Pengembangan Kompetensi ASN Harus Merata Featured

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si menegaskan perlunya pemerataan terhadap pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Pemerataan pengembangan kompetensi ini diperlukan untuk membentuk aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdaya saing.

“Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sangat diperlukan agar birokrasi kita semakin profesional dan mampu menghadapi kompleksitas persoalan,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah,” di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Selasa (4/12).

Menurut Kepala LAN Adi Suryanto, pemerataan dalam hal pengembangan kompetensi aparatur serta pendidikan dan pelatihan bagi ASN harus menjangkau semua aparatur di Indonesia.

“PNS dari Sabang sampai Merauke hingga yang ada di kawasan perbatasan dan terpencil harus memperoleh haknya untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata dia.

Hal ini, lanjut Kepala LAN, menjadi tanggung jawab lembaga diklat pemerintah di semua wilayah. Menurut dia, lembaga diklat harus mampu menjangkau semua ASN di Indonesia.

“ASN tidak hanya yang ada di Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, namun meliputi ASN yang berada di daerah, termasuk 3T (terluar, terpencil dan tertinggal). Sehingga lembaga diklat pemerintah terutama di tingkat pusat tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, namun juga mengedepankan kepentingan seluruh PNS di Indonesia,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala LAN meminta lembaga diklat pemerintah memiliki strategi baru untuk meningkatkan kualitas aparatur dengan pengembangan kompetensi yang bervariatif.

“Pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya dipahami melalui diklat saja. Masih banyak cara lain bagi PNS kita untuk menerima 20 Jam pelajaran pengembangan kompetensi yang menjadi haknya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita bersama untuk memenuhi hak tersebut,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyerahkan 28 sertifikat akreditasi lembaga diklat pemerintah yang terdiri dari 7 lembaga diklat kementerian/lembaga, 8 BPSDM pemerintah daerah, 10 unit pelayanan terpadu (UPT), dan 3 kementerian/lembaga yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk memberikan akreditasi terhadap diklat teknis dan fungsional. (choky/budiprayitno)