Mengapa Negara Gagal : Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan Featured

Jakarta – Banyaknya negara yang gagal atau mengalami keterpurukan ekonomi meskipun dilimpahi sumber daya alam pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan pemerintah negara bersangkutan dalam membuka ruang ekonomi dan politik yang inklusif. Thesis ini menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai asal mula kesenjangan kemakmuran antar bangsa yang selama ini diyakini disebabkan oleh kondisi geografi, kebudayaan dan kebodohan.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari Bedah Buku berjudul “Mengapa Negara Gagal : Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan” karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang digelar Perpustakaan LAN, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Rabu (9/5). Bedah buku itu menghadirkan Pengamat Politik LIPI Prof. Dr. Syamsudin Haris serta Direktur Eksekutif PPM Manajemen Bramantyo Djohanputro.

Syamsudin Haris mengatakan, kemakmuran suatu negara di satu pihak dan kemiskinan yang dialami negara di pihak lainnya ditentukan oleh faktor politik dan ekonomi ketimbang faktor geografis, kebufataan, serta kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara.

“Buku ini menyatakan secara spesifik bahwa pilihan atas sistem politik yang inklusif serta sistem yang relatif adil dalam mendistribusikan sumber-sumber lebih membuka pintu bagi kemakmuran suatu negara ketimbang sistem yang tidak demokratis. Jadi ada korelasi positif antara pilihan institusi politik dan ekonomi yang inklusif dengan kemakmuran suatu negara,” jelasnya.

Syamsudin mengatakan, pilihan terhadap sistem politik dan ekonomi yang inklusif merupakan faktor utama yang mempengaruhi peluang suatu negara untuk merebut kemakmuran dan kelimpahan ekonomi.

Hal senada dikemukakan Bramantyo Djohanputro. Menurut dia, adanya institusi politik yang memberikan ruang partisipasi akan membuka ruang ekonomi inklusif. Hal ini pada akhirnya mendorong kreativitas dan kemajuan ekonomi suatu bangsa.

“Sebaliknya, institusi politik yang otoriter dan didukung ekonomi ekstraktif akan memiskinkan dan mematikan kreativitas warga di dalamnya. Penentu dari pilihan tersebut kembali kepada institusi politik yang menjadi operator dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil,” jelas dia.

Bramantyo mengatakan, banyak contoh sukses negara yang awalnya berkubang dalam kegagalan, namun kemudian mampu membalik jalan sejarah menjadi institusi yang inklusif dantumbuh menjadi negara maju serta bergelimang kemajuan peradaban.

Salah satu contoh yang paling kelihatan adalah pertumbuhan ekonomi di Korea. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki kesamaan budaya, iklim, maupun geografis. Anehnya, rakyat Korea Utara termasuk yang termiskin di dunia sementara masyarakat Korea Selatan hidup berkecukupan sebagai salah satu negara termakmur di dunia.

Korea Selatan, lanjut dia, berhasil membangun masyarakat yang menghargai inovasi dan memberikan insentif bagi anak bangsanya yang kreatif dan berbakat serta membuka peluang yang sama kepada segenap rakyat yang ingin memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada. Kemakmuran yang diraih bisa dipertahankan sebab pemerintahnya bersikap tanggap terhadap aspirasi warga.

Hal ini, kata Bram, sangat bertolak belakang dengan apa yang dirasakan rakyat Korea Utara. Berpuluh-puluh tahun mereka didera kelaparan, pemerintahan yang represif, dan perangkat institusi ekonomi yang sama sekali berbeda.

“Perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu berakar pada masalah politik yang menciptakan arah dan haluan institusi kemasyarakatan yang saling bertolak belakang,” tandasnya. (budiprayitno)

 

 

 

 

Last modified on Friday, 11 May 2018 09:57