Laman

Laman (33)

Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, lahir di Jakarta, 4 Agustus 1967.  Lulusan Sarjana Administrasi Negara STIA LAN pada tahun 1997. Kemudian memperoleh gelar Master Degree in International Relations Program dari International University of Japan pada tahun 2003. Sedangkan gelar doktor di bidang administrasi publik diperoleh pada tahun 2014 dari Universitas Padjajaran, Bandung.

Pada tahun 2008 dipercayakan sebagai Kepala Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas Bappenas. Selanjutnya, mendapat amanah sebagai Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional RI pada tahun 2015. Pertengahan tahun 2019 beliau diangkat menjadi Deputi Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara RI hingga sekarang.

Beberapa pelatihan kepemimpinan telah diikuti, antara lain Diklatpim Tingkat IV, DIklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat II. Beliau juga pernah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Perencana Muda. Selain itu, sempat pula mengikuti beberapa pelatihan internasional, antara lain Professional Training In Good Governance, Law, And Practice, dan Training Programme In Evidence Based Policy Analysis, Design And Implementation For Good Governance di Belanda, The Bureaucratic Reform Leadership Training Program for National Economic Development di Korea Selatan, Evaluating Government Program Effectiveness di London, Evaluating Government Program Effectiveness di Florida, dan Regulatory Impact Analysis di Washington DC.

Selama periode 2005-2011 pernah menjadi Ketua Sekretariat Tim Reformasi Audit Sektor Publik (Project Manager on State Audit Reform Sector Development Project/STAR-SDP. Selain itu, juga aktif dalam beberapa kongres antara lain di tahun 2008 pernah menjadi Delegasi Republik Indonesia pada Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Workshop on Government Performance and Result Management di Taipei dan di tahun berikutnya kembali menjadi Delegasi Republik Indonesia pada Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) EC II Senior Official Meeting (SOM) in Public Sector Governance di Singapura.

Drs. Seno Hartono, DESS. lahir di Bandung tanggal 4 Januari 1968. Pendidikan terakhirnya adalah magister yang diraih pada tahun 1998 dari Université de Toulouse le Mirail, Prancis, dengan program studi Sociologie appliquée à la gestion locale. Program studi magister tersebut linier dengan program studi sarjananya dibidang Sosiologi pada Universitas Gadjah Mada yang diselesaikannya pada tahun 1993. Kariernya sebagai pegawai negeri dimulai di LAN pada tahun 1994 sebagai staf pelaksana di Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri. Setelah menyelesaikan studinya di Toulouse, Prancis, ditempatkan di unit Kajian Manajemen Kebijakan sebagai peneliti, dan selanjutnya mendapat promosi sebagai Kasubbag Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai selama enam tahun.

Pada tahun 2005 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Kasubdit Evaluasi dan Penempatan Widyaiswara sampai dengan tahun 2013, kemudian mutasi ke STIA LAN Jakarta sebagai Kepala Bagian Administrasi  Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya pada tahun 2014 diangkat sebagai dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan. Pada tahun 2018,  dipromosikan sebagai Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur sebelum diangkat pada jabatan terakhir pada awal tahun 2019. Sampai saat ini selain tugas sebagai Kepala PIM Bangkom ASN, yang bersangkutan aktif sebagai dosen STIA LAN Jakarta, dan Asesor Akreditasi Lembaga Diklat.

Dr. Muhammad Taufiq, DEA merupakan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Sebelum menjabat di posisi saat ini, menjabat sebagai Deputi Bidang Kajian Kebijakan (2016-2018), Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi (2014-2016), Kepala Pusat Kajian Manajemen Pelayanan (2013-2014), Pembantu Ketua I (Puket) Bidang Akademik pada STIA LAN Jakarta (2007-2011). Memiliki gelar Doktor Ilmu Politik dari Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, Perancis, tahun 2005 dan Master Ilmu Politik dari Universitas yang sama dengan gelar doktornya di Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, Perancis, tahun 1998 dan memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional tahun 1992 dari Universitas Negeri Jember.

Sejak 2009 hingga 2012, Dr. Muhammad Taufiq, DEA telah menjabat sebagai penasihat untuk Ministry of State Administration & Territorial Management Timor Leste dalam mempersiapkan kebijakan Reformasi Sektor Publik. Selain itu, juga menjadi team leader untuk berbagai program dari GIZ, AusAid untuk pengembangan kapasitas untuk aparatur di Bagian Timur Indonesia dan Pemerintah Daerah Indonesia dalam bidang pengembangan ekonomi lokal, organisasi dan pengembangan serta manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas dan manajemen kinerja. Selain itu, beliau bekerja sebagai narasumber dalam banyak seminar, lokakarya, dan pelatihan di bidang reformasi birokrasi serta manajemen perubahan dan kapasitas kepemimpinan.

Dr, Muhammad Aswad, M.Si. lahir di Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Februari 1967. Gelar Doktor di bidang Administrasi Publik diperoleh pada tahun 2010 dari Universitas Negeri Makassar, setelah sebelumnya memperoleh gelar Magister di bidang Sumber Daya Manusia dari Universitas Hasanudin dan Sarjana Bahasa Inggris dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang. 

Pengalaman Pelatihan yang pernah diikuti untuk jabatan struktural diantaranya Diklat ADUM/DIKLATPIM IV Tahun 1997, Diklat SPAMA/ DIKLATPIM III Tahun 2007 dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II pada Tahun 2015. Pelatihan Teknis dan Fungsional yang pernah diikuti yaitu: Pelatihan Tenaga Pengajar Bahasa Inggris, Pelatihan Local Government Administration, dan Pelatihan Barang dan Jasa. 

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Diklat Pusat Kajian dan Pendidikan Aparatur II (PKP2A) LAN Makassar sebelum pindah ke Jakarta sebagai Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara. Jabatan Eselon II saat ini sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara sejak Mei 2018. Beliau aktif sebagai narasumber dan fasilitator Proyek Perubahan – Laboratorium Kepemimpinan peserta pelatihan di berbagai instansi dan kementerian.

 

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng M.Ed lahir di Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Februari 1965. Gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi Publik diperoleh pada tahun 2013 dari Universitas Indonesia, setelah sebelumnya memperoleh gelar Magister di bidang Teacher Training For ELT pada tahun 1997 di University of Exeter Inggris dan gelar Sarjana Sastra Inggris ditamatkan dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1988. 

Karirnya di LAN dimulai dengan menjadi Staf pada Perwakilan LAN Sulawesi Selatan, lalu menjabat sebagai Kepala UPT Balai Bahasa LAN Perwakilan Sulawesi Selatan . Selama bekerja di  LAN Perwakilan Sulawesi Selatan adapun riwayat jabatan yang pernah dijabat adalah sebagai Kasubag Tata Usaha LAN Perwakilan Sulawesi Selatan pada tahun 1998, Kasubag  Perencanaan dan Pelaporan PKDA II LAN Makassar pada tahun 1999 dan Kabag TU PKDA II Perwakilan LAN  Makassar pada tahun 2001. Sedangkan selama bekerja di LAN Jakarta sebelum sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pernah menjabat Kepala Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara di awal tahun 2019, Kepala Pusdiklat Teknis dan Fungsional pada tahun 2016 s.d 2018. Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan pada tahun 2014 s.d 2016. Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat pada tahun 2014. Kepala Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur pada tahun 2013 s.d 2014 dan Kasubdit Diklat Struktural pada Ditbin Diklat Aparatur pada tahun 2004 s.d 2013

Beberapa pelatihan kepemimpinan telah diikuti antara lain Diklatpim Tingkat I di Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional LAN Jakarta pada tahun 2016. Diklat Kepemimpinan Tingkat II di tempat penyelenggraan yang sama pada tahun 2014 yang meraih Peringkat Ke II. Diklat SPAMA di LAN Makassar tahun 2001. Diklat ADUM di Balai Latihan Kehutanan Tahun 1999 serta PRA JABATAN TK.III di BKKBN pada tahun 1990.

Dr. Basseng M.Ed juga banyak berperan dalam proses  merancang Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Baru yang diterapkan secara Nasional. Ikut merancang model Laboratorium Inovasi yang diterapkan saat ini  . Membangun dan Menerapkan Konsep Green Training Centre di Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN. Prestasi beliau dalam tingkat nasional pernah meraih Peringkat 10 Terbaik dalam Lomba Pemimpin Perubahan pada tahun 2015.

 

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara (KKIAN) LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 1968, meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1992.  Studi jenjang S-2 beliau teruskan di Graduate School of International Development (GSID) Nagoya University Jepang dan lulus dengan gelar Master of Arts (MA) pada tahun 2004. Selanjutnya, pada tahun 2015 beliau meraih gelar Doktor bidang Ilmu Administrasi Publik dari Sekolah Pascasarjana Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Selain menjabat sebagai Deputi Bidang KKIAN LAN RI (2018-sekarang) dan memangku jabatan fungsional Peneliti Utama, beliau juga menjabat sebagai Ketua Departemen Inovasi pada Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) periode 2015-2019. Sebelumnya beliau pernah menduduki jabatan sebagai Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara (2013-2018), Kepala Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara (2012-2013) dan Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan (2010-2012). Di luar tugas formal sebagai Deputi, beliau juga menjadi reviewer beberapa jurnal nasional, pengajar program Magister di STIA LAN Jakarta, narasumber/penceramah dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional serta pembicara dam forum-forum ilmiah nasional maupun internasional.

Beliau cukup banyak mempublikasikan buah pikir dalam bentuk buku, artikel jurnal, proceeding, maupun artikel populer di berbagai media massa seperti The Jakarta Post, Kompas, Sinar Harapan, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaruan, dan sebagainya. Buku-buku yang diterbitkan antara lain berjudul "Hukum Pertanahan dalam Perspektif Otonomi Daerah" (Navilla Yogyakarta, 2000) dan "Inovasi Harga Mati: Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara" (Rajawali Press, 2017) serta berkontribusi dalam buku yang berjudul "Limits of Good Governance in Developing Countries" sebagai hasil kolaborasi UGM Yogyakarta, UPLB Philippines, Chulalongkorn University dan GSID Nagoya University.

 

STIA LAN merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.

Pembinaan STIA LAN secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri di bidang Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administrative dilaksanakan oleh Kepala LAN.

STIA LAN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang administrasi.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, STIA LAN menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program pendidikan.
  2. Penyelenggaraan pendidikan di bidang administrasi.
  3. Pelaksanaan penelitian.
  4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  5. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
  6. Pelaksanaan sistem pengawasan internal.
  7. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika.
  8. Pengelolaan laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
  9. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi akademik dan kerjasama.
  10. Pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum.
  11. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat.
  12. Pelaksanaan perencaan dan evaluasi program kegiatan.

 

STIA LAN terdiri atas:

  1. STIA LAN Jakarta
  2. STIA LAN Bandung
  3. STIA LAN Makassar

===============================================================================

                                                  Halaman ini Dalam Penyusunan !! cool

===============================================================================

 

 

EROPA CONFERENCE 2018

“Public Administration in Managing Global Megatrends: People, Public Services, Institutions, and Ethics”

Bali, Indonesia, 16-20 September 2018

 

 

Background

 

Recently, many research institutions released reports on the main forces that drive the future of the world, namely the global megatrends. Some of these significant forces include the growth of technology, climate change, ageing population, urbanization, and shifts in economic power. In private sector, it is argued that the global megatrends have opened the way for the fourth industrial revolution. The trends have changed the way business people behave and build strategies. Governments and other public sector actors across the globe have also responded to the trends, either by riding the opportunities provided by the trends or by mitigating the risks that follow. Their responds include, to name some, changes in the way government manages its civil service, innovative approaches in the delivery of public services, shifts in governance institutions, and reinvention of public sector ethics.

 

The National Institute of Public Administration (NIPA, also known as LAN) as the host for the EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration) Conference 2018 invites professionals, scholars and practitioners, graduate students and researchers in the Asia-Pacific and beyond to present their research, insights, and experiences on public administration and its contribution to manage the global megatrends.

 

Conference Themes and Subthemes

 

Theme A: New Approaches in Human Resource Management in the Public Sector

 

The dual pressure of globalization and localism forces government in developing countries to better understand the needs of their citizens and potential tensions in the society. Socio-cultural awareness, thus, have become a necessity for everyone working in the public sector. Meanwhile the rapid development of technology must also be accompanied by development of human resource management in the public sector.

Sub-themes for this session include:

  • Enhancing human resource capacity to promote innovation
  • Integrated human resource management strategies for public sector
  • Policies and Instruments in human resource development
  • Maintaining employee engagement and motivation in times of rapid change

 

Theme B: Challenges and Strategies for Delivering Better Public Services

 

Asia’s population is growing old and projected to reach as many as 923 million by the middle of the 21st century. The number of population that once was a great modality of development will soon become liabilities when their access for basic services becomes poor. Meanwhile, more and more people are moving from rural to urban areas, with almost 200 million recorded to went urbanized during the first decade of the century. Meanwhile, the rapid growth of technology has been followed up by governments across the world by invention and innovation in the delivery of public services.

Sub-themes for this session include:

  • Innovation in public services delivery to cope with the megatrends
  • Policies on eradicating poverty and inequalities
  • Strategies to build an e-services: Experiences and lessons
  • Public services delivery in the era of sustainable development

 

Theme C: Refining Governance Institutions for the Future

 

Knowledge-based economy needs knowledge-based approach to governance. Utilization of evidence-based policymaking, open government system, and e-governance is more important today than ever. Technological growth has helped Asia-Pacific countries survive the last two economic crises. Startups and tech billionaires grow rapidly in number. People become more aware of the strengths and weaknesses of their government. Governments have to equip their employees with capacities to master those concepts. In the near future, some of the known positions in government bureaucracy could be replaced by artificial intelligence.

Sub-themes for this session include:

  • Building social capital and social trust between government and the citizens
  • Governance approaches and sustainable development
  • Developing knowledge-to-policy and evidence-based policy
  • Strengthening public-private-society partnerships to address common challenges

 

Theme D: Redefining Public Service Ethics

 

The growing importance of social media has changed the way people, including civil servants, interact and voice their concerns. Are social media account private or public sphere? How much freedom should government provide for civil servants to voice their concern on their social media accounts? Governments today have to deal with competing, wicked problems. Environmental degradation, economic crises, and demographic changes, to name some, have changed the way bureaucrats interact with politicians as well as with citizens. Does common public service ethics still matter?

Sub-themes for this session include:

  • Managing integrity in the public sector
  • Shall we expand or limit public service discretionary power?
  • Lessons in the implementation of values-based governance
  • Contemporary public service values in the era of social media

 

All papers presented at the conference will be published in a conference proceeding by recognised publisher and indexed. Selected papers will have a chance to be published in the EROPA’s Asian Review of Public Administration (ARPA) and other indexed journals. EROPA also provides Carlos P. Ramos Award for best conference paper.

 

 

 

Important Dates

 

8 February 2018

Call for papers starts

13 April 2018

Deadline of abstract submission

18 May 2018

Acceptance of abstracts

16 July 2018

Deadline of full paper submission

16 August 2018

Deadline of online registration

 

 

Paper Submission Guidelines

 

  • Paper presenters should submit papers that are relevant to the themes and sub-themes of the conference. Papers on practical, real cases and experiences are encouraged to ensure that they are helpful to practitioners’ decision making.
  • All papers should be written and presented in English.
  • Paper presenters should first submit a 200-word abstract before they can be invited to submit their full paper. A biographical sketch of not more than 100 words should also be attached as well as author(s) consideration of the relevance of the paper with one of the themes. Decision upon the latter is under the responsibility of EROPA Secretariat and the Conference Organizing Committee.
  • Paper presenters who have been notified by the Organizing Committee to submit their full paper and Powerpoint presentations should do so on or before the given deadlines. The paper should be from 6,000 to 8,000 words long, inclusive of notes and references, and should be typed double-spaced on A4-sized paper using the Times New Roman font, sized 12 pt. If necessary, the paper should include figures, graphs and tables.
  • Papers should be organized according to the following sequence: title of paper, name of author/s, abstract, main text, references and appendices (if needed).
  • Papers should also include a cover page with the following information: title of paper, sub-theme, institution or agency, country and contact information, as well as logistical support needed (e.g. additional computer unit, laser pointer, etc.).
  • References and citation should follow the APA style. Please visit http://www.apastyle.org for more information on the APA citation format.
  • Each paper presenter is allowed a maximum of 10 minutes for presentation and 5 minutes for answering questions from the audience.
  • The Asian Review of Public Administration (ARPA) will consider quality papers on important and internationally relevant developments on public administration in the Asia-Pacific region. Paper presenters who wish to have their papers considered for publication in the journal must adhere to the journal style guidelines set forth by the ARPA Editorial Board.

More information about this conference will be provided soon on this website and on EROPA Official Website. If you have any inquiries, please sent it through email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..