prestasi,” kata dia. (ima/budiprayitno)