Analis Kebijakan Ujung Tombak Kualitas Kebijakan Publik di Indonesia

Jakarta - Tantangan pemerintah dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan berkualitas untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan publik yang berkualitas dan aplikatif hanya bisa dihasilkan apabila didasari oleh data dan fakta yang terverifikasi dan memadai.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah tidak didasarkan pada data dukung yang kuat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah menyisakan sejumlah persoalan.

“Banyaknya kebijakan publik yang menyisakan berbagai persoalan pada dasarnya karena dalam proses penyusunannya tidak didasarkan pada evidence base yang kuat,” kata dia saat memberikan sambutan “Pelatihan Calon Analis Kebijakan”, di Ruang Serba Guna Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan, Kamis (19/4).

Menurut Kepala LAN, penggunaan data dan fakta (evidence base) yang relevan dalam pengambilan kebijakan merupakan salah satu prasyarat dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Salah satu dasar yang bisa digunakan dalam proses pengambilan kebijakan adalah hasil penelitian.

“Permasalahan yang muncul dalam kebijakan yang sering kali kita hadapi adalah kebijakan umumnya hanya dirumuskan oleh perumus kebijakan yang berasal dari bidang hukum saja. Sehingga konten dan pertimbangan terhadap kepentingan publik menjadi terabaikan,” ujarnya.

Menurut Kepala LAN, pada posisi inilah para analis kebijakan harus mampu memainkan peran dengan menyodorkan alternatif pilihan kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Alternatif pilihan kebijakan yang disodorkan pun harus didasarkan pada kajian ilmiah dan data dukung di lapangan.

Lembaga Administrasi Negara, lanjut Kepala, terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas kebijakan di Indonesia. Salah satunya dengan mendidik dan melatih para analis kebijakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing di setiap instansi pemerintah. Keseriusan Lembaga Administrasi Negara memperbaiki kualitas kebijakan tidak hanya menyelenggarakan pelatihan calon analis kebijakan tetapi juga memperjuangkan analis kebijakan menjadi sebuah profesi yang memiliki standar kompetensi.

“Kita juga sedang menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang analis kebijakan. Ke depan jabatan fungsional analis kebijakan menjadi jabatan fungsional yang pretisius dengan ditunjang standar kompetensi yang diakui secara nasional yang dibuktikan dengan sertificate of competence di bidang analis kebijakan,” jelas dia. (choky/budiprayitno)

 

 

Last modified on Friday, 20 April 2018 08:08