Bonus Demografi Harus Dikelola dengan Baik Featured

Jakarta – Bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada tahun 2035 mendatang harus dimanfaatkan secara optimal agar menjadi sumber tenaga kerja yang produktif. Jika tidak kelola, bonus demografi justru menjadi sumber masalah yang menyebabkan permasalahan sosial bagi pemerintah di kemudian hari.

“Bonus demografi yang mulai sejak tahun 2013 ini belum disikapi secara serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, peserta Diklatpim Tk. I Angkatan XXXVI mengangkat topik bonus demografi dalam policy brief- nya dan telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pekan lalu,”jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto,  M.Si dalam laporannya pada upacara pelepasan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVI di Aula Prof.Dr. Agus Dwiyanto, Jakarta,  Jumat (15/9).

Menurut Kepala LAN, cepatnya pertumbuhan bonus demografi akan membawa Indonesia pada kondisi windows of opportunity, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 2030.

“Dalam periode tersebut, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia,” kata dia.

Melihat kondisi tersebut, lanjut Kepala LAN, peserta Diklatpim lantas berupaya menyelesaikan permasalahan demografi dengan berbagai kebijakan yang relevan sesuai dengan instansinya masing-masing.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengatakan, hal strategis yang harus dilakukan dalam menghadapi bonus demografi ialah membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas.

“Tugas pemerintah dengan memperhatikan bonus demografi yang ada adalah menyiapkan strategi pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja layak dan berkelanjutan bagi angkatan kerja yang terus bertambah,” jelasnya.

Menurut Menpan, para pimpinan tinggi instansi pemerintah harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi bonus demografi yang akan mengalami puncaknya pada 2030 nanti. 

“Inovasi harus menjadi nafas setiap ASN agar lebih fleksibel terhadap perubahan yang dinamis di tengah masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menpan RB Asman Abnur juga mengapresiasi policy brief yang telah dihasilkan para peserta diklatpim tingkat I. Dia berharap setiap proyek perubahan yang telah dihasilkan dapat terus diimplementasikan secara berkelanjutan. (choky/budiprayitno)

 

Last modified on Monday, 18 September 2017 04:11