Analis Kebijakan Perlu Mengambil Peran dan Berkontribusi dalam Upaya Penanggulangan Dampak Covid-19

Jakarta - Menghadapi pandemi virus corona yang saat ini sedang melanda di lebih dari 200 negara di dunia termasuk Indonesia, menuntut pemerintah untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi dampaknya dalam berbagai aspek. Analis Kebijakan sebagai salah satu profesi yang dapat menjadi jembatan antara dunia akademisi dan penelitian dengan dunia birokrasi memiliki peran penting untuk dapat membaca situasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna di berbagai level, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dra. Elly Fatimah, M.Si saat membuka kegiatan AK Talk #1 “Peran Analis Kebijakan dalam Penanggulangan Dampak Covid-19” melalui fasilitas teleconference, Kamis (23/4).

 “Melalui diskusi ini dan dalam situasi seperti sekarang, harapannya para analis kebijakan dapat berkontribusi secara nyata untuk memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah” tambah Elly

Elly juga meminta para analis kebijakan dapat berkontribusi mulai dari hal terkecil terlebih dahulu yang bisa diberikan kepada lembaga atau organisasi masing-masing. Analis kebijakan dituntut untuk mampu melihat permasalahan secara komprehensif sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai.

Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Herbin Manihuruk mengamini bahwa sejumlah kendala dan masalah memang masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19. Oleh karena itu, Herbin pun berharap agar para analis kebijakan dapat mengambil peran untuk membantu pemerintah.

“Saya berharap analis kebijakan dapat membantu menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan sosial yang menganut kearifan lokal namun tetap bersinergi dengan bantuan pusat dan saling melengkapi, membantu mengembangkan tools pengendalian dan memonitor penyaluran bantuan agar tepat sasaran, memberikan masukan rancangan community targeting secara selektif untuk memenuhi kebutuhan data di luar penerima yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memberikan bahan evaluasi atas perlindungan sosial di daerah dan rencana perlindungan sosial yang dapat mendorong kemandirian pasca 3 bulan bantuan sosial digulirkan serta mendorong pemerintah daerah untuk memiliki data penerima bantuan yang terpadu, update dan minim akan exclusion dan inclusion error,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Analis Kebijakan Madya Pemerintah Kota Yogyakarta, Patricia Henny Dian, S.H., M.Hum  menekankan bahwa membangun jejaring dengan stakeholder serta kemampuan komunikasi publik yang mumpuni menjadi salah satu kunci bagi analis kebijakan agar rekomendasi kebijakan yang diinisiasi dapat diterima dan diterjemahkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan.

“Apapun yang coba diinisiasi dan direkomendasikan perlu dikomunikasikan dengan baik dengan pimpinan. Ini penting supaya masalah bisa ditangani dengan tepat. Kuncinya adalah komunikasi publik yang baik, peran leadership di setiap daerah, menggunakan penguatan peran media massa dalam advokasi krisis serta adanya peran bersama antara pemerintah dengan masyaraka,” tutupnya. (humas)